KARAWANG, NarasiKita.ID — Aroma ketertutupan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) di wilayah utara Karawang semakin menyengat. Setelah Rengasdengklok dan Jayakerta, kini Forum Warga Tirtajaya (FWT) secara terbuka menuding ada praktek tidak transparan dalam pendistribusian bantuan yang bersumber dari uang negara tersebut.

Ketua FWT, Aan Karyanto alias Kang Pikal, menilai mekanisme penyaluran BLTS Kesra di Kecamatan Tirtajaya diselimuti kabut gelap yang mencurigakan. Ia menegaskan, dalih “perlindungan data pribadi” yang kerap dijadikan alasan oleh pihak pemerintah adalah bentuk pembenaran semu untuk menutup akses publik terhadap informasi penting.

“Publik berhak tahu siapa penerima bantuan, karena uangnya dari rakyat. Pemerintah jangan jadikan perlindungan data pribadi sebagai benteng kebohongan. Transparansi itu hak, bukan belas kasihan,” tegas Kang Pikal, Sabtu (29/11/2025).

Menurutnya, fakta di lapangan menunjukkan penyaluran BLTS Kesra hanya dijalankan oleh Petugas Sosial Masyarakat (PSM) di masing-masing desa, tanpa ada publikasi data penerima di ruang-ruang publik. Kondisi itu menciptakan ruang gelap bagi praktik penyimpangan, salah sasaran, hingga dugaan “main mata” dalam penentuan penerima bantuan.

“Ketika data ditutup, publik kehilangan alat kontrol. Di situlah sering muncul permainan kotor, orang mampu menerima, sementara yang miskin ditinggalkan,” sindirnya.

Kang Pikal menegaskan, transparansi bukan sekadar jargon administratif, melainkan ukuran moral dan hukum yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara negara. Ia mengingatkan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tidak pernah melarang keterbukaan data penerima bantuan, selama data sensitif seperti NIK atau alamat lengkap tidak dibocorkan.

“Jangan jadikan UU Perlindungan Data Pribadi sebagai tameng kebijakan tertutup. Pemerintah daerah seharusnya paham bahwa keterbukaan dan perlindungan bisa berjalan berdampingan,” ujarnya tegas.

FWT mendesak Dinas Sosial Kabupaten Karawang dan PT Pos Indonesia sebagai pihak yang terlibat langsung dalam distribusi BLTS Kesra untuk segera membuka daftar penerima bantuan di setiap desa. Minimal, data memuat nama dan domisili penerima (desa/RT) tanpa mengungkapkan identitas pribadi lainnya, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

“Rakyat berhak tahu kemana uang negara disalurkan, dan kepada siapa. Jika data tidak dibuka, kami akan layangkan surat resmi dan bahkan tidak menutup kemungkinan melakukan langkah hukum atas dugaan pelanggaran keterbukaan informasi publik,” ancam Pikal.

Lebih lanjut, ia juga menyerukan agar seluruh pemerintah desa di Kecamatan Tirtajaya berani menampilkan daftar penerima BLTS Kesra secara terbuka di balai desa atau papan pengumuman publik.

“Keterbukaan itu benteng terakhir agar program bantuan tidak jadi proyek politik terselubung. Kalau pemerintah berani transparan, rakyat pun akan percaya,” pungkasnya. (Ist/kojek)

KARAWANG, NarasiKita.ID — Polemik penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLT-S Kesra) di wilayah Karawang utara terus bergulir. Sejumlah kalangan menyoroti dugaan ketidaktransparanan data penerima yang diminta agar dipublikasikan secara terbuka seperti halnya Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta dugaan kekacauan data yang dinilai tidak sesuai antara nama dan identitas penerima bantuan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Cabang Kantor Pos Rengasdengklok, Acep Firmansyah Suhendar, menegaskan bahwa pihaknya hanya bertugas sebagai penyalur bantuan, bukan sebagai pihak yang mengelola atau memverifikasi data penerima.

“Permasalahan data, kami sebagai penyalur tidak tahu menahu. Kalau mau audiensi silakan saja. Data itu turun dari Kementerian Sosial ke Dinas Sosial, lalu dari Dinsos ke masing-masing desa,” ujar Acep saat diwawancarai NarasiKita.ID, Sabtu (29/11/2025).

Acep menjelaskan, Kantor Pos hanya menyalurkan bantuan berdasarkan data resmi yang diterima dari Dinas Sosial. Bila terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian, hal tersebut menurutnya terjadi pada tahap verifikasi dan validasi (verpal) di tingkat Dinsos atau desa.

“Kalau data kacau, biasanya itu dari proses verpal yang memfilter data-data dari Kemensos dan Dinsos. Kantor Pos tidak ikut campur dalam proses itu. Intinya, kalau data KPM dan dokumennya sesuai, ya kami bayarkan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa data penerima yang diterima Kantor Pos sudah dalam bentuk daftar nominatif (danom) dan surat undangan, yang kemudian dicetak dan dikirim ke masing-masing desa.

“Data itu dikirim dari Dinsos, kami cetak, lalu kami distribusikan ke desa. Kami hanya mencetak dan menyalurkan sesuai data yang diberikan,” katanya.

Lebih lanjut, Acep mengungkapkan bahwa jumlah penerima BLT-S Kesra di Kecamatan Rengasdengklok mencapai sekitar 5.200 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Jayakerta, penyalurannya tidak ditangani oleh Kantor Pos Rengasdengklok.

“Untuk Jayakerta, sebenarnya tidak masuk ke wilayah kami. Ada PIC tersendiri yang ditugaskan dari Kantor Pos Karawang, jadi tidak melalui Rengasdengklok,” pungkasnya. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID — Polemik dugaan kejanggalan dalam pendataan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLT-S Kesra) tahun 2025 di Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang, mencuat ke publik. Sejumlah kalangan masyarakat mempertanyakan kejelasan data penerima bantuan yang dinilai tidak akurat dan terkesan tertutup.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Jayakerta, Ma’mun, saat dimintai tanggapannya menyampaikan bahwa pihaknya tidak dilibatkan secara langsung dalam proses penyaluran di Kantor Pos. Menurutnya, TKSK saat ini hanya berperan sebatas monitoring, bukan sebagai juru bayar atau operator.

“Untuk penyaluran bansos ini saya tidak dilibatkan di Pos karena sekarang hanya sebatas monitoring. Sesuai aturan dari kementerian, TKSK atau pendamping sosial tidak boleh jadi juru bayar atau operator. Penyaluran alhamdulillah lancar semuanya, tidak ada masalah. Namun terkait data penerima, kami juga tidak tahu sumbernya dari mana,” ujar Ma’mun kepada NarasiKita.ID, Jumat (28/11/2025).

Ia menjelaskan, sebelum bantuan seperti BPNT dan PKH diturunkan, biasanya dilakukan verifikasi data. Namun, untuk BLT-S Kesra kali ini, proses tersebut tidak melibatkan dirinya sebagai TKSK.

“Memang sebelum BPNT dan PKH itu diturunkan ada verifikasi. Tapi untuk BLT-S Kesra ini, saya sebagai TKSK tidak tahu, tidak punya datanya. Karena dari Dinas Sosial langsung ke operator SIKS-NG desa. TKSK bersama SDM PKH hanya diminta membantu verifikasi,” katanya.

Dalam pelaksanaan di lapangan, Ma’mun bersama operator SIKS-NG Desa Kampungsawah, Beceng, sempat menemukan banyak data penerima yang tidak lengkap.

“Pertama saya ambil langkah bersama Pak Beceng. Saya ingin lihat dulu datanya seperti apa. Ternyata di situ banyak yang RT-nya 00. Satu hari, kalau tidak salah hari Jumat, kami bersama RT masing-masing mencari 21 orang dengan RT 00 itu. Bahkan kami minta bantuan perangkat desa untuk memastikan data itu benar,” ungkapnya.

Ia menambahkan, proses verifikasi dilakukan cepat karena waktu yang diberikan hanya tiga hari. Data hasil verifikasi kemudian dicetak dan dibagikan kepada para ketua RT untuk memastikan apakah penerima masih tinggal di lokasi, sudah meninggal dunia, atau termasuk warga mampu.

“Kami kumpulkan aparat RT di rumah Pak Beceng. Data itu diprint dan dibagikan ke masing-masing RT untuk dicek — apakah ada warga yang meninggal, tidak ditemukan, atau orang mampu,” ujarnya.

Ma’mun juga menegaskan bahwa data BLT-S Kesra ini sepenuhnya bersumber dari pusat dan bukan hasil pendataan di tingkat kecamatan.

“Jadi data itu dari Kementerian Sosial, terus ke Dinas Sosial, dan dari Dinas langsung ke operator SIKS-NG desa, bukan ke saya,” tegasnya.

Terkait sumber data, ia pun mengaku tidak mengetahui asal-usulnya.

“Kalau BPNT dan PKH itu kan sumbernya jelas, dari BPS, Resossek DTKS, dan data kemiskinan dari Bappenas. Nah kalau BLT-S Kesra ini saya juga tidak tahu sumbernya dari mana. Bahkan saya juga tidak memegang datanya,” katanya.

Dinsos Karawang Akui Tak Dapat Akses Data dari Pusat

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial (Dayasos) Dinas Sosial Kabupaten Karawang, Marwah, saat dikonfirmasi NarasiKita.ID menyampaikan bahwa pihaknya juga tidak memiliki data lengkap penerima bantuan karena data tersebut dikelola langsung oleh Kementerian Sosial.

“Nggak apa-apa kalau dilempar lagi ke Dayasos. Jadi sebenarnya kalau untuk ketidaksesuaian data, sebelum bantuan ini diturunkan, kita sudah ada data awal dan sudah bantu verpal ke lapangan melalui PSM, TKSK, PKH. Hasil verpal itu kita input lagi ke pusat. Nanti dari pusat turun lagi feedback. Nah, itu lah data yang dibagikan sekarang,” terang Marwah.

Namun, ia menegaskan bahwa setelah data diolah di pusat, Dinas Sosial tidak lagi menerima feedback data tersebut.

“Kami tidak mengetahui data feedback dari pusat itu apakah masih sesuai dengan data yang kami kirim atau tidak. Karena feedback-nya tidak lagi dikasih ke kami, langsung by person dari pusat,” jelasnya.

Ketika ditanya mengenai permintaan publik untuk memampang data penerima bantuan di setiap desa, Marwah mengaku tidak bisa melakukannya karena memang tidak memegang data.

“Nggak bisa, kami aja nggak punya datanya. Nggak dikasih, nggak dapat lagi dari pusatnya,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa verifikasi data sudah dilakukan berdasarkan standar yang tercantum dalam Permensos.

“Pelaksanaan verifikasinya memang sudah ada standarnya di Permensos. Kami hanya menentukan layak atau tidak layak. Dari hasil verifikasi, sekitar 30 persen data ditemukan tidak sesuai di lapangan, itu sudah dilaporkan ke pusat. Tapi setelah itu kami tidak tahu hasilnya, karena feedback-nya tidak kami terima lagi,” tambahnya.

Terkait informasi adanya ketidaksesuaian data penerima dan dugaan potongan bantuan, Marwah menyebut pihaknya masih menelusuri kebenarannya.

“Saya pun baru tahu berita ini pagi-pagi waktu buka HP, langsung saya share ke grup PSM untuk dicek kebenarannya di lapangan, termasuk yang di Rengasdengklok soal dugaan potongan, itu sudah diklarifikasi kantor pos. Nah, untuk Jayakerta ini kami masih telusuri,” pungkasnya.

Minim Transparansi, Sumber Data Tak Jelas

Keterangan dari TKSK dan Dinas Sosial tersebut menegaskan adanya ketimpangan koordinasi dan lemahnya transparansi data penerima BLT-S Kesra di Kabupaten Karawang. Baik aparat lapangan maupun pejabat dinas sama-sama mengaku tidak memiliki data resmi dari pusat, sementara kalangan masyarakat terus menuntut kejelasan dan keadilan dalam pendistribusian bantuan. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID — Polemik penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) di Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, terus bergulir. Setelah Ketua DPC GMPI Rengasdengklok, Mista alias Bang Are, menyoroti dugaan ketidaktransparanan, kini giliran Bagian Tim Investigasi GMPI, Ahmad Yusup, yang bersuara lantang dan menegaskan akan mengambil langkah resmi.

Ahmad Yusup menyatakan bahwa pihaknya tengah menyiapkan surat permohonan audiensi kepada Bidang Kesejahteraan Sosial (Kesos) Kecamatan Rengasdengklok, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pos Rengasdengklok, untuk meminta penjelasan terbuka mengenai mekanisme penyaluran dan pendataan penerima BLTS Kesra.

“Kami akan layangkan surat resmi dan meminta audiensi terbuka. Sudah cukup masyarakat dibungkam dengan dalih administrasi. Ini uang negara, bantuan rakyat, dan harus dikelola secara transparan,” tegas Ahmad Yusup, dalam keterangannya kepada NarasiKita.ID (28/11/2025).

Menurutnya, selama proses penyaluran bantuan berlangsung, tidak ada satu pun desa di Rengasdengklok yang mempublikasikan daftar penerima bantuan sebagaimana diatur dalam regulasi.
Hal ini, kata Yusup, menimbulkan kecurigaan kuat dugaan adanya manipulasi data dan potensi penyimpangan distribusi.

“Kami menduga ada permainan data di balik meja. Beberapa warga miskin tidak tercatat, sementara yang secara ekonomi mampu justru menerima bantuan. Ini jelas aneh dan mencederai rasa keadilan sosial,” ujarnya.

Yusup menegaskan bahwa GMPI Rengasdengklok tidak akan tinggal diam terhadap praktik yang menabrak prinsip keterbukaan publik. Ia menilai pihak-pihak terkait, mulai dari Kesos Kecamatan, TKSK, hingga Kantor Pos sebagai pelaksana penyaluran, harus bertanggung jawab secara moral dan administratif.

Ia mengutip UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur bahwa informasi terkait penerima bantuan sosial termasuk informasi publik yang harus diumumkan secara berkala.

“Kami paham aturan perlindungan data pribadi, tapi jangan disalahgunakan untuk menutupi data publik. Yang dilarang itu memajang NIK dan alamat lengkap, bukan nama dan RT penerima bantuan. Pemerintah harusnya tahu bedanya,” tandas Yusup.

Ia juga menyinggung peran TKSK yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan pendataan yang akurat dan transparan, bukan justru menjadi bagian dari lingkaran yang menutupi informasi.

“TKSK dan pihak Pos jangan hanya jadi pelaksana teknis yang asal menyalurkan. Mereka harus ikut memastikan kejelasan data, sebab setiap rupiah dari program bantuan sosial adalah amanah rakyat,” ujarnya.

Ahmad Yusup memastikan, hasil audiensi nanti akan dijadikan dasar laporan resmi ke Dinas Sosial Kabupaten Karawang dan Inspektorat Daerah, apabila ditemukan indikasi pelanggaran administratif maupun penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan BLTS Kesra.

“GMPI bukan datang untuk gaduh, tapi untuk memastikan rakyat kecil tidak terus jadi korban data. Kami akan kawal sampai tuntas. Kalau data benar, tunjukkan. Kalau ada yang bermain, kami bongkar,” tegasnya. (red)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Forum Pemuda Jayakerta Bersatu (FPJB) menyoroti keras dugaan kejanggalan dalam pendataan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLT-S Kesra) tahun 2025 di Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang.

Ketua FPJB, Fuad Hasan, menyebut beredar informasi dugaan adanya data ganda, penerima fiktif, hingga nama warga yang sudah meninggal tetapi masih terdaftar dalam daftar penerima bantuan, merupakan bukti nyata lemahnya verifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping Sosial Masyarakat (PSM).

“Kami melihat ada indikasi proses verifikasi hanya formalitas di atas kertas. Banyak warga yang tidak pernah didatangi petugas, tapi namanya tercantum sebagai penerima. Sementara yang jelas-jelas berhak justru terlewat. Ini bentuk kelalaian serius,” tegas Fuad kepada NarasiKita.ID, Jumat (28/11/2025).

Menurutnya, temuan lapangan yang diungkap sejumlah media merupakan sinyal kuat bahwa sistem verifikasi dan validasi data penerima bantuan di Kecamatan Jayakerta berjalan tanpa kontrol dan transparansi. FPJB menilai Dinas Sosial Karawang tidak bisa bersembunyi di balik alasan teknis atau administrasi.

“TKSK dan PSM seharusnya menjadi ujung tombak yang memastikan akurasi data, bukan malah jadi sumber persoalan baru. Kalau data penerima di delapan desa saja sudah kacau, bagaimana dengan kecamatan lain?” sindir Fuad.

Fuad juga menyoroti sikap bungkam aparat sosial di tingkat kecamatan yang enggan membuka data penerima hingga memapang seperti DPT (Pemilu/Pilkada). Ia menilai hal itu menunjukkan adanya sesuatu yang disembunyikan.

“Kalau datanya bersih, kenapa takut dibuka? Pihak Kantor juga sebagai penyalur bantuan tidak perlu takut untuk membuka data penerima bantuan. Ini program menggunakan uang rakyat, bukan dana pribadi. Masyarakat berhak tahu siapa saja penerima BLT-S Kesra di lingkungannya, apakah mereka bisa memastikan bantuan itu tepat sasaran?,” tegasnya.

Sebagai langkah tindak lanjut, FPJB akan melayangkan surat permohonan audiensi resmi kepada Seksi Kesejahteraan Sosial (Kesos), TKSK, dan Kantor Pos yang menyalurkan bantuan di Kecamatan Jayakerta. Audiensi tersebut ditujukan untuk meminta kejelasan dan membuka secara publik hasil verifikasi penerima BLT-S Kesra di seluruh desa.

“Kami akan segera melayangkan surat permohonan audensi ke Kantor Kecamatan Jayakerta untuk meminta penjelasan dan mendesak Kesos, TKSK hingga Kantor POS yang menyalurkan bantuan membuka data secara terbuka. Apakah bantuan itu sudah tepat sasaran? Dan para pihak tidak perlu merasa takut kalau memang bersih dan tidak ada yang disembunyikan,” tandasnya. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID — Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) di Kecamatan Rengasdengklok disorot tajam oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ormas Gerakan Milintasi Pejuang Indonesia (GMPI). Organisasi ini menilai, distribusi bantuan yang seharusnya menjadi instrumen kesejahteraan rakyat justru dibungkus dalam ketertutupan yang mencurigakan.

Ketua DPC GMPI Rengasdengklok, Mista atau akrab disapa Bang Are, menegaskan bahwa pemerintah tak bisa bersembunyi di balik alasan “perlindungan data pribadi” untuk menutupi informasi publik. Menurutnya, prinsip transparansi anggaran dan penerima manfaat merupakan amanat langsung Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

“Publik berhak tahu siapa penerima bantuan karena uangnya dari negara. Transparansi bukan berarti membocorkan NIK atau alamat pribadi, tapi membuka nama-nama penerima agar masyarakat bisa ikut mengawasi,” tegas Bang Are, Kamis (27/11/2025).

Ia menyoroti bahwa sejauh ini penyaluran BLTS Kesra hanya dilakukan melalui KCP Pos Rengasdengklok tanpa publikasi data penerima di desa-desa. Situasi tersebut dinilai membuka ruang gelap bagi potensi penyimpangan, salah sasaran, atau bahkan praktik manipulasi data penerima.

“Ketika data ditutup, publik kehilangan alat kontrol. Inilah celah yang sering dimanfaatkan untuk permainan kotor dalam program bantuan sosial. Jangan sampai persoalan yang viral di Kecamatan Rengasdengklok sebelumnya terulang kembali banyak penerima bansos yang tidak menerima haknya,” sindirnya.

Bang Are menambahkan, transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk akuntabilitas moral dan hukum pemerintah kepada rakyat. Ia juga mengingatkan bahwa UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tidak pernah melarang keterbukaan daftar penerima bantuan selama informasi sensitif dijaga.

“Jangan jadikan UU Perlindungan Data Pribadi sebagai tameng untuk menutupi data publik. Keterbukaan dan perlindungan bisa berjalan berdampingan,” tandasnya.

GMPI mendesak Dinas Sosial Kabupaten Karawang, serta KCP Pos Rengasdengklok segera membuka daftar penerima BLTS Kesra di setiap desa. Minimal, kata Bang Are, data tersebut menampilkan nama penerima dan domisili (desa/RT) tanpa mencantumkan NIK atau nomor KK, sebagaimana diatur dalam regulasi keterbukaan informasi publik.

“Kami akan terus mengawal program ini. Dalam waktu yang dekat kami juga akan melayangkan surat resmi ke Dinas Sosial Kabupaten Karawang karena rakyat berhak tahu ke mana uang negara disalurkan, dan kepada siapa,” tegasnya.

GMPI juga menyerukan agar seluruh pemerintah desa di Rengasdengklok berani memajang daftar penerima BLTS Kesra secara terbuka di balai desa atau papan pengumuman publik.

“Langkah sederhana itu, menurut kami, akan menjadi benteng transparansi dan kontrol sosial agar program kesejahteraan tepat sasaran tidak berubah menjadi proyek kepentingan kelompok tertentu,” pungkasnya. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID — Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organisasi Masyarakat Gerakan Milintasi Pejuang Indonesia (GMPI) Kecamatan Rengasdengklok mendatangi Kantor PLN Rayon Rengasdengklok, Kamis (27/11/2025). Kedatangan mereka bertujuan meminta penjelasan resmi terkait fungsi dan kewenangan Petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang dinilai menimbulkan keresahan masyarakat.

Dalam audiensi tersebut turut hadir Dede Jalaludin, S.H., atau yang biasa disapa akrabnya Bang DJ dari LBH DPD GMPI Kabupaten Karawang, menyoroti tragedi meninggalnya seorang petani di Kecamatan Cibuaya akibat tersengat aliran listrik jebakan tikus. Ia menilai peristiwa itu mencerminkan kelalaian sistemik PLN dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

“Nyawa rakyat melayang di sawah karena aliran listrik, sementara PLN sibuk melakukan operasi P2TL terhadap pelanggan rumah tangga. Ini bentuk ironi sekaligus kelalaian institusional yang tidak bisa dibiarkan,” tegas Bang DJ usai audensi saat diwawancara NarasiKita.ID.

Ia juga menuding petugas P2TL kerap melakukan tindakan tanpa dasar hukum yang jelas. Menurutnya, banyak laporan bahwa pemeriksaan dilakukan tanpa surat tugas resmi, tanpa saksi independen, bahkan disertai ancaman pemutusan listrik sepihak.

“Tindakan seperti itu melanggar asas kepastian hukum dan hak konsumen sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dan Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2017,” ujarnya.

Selain itu, Bang DJ menilai, kejadian di Cibuaya memperlihatkan dua persoalan mendasar. Pertama, PLN gagal menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan penggunaan listrik di pedesaan. Kedua, tugas P2TL telah melenceng dari orientasi keselamatan publik dan justru cenderung represif terhadap pelanggan kecil.

Audiensi dengan pihak PLN Rengasdengklok berlangsung tegang dan berakhir tanpa kepastian. PLN disebut belum mampu memberikan penjelasan konkret terkait tanggung jawab hukum atas insiden di Cibuaya serta mekanisme pengawasan penggunaan listrik di wilayah pertanian.

Atas dasar itu, Bang DJ menyatakan akan segera melayangkan surat resmi kepada UP3 PLN Karawang untuk meminta klarifikasi dan audit hukum terhadap seluruh kegiatan P2TL di wilayah Kabupaten Karawang. Bila tidak ada langkah korektif, Bang DJ menegaskan siap membawa persoalan ini ke ranah hukum serta melibatkan Ombudsman RI dan Kementerian ESDM.

“Kematian akibat kelalaian bukan sekadar kecelakaan, tetapi pelanggaran tanggung jawab publik. PLN tidak boleh bersembunyi di balik alasan teknis. Ini soal nyawa manusia dan kelalaian institusi,” tandas Dede.

Sementara itu, Lukman, Kepala PLN Rayon Rengasdengklok, menegaskan bahwa kegiatan P2TL dilaksanakan berdasarkan regulasi pemerintah.

“Untuk penagihan memang dilakukan oleh P2TL karena PLN mengikuti regulasi. Subsidi hanya diberikan kepada pelanggan sesuai daya kontrak. Jika penggunaannya melebihi batas daya, maka selebihnya menjadi tanggungan pelanggan dan tetap harus ditagihkan,” jelasnya.

Terkait penggunaan listrik untuk jebakan tikus di sawah, Lukman menegaskan bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan karena berbahaya.

“PLN tidak memperbolehkan penggunaan listrik untuk perangkap tikus. Kami sudah menyosialisasikan ke desa-desa bahwa hal itu dilarang karena berisiko tinggi,” katanya.

Namun saat ditanya mengenai tanggung jawab PLN atas korban tewas di Cibuaya, Lukman menyebut hal itu di luar kewenangan PLN.

“Batas kewenangan PLN hanya sampai alat ukur dan pembatas (kWh meter). Selebihnya menjadi tanggung jawab pelanggan. Ketika pelanggan mengalirkan listrik ke luar, itu sudah di luar ketentuan SPJBTL,” pungkasnya. (Yusup)