NarasiKita.ID – Caretaker Kadin Jawa Barat, Agung Suryamal, menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam konflik internal Kadin Jawa Barat harus menahan diri dan menghormati proses hukum yang saat ini tengah berjalan.
Menurutnya, dinamika yang berkembang di tubuh organisasi sudah memasuki ranah hukum, sehingga penyelesaiannya tidak lagi bisa dilakukan melalui opini maupun tekanan di luar mekanisme resmi.
“Saya termasuk yang ikut digugat, dan karena itu saya menghormati proses pengadilan,” ujar Agung, Kamis (23/4/2026).
Ia menjelaskan, saat ini terdapat dua perkara yang tengah bergulir, masing-masing di Jakarta Selatan dan Bandung. Kedua perkara tersebut berkaitan langsung dengan polemik kepemimpinan Kadin Jawa Barat.
Agung menilai, keberadaan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa merupakan fakta hukum yang kini sedang diuji di pengadilan. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa semua pihak harus menunggu putusan hakim sebagai dasar legitimasi yang sah.
“Fakta SK sebagai objek gugatan sudah ada dan menjadi alat bukti. Karena itu, kita tunggu proses pengadilan sampai hakim mengetuk palu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agung mengingatkan agar tidak ada pihak yang memperkeruh situasi, apalagi dengan tindakan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru.
“Tujuannya agar tidak muncul persoalan hukum baru,” katanya.
Dalam pandangannya, jalur hukum merupakan langkah paling tepat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, sekaligus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Agung juga menekankan pentingnya kedewasaan semua pihak dalam menyikapi konflik organisasi. Ia berharap seluruh elemen Kadin Jawa Barat dapat menahan diri dan tidak terjebak dalam konflik berkepanjangan yang justru merugikan organisasi.
“Biarkan proses hukum berjalan. Kita semua harus menghormati dan menerima apa pun hasil keputusan pengadilan nanti,” pungkasnya.***
