KARAWANG, NarasiKita.ID – Tekanan fiskal yang mulai dirasakan berbagai daerah, termasuk Kabupaten Karawang, menjadi perhatian serius banyak pihak. Penyesuaian anggaran, meningkatnya kebutuhan layanan publik, serta dinamika ekonomi nasional membuat ruang fiskal daerah semakin sempit. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah mencari sumber penguatan alternatif agar pembangunan tetap berjalan.

Direktur Ghazali Center (Research & Consulting), Lili Gojali, S.Pd, menegaskan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR) merupakan salah satu instrumen strategis yang bisa menopang pembangunan daerah di tengah keterbatasan APBD.

“Karawang adalah kawasan industri besar. Potensi CSR-nya sangat luar biasa. Ketika ruang APBD terbatas, CSR bisa menjadi penyangga penting bagi sektor-sektor prioritas masyarakat,” ujar Lili kepada NarasiKita.ID.

Namun, potensi besar itu dinilai belum termanfaatkan secara maksimal. Penyebab utamanya, kata Lili, adalah minimnya sosialisasi dan transparansi terhadap implementasi Perda Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2020 tentang TJSLP.

“Perdanya sudah ada sejak 2020, tetapi publik tidak pernah benar-benar tahu bagaimana mekanisme CSR dijalankan. Sosialisasinya kurang. Masyarakat bertanya, siapa sebenarnya yang duduk dalam forum CSR itu? Bagaimana menentukan prioritasnya? Bagaimana alokasi programnya? Ini harus dibuka,” tegasnya.

Menurut Lili, forum CSR seharusnya bekerja secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Tanpa keterbukaan tersebut, publik sulit menilai apakah program CSR yang dijalankan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

Ia juga menyinggung adanya pengalaman masa lalu yang menimbulkan tanda tanya di publik soal arah dan urgensi penggunaan dana CSR.

“Kita tidak ingin terulang penggunaan CSR yang menimbulkan tanda tanya. Ada kasus CSR perusahaan energi justru dialokasikan jauh dari lokasi dampak industrinya, sementara masyarakat di sekitar wilayah terdampak masih kekurangan fasilitas dasar. Ini harus jadi pelajaran,” ujarnya.

Lili menekankan bahwa arah CSR harus berpihak pada kebutuhan mendesak masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan ekonomi, hingga infrastruktur dasar yang langsung dirasakan manfaatnya oleh warga.

Selain itu, Ghazali Center mengingatkan bahwa produk hukum daerah akan kehilangan makna jika tidak dijalankan secara konsisten.

“Jangan sampai Perda CSR ini bernasib seperti beberapa Perda lain yang akhirnya hanya menjadi lembaran kertas. Kita pernah punya Perda bagus, misalnya Perda No.1 Tahun 2011 tentang tenaga kerja lokal, tapi implementasinya lemah. Jangan sampai hal yang sama terjadi lagi,” tegas Lili.

Menurut kajian Ghazali Center, Perda CSR Karawang sebenarnya sudah memberikan kerangka hukum yang baik. Tantangannya adalah menjalankan aturan itu dengan komitmen penuh, pengawasan kuat, dan keterbukaan informasi publik.

“Karawang punya potensi, punya regulasi, punya industri. Yang dibutuhkan sekarang adalah keseriusan dalam tata kelola dan keterbukaan informasi. Masyarakat berhak tahu, dan perusahaan berhak mendapat arahan yang jelas,” tambah Lili.

Sebagai lembaga riset dan konsultan kebijakan, Ghazali Center menegaskan komitmennya untuk terus memberikan kajian, edukasi, dan dorongan kebijakan agar tata kelola CSR di Karawang menjadi lebih profesional, tepat sasaran, dan berdaya guna bagi masyarakat luas. (Ist/Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID — Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Karawang, Rahmat Hidayat Djati, menagih komitmen politik Bupati Karawang Aep Syaepuloh terkait realisasi program Satu Miliar Satu Desa/Kelurahan (SAMISADE) yang pernah dijanjikan saat masa kampanye Pilkada.

Menurut Rahmat, program tersebut semestinya sudah mulai diwujudkan karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput, khususnya untuk kegiatan sosial, keagamaan, dan kebudayaan di desa maupun kelurahan.

“Pak Bupati pernah menyampaikan janji politik soal satu miliar satu desa atau kelurahan ke kita. Sekarang kami mengingatkan agar janji itu diwujudkan, karena dampaknya langsung ke masyarakat,” ujar Rahmat saat reses di Kantor PWI Karawang, Senin (8/12/2025).

Rahmat menilai banyak kegiatan kemasyarakatan di desa yang selama ini berjalan tanpa dukungan anggaran daerah, seperti peringatan Hari Besar Nasional (PHBN), kegiatan keagamaan, hingga acara kebudayaan. Akibatnya, masyarakat masih sering harus menggalang dana di jalan untuk menutupi biaya kegiatan.

“Kasihan masyarakat. Niatnya baik untuk merayakan hari besar atau acara adat, tapi caranya sering harus menggalang dana di jalan. Ini bukan soal mampu atau tidak, tapi soal martabat daerah. Masa Karawang yang APBD-nya triliunan, warganya masih minta sumbangan di jalan,” tegasnya.

Ia menambahkan, dengan terealisasinya program SAMISADE, kegiatan sosial hingga keagamaan di tingkat desa dapat tertangani tanpa harus membebani warga.

“Kalau sudah ada anggaran satu miliar per desa atau kelurahan, urusan Agustusan, Sumpah Pemuda, kegiatan keagamaan, sampai sosial kemasyarakatan bisa tertangani dengan baik tanpa membuat warga malu,” ucapnya.

Rahmat juga memaparkan perhitungan anggaran: di Kabupaten Karawang terdapat 309 desa dan kelurahan. Jika masing-masing menerima Rp1 miliar per tahun, total kebutuhan dana mencapai sekitar Rp309 miliar, atau kurang dari 10 persen dari APBD Karawang yang mencapai Rp5 triliun.

“Kalau dibandingkan dengan total APBD, anggaran itu kecil. Jadi sangat memungkinkan kalau pemerintah daerah serius berpihak pada masyarakat desa,” katanya.

Rahmat mendesak Bupati Karawang untuk segera memberikan sikap resmi terhadap kelanjutan program tersebut.

“Kalau memang tidak dilanjutkan, harus jujur ke publik. Jangan janji tinggal janji,” pungkasnya. (Ist)

BEKASI, NarasiKita.ID – PT Multi Prima Packindo (MPP) di Jalan Pantura, Rengas Bandung, Desa Karangsambung, Kecamatan Kedungwaringin, kembali digeruduk warga setempat yang tergabung dalam Aliansi Karangsambung bersama Ormas XTC Kabupaten Bekasi, Kamis (4/12/2025).

Aksi tersebut merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya, setelah massa menilai perusahaan belum menindaklanjuti tuntutan mereka.

Aksi dipimpin Mario selaku koordinator lapangan. Dalam orasinya, ia menegaskan bahwa masyarakat sudah terlalu lama menunggu respon perusahaan terhadap berbagai persoalan yang mereka keluhkan — mulai dari dugaan pencemaran lingkungan, praktek outsourcing tenaga kerja, penyaluran CSR yang dianggap tidak berjalan, hingga dugaan pungutan liar terhadap pencari kerja.

“Sejak aksi pertama hingga hari ini, tuntutan kami belum juga direalisasikan. Ada isu-isu penting bagi masyarakat yang harus segera ditangani,” ujar Mario di tengah orasi.

Menurutnya, pihak perusahaan sempat membuka ruang mediasi. Namun, hasil pertemuan tersebut belum memberikan kepastian konkret.

“Perusahaan mengatakan menerima aspirasi kami, tapi belum bisa langsung merealisasikannya. Mereka menjanjikan jawaban minggu depan,” jelasnya.

Mario menegaskan, apabila janji itu kembali diingkari, pihaknya siap menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar.

“Kalau mereka tidak menepati janji, kami akan turun lagi bersama Ormas XTC dengan jumlah massa lebih banyak,” tegasnya.

Ia juga mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk turun tangan menangani dugaan pelanggaran lingkungan dan persoalan ketenagakerjaan yang menjadi keresahan warga.

“Kami hanya ingin perusahaan menghormati hak-hak masyarakat sekitar dan bertanggung jawab atas dampak operasionalnya,” tambahnya.

Aksi yang diikuti sekitar 1.500 orang itu mendapat pengamanan ketat dari jajaran Polsek Kedungwaringin dan Polres Metro Bekasi. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif. (MA)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat meletup di depan pabrik PT TJ Forge Indonesia yang berlokasi di Kawasan KIIC, Karawang, Rabu (3/12/2025). Ratusan anggota ormas yang tergabung dalam Ormas Gabungan Kabupaten Karawang mengepung gerbang perusahaan Jepang tersebut, menuntut keadilan atas dugaan tindakan sepihak manajemen yang memutus kerja sama dengan PT Cholyfour Mitra Mandiri (CMM) mitra lokal pengelola limbah yang selama ini dikenal menjaga stabilitas keamanan dan kelancaran operasional perusahaan.

Aksi yang berlangsung tertib namun tegas ini diikuti oleh gabungan ormas dari berbagai elemen. Mereka menilai tindakan PT TJ Forge Indonesia Plant 2 sebagai bentuk pengkhianatan terhadap prinsip kemitraan dan kemandirian ekonomi lokal.

“Kami menolak keras segala bentuk permainan yang mengorbankan mitra lokal demi kepentingan segelintir pihak. PT TJ Forge Indonesia harus menghentikan kerja sama pengangkutan limbah dengan pihak luar dan kembali kepada komitmen awal dengan PT Cholyfour Mitra Mandiri,” tegas Dede Jalaludin, SH atau yang biasa disapa Bang DJ salah satu perwakilan LBH DPD GMPI Karawang.

Kemudia, Bang DJ juga menyampaikam dalam surat resminya, PT TJ Forge Indonesia Plant 2 menuding PT CMM tidak mampu menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban lingkungan kerja. Namun, tuduhan tersebut ditolak mentah-mentah oleh pihak ormas dan masyarakat yang menilai justru selama bertahun-tahun CMM-lah yang berperan menjaga keamanan kawasan industri dari potensi konflik sosial.

“Kalau bicara soal kondusifitas, justru CMM bersama ormas-ormas lokal yang menjaga situasi tetap aman,” ungkapnya.

Pemutusan kerja sama berdasarkan Surat Nomor 034/HRGA-TJFI/XI/2025 tertanggal 28 November 2025, yang merujuk pada perjanjian awal Nomor 015/TJFI-MM/X/2018, dinilai cacat etika dan mencederai semangat kemitraan yang telah berjalan selama tujuh tahun.

Ormas Gabungan Ajukan Empat Tuntutan Tegas

• Menolak klaim dan tuduhan sepihak PT TJ Forge Indonesia terhadap PT Cholyfour Mitra Mandiri.

• Menolak dan menuntut pembatalan Surat Pemutusan Kerja Sama Nomor 034/HRGA-TJFI/XI/2025.

• Menolak keras kehadiran PT Intan Surya Adyaksa (ISA) yang dianggap menjadi biang keretakan hubungan antara TJ Forge dan mitra lokal.

• Menuntut PT TJ Forge Indonesia mematuhi perjanjian dan menjaga etika bisnis yang menghargai kemitraan lokal.

Ia juga menilai langkah PT TJ Forge Indonesia sebagai bentuk arogansi korporasi asing yang seolah menafikan peran masyarakat lokal dalam menjaga stabilitas dunia industri di Karawang.

“Kami tidak anti investasi. Tapi jangan sampai perusahaan asing bersikap semena-mena, mempermainkan kontrak, lalu membuang mitra lokal seenaknya. Ini tanah Karawang, bukan tanah yang bisa diatur dengan uang semata!,” ujarnya.

Dalam klausul perjanjian antara TJ Forge dan CMM disebutkan, bila terjadi perselisihan maka penyelesaiannya wajib ditempuh melalui musyawarah mufakat, bukan pemutusan sepihak. Jika tak tercapai, barulah diselesaikan lewat jalur hukum di Pengadilan Negeri Karawang.

Namun, langkah pemutusan mendadak tanpa musyawarah dinilai menunjukkan itikad buruk manajemen PT TJ Forge Indonesia, yang bertentangan dengan semangat kemitraan dan asas keadilan bisnis.

Melalui aksi ini, Ormas Gabungan Karawang menegaskan sikap bahwa kemitraan lokal tidak boleh diinjak oleh kepentingan korporasi asing. Mereka menuntut PT TJ Forge Indonesia segera membatalkan pemutusan kerja sama, menghentikan aktivitas dengan pihak baru, serta duduk bersama mencari solusi yang adil dan bermartabat.

“Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai PT TJ Forge menunjukkan iktikad baik. Jangan remehkan masyarakat Karawang!” tandasnya. (Yusup)