NarasiKita.ID – Keputusan pemerintah menempatkan proyek hilirisasi Aspal Buton di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, memicu gelombang protes dari masyarakat dan tokoh adat Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Kesultanan Buton menilai kebijakan tersebut mencederai rasa keadilan dan berpotensi merampas hak ekonomi masyarakat daerah penghasil.
Sebagai bentuk penolakan, Kesultanan Buton melayangkan surat terbuka kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan meminta pemerintah segera meninjau ulang lokasi proyek strategis nasional tersebut.
Juru Bicara Lembaga Adat Kesultanan Buton, Arman Manila, menegaskan masyarakat Buton kecewa karena pemerintah dinilai mengingkari janji yang sebelumnya pernah disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat berkunjung ke Buton.
“Groundbreaking yang dilakukan Presiden Prabowo ternyata menempatkan hilirisasi Aspal Buton di Karawang. Ini berbeda dengan janji sebelumnya yang menyebut industri Aspal Buton akan dipusatkan di Buton,” tegas Arman, Kamis (7/5/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut membuat masyarakat Buton hanya menjadi penonton atas pengelolaan kekayaan alam milik daerahnya sendiri.
“Aspal diambil dari Buton, tetapi industri dan nilai tambah ekonominya dibawa ke Pulau Jawa. Ini jelas melukai rasa keadilan masyarakat Buton,” ujarnya.
Arman menilai hilirisasi seharusnya tidak hanya menjadi slogan nasional, tetapi benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi daerah penghasil sumber daya alam, termasuk membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal.
Kekecewaan juga datang dari mantan Penjabat Bupati Buton, Basiran. Ia menilai pemerintah seolah kembali mengulang pola lama, di mana daerah hanya menjadi pemasok bahan mentah sementara keuntungan industri dinikmati wilayah lain.
“Kalau industrinya ditempatkan di luar Buton, masyarakat tidak mendapat nilai tambah ekonomi. Padahal jika dibangun di Buton, masyarakat bisa menjadi tenaga kerja dan ekonomi daerah akan bergerak,” kata Arman menyampaikan pandangan Basiran.
Dari 13 proyek hilirisasi strategis nasional tahap II yang diumumkan pemerintah, proyek Aspal Buton menjadi satu-satunya yang dipersoalkan karena lokasinya berada di luar daerah asal sumber daya alamnya. Sementara proyek nikel tetap di Morowali, tembaga di Gresik, dan pala di Maluku.
Pemerintah Bantah Ada Pemindahan Industri
Di tengah derasnya kritik, pemerintah bersama pelaku industri membantah adanya pemindahan pusat industri Aspal Buton ke Karawang.
Ketua Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia (ASPABI), Ir. Dwi Putranto, menegaskan lokasi Karawang hanya digunakan sebagai tempat pencanangan nasional penggunaan Aspal Buton melalui fasilitas Asphalt Mixing Plant (AMP) milik PT Jasa Marga Tollroad Maintenance.
“Pemilihan Karawang hanya untuk pencanangan penggunaan Aspal Buton secara nasional. Tidak ada pembangunan pabrik pengolahan Aspal Buton di Karawang,” tegas Dwi Putranto.
Ia mengatakan pemerintah justru sedang mendorong percepatan hilirisasi Aspal Buton untuk mendukung swasembada aspal nasional dan mengurangi ketergantungan impor.
Proyek tersebut masuk dalam daftar hilirisasi nasional tahap II yang dikawal Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional di bawah koordinasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Bahlil menegaskan hilirisasi harus menjadi instrumen kedaulatan ekonomi nasional, bukan sekadar ekspor bahan mentah.
“Kita tidak boleh lagi hanya menjadi pengekspor bahan mentah. Hilirisasi harus memastikan kekayaan alam Indonesia dinikmati rakyat Indonesia,” tegasnya. (Ist)
