KARAWANG, NarasiKita.ID – Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh menegaskan bahwa kebijakan relokasi dan penataan Pasar Cibuaya tidak boleh merugikan masyarakat maupun pedagang. Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Pasar Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Selasa (30/12/2025), untuk meninjau langsung kondisi pasar dan mendengarkan aspirasi warga.

Kunjungan Bupati disambut oleh Camat Cibuaya Ahmad Mustofa, S.STP., Kepala Desa Pajaten Hj. Nurheni, S.IP., dan Kepala Desa Kedungjaya Tarjan Sujana, S.Pd. Turut hadir unsur Forkopimda, di antaranya Dandim 0604/Karawang Letkol Inf Nuryanto, perwakilan Polres Karawang AKP Fiki, serta jajaran Satpol PP Kabupaten Karawang yang dipimpin oleh Pamungkas.

Dalam dialog terbuka bersama pedagang dan masyarakat, berbagai keluhan mengemuka mulai dari kondisi pasar yang becek saat hujan, keterbatasan lahan parkir, hingga kekhawatiran kehilangan penghidupan akibat rencana relokasi.

Menanggapi hal itu, Bupati Karawang menegaskan sikap pemerintah daerah yang akan mengedepankan kepentingan rakyat di atas segalanya.

“Kami tidak ingin ada masyarakat yang dirugikan. Semua masukan akan dikaji secara matang agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada pedagang dan memberi manfaat bagi masyarakat,” tegas Bupati.

Bupati juga meminta jajaran perangkat daerah melakukan kajian teknis secara menyeluruh sebelum keputusan final diambil, termasuk soal aksesibilitas, kelayakan bangunan, dan dampak ekonomi terhadap warga sekitar.

“Pembangunan harus menghadirkan kesejahteraan, bukan persoalan baru. Pemerintah tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan,” ujarnya.

Dandim 0604/Karawang Letkol Inf Nuryanto menegaskan bahwa TNI siap mendukung langkah pemerintah daerah dalam menjaga keamanan selama proses penataan pasar berlangsung. Sementara itu, perwakilan Polres Karawang AKP Fiki memastikan pihak kepolisian akan mengawal agar situasi tetap kondusif.

Camat Cibuaya Ahmad Mustofa, S.STP., menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Bupati bersama jajaran Forkopimda. Ia menilai, dialog terbuka ini menjadi langkah penting agar kebijakan relokasi tidak sekadar administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan warga.

Kunjungan berlangsung aman dan tertib dengan pengamanan dari unsur TNI, Polri, dan Satpol PP. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga meninjau langsung kondisi lapak pedagang, drainase, kebersihan lingkungan, serta akses jalan menuju pasar sebagai bahan evaluasi untuk merancang Pasar Baru Cibuaya yang lebih tertata, higienis, dan nyaman.

Kehadiran Bupati di tengah pedagang menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Karawang ingin memastikan setiap langkah pembangunan dijalankan secara transparan, berkeadilan, dan berpihak kepada masyarakat kecil. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, menyerahkan bantuan berupa tiga unit Air Conditioner (AC) kepada tiga rumah ibadah di wilayah Kabupaten Karawang. Penyerahan dilakukan secara simbolis pada Senin (29/12/2025), didampingi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Setda Karawang, Irlan Suarlan.

Bantuan tersebut berupa AC tipe standing berkapasitas 5 PK, yang diberikan sebagai bagian dari program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang untuk mendukung peningkatan kenyamanan sarana ibadah serta menunjang kegiatan keagamaan masyarakat.

“Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan rumah ibadah memiliki fasilitas yang layak dan nyaman, agar jamaah dapat beribadah dengan lebih khusyuk,” ujar Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh.

Bupati Aep menegaskan, perhatian terhadap fasilitas keagamaan merupakan bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berlandaskan nilai religius dan kebersamaan. Ia berharap fasilitas yang diberikan dapat dirawat dengan baik serta dimanfaatkan secara optimal oleh pengelola dan jamaah.

“Kami berharap bantuan ini dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Adapun tiga penerima bantuan AC tersebut yakni Pondok Pesantren Al Baghdadi, Desa Amansari, Kecamatan Rengasdengklok, Mushola Al Suhada, Kampung Sumur Jaya, Kompleks Candi Jiwa, Desa Segaran, Kecamatan Batujaya dan Masjid Raya Asyuhada, Kecamatan Cikampek.

Sementara itu, Kabag Kesra Setda Karawang, Irlan Suarlan, menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari program rutin fasilitasi sarana dan prasarana tempat ibadah yang dilaksanakan setiap tahun oleh Pemkab Karawang.

“Kami menyesuaikan bantuan dengan kebutuhan di lapangan. Untuk masjid atau mushola dengan aktivitas jamaah yang padat, AC standing diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan,” jelas Irlan.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pendataan dan evaluasi agar penyaluran bantuan ke depan semakin tepat sasaran.

“Pemkab Karawang akan terus berupaya meningkatkan kualitas fasilitas keagamaan sebagai bagian dari pelayanan publik yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2025 berbasis elektronik di Kabupaten Karawang, Minggu (28/12/2025), berlangsung lancar dan disambut antusias oleh masyarakat. Sejak pagi, warga tampak memadati tempat pemungutan suara (TPS) di sembilan desa yang menjadi lokasi pelaksanaan Pilkades digital perdana di Jawa Barat.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menggelar Pilkades berbasis e-voting sebagai bagian dari upaya modernisasi tata kelola demokrasi di tingkat desa. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akurasi, serta efisiensi proses pemungutan suara.

Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh turun langsung meninjau pelaksanaan Pilkades bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua DPRD Karawang H. Endang Sodikin, anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Kepala DPMD Provinsi Jawa Barat, serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri.

Dua desa menjadi fokus pemantauan, yakni Desa Jatisari dan Desa Cikampek Utara, tempat pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara elektronik penuh.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya. Hari ini Pilkades serentak dilaksanakan di sembilan desa, dan kami hadir langsung bersama Forkopimda untuk memastikan prosesnya berjalan lancar,” ujar Bupati Aep Syaepuloh.

Bupati menyebut tingkat partisipasi masyarakat tergolong tinggi. Berdasarkan laporan panitia, di Desa Cikampek Utara saja, dari sekitar 15 ribu daftar pemilih tetap (DPT), lebih dari 70 persen warga telah menyalurkan hak pilihnya.

“Antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Ini menunjukkan kesadaran demokrasi warga desa semakin baik,” katanya.

Terkait penerapan sistem e-voting, Aep mengakui masih ada kendala teknis ringan yang segera ditangani oleh petugas di lapangan.

“Secara umum tidak ada kesulitan berarti. Hanya sedikit kendala pada perangkat, dan hal tersebut sudah kami koordinasikan dengan jajaran DPMD,” jelasnya.

Ia menegaskan pentingnya menjaga netralitas aparatur dan memastikan proses Pilkades berjalan jujur, adil, serta transparan.

“Siapapun yang menang, itulah pilihan warga. Tugas kita memastikan prosesnya berlangsung jujur dan adil,” tegasnya.

Karawang menjadi kabupaten pertama di Jawa Barat yang menerapkan sistem Pilkades digital secara menyeluruh. Pemerintah menilai metode ini mampu mempercepat rekapitulasi suara, menghemat waktu, serta meminimalkan potensi manipulasi. Namun, sejumlah pemerhati desa menilai sistem baru ini perlu diimbangi dengan pengawasan publik yang kuat, terutama dalam keterbukaan akses data hasil pemungutan suara.

Berdasarkan hasil sementara yang dihimpun panitia Pilkades tingkat desa, unsur BPD, dan pemerintah kecamatan, berikut nama-nama kepala desa terpilih hasil Pilkades digital Karawang 2025:

1.Desa Tanjungmekar – Helen Aini Syifa

2.Desa Payungsari – Amas Subhan

3.Desa Cadaskertajaya – Nurki

4.Desa Wanakerta – Amah Mariyamah

5.Desa Balongsari – Wadma

6.Desa Jatisari – Casmita

7.Desa Cikampek Selatan – Edi Suparjono

8.Desa Cikampek Utara – Umar

9.Desa Sarimulya – Jumadi

Meski demikian, penetapan resmi hasil Pilkades masih menunggu pengesahan berjenjang dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang. Sejumlah pihak berharap agar seluruh data hasil e-voting diumumkan secara terbuka untuk memperkuat kepercayaan publik dan mencegah polemik pasca-pemilihan. (ist/red)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, berujung ricuh pada Minggu (28/12/2025). Suasana yang semula kondusif mendadak memanas setelah warga pendukung salah satu calon kepala desa mengamuk di lokasi penghitungan suara.

Kericuhan diduga dipicu oleh kekeliruan panitia saat mengumumkan hasil penghitungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3, yang merupakan TPS terakhir. Berdasarkan keterangan sumber di lapangan, panitia sempat menyatakan penghitungan telah selesai, padahal masih ada satu bilik suara yang belum diumumkan hasilnya sehingga memicu kemarahan pendukung calon kepala desa nomor urut 3. Pasalnya, berdasarkan hasil sementara, calon nomor urut 2 unggul tipis dengan selisih hanya 78 suara. Massa yang tersulut emosi kemudian berteriak dan merangsek ke area penghitungan, membuat situasi berubah tegang dan nyaris tak terkendali.

Aparat gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Linmas langsung bergerak cepat mengamankan lokasi untuk mencegah bentrok meluas.

Bupati Aep Turun Langsung ke Lokasi

Mengetahui adanya situasi memanas di wilayah Pakisjaya, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turun langsung ke lokasi untuk menenangkan warga dan memimpin musyawarah bersama para calon kepala desa serta perwakilannya.

“Ada ketidakpuasan di wilayah Pakisjaya, makanya saya hadir bersama Forkopimda. Pilkades ini sudah berjalan, namun saya sebagai Bupati menegaskan bahwa hari ini tidak akan saya tetapkan hasilnya jika masih ada pihak yang menggugat,” ujar Bupati Aep dalam pertemuan tersebut.

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah berkomitmen agar pelaksanaan Pilkades berjalan dengan jujur, adil, dan tidak merugikan siapapun.

“Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Saya ingin Pilkades ini betul-betul dilaksanakan dengan cara yang jujur dan berkeadilan,” tambahnya.

Hasil Pilkades Tanjung Mekar Ditunda Sementara

Dalam forum tersebut, Bupati Aep menegaskan keputusan penting: hasil Pilkades Desa Tanjung Mekar untuk sementara di-hold hingga ada keputusan resmi dari pengadilan.

“Sudah kita sepakati bersama, untuk Desa Tanjung Mekar hasilnya kita tunda dulu. Tidak ada pemenang sebelum ada putusan dari pengadilan,” tegasnya.

Kondisi Berangsur Kondusif

Pasca keputusan tersebut, situasi di sekitar lokasi berangsur kondusif. Aparat keamanan tetap disiagakan untuk mengantisipasi potensi gesekan lanjutan. Pemerintah Kabupaten Karawang memastikan proses hukum dan administrasi Pilkades Tanjung Mekar akan berjalan sesuai peraturan, dengan mengedepankan asas keadilan dan keterbukaan bagi semua pihak. (Ist/red)

BEKASI, NarasiKita.ID – Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan larangan mutlak bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk merangkap jabatan. Tak ada ruang abu-abu, apalagi kompromi, bagi mereka yang nekat duduk di dua kursi kekuasaan sekaligus.

Larangan ini terutama ditujukan bagi anggota BPD yang juga menjabat sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, ASN, maupun PPPK, karena dianggap menyalahi aturan dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, Drs. Iman Santoso, M.M., menyampaikan peringatan keras terhadap praktik rangkap jabatan tersebut.

“Anggota BPD tidak boleh rangkap jabatan, apalagi jabatan pemerintahan seperti perangkat desa, ASN, atau PPPK. Ini pelanggaran terang-benderang yang sudah jelas diatur dalam undang-undang,” tegas Iman Santoso.

Menurutnya, independensi BPD adalah harga mati. Sebagai lembaga pengawas dan penyalur aspirasi masyarakat desa, BPD tidak boleh terkontaminasi kepentingan birokrasi atau kekuasaan eksekutif desa.

“Begitu seseorang merangkap jabatan, fungsi kontrol BPD langsung tumpul. Tidak bisa dia mengawasi kebijakan yang dia sendiri ikut tandatangani,” sindirnya.

DPMD Bekasi kini menggandeng BKPSDM Kabupaten Bekasi untuk melakukan penelusuran dan verifikasi. Bila ditemukan anggota BPD yang juga berstatus ASN atau PPPK, langkah penindakan akan segera diambil sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami tidak akan menutup mata. Siapa pun yang melanggar, akan kami tindak,” tegasnya lagi.

Larangan rangkap jabatan ini bersandar pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi yang menegaskan bahwa pimpinan dan anggota BPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai kepala desa atau perangkat desa. Selain itu, BKN dan Kemendagri juga telah menegaskan bahwa ASN maupun PPPK tidak diperkenankan menjadi anggota BPD.

Pemerintah Kabupaten Bekasi menilai, disiplin terhadap aturan ini bukan sekadar urusan administrasi, tetapi uji integritas aparatur desa.

“Kalau aturan dasar seperti ini saja dilanggar, bagaimana bisa bicara tentang transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa?” pungkas Iman.

Dengan sikap tegas ini, Pemkab Bekasi menegaskan komitmennya menjaga tata kelola pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan bebas dari benturan kepentingan. (MA)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Rengasdengklok bersama aparatur Desa Rengasdengklok Selatan turun langsung memantau pelaksanaan ibadah Hari Natal 2025 di Gereja GBT Nazareth dan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI), Kamis (25/12/2025).

Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah kecamatan dalam memastikan seluruh kegiatan ibadah umat Kristiani berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Petugas gabungan dari unsur kecamatan, kepolisian, TNI, dan perangkat desa melakukan pengamanan menyeluruh baik di dalam gereja maupun di area sekitar guna mencegah potensi gangguan keamanan selama perayaan berlangsung.

Monitoring tersebut bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi menjadi bentuk nyata penguatan moderasi beragama dan toleransi sosial di wilayah Rengasdengklok. Pemerintah kecamatan ingin memastikan bahwa setiap warga, tanpa memandang latar belakang agama, dapat beribadah dengan tenang dan penuh kedamaian.

Ketua Kampung Moderasi Beragama (KMB) Kecamatan Rengasdengklok, Emay Ahmad Maehi, S. Ag., S.H yang turut hadir dalam perayaan Natal di GPDI, menyampaikan pesan moral tentang pentingnya menjaga nilai toleransi dan menghormati perbedaan.

“Kerukunan bukan hanya slogan, tapi tanggung jawab bersama untuk memperkuat persaudaraan dan menjaga kedamaian,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua MWCNU Kecamatan Rengasdengklok, KH Marwan, menekankan bahwa momentum Natal harus dimaknai sebagai ajakan memperkokoh persatuan dan kebersamaan di tengah keberagaman.

“Perbedaan bukan alasan untuk terpisah, melainkan kekuatan yang harus kita rawat bersama,” ujarnya. (Yusup)