KARAWANG, NarasiKita.ID – Kisruh pencairan uang “kadeudeuh” atau santunan purnabakti bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Karawang terus memanas.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi I DPRD Karawang, Rabu (10/12/2025), dewan secara tegas menolak usulan pengurus Korpri yang baru terkait pemotongan nilai santunan dari Rp14 juta menjadi Rp7 juta.

Komisi I menegaskan, pembayaran santunan harus tetap mengacu pada Surat Keputusan (SK) tahun 2012 yang menetapkan besaran santunan sebesar Rp14 juta per orang. Sikap tegas legislatif ini sejalan dengan aspirasi para pensiunan yang menolak “normalisasi” pembayaran menjadi Rp7 juta.

Ketua Komisi I DPRD Karawang, Saepudin Zuhri, menilai keputusan sepihak pengurus Korpri yang baru tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Ia menegaskan bahwa SK tahun 2012 masih berlaku sah dan tidak dapat diabaikan.

“Aturan tidak boleh berlaku surut. Jika pengurus baru ingin menetapkan angka Rp7 juta, silakan diberlakukan untuk masa depan, misalnya mulai 2025 ke atas. Namun bagi yang sudah purnabakti, haknya tetap Rp14 juta sesuai keputusan lama,” tegas Zuhri.

Dalam rapat tersebut, muncul sorotan tajam terhadap internal kepengurusan Korpri Karawang yang dinilai tidak sinkron dan amburadul.

Pasalnya, sejumlah pengurus memberikan keterangan yang saling bertentangan. Di hadapan dewan, pengurus baru menyebut angka Rp7 juta hanya sebagai “solusi sementara”. Namun, menurut salah satu pensiunan, informasi lain di internal Korpri justru menyebut angka itu sudah final berdasarkan hasil Musyawarah Kabupaten (Muskab).

Kisruh ini makin diperkeruh dengan isu pemblokiran dana di Bank BJB. Salah satu pensiunan, Ave, mantan Lurah Karawang Wetan, mengungkapkan bahwa pengurus Korpri sempat beralasan dana di rekening organisasi terblokir. Namun pihak BJB dalam forum RDP membantah tegas hal tersebut.

“Ini menunjukkan ketidaksinkronan di tubuh pengurus. Pernyataannya berbeda-beda. Ini bukti pengelolaan organisasi yang amburadul,” ujar Ave.

Selain persoalan dana santunan, dewan juga menyoroti adanya defisit anggaran di tubuh Korpri. Dana tunai organisasi disebut hanya tersisa sekitar Rp7 miliar, sementara kewajiban pembayaran mencapai belasan miliar rupiah.

Komisi I menyarankan agar pengurus mengoptimalkan aset yang dimiliki Korpri untuk menutupi kekurangan tersebut. Diketahui, Korpri Karawang memiliki empat bidang aset tanah, namun dua di antaranya dikabarkan tidak jelas keberadaannya.

“Katanya Korpri punya empat aset, tapi dua di antaranya hilang,” ungkap Zuhri.

DPRD juga mendesak Bupati Karawang selaku Dewan Pembina Korpri untuk segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini.

“Bupati sebagai Dewan Pembina harus mengambil sikap. Kalau perlu, Bupati bisa membantu membeli aset tersebut. Ini kan uang iuran anggota, bukan tabungan pribadi,” kata Zuhri yang juga politisi Partai Gerindra.

Menutup rapat, Komisi I DPRD Karawang memberikan tenggat waktu satu minggu kepada pengurus Korpri untuk menyelesaikan persoalan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

“Kami beri waktu satu minggu untuk melapor ke Dewan Pembina. Dengan alasan apa pun, hak pensiunan harus tetap dibayarkan penuh sebesar Rp14 juta,” pungkas Zuhri. (Ist/Sup)

BEKASI, NarasiKita.ID — Di sudut terpencil Kampung Kobak Ceper, RT 11, Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, sebuah keluarga kecil hidup dalam kondisi memprihatinkan. Mereka menempati gubuk reyot di atas tanggul—tempat yang jauh dari kata layak, namun menjadi satu-satunya tempat berteduh bagi Nean, istrinya Karnih yang tengah hamil tua, dan putri mereka yang masih balita.

Gubuk berukuran kecil itu berdinding bambu lapuk dan beralaskan tanah. Penutupnya hanya berupa terpal sobek yang tak mampu menahan dingin malam. Sementara atap asbes tua yang nyaris roboh membuat tempat tinggal itu kian berisiko saat hujan atau angin kencang datang.

Setiap hari, Nean berjuang mencari nafkah sebagai badut jalanan. Dengan kostum lusuh dan wajah yang dipulas seadanya, ia menyusuri jalan berharap ada warga yang bersimpati. Penghasilannya tak menentu sering kali hanya cukup untuk membeli makanan sehari.

“Kalau pulang bawa Rp20 ribu, itu sudah bahagia… yang penting anak bisa makan,” ujarnya lirih, Rabu (10/12/2025).

Sementara itu, Karnih berusaha tegar menjalani masa kehamilannya. Pada malam hari, hanya cahaya redup dari lampu minyak yang menemani, sebab keluarga ini tidak memiliki akses listrik. Ia memastikan putrinya tetap terbungkus selimut tipis, meski angin dingin menembus celah terpal robek.

Kisah keluarga Nean menjadi potret kontras di tengah pesatnya pembangunan Kabupaten Bekasi. Di saat gedung-gedung baru menjulang dan infrastruktur terus digenjot, masih ada warga yang hidup di bawah garis kemiskinan dan belum tersentuh program hunian layak.

Kehidupan mereka menjadi pengingat bahwa kemajuan tidak selalu dinikmati secara merata. Di balik gemerlap modernisasi, masih ada jeritan sunyi dari keluarga kecil yang hanya mendambakan satu hal: rumah aman untuk berlindung dan masa depan yang lebih baik bagi anak mereka. (MA)

KARAWANG, NarasiKita.ID — Aroma intimidasi dan keberpihakan aparat kembali mencuat di Kabupaten Karawang. Aksi damai yang digelar sekelompok massa di depan PT TJForge Indonesia Plant 2, kawasan industri KIIC Karawang, pada Senin (8/12), mendadak ricuh setelah muncul seorang pria yang diduga oknum anggota TNI. Pria tersebut diduga disebut-sebut menjadi backing bagi perusahaan PT ISA, yang dikabarkan berupaya mengambil alih pengelolaan limbah di PT TJForge Indonesia Plant 2.

Padahal, aksi yang diinisiasi oleh kelompok masyarakat bersama PT CMM, mitra pengelola limbah PT TJForge Indonesia Plant 2, berlangsung tertib, damai, dan berizin resmi. Tuntutan mereka sederhana agar PT TJForge tidak memutus sepihak kerja sama yang masih memiliki komitmen hukum. Namun suasana damai berubah tegang saat seorang pria berbadan tegap datang dan dengan nada arogan mengaku sebagai anggota TNI.

“Dia datang menantang kami, bilang siapa yang berani maju. Padahal kami aksi damai, tidak anarkis,” ungkap Dede Jalaludin, S.H. (Bang DJ), koordinator aksi.

Kemudian, Bang DJ juga menuturkan, pria tersebut diduga kuat memiliki kepentingan pribadi dengan pihak perusahaan, sehingga tindakannya dinilai sebagai bentuk keberpihakan terhadap korporasi.

“Kami menduga dia menjadi backing perusahaan. Bahkan dia sempat mengatakan punya kepentingan di PT TJForge, padahal setahu kami perusahaan masih memiliki komitmen kerja sama dengan PT CMM,” jelasnya.

Beberapa rekaman video amatir memperlihatkan momen tegang ketika pria tersebut menantang peserta aksi satu per satu. Dalam video yang beredar, terdengar ucapan kasar dan nada ancaman yang seolah ingin memancing keributan. Situasi sempat memanas sebelum akhirnya aparat kepolisian dan anggota TNI lainnya turun tangan melakukan pengamanan dan membawa pria itu ke Subdenpom Karawang.

“Dia juga bukan anggota TNI asli Karawang. Alhamdulillah, setelah dimediasi dengan baik, oknum tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Subdenpom Karawang,” ungkap Bang DJ.

Peristiwa ini menimbulkan kemarahan publik karena mencoreng citra TNI sebagai institusi yang seharusnya netral dan menjaga ketertiban, bukan malah tampil sebagai pelindung kepentingan korporasi.

Berbagai kalangan mendesak agar Komando Daerah Militer (Kodam III/Siliwangi) dan Subdenpom Karawang segera mengusut identitas dan motif keterlibatan oknum tersebut. Jika terbukti, langkah tegas harus diambil demi menjaga marwah TNI dan mencegah praktik “backing” berseragam di lapangan industri.

“Jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan pada aparat gara-gara satu dua oknum yang berbisnis di balik seragam,” tegas Bang DJ.

Catatan Redaksi:

NarasiKita.ID membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak PT TJForge Indonesia, Kodim 0604 Karawang, maupun pihak lain yang disebut dalam berita ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. (Yusup)

BEKASI, NarasiKita.ID — Kasus dugaan tawuran di wilayah hukum Polsek Babelan, Kabupaten Bekasi, kembali menjadi sorotan. Setelah sebelumnya viral pemberitaan tentang puluhan motor dan senjata tajam yang diamankan polisi pada Minggu (30/11) lalu, kini muncul fakta baru: motor-motor yang sempat diamankan itu sudah tidak berada di Polsek Babelan.

Temuan tersebut memicu reaksi publik dan mendorong puluhan wartawan dari berbagai media mendatangi Mapolsek Babelan, Polres Metro Bekasi, pada Senin (8/12/2025), untuk meminta klarifikasi resmi dari pihak kepolisian.

Namun, ketika awak media tiba di Mapolsek Babelan, Kanit Reskrim Iptu Luhut P. Batubara tidak berada di tempat dan tidak dapat ditemui. Upaya konfirmasi sebelumnya juga telah dilakukan melalui pesan WhatsApp, tetapi tidak mendapatkan jawaban yang lengkap.

Beberapa jam kemudian, Kanit Reskrim memberikan tanggapan singkat melalui pesan WhatsApp:

“Sebentar.. mau klarifikasi perkara dulu…” — tulis Iptu Luhut.

Ketika awak media menanyakan keberadaannya di kantor, Iptu Luhut kembali merespons:

“Saya ke Polda ada uruasan.”

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai keberadaan puluhan motor yang sempat diamankan tersebut — apakah sudah dikembalikan kepada pemiliknya, dibawa ke tempat lain, atau masih menjadi barang bukti dalam proses penyidikan.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa barang bukti motor sudah tidak lagi berada di lokasi penyimpanan Polsek, padahal kendaraan tersebut menjadi komponen penting dalam pembuktian kasus dugaan tawuran.

Publik kini mendesak kepolisian untuk memberikan penjelasan terkait: Keberadaan puluhan motor yang diamankan, Status proses penyidikan kasus tawuran, Kejelasan barang bukti senjata tajam, Dan apakah sudah ada penetapan tersangka.

Di tengah maraknya aksi tawuran remaja, masyarakat, orang tua, serta pihak sekolah diimbau untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan agar anak-anak tidak terlibat sebagai pelaku maupun korban kekerasan.

Transparansi dalam penanganan kasus ini dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sekaligus memberikan efek jera bagi para pelaku tawuran. (MA / NarasiKita.ID)