KARAWANG, NarasiKita.ID — Suasana di depan Kantor Bupati Karawang, Rabu (26/11/2025), mendadak memanas. Masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pembangunan (JMPP) menggeruduk kantor pemerintahan dengan aksi teatrikal pembakaran ban di gerbang utama sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan Pemkab yang dinilai semakin jauh dari kepentingan rakyat.

Dalam aksinya, massa menuntut agar Bupati Karawang segera menghentikan praktik pemerintahan yang dianggap elitis dan tidak berpihak kepada masyarakat kecil.

Salah satu masa aksi, Fuad Hasan, yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Pemuda Jayakerta Bersatu (FPJB), usai menyampai orasinya diatas mobil komando. Ia mengungkapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Karawang gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah lantaran banyak temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan lemahnya pengawasan internal. Mulai dari ketidaksesuaian belanja dengan kontrak, kelebihan pembayaran, piutang, hingga ratusan rekomendasi BPK dari tahun 2005 sampai 2024 yang belum ditindaklanjuti sepenuhnya.

“Inspektorat Karawang sepertinya sudah kehilangan marwahnya sebagai lembaga pengawas. Laporan BPK setiap tahun selalu menemukan persoalan yang sama mulai dari belanja tidak sesuai kontrak, kelebihan pembayaran, piutang mengendap, sampai ratusan rekomendasi BPK yang dibiarkan menggantung sejak 2005 hingga 2024,” tegas Fuad.

Ia menilai, lemahnya pengawasan internal telah menjadi sumber suburnya praktik penyimpangan anggaran dan lemahnya akuntabilitas birokrasi di tubuh Pemkab Karawang.

“Kalau lembaga itu tidak mampu menjalankan fungsinya, bubarkan saja! Daripada jadi beban daerah dan pelindung bagi kebobrokan sistem,” lanjut Fuad.

Aksi pembakaran ban di depan gerbang pemda menjadi simbol perlawanan terhadap sistem pemerintahan yang dianggap tidak lagi berpihak pada rakyat. Massa juga membawa sejumlah spanduk bertuliskan “#Karawang Gagal Urus” dan “Turunkan Pajak – Usut & Tindak Tegas Atas Temuan BPK RI”

Meski sempat memanas, aksi berjalan tertib di bawah pengawasan aparat kepolisian. JMPP menegaskan akan terus mengawal jalannya pemerintahan daerah dan siap turun ke jalan lagi jika tuntutan mereka diabaikan.

“Kami tidak akan diam. Karawang butuh keberanian untuk bersih-bersih. Jangan sampai ada oknum pejabat yang hanya memperkaya diri dan menutup mata dari temuan pelanggaran. Tidak hanya itu kami pun setelah aksi ini akan segera melayangkan audensi ke Inspektorat Daerah Karawang untuk mempertanyakan tindaklanjut temuan BPK,” tandasnya. (Yusup)

BEKASI, NarasiKita.ID — Seorang warga bernama Fendy (41) melaporkan dugaan pengeroyokan yang diduga melibatkan anggota DPRD Kabupaten Bekasi berinisial N. Peristiwa itu terjadi di Restoran Shao Kao, kawasan Cikarang, pada Rabu malam, 29 Oktober 2025.

Fendy menuturkan, ia datang ke restoran tersebut bersama beberapa rekannya sekitar pukul 20.30 WIB. Setelah makan, teman-temannya berpamitan pulang sekitar pukul 23.30 WIB, dan Fendy sempat mengantar mereka hingga ke depan restoran. Saat itu, ia merasa diawasi oleh sopir dari anggota DPRD tersebut.

“Awalnya saya nggak tahu maksudnya apa. Kita juga khawatir, takut ada apa-apa,” ujar Fendy saat memberikan keterangan di Polda Metro Jaya, Rabu (26/11/2025) dikutip dari suara.com

Merasa tidak nyaman, Fendy kemudian menanyakan langsung kepada anggota dewan tersebut tentang pandangan sopirnya. Namun, tanggapan yang diterima justru berujung kekerasan. Sekitar 14 orang yang diduga rekan anggota DPRD itu tiba-tiba menyerangnya.

“Saya dipukul pakai tangan, botol, kursi, bahkan ditendang. Waktu itu saya cuma bisa jongkok sambil melindungi wajah,” katanya.

Petugas sekuriti dan beberapa pelayan restoran sempat melerai dan mengevakuasi korban ke dapur, lalu ke musala di bagian belakang restoran untuk menghindari serangan lanjutan.

Akibat pengeroyokan tersebut, Fendy mengalami luka di wajah dan lengan, benjol di mata, serta memar di kepala. Ia mengaku mengenali anggota DPRD itu karena sering melihatnya makan di restoran yang sama.

Kasus ini telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 30 Oktober 2025, sebelum akhirnya dilimpahkan ke Polresta Bekasi untuk penanganan lebih lanjut.

Fendy berharap polisi segera menindak para pelaku tanpa pandang bulu.

“Saya hanya ingin keadilan. Siapa pun dia, kalau bersalah ya harus dihukum,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak DPRD Kabupaten Bekasi maupun dari terlapor berinisial N.(MA)

BEKASI, NarasiKita.ID — Proyek peningkatan jalan lingkungan (jaling) di Kampung Bulak RT 001 RW 008, Desa Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, menimbulkan tanda tanya besar. Warga menilai pelaksanaan pekerjaan di lapangan sarat kejanggalan dan berpotensi tidak sesuai spesifikasi teknis.

Pantauan warga menunjukkan sejumlah indikasi pekerjaan yang diduga asal jadi. Material batu bescos sebagai lapisan dasar disebut tidak diratakan dengan benar, bahkan sebagian titik tampak minim pemadatan. Kondisi itu diperparah dengan ketebalan cor beton yang dinilai tidak seragam dan jauh dari ketentuan teknis pembangunan jalan lingkungan.

“Batu bescos-nya dipasang asal-asalan, hamparannya nggak rata dan pemadatannya nggak maksimal. Ketebalan cor betonnya juga beda-beda, ada yang cuma sekitar 10 cm. Kalau seperti ini, jalan bisa cepat rusak lagi,” ujar salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, Selasa (25/11/2025).

Proyek yang dikelola oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Bekasi ini tercatat memiliki nilai kontrak sebesar Rp 390.149.600. Sumber dana berasal dari APBD Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025, dengan pelaksana pekerjaan CV. Zifara Sukses Abadi.

Warga mendesak agar pihak pengawas teknis maupun pemerintah desa segera melakukan pemeriksaan ulang di lapangan. Mereka menilai kualitas infrastruktur publik tidak boleh dikorbankan hanya demi mengejar penyelesaian proyek di akhir tahun anggaran.

“Kalau pengerjaannya tidak sesuai spek, artinya uang rakyat dirugikan. Pemerintah harus tegas menindak kontraktor yang mengabaikan mutu pekerjaan,” tambahnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Perkimtan Kabupaten Bekasi maupun kontraktor pelaksana belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan proyek tersebut. (MA)

KARAWANG, NarasiKita.ID — Dugaan praktik eksploitasi anak di kawasan Kompleks Monumen Tugu Proklamasi Rengasdengklok memantik keprihatinan publik. Sejumlah anak kecil ditemukan berkeliaran hingga malam hari dengan modus meminta-minta kepada pengunjung, diduga dikendalikan oleh orang dewasa dari luar Kabupaten Karawang.

Temuan ini diungkap langsung oleh Syarif Husen, S.H., praktisi hukum sekaligus pemerhati kebijakan publik,  menemukan sekelompok anak masih berkeliaran di malam hari dan kemudian melakukan sidak bersama Satpol PP Kecamatan Rengasdengklok, Senin (24/11/2025).

“Kami mendapati anak-anak masih berkeliaran di area Tugu dengan modus eksploitasi, seperti meminta-minta. Saya mendesak Muspika Rengasdengklok segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Karawang untuk membentuk satgas khusus penanganan eksploitasi anak,” tegas Syarif.

Menurutnya, fenomena ini bukan sekadar pelanggaran sosial, melainkan sudah masuk ranah tindak pidana eksploitasi anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Lebih jauh, Syarif mengungkap fakta mencengangkan: banyak anak yang dieksploitasi bukan warga Karawang. Mereka diduga diantar setiap pagi oleh orang dewasa menggunakan sepeda motor, lalu dijemput kembali pada malam hari setelah “bekerja” di kawasan wisata sejarah tersebut.

“Ini bukan sekadar anak-anak mengamen atau minta-minta. Ini bentuk eksploitasi. Orang tuanya bisa makan enak di warung, sementara anak-anaknya disuruh panas-panasan di jalanan. Itu kejahatan sosial,” ujarnya.

Syarif mendesak Pemerintah Kabupaten Karawang, terutama Dinas Sosial dan Satpol PP, untuk tidak menutup mata terhadap praktik ini. Ia meminta agar segera dibentuk Satgas Anti Eksploitasi Anak yang melibatkan unsur aparat, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat sipil.

“Karawang harus berani menegakkan aturan. Jangan biarkan kota ini menjadi tempat eksploitasi anak berkedok kemiskinan. Karawang harus benar-benar menjadi daerah ramah anak, bukan tempat memperdagangkan masa depan anak-anak kecil,” tegasnya.

Syarif juga menambahkan bahwa langkah penegakan ini harus diikuti dengan pendataan, penjangkauan sosial, dan rehabilitasi terhadap anak-anak korban eksploitasi agar mereka bisa kembali ke lingkungan yang aman dan layak. (Yusup)