JAKARTA, NarasiKita.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah untuk memfasilitasi dan menginisiasi kegiatan nonton bareng (nobar) Piala Dunia FIFA 2026 sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing daerah.
Imbauan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 400.2.7/4657/SJ yang ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Melalui surat edaran itu, kepala daerah diminta menyiapkan lokasi-lokasi strategis dan ruang publik yang dapat digunakan masyarakat untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia secara bersama-sama.
Mendagri Tito mengatakan, surat edaran tersebut diterbitkan sebagai landasan bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan turunan hingga tingkat kecamatan dan desa dalam mendukung pelaksanaan nobar selama perhelatan Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.
“Saya sudah membuat surat edaran untuk menjadi landasan rekan-rekan kepala daerah membuat kebijakan, membuat turunannya, hingga edaran kepada camat dan kepala desa untuk membuat nonton bareng. Ini berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli,” ujar Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan nobar Piala Dunia FIFA 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Dalam surat edaran yang ditandatangani pada 14 Juni 2026 tersebut, pemerintah daerah juga diminta menggerakkan perangkat daerah untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan nobar, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, pengaturan lalu lintas, pengelolaan kebersihan, hingga dukungan teknis lainnya.
Selain itu, pemerintah daerah diminta berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna memastikan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat selama kegiatan berlangsung.
Menurut Tito, Piala Dunia 2026 dapat menjadi momentum bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menghadirkan hiburan yang sehat bagi masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal.
“Piala Dunia ini momentum bagi kita, pemerintah pusat maupun seluruh pemerintah daerah untuk memberikan hiburan sehat bagi masyarakat,” katanya.
Mendagri juga mendorong keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dunia usaha, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta komunitas kepemudaan agar manfaat ekonomi dari kegiatan nobar dapat dirasakan secara lebih luas.
“Ini momentum juga yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau ada nobar otomatis masyarakat berkumpul, di situ ada dorongan untuk UMKM bergerak,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Utama TVRI, Tubagus Fiki Chikara Satari, mengapresiasi langkah Kemendagri yang mendorong penyelenggaraan nobar di daerah. Berdasarkan simulasi yang dilakukan TVRI, kegiatan tersebut berpotensi menghasilkan perputaran ekonomi hingga Rp2,34 triliun secara nasional.
Angka tersebut dihitung dengan asumsi terdapat 5.864 lokasi nobar aktif selama 50 malam efektif dan melibatkan rata-rata empat pelaku UMKM di setiap lokasi. Dengan skema tersebut, potensi perputaran ekonomi diperkirakan mencapai sekitar Rp46,91 miliar setiap malam.
“Kalau semuanya aktif, ini akan luar biasa,” ujar Fiki.
Pemerintah juga mengimbau agar pelaksanaan nobar disertai publikasi dan sosialisasi yang memadai sehingga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang optimal bagi daerah.***
