KARAWANG, NarasiKita.ID – Sebanyak 80 persen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Karawang dilaporkan belum mengisi data pemeringkatan sebagaimana diamanatkan dalam surat edaran Kementerian Desa yang telah disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Kondisi ini memunculkan sorotan tajam terhadap lemahnya pengawasan dan minimnya sosialisasi dari pihak dinas terkait maupun kecamatan.
Anggota DPRD Kabupaten Karawang Daerah Pemilihan (Dapil) III dari Fraksi Golkar, Hj. Saidah Anwar, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Ia menilai, BUMDes seharusnya menjadi penggerak ekonomi desa, mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan.
Diketahui, pada tahun anggaran 2025, alokasi Dana Desa untuk BUMDes mencapai sekitar 20 persen, dengan nilai ratusan juta rupiah per desa. Namun, potensi tersebut dinilai belum dimanfaatkan secara optimal.
“Saya pernah meminta data ke Inspektorat terkait BUMDes yang aktif dan tidak aktif, tetapi hingga saat ini belum diberikan. DPMD dan kecamatan tidak boleh lepas tangan. Harus segera ada pembenahan terhadap BUMDes yang bermasalah di Karawang,” tegasnya kepada awak media, Sabtu (2/5/2026).
Menurut Saidah, dalam pengisian data pemeringkatan terdapat tujuh aspek utama yang wajib dipenuhi oleh pengelola BUMDes, yaitu kelembagaan, manajemen, usaha dan unit usaha, kemitraan, aset dan permodalan, administrasi dan akuntabilitas, serta manfaat bagi desa.
Ia menekankan bahwa aspek aset dan permodalan menjadi poin krusial dalam menilai kinerja BUMDes. Ketidakpatuhan dalam pengisian data tersebut dinilai dapat menjadi indikator adanya permasalahan dalam pengelolaan, bahkan membuka kemungkinan BUMDes tidak aktif.
“Perlu dipastikan, apakah BUMDes di setiap desa masih aktif atau justru sudah tidak berjalan. Kami juga meminta data rinci terkait BUMDes aktif dan tidak aktif, termasuk sebarannya di tiap desa dan kecamatan, namun hingga kini belum diterima,” pungkasnya. (Sup/Win).
