Jakarta, NarasiKita.ID – Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) menjalin sinergi strategis dengan Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia (MPUII) dalam sebuah pertemuan silaturahmi yang berlangsung pada Minggu, 26 April 2026, di Hotel Sofyan, Jalan Cut Mutia, Jakarta.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat, penuh keakraban, dan dilandasi kesamaan visi kebangsaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Kedua pihak sepakat untuk membangun kerja sama intens dalam rangka mengembalikan kedaulatan rakyat yang dinilai semakin tereduksi akibat dominasi oligarki dalam satu dekade terakhir.
GMKR dan MPUII menilai bahwa kondisi politik nasional saat ini menunjukkan kecenderungan kuat adanya dominasi oligarki melalui instrumen partai politik. Dampaknya, kedaulatan rakyat dalam proses demokrasi dan penyelenggaraan negara semakin terpinggirkan dan menjauh dari cita-cita kemerdekaan.
Sebagai gerakan moral lintas organisasi, lintas umat, dan lintas elemen masyarakat, GMKR menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan kesadaran publik serta pendidikan politik yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Dalam hal ini, GMKR melihat MPUII sebagai mitra strategis yang selama ini konsisten berperan dalam gerakan politik keumatan.
MPUII sendiri menyatakan kesiapan untuk mengambil peran aktif dalam proses seleksi kepemimpinan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Selain itu, MPUII juga berkomitmen memperkuat posisi umat dalam menentukan arah kebijakan negara, guna memastikan lahirnya kepemimpinan yang amanah, pro-rakyat, dan bebas dari kendali oligarki.
Dalam pertemuan tersebut, GMKR diwakili oleh M. Said Didu, Marwan Batubara, Moeryono Aladin, Sudarto, dan M. Nursam. Sementara dari pihak MPUII hadir Tengku Hasanuddin Y.A, Kiyai Achwan, Daniel Rosyid, Bambang Setyo, A. Rofi’i, Asep Syaripudin, dan sejumlah tokoh lainnya.
Adapun sejumlah poin penting yang disepakati dalam pertemuan ini meliputi:
• Penguatan sinergi gerakan moral dan politik dalam koridor amar ma’ruf nahi munkar, Pancasila, dan konstitusi;
• Peningkatan kesadaran publik terhadap pentingnya kedaulatan rakyat;
• Komitmen menghadirkan pemimpin yang amanah, pro-rakyat, dan bebas dari pengaruh oligarki;
• Menjaga stabilitas sosial, persatuan umat, serta toleransi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pertemuan ini menjadi langkah awal dari kolaborasi yang lebih luas antara GMKR dan MPUII dalam membangun Indonesia yang adil, berdaulat, dan bermartabat, serta terbebas dari intervensi kekuatan oligarkis.
Sekretariat Bersama GMKR & MPUII
Ahmad Rofi’i & Marwan Batubara
