KARAWANG, NarasiKita.ID — Di tengah sorotan publik atas janji pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalur depan Polsek Rengasdengklok hingga arah Komplek Monumen Tugu Proklamasi dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rengasdengklok, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karawang, Muhana, memberikan penjelasan.

Menanggapi kritik keras tokoh masyarakat Rengasdengklok Bib Betong yang menuding pemerintah daerah hanya “pandai berjanji tanpa bukti”, Muhana menegaskan bahwa pembangunan PJU baru tidak bisa dilakukan secara spontan, karena memerlukan proses perencanaan dan tahapan anggaran yang panjang.

“Perlu saya sampaikan bahwa tidak semua permintaan pembangunan PJU dari masyarakat bisa langsung diakomodir atau direalisasikan pada saat itu juga, karena ini butuh proses dan tahapan,” ujar Muhana saat dikonfirmasi, Rabu (17/12/2025).

Muhana menjelaskan, pembangunan PJU yang terpasang saat ini merupakan hasil dari perencanaan tahun sebelumnya, berdasarkan Kajian Rencana Induk Penerangan Jalan Umum (RIPJU) Kabupaten Karawang yang telah final pada tahun 2024.

“Kami sudah punya RIPJU Kabupaten Karawang yang berisi kebutuhan PJU di seluruh wilayah. Di dalamnya ada ruas jalan prioritas yang menjadi kewenangan kabupaten, dan itu menjadi pedoman kami,” jelasnya.

Ia menambahkan, masyarakat yang ingin ruas jalannya diprioritaskan bisa menyampaikan aspirasi melalui Musrenbang Desa atau Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD. Namun, tidak semua ruas jalan bisa diakomodir karena kewenangan Dishub hanya mencakup jalan kabupaten dan poros desa, sedangkan jalan lingkungan dan permukiman menjadi kewenangan Dinas PRKP.

“Kami tidak bisa membangun PJU di ruas jalan yang di luar kewenangan Dishub. Kalau itu jalan provinsi atau nasional, kami hanya bisa bantu koordinasi dan menyampaikan permohonan ke instansi terkait,” kata Muhana.

Terkait aspirasi yang disampaikan langsung melalui kegiatan PATEN di Kecamatan Rengasdengklok, Muhana menegaskan bahwa masukan tersebut tetap dicatat, namun tidak serta-merta bisa langsung direalisasikan.

“Sudah kita catat dan masukan ke rencana pembangunan tahun berikutnya. Mudah-mudahan bisa segera terealisasi,” pungkasnya. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Ketua Serikat Tani Karawang (Setakar), Deden Sofyan, menilai kegiatan operasional pemeliharaan saluran air (Drainase) yang telah menelan anggaran miliaran rupiah oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Karawang bersama PJT II Rengasdengklok dinilai tidak efektif dan jauh dari harapan petani.

Menurut Deden, kondisi saluran air di berbagai wilayah pertanian Karawang terutama di Kecamatan Tirtajaya, Desa Tambaksumur, hingga Desa Tambaksari masih memprihatinkan. Banyak jaringan irigasi yang dangkal, tersumbat lumpur, ditumbuhi eceng gondok, dan dipenuhi sampah liar, yang mengakibatkan air tidak sampai ke lahan sawah petani.

“Pemerintah selalu bicara soal swasembada pangan, tapi lupa bahwa di Karawang sebagian besar sistem pengairannya irigasi teknis,” tegas Deden dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).

Ia menyoroti bahwa tahun ini ada alokasi operasional dan pemeliharaan (OP) saluran air yang mencapai angka besar di dalam dokumen APBD dan kerja sama lintas instansi. Namun faktanya, di lapangan, dampak dari kegiatan tersebut hampir tidak dirasakan oleh petani.

“Kalau miliaran rupiah sudah digelontorkan tapi saluran masih dangkal, berarti ada yang salah dalam sistem kerja. Apakah pelaksanaannya tidak menyeluruh, atau hanya dilakukan di titik-titik tertentu yang mudah difoto? Ini harus diaudit dan dievaluasi secara terbuka,” kata Deden.

Ketua Setakar itu juga menegaskan bahwa konsep normalisasi saluran air dalam mendukung swasembada pangan seharusnya dilakukan secara menyeluruh dari hulu sampai hilir, bukan parsial dan tambal sulam. Ia menilai pendekatan kerja yang selama ini dilakukan Dinas PUPR bersama PJT II terlalu sporadis, tanpa pemetaan teknis yang matang dan tanpa pengawasan publik yang transparan.

“Kalau mau bicara normalisasi yang benar, lakukan dari hulu ke hilir dan pastikan tidak ada satu pun saluran baik primer, sekunder, maupun tersier yang mengalami pendangkalan dan penyumbatan. Karena satu titik tersumbat saja bisa memutus aliran air ke ratusan hektare sawah,” ujarnya.

Lebih jauh, Deden juga menilai bahwa minimnya koordinasi antara Dinas PUPR, PJT II, dan pemerintah desa turut memperparah situasi. Akibatnya, perencanaan teknis di lapangan sering kali tidak sesuai kebutuhan nyata petani.

“Petani di lapangan tahu betul di mana titik kritis yang harus dikeruk, tapi suara mereka sering tidak pernah didengar,” tandasnya.

Serikat Tani Karawang mendesak agar Dinas PUPR Karawang membuka data detail kegiatan operasional dan pemeliharaan saluran air, termasuk lokasi, volume pekerjaan, dan penggunaan alat berat, agar publik bisa menilai sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat tersebut.

“Cukup sudah petani dijadikan objek janji dan slogan. Kalau benar mau swasembada pangan, buktikan dengan kerja nyata, bukan dengan proyek seremonial yang hasilnya tidak sampai ke sawah,” pungkasnya. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Gembar-gembor program swasembada pangan nasional ternyata tidak sejalan dengan realitas di lapangan. Di Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang salah satu wilayah penopang utama produksi padi para petani justru menghadapi krisis air akibat saluran irigasi yang dangkal, penuh lumpur, dan tersumbat sampah.

Ironisnya, persoalan itu terjadi saat Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) tengah mengklaim sedang gencar menjalankan program normalisasi saluran irigasi di berbagai wilayah lain. Sementara di Tirtajaya, ribuan hektare sawah kini hanya bergantung pada hujan.

Dari total sekitar 1.000 hektare sawah di Desa Tambaksumur, sedikitnya 200 hektare di Dusun Jatimulya dan Cinara tidak lagi teraliri air. Kondisi serupa juga dialami 350 hektare lahan di Desa Tambaksari. Air yang seharusnya mengalir dari saluran sekunder hingga tersier berhenti di tengah jalan karena pendangkalan berat dan tumpukan sampah.

“Sudah kami bersihkan lewat gotong royong, tapi tidak cukup. Ini butuh alat berat. Kami sudah sampaikan ke pihak kecamatan dan kabupaten, tapi belum ada tindakan nyata,” ujar Amin, Kepala Desa Tambaksumur, saat ditemui NarasiKita.ID, Senin (15/12/2025).

Gotong royong yang dilakukan Kepala Desa Tambaksumur bersama perangkat desa, mulai dari Dusun Tamiang, Desa Pisangsambo hingga Tambaksumur, hanya mampu membersihkan sisa-sisa ringan di permukaan. Sedimentasi tebal dan endapan lumpur yang menahun membuat saluran nyaris tak berfungsi.

“Kalau tidak segera dinormalisasi, bisa gagal panen. Ini bukan sekadar keluhan, tapi ancaman nyata bagi ketahanan pangan daerah,” tegas Suhanda (54), petani Dusun Jatimulya.

Kenyataan di Tirtajaya ini menampar klaim pemerintah daerah yang selama ini kerap menyebut Karawang sebagai lumbung padi Jawa Barat. Faktanya, di banyak titik justru irigasi dibiarkan mati suri tanpa pemeliharaan berarti.

DPUPR Karawang melalui Bidang Sumber Daya Air (SDA) sejauh ini memang telah menjalankan program normalisasi irigasi di sejumlah wilayah Karawang Utara. Namun, hingga pertengahan Desember 2025, Tirtajaya belum tersentuh sama sekali.

Sejumlah kelompok tani menilai, ketimpangan prioritas dan lemahnya pemetaan teknis membuat banyak daerah pertanian produktif justru tertinggal.

“Kalau bicara swasembada pangan, tapi irigasi tidak diperhatikan, itu hanya jargon politik tanpa arah. Petani yang jadi korban,” kata Adih seorang tokoh tani setempat.

Ia juga mendesak DPUPR Karawang segera menurunkan tim teknis dan alat berat untuk melakukan pengerukan menyeluruh di jalur irigasi penghubung Pisangsambo–Tambaksumur. Mereka juga menuntut adanya pengawasan publik terhadap proyek-proyek normalisasi, agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan tidak berhenti di atas kertas.

“Petani tidak butuh janji, kami butuh air. Kalau air tidak ada, jangan bicara swasembada,” tandasnya.

Dalam catatan NarasiKita.ID, jaringan irigasi di wilayah utara Karawang memang telah lama mengalami penurunan. Beberapa titik bahkan berubah menjadi tempat pembuangan sampah liar.

Padahal, di sisi lain, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian terus menekan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas produksi beras dalam kerangka swasembada pangan nasional 2025–2030. Kondisi irigasi yang memburuk di wilayah pertanian produktif seperti Tirtajaya jelas menjadi ancaman serius bagi target tersebut. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPD Ormas Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) Karawang menyoroti dugaan penyalahgunaan izin usaha oleh PT Wijaya Inovasi Bersama, perusahaan yang berlokasi di Kawasan 3 Bisnis Center, Jalan Lingkar Tanjungpura, Kecamatan Karawang Barat.

Perusahaan tersebut diduga mengubah fungsi gudang menjadi area produksi tanpa izin resmi. LBH GMPI menilai, tindakan itu tidak hanya melanggar aturan daerah, tetapi juga bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, yang menjadi dasar hukum nasional bagi penyelenggaraan perizinan berbasis risiko.

“Kami menduga ada praktik manipulasi izin di balik kegiatan PT Wijaya Inovasi Bersama. Kawasan yang seharusnya digunakan untuk pergudangan disulap menjadi area produksi. Ini pelanggaran serius terhadap tata ruang dan prinsip dasar perizinan berbasis risiko,” tegas M. Jovianza T., S.H., dari LBH GMPI Karawang, Minggu (14/12/2025).

Hasil penelusuran DPD Ormas GMPI Karawang menunjukkan bahwa Kawasan 3 Bisnis Center termasuk dalam zona perdagangan dan pergudangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan telah diganti sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013. Artinya, setiap kegiatan produksi di kawasan tersebut wajib melalui perubahan izin peruntukan dan penyesuaian tata ruang.

Namun, fakta di lapangan memperlihatkan adanya aktivitas produksi yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki. LBH GMPI menilai hal ini melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pengendalian Izin Usaha, serta Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

“Setiap pelaku usaha wajib menjalankan kegiatan sesuai izin yang diterbitkan. Jika ada perubahan fungsi bangunan, maka harus disertai revisi izin di DPMPTSP. Tanpa itu, aktivitas bisnis dapat dikategorikan tidak sah secara administratif,” ujar Jovianza.

LBH GMPI juga menyoroti dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi UU Cipta Kerja, khususnya Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 185 huruf b, yang menegaskan kewajiban memiliki perizinan berusaha sesuai tingkat risiko dan lokasi kegiatan, serta kewenangan daerah dalam pengawasan dan penegakan hukum administratif.

“Semakin tinggi risiko usaha, semakin ketat kewajiban izin dan pengawasan. Jika kawasan pergudangan digunakan untuk produksi tanpa izin, maka perusahaan jelas melanggar norma kepatuhan berusaha,” tambahnya.

Jovianza menilai, lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran semacam ini.

“Kalau izin dan fungsi ruang bisa diubah sesuka hati, di mana posisi pemerintah daerah sebagai pengendali tata ruang? Ini preseden buruk dan menurunkan kredibilitas sistem perizinan Karawang di mata investor yang taat hukum,” tegasnya.

LBH GMPI juga menilai, manipulasi izin semacam ini berpotensi menimbulkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan produksi memiliki klasifikasi pajak dan retribusi yang berbeda dengan pergudangan. Bila perusahaan masih tercatat sebagai gudang, maka pajak industri, izin lingkungan, serta kontribusi daerah tidak tertagih sebagaimana mestinya.

“Kami melihat potensi kebocoran PAD yang nyata. Setiap kegiatan produksi wajib dikenai penyesuaian retribusi dan pajak daerah. Tapi bila izin masih tercatat sebagai gudang, otomatis ada celah kehilangan pendapatan,” papar Jovianza.

Selain itu, perubahan fungsi bangunan tanpa izin juga berpotensi melanggar ketentuan lingkungan hidup, karena tidak melalui Amdal atau UKL-UPL sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebagai langkah tindak lanjut, LBH GMPI berencana melayangkan surat resmi kepada DPRD Kabupaten Karawang untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan seluruh pihak terkait, mulai dari PT Wijaya Inovasi Bersama, DPMPTSP, Dinas PUPR, DLH, hingga Satpol PP.

“Kami akan meminta DPRD membentuk tim investigasi lintas komisi. Jangan hanya mendengar laporan di atas meja, tapi turun langsung ke lapangan. Ini soal integritas tata kelola pemerintahan daerah,” ujarnya.

LBH GMPI juga tengah menyiapkan langkah hukum administratif, termasuk permintaan pemeriksaan kepada Ombudsman dan Aparat Penegak Hukum (APH) jika ditemukan bukti kuat adanya pelanggaran izin.

“UU Cipta Kerja menempatkan kepastian hukum sebagai fondasi ekonomi nasional. Kalau aturan ini justru dilanggar di tingkat daerah, yang dirugikan adalah masyarakat dan keuangan publik,” pungkas Jovianza.

Lebih jauh, Jovianza juga menyampaikan jika terbukti melakukan pelanggaran izin, para pihak dapat dijerat sanksi administratif hingga pidana. Sesuai Pasal 63 Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Karawang, pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang dapat dikenai pencabutan izin usaha. Sedangkan Pasal 17 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 69 ayat (1) UU Tata Ruang mengatur ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

Apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka selain pidana terhadap pengurusnya, korporasi dapat dijatuhi pidana denda dengan pemberatan sepertiga kali lipat, serta pidana tambahan berupa pencabutan izin berusaha atau status badan hukum.

“Pemerintah daerah bersama dinas terkait dan aparat penegak hukum harus turun tangan. Jangan biarkan penyimpangan izin menjadi praktik yang dibiarkan di Karawang,” tandas Jovianza.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan NarasiKita.ID masih berupaya untuk melakukan konfirmasi ataupun klarifikasi pada pihak PT Wijaya Inovasi Bersama dan Pengembang 3 Bisnis Center Karawang atas persoalan tersebut. (Yusup)