JAKARTA, NarasiKita.ID – Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Badan Pusat Statistik (BPS) berkolaborasi untuk menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo dalam mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026. Kerja sama ini difokuskan pada penyediaan rumah layak huni dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sebagai langkah awal, ketiga lembaga ini melakukan sinkronisasi data dan program. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan bahwa program yang dijalankan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait memiliki irisan dengan Kemensos, khususnya dalam penyediaan rumah layak huni melalui Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS).
DTSEN Sebagai Acuan Data yang Lebih Akurat
Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (17/3/2025), hadir pula Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Gus Ipul menekankan bahwa DTSEN memiliki keunggulan dalam perangkingan data kemiskinan, yang terbagi ke dalam desil 1, 2, 3, dan seterusnya.
Menurut Kepala BPS Amalia Adininggar, desil 1 mencakup warga miskin ekstrem dengan pendapatan di bawah Rp400 ribu per bulan, desil 2 di bawah Rp600 ribu, dan desil 3 di bawah Rp900 ribu. Setiap provinsi memiliki kriteria yang sedikit berbeda dalam menentukan batasan tiap desil.
“Kami bersyukur melihat perencanaan yang dibuat dan disinkronkan dengan program ini. Hal ini membuat penyasaran lebih mudah dibandingkan dengan data sebelumnya,” ujar Gus Ipul.
Fokus pada Masyarakat Miskin Ekstrem dan Rentan
Gus Ipul menegaskan bahwa prioritas program ini adalah masyarakat di desil 1, 2, dan 3, termasuk keluarga rentan yang membutuhkan dukungan agar dapat meningkatkan taraf hidupnya.
“Fokusnya kepada miskin ekstrem, kemudian yang miskin, di atasnya ada yang rentan,” katanya.
Agar program berjalan efektif, akurasi data menjadi faktor utama. Meskipun DTSEN bersifat dinamis karena adanya perubahan data akibat kematian atau perpindahan penduduk, pemutakhiran data akan dilakukan setiap tiga bulan oleh BPS untuk menjaga akurasinya. Saat ini, DTSEN sudah memasuki tahap uji petik dan diharapkan dapat digunakan dalam penyaluran bantuan sosial pada triwulan kedua tahun ini.
Program BSPS untuk Rumah Layak Huni
Menanggapi hal ini, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa program BSPS akan berpegang pada DTSEN dalam implementasinya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat agar memenuhi standar kesehatan, sanitasi, akses air bersih, serta kekuatan bangunan.
“Program BSPS ini menyasar masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan rentan,” jelasnya.
Dengan adanya sinergi antar kementerian dan lembaga ini, diharapkan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026 dapat tercapai. (NK)
