Beranda News Wakil Bupati Karawang Sidak RSUD Jatisari Akui Rumah Sakit Penuh, Tegaskan Tak...

Wakil Bupati Karawang Sidak RSUD Jatisari Akui Rumah Sakit Penuh, Tegaskan Tak Boleh Ada Penolakan Layanan

KARAWANG, NarasiKita.ID – Wakil Bupati Karawang, H. Maslani, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Jatisari sebagai respons atas viralnya keluhan masyarakat terkait dugaan minimnya penanganan pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Langkah ini dilakukan sehari setelah beredarnya video keluarga pasien yang memprotes pelayanan rumah sakit, khususnya terkait tidak optimalnya penanganan awal dengan alasan keterbatasan ruang.

“Saya menindaklanjuti keluhan masyarakat dengan melakukan sidak langsung ke RSUD Jatisari, terutama untuk melihat kondisi di IGD,” ujar Maslani.

Dalam peninjauan tersebut, Maslani mengakui bahwa kondisi rumah sakit saat ini tengah mengalami tekanan akibat lonjakan pasien, bahkan hingga menyebabkan keterbatasan ruang rawat.

Berita Lainnya  Karangan Bunga Banjiri PN Tipikor Bandung, Publik Dukung KPK Bongkar Dugaan Ijon Proyek APBD Bekasi

“Saat ini rumah sakit memang dalam kondisi penuh, sehingga masih ada pasien yang belum mendapatkan kamar,” ungkapnya.

Namun demikian, ia memastikan bahwa pelayanan medis tetap berjalan. Pernyataan ini sekaligus menjadi sorotan, mengingat sebelumnya muncul keluhan dari masyarakat yang menilai penanganan awal tidak dilakukan secara maksimal.

“Penanganan medis tetap berjalan dengan baik dan optimal,” tegasnya.

Maslani pun menegaskan bahwa ke depan tidak boleh ada lagi masyarakat yang merasa ditolak atau tidak mendapatkan pelayanan.

“Saya berharap tidak ada lagi masyarakat yang mengeluhkan penolakan layanan. Semua warga harus mendapatkan haknya untuk berobat dan ditangani dengan layak,” katanya.

Berita Lainnya  Pemuda Maju, Desa Bangkit! Anton Muhamad Maulana Siap Maju di Pilkades Lenggahsari 2026

Selain itu, ia kembali menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Karawang dalam memperluas akses layanan kesehatan melalui program berbasis identitas kependudukan.

“Kami terus mendukung program Bupati Karawang, di mana masyarakat cukup menunjukkan KTP Kabupaten Karawang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, baik di RSUD maupun rumah sakit swasta,” tambahnya.

Meski demikian, peristiwa ini dinilai menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya memastikan ketersediaan layanan, tetapi juga kualitas respons darurat, kesiapan tenaga medis, serta transparansi kondisi kapasitas rumah sakit. (Sup)

Bagikan Artikel