KARAWANG, NarasiKita.ID – Audiensi resmi yang diajukan Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (DPC GMPI) Kecamatan Jayakerta kepada Pemerintah Kecamatan Jayakerta berakhir tanpa hasil. Forum yang seharusnya menjadi ruang klarifikasi publik itu justru memicu aksi walk out, setelah Camat Jayakerta tidak hadir, Rabu (15/4/2026).
Audiensi tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas sejumlah pertanyaan publik terkait pengelolaan anggaran di tingkat kecamatan, khususnya menyangkut pemeliharaan kendaraan dinas.
Namun, alih-alih menghadirkan jawaban dari pengambil kebijakan, forum hanya dihadiri unsur teknis, seperti Sekretaris Kecamatan, Kasubag Keuangan dan Kepegawaian, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, serta operator. Sementara Camat Jayakerta disebut tengah menghadiri agenda lain di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bersama perangkat Desa Kemiri.
Ketua DPC GMPI Kecamatan Jayakerta, Fuad Hasan, menegaskan bahwa ketidakhadiran camat dalam forum resmi tersebut bukan persoalan administratif semata, melainkan menyangkut komitmen terhadap akuntabilitas publik.
“Audiensi ini bukan forum seremonial. Ini ruang klarifikasi atas penggunaan anggaran. Ketika camat tidak hadir, publik berhak menilai ada yang sedang dihindari,” tegas Fuad.
Menurutnya, kehadiran unsur teknis tidak dapat menggantikan peran pimpinan dalam menjawab pertanyaan strategis yang berkaitan langsung dengan kebijakan.
“Yang kami pertanyakan adalah keputusan dan kebijakan, bukan sekadar administrasi. Jika pengambil keputusan tidak hadir, maka forum ini kehilangan substansi,” ujarnya.
GMPI menilai, absennya camat justru memperkuat kecurigaan publik terhadap isu yang tengah berkembang. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, keterbukaan informasi dan kesediaan pejabat untuk memberikan klarifikasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
“Ini bukan uang pribadi, ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Ketika pertanyaan tidak dijawab dan pejabatnya tidak hadir, maka yang muncul bukan klarifikasi, tapi spekulasi,” lanjut Fuad.
Atas dasar itu, GMPI memutuskan menghentikan audiensi dan melakukan walk out sebagai bentuk sikap tegas terhadap forum yang dinilai tidak menghadirkan pihak yang bertanggung jawab.
“Ini bukan sekadar walk out. Ini bentuk protes atas tidak dihargainya forum resmi dan tidak hadirnya pihak yang seharusnya memberikan penjelasan,” katanya.
GMPI juga memastikan akan mengirimkan ulang surat permohonan audiensi dan menegaskan bahwa pertemuan lanjutan harus dihadiri langsung oleh Camat Jayakerta.
“Kami ingin jawaban langsung dari camat sebagai pengambil kebijakan. Bukan lagi melalui perwakilan,” tegasnya.
Lebih jauh, GMPI membuka kemungkinan langkah lanjutan apabila tidak ada respons serius dari pemerintah kecamatan. Langkah tersebut mencakup aksi damai hingga dorongan audit oleh Inspektorat.
“Jika pola ini terus berulang, kami akan menggelar aksi dan mendorong audit hingga pelaporan ke aparat penegak hukum. Ini soal akuntabilitas anggaran, bukan hal sepele,” tandasnya.
GMPI mengingatkan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan publik bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban yang melekat pada setiap penyelenggara pemerintahan.
“Jika forum klarifikasi saja dihindari, maka publik berhak mempertanyakan: apa yang sebenarnya sedang disembunyikan?” pungkasnya. (Sup)
