BEKASI, NarasiKita.ID — Seorang pengusaha bernama Yohannes Stanley mengaku terkejut setelah mendapati lahannya di RT 01, Dusun 05, Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, telah berubah menjadi kawasan perumahan tanpa sepengetahuannya.

Lahan yang dibelinya sekitar tahun 2011 itu sebelumnya ia serahkan kepada seseorang bernama Rosid yang saat itu belum menjabat sebagai Kepala Desa hanya untuk menjaga dan memastikan keamanan tanah tersebut.

Menurut Yohannes, pembelian lahan dilakukan dengan prosedur administrasi yang sah. Ia menegaskan tidak pernah memberi izin pengelolaan apalagi penjualan atas tanah itu.

“Saya sangat terkejut melihat bangunan perumahan berdiri di atas tanah saya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saya,” ujar Yohannes, Jumat (12/12/2025).

Merasa dirugikan, Yohannes menunjuk pengacara Deolipa Yumara untuk menangani persoalan hukum tersebut.

Sementara itu, salah satu warga perumahan bernama Agus mengaku membeli rumah melalui pihak pengembang dan berharap masalah ini dapat segera diselesaikan secara adil.

“Kami beli dari pengembang, dan sebagai warga kami hanya ingin masalah ini cepat selesai,” ujarnya.

Deolipa Yumara menegaskan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan keberadaan warga yang telah membeli unit rumah. Ia justru menyoroti oknum yang diduga menjual tanah tanpa hak serta pemalsuan tanda tangan terhadap dokumen kepemilikan kliennya.

“Saya tidak menyalahkan warga. Yang saya persoalkan adalah siapa yang berani menjual tanah ini dan siapa yang memalsukan tanda tangan klien saya,” tegas Deolipa.

Dalam wawancara terpisah, Yohannes menegaskan akan meminta pertanggungjawaban hukum dari pihak-pihak yang terlibat.

“Siapa pun yang berusaha menghilangkan hak saya atas tanah itu, saya tidak akan segan-segan melaporkannya ke penegak hukum,” tegasnya.

Hingga kini, kasus tersebut masih menunggu proses penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang. (MA)

KARAWANG, NarasiKita.ID — Ketua Forum Pemuda Jayakerta Bersatu (FPJB), Fuad Hasan, melontarkan kritik pedas dan frontal terhadap Pemerintah Kabupaten Karawang menyusul adanya kendaraan dinas milik pejabat yang mati pajak. Menurutnya, kondisi ini mencerminkan wajah birokrasi yang bobrok dan jauh dari semangat keteladanan yang seharusnya ditunjukkan oleh penyelenggara negara.

“Ironis dan memalukan. Rakyat setiap tahun dipaksa patuh, diancam sanksi, bahkan diimbau lewat spanduk besar agar bayar pajak tepat waktu. Tapi giliran pemerintah, justru kendaraan dinasnya sendiri yang nunggak pajak. Ini bukan sekadar kelalaian, ini penghinaan terhadap akal sehat publik,” kata Fuad kepada NarasiKita.ID di Rengasdengklok, Kamis (11/12/2025).

Fuad menyebut, persoalan mobil dinas mati pajak ini bukan hal sepele. Di baliknya, ada indikasi kuat lemahnya manajemen aset daerah dan potensi penyalahgunaan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas, yang seharusnya sudah mencakup biaya pembayaran pajak tahunan.

“Setiap tahun, dalam APBD, ada pos pemeliharaan kendaraan dinas. Artinya, uang untuk bayar pajak itu seharusnya tersedia. Kalau masih bisa mati pajak, berarti ada yang tidak beres entah salah urus, atau malah ada penyimpangan anggaran,” ungkapnya.

Lebih jauh, Fuad menyoroti peran Inspektorat Kabupaten Karawang yang menurutnya gagal total menjalankan fungsi pengawasan internal. Ia menuding lembaga tersebut lebih sering berperan sebagai “tukang stempel” ketimbang pengawas yang berani menegakkan aturan.

“Inspektorat itu seharusnya jadi penjaga moral dan integritas birokrasi, bukan pelindung kesalahan. Kalau mobil dinas bisa mati pajak dan tak ada tindakan, jelas pengawasan di Karawang sudah lumpuh total,” tegasnya.

Fuad juga menilai bahwa persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari minimnya tanggung jawab moral pejabat pengguna kendaraan dinas. Ia menegaskan, aparatur negara yang menggunakan fasilitas publik wajib memastikan kewajiban pajaknya terpenuhi sebelum mengimbau masyarakat untuk taat.

“Ini soal mental dan rasa malu. Jangan sampai rakyat kecil diseret-seret karena telat bayar pajak motor, sementara pejabat tenang-tenang saja naik mobil dinas yang pajaknya nunggak. Pemerintah semacam ini kehilangan legitimasi moral di mata publik,” ujarnya.

Ketua FPJB itu pun mendesak Bupati Karawang untuk segera memerintahkan audit menyeluruh terhadap seluruh kendaraan dinas melalui Inspektorat dan BPKAD, sekaligus membuka hasilnya kepada publik. Transparansi, katanya, adalah satu-satunya cara memulihkan kepercayaan masyarakat.

“Bupati harus berani. Perintahkan audit terbuka, umumkan berapa kendaraan dinas yang mati pajak, dan siapa penanggung jawabnya. Kalau perlu, serahkan ke aparat penegak hukum bila ditemukan penyimpangan anggaran pemeliharaan,” tegas Fuad.

Lebih lanjut, FPJB juga meminta Kejaksaan Negeri Karawang dan Unit Tipikor Polres Karawang ikut turun memeriksa aliran anggaran pemeliharaan kendaraan dinas di tiap OPD. Fuad menilai, hal ini penting untuk memastikan tidak ada praktik penyimpangan yang ditutupi oleh mekanisme administrasi internal.

“Kalau Inspektorat lemah, biar aparat penegak hukum yang turun tangan. Jangan biarkan uang rakyat terus bocor lewat dalih pemeliharaan kendaraan, sementara pajaknya saja tidak dibayar,” tandasnya.

Lebih jauh, Fuad juga menegaskan bahwa isu mobil dinas mati pajak hanyalah puncak gunung es dari problem tata kelola aset daerah di Karawang. Ia mengingatkan, jika pembiaran seperti ini terus terjadi, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akan semakin runtuh.

“Pemerintah Karawang harus sadar, ini bukan soal pajak semata. Ini soal moral, kepatuhan, dan integritas. Kalau mau rakyat patuh, pemerintahnya dulu yang harus bersih dan jujur,” pungkasnya. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID — Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait polemik dana kadeudeuh bagi pensiunan KORPRI di DPRD Karawang berlangsung panas dan meninggalkan kekecewaan mendalam. Pemerhati Kebijakan Politik dan Pemerintahan, Asep Agustian, SH., MH. atau yang akrab disapa Askun, menilai forum tersebut gagal total karena tidak dihadiri pihak-pihak kunci, baik dari pengurus lama maupun pengurus baru KORPRI.

“Saya kecewa keras. Bagaimana masalah para pensiunan ini bisa selesai kalau pengurus lama dan baru tidak hadir? Seolah ada ketakutan dan misteri,” tegas Askun, Rabu (10/12/2025).

Menurutnya, ketidakhadiran para pengurus menunjukkan sikap tidak gentleman dan memperkuat dugaan adanya sesuatu yang disembunyikan. Ia menilai kehadiran pengurus inti penting untuk menjelaskan dasar perhitungan dana kadeudeuh yang kini menjadi polemik di kalangan purna ASN.

“Dulu Rp10 juta, naik jadi 11, 12, sampai 14 juta. Dasarnya apa? Jika sekarang dibilang Rp7 juta, wajar para purna menolak,” ujarnya.

Askun juga menyoroti pihak yang dinilai terlalu cepat melibatkan Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, dalam persoalan internal organisasi.

“Jangan sedikit-sedikit lapor APH, sedikit-sedikit ke Bupati. Bupati itu bukan malaikat. Masalah ini akumulasi masa lalu. Bereskan dulu internalnya,” kata Askun dengan nada tinggi.

Ia menegaskan bahwa perwakilan pengurus yang hadir dalam RDP tidak memiliki kapasitas mengambil keputusan, sehingga rapat tersebut tidak menghasilkan solusi konkret.

Terkait wacana membawa persoalan ini ke ranah hukum, Askun meminta agar hukum tidak dijadikan alat intimidasi. Ia mengingatkan bahwa hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) sebenarnya sudah tersedia dan dapat menjadi dasar penyelesaian.

“Hukum itu bukan alat menakut-nakuti. Apa yang mau dilaporkan kalau angka dasarnya saja belum clear? Ini urusan perdata. Selesaikan dulu lewat musyawarah,” jelasnya.

Askun menilai permasalahan ini bisa diselesaikan apabila seluruh purna KORPRI diberikan penjelasan terbuka dan transparan. Ia mendesak agar DPRD memfasilitasi pertemuan ulang yang dihadiri lengkap oleh pengurus lama maupun baru.

“Undang lagi. Pengurus lama dan baru wajib hadir. Jangan ada yang menghindar. Jangan sampai masalah ini berlarut tanpa kejelasan,” pungkasnya. (Ist/Sup)