Beranda Daerah Anggaran Jalan Kabupaten Bekasi Turun Tajam ke Rp192 Miliar, Perbaikan Terancam Tak...

Anggaran Jalan Kabupaten Bekasi Turun Tajam ke Rp192 Miliar, Perbaikan Terancam Tak Maksimal

BEKASI, NarasiKita.ID – Penurunan anggaran pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bekasi pada tahun 2026 menuai sorotan. Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDA-BMBK) hanya mengalokasikan Rp192 miliar, turun jauh dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp297 miliar.

Dengan anggaran yang menyusut hampir Rp100 miliar, efektivitas perbaikan jalan dikhawatirkan tidak akan maksimal, terlebih jumlah titik pekerjaan yang harus ditangani mencapai 106 lokasi di 23 kecamatan.

Kepala Bidang Pembangunan Jalan SDA-BMBK Kabupaten Bekasi, Dede Chairul, mengakui adanya penurunan anggaran tersebut. Meski begitu, pihaknya mengklaim tetap akan memprioritaskan titik-titik dengan kondisi kerusakan paling parah.

Berita Lainnya  Pelantikan 199 Kepsek di Karawang, Bupati Tegaskan: Jangan Ada Penyimpangan Dana BOS dan Pungli di Sekolah

“Fokus kami tetap pada ruas-ruas prioritas, khususnya di wilayah utara,” ujarnya saat ditemui, Selasa (5/5/2026).

Wilayah utara seperti Kecamatan Babelan dan Tarumajaya disebut menjadi prioritas utama lantaran tingkat kerusakan jalan yang cukup tinggi. Sejumlah ruas yang akan ditangani di antaranya Jalan Baru Tanggul Bahagia, Lingkar Babelan, hingga Bojong Karatan–Marunda dan Batas Kota Bojong Karatan–Buni Bakti.

Namun, dengan keterbatasan anggaran, muncul kekhawatiran bahwa penanganan hanya bersifat tambal sulam dan belum mampu menyelesaikan persoalan jalan rusak secara menyeluruh.

Di sisi lain, wilayah selatan seperti koridor Bojongmangu hingga Sukamukti juga masuk dalam rencana pembangunan, meski porsinya diperkirakan tidak sebesar wilayah utara.

Berita Lainnya  Buruan Daftar, Pemkab Karawang Buka Lowongan Kerja Dirut PD Petrogas

Pemerintah daerah memang membuka akses pelaporan jalan rusak melalui platform digital. Namun, tanpa dukungan anggaran yang memadai, respons terhadap laporan masyarakat dikhawatirkan tidak akan secepat yang diharapkan.

Penurunan anggaran ini pun memunculkan pertanyaan publik terkait prioritas pembangunan daerah, terutama di tengah tingginya kebutuhan infrastruktur jalan yang layak dan aman bagi masyarakat. (MA)

Bagikan Artikel