KARAWANG, NarasiKita.ID — Kepala Divisi Ekonomi Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (DPD GMPI) Kabupaten Karawang, Bagas, menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dan kerja sama strategis dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Karawang, khususnya dalam program yang mendorong pemberdayaan ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Bagas dalam momentum kunjungan silaturahmi Kesbangpol Karawang yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Mahpudin ke Kantor Sekretariat DPD GMPI Karawang, Senin (24/11/2025).

“Kami siap bersinergi dengan program-program Kesbangpol yang sejalan dengan misi GMPI dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Bagi kami, ormas tidak hanya berperan dalam kegiatan sosial, tetapi juga harus menjadi motor penggerak pemberdayaan ekonomi yang berakar dari semangat kebangsaan,” ujar Bagas.

Bagas menjelaskan, GMPI Karawang melalui Divisi Ekonomi telah menyiapkan sejumlah agenda untuk mendorong peran pemuda dan masyarakat dalam sektor ekonomi kreatif, UMKM, serta penguatan kapasitas wirausaha lokal. Menurutnya, kolaborasi dengan Kesbangpol merupakan langkah konkret untuk menjembatani komunikasi antara ormas dan pemerintah daerah dalam memperluas dampak sosial-ekonomi di tingkat akar rumput.

“Kami ingin memastikan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat di Karawang tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan dukungan Kesbangpol, GMPI akan berperan dalam memfasilitasi pelatihan, jejaring usaha, dan kolaborasi lintas komunitas agar ekonomi masyarakat menjadi lebih produktif dan berdaya,” jelasnya.

Selain itu, Bagas menilai bahwa Kesbangpol Karawang di bawah kepemimpinan Mahpudin menunjukkan arah pembinaan ormas yang terbuka dan progresif. Ia menyebut, pola komunikasi langsung seperti kunjungan silaturahmi ini menjadi bukti nyata hadirnya pemerintah di tengah dinamika organisasi masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi langkah Kesbangpol yang turun langsung ke lapangan. Ini adalah bentuk sinergi yang konstruktif dan memberi ruang dialog yang sehat. Kami siap menjadi bagian dari gerakan bersama menjaga stabilitas sosial dan memperkuat ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Kunjungan silaturahmi Kesbangpol Karawang ke GMPI berlangsung dalam suasana hangat dan penuh dialog produktif. Selain membahas sinergi program ekonomi dan kebangsaan, kedua pihak juga membuka peluang kerja sama ke depan dalam bidang pelatihan wirausaha muda, edukasi ekonomi produktif, serta gerakan sosial berbasis kemandirian masyarakat.

“GMPI Karawang siap menjadi mitra strategis Kesbangpol. Kami ingin membuktikan bahwa semangat militansi pemuda bisa diwujudkan melalui aksi nyata membangun ekonomi rakyat,” tandas Bagas dengan tegas. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID — Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) di Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, resmi dimulai Senin (24/11/2025). Namun, proses yang dijalankan justru disoroti tajam lantaran minimnya keterbukaan daftar penerima manfaat.

Kantor Cabang PT Pos Rengasdengklok, selaku operator resmi, telah menetapkan jadwal distribusi yang berlangsung hingga Jumat (28/11/2025). Setiap desa mendapatkan layanan pukul 08.00–12.00 WIB dan 13.00–17.00 WIB. Khusus Desa Rengasdengklok Selatan, penyaluran akan terus berlangsung hingga seluruh penerima selesai menerima bantuan.

Jadwal penyaluran per desa:

• 24 November: Dukuh Karya dan Rengasdengklok Utara

• 25 November: Amansari dan Karyasari

• 26 November: Kalangsari dan Kalangsurgya

• 27 November: Kertasari dan Dewisari

• 28 November: Rengasdengklok Selatan

Semua penyaluran dilakukan di Kantor Pos Rengasdengklok.

Di tengah proses ini, masyarakat melalui Forum Karawang Utara Bergerak (FKUB) menuntut pemerintah daerah segera membuka Daftar Nama Penerima Bantuan (BNBA) secara transparan.

Bendahara FKUB, Sarta alias Betong, menegaskan publikasi daftar penerima bukan sekadar formalitas administratif, melainkan hak masyarakat untuk mengawasi bantuan yang seharusnya menyasar rakyat miskin.

“Bantuan ini adalah hak rakyat. Jika daftar penerima tidak diumumkan, celah untuk penyalahgunaan terbuka lebar. Pemerintah wajib bersikap transparan,” tegas Betong.

Ia menekankan, keterbukaan data adalah kunci mencegah praktik curang sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik. Menurutnya, BNBA harus dipasang di ruang publik, seperti kantor desa, kantor kecamatan, atau lokasi penyaluran mirip mekanisme Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada atau Pemilu.

“Kalau DPT bisa dipajang agar masyarakat tahu, BNBA Bansos juga harus demikian. Jangan sampai bantuan rakyat dijadikan ajang mencari keuntungan oleh oknum tertentu,” pungkas Betong. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Pernyataan Kepala Desa Wadas, Jujun Junaedi, yang menyebut “Tim SAR juga pada kabur” di hadapan warga Desa Karangligar menuai kecaman keras Tim SAR Karawang. Ucapan tersebut dinilai sebagai fitnah dan penghinaan terhadap relawan kemanusiaan yang selama ini bekerja secara sukarela membantu masyarakat.

Video berisi pernyataan sang kepala desa itu kini viral di media sosial dan berpotensi berujung ke ranah hukum. Tim SAR Kabupaten Karawang, melalui kuasa hukumnya Syarif Husen, S.H, menegaskan akan melaporkan kasus ini secara resmi ke Polres Karawang.

“Ucapan ‘Tim SAR juga pada kabur’ bukan sekadar salah bicara, tetapi pernyataan publik dari seorang pejabat pemerintahan di hadapan masyarakat. Pernyataan itu menuduh tanpa dasar, mencederai kehormatan relawan, dan berpotensi memenuhi unsur pidana penghinaan maupun fitnah,” ujar Syarif kepada NarasiKita.ID, Minggu (23/11/2025).

Menurut Syarif, pernyataan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan terhadap golongan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda.”

Ia menjelaskan bahwa Tim SAR merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang menjalankan fungsi sosial dan kemanusiaan yang diakui negara. Karena itu, tuduhan bahwa Tim SAR “kabur” saat bertugas dapat diartikan sebagai bentuk penghinaan terhadap kelompok sosial relawan kemanusiaan.

“Ucapan itu menyerang bukan hanya individu, tetapi juga lembaga sosial relawan. Karena itu kami menggunakan pasal penghinaan terhadap golongan, sekaligus pasal pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP,” tegasnya.

Selain aspek pidana, Syarif menilai pernyataan tersebut juga melanggar etika jabatan publik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 26 ayat (4) huruf f mewajibkan kepala desa menjaga etika dan menjadi teladan bagi masyarakat, sementara Pasal 29 huruf d dan e melarang kepala desa menyalahgunakan wewenang serta melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat.

“Seorang kepala desa tidak sepatutnya melontarkan tuduhan yang menyesatkan dan merusak reputasi kelompok masyarakat. Itu merupakan pelanggaran etik berat. Kami akan mendorong Bupati Karawang dan DPMD untuk menjatuhkan sanksi administratif sesuai ketentuan,” ujar Syarif.

Syarif juga menegaskan bahwa Tim SAR Kabupaten Karawang merupakan gabungan dari berbagai unsur relawan kemanusiaan, seperti komunitas siaga bencana, potensi SAR, dan lembaga sosial masyarakat.

“Ucapan seperti itu bisa meruntuhkan moral relawan yang selama ini berjuang membantu masyarakat tanpa pamrih,” tambahnya.

Lebih lanjut, pihaknya akan segera melaporkan kasus ini ke Polres Karawang, sekaligus melayangkan surat pengaduan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Bupati Karawang.

“Kami tidak ingin berhenti pada laporan pidana. Kasus ini harus menjadi preseden moral agar pejabat publik berhati-hati dalam bertutur kata. Hukum harus ditegakkan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, NarasiKita.ID masih berupaya menghubungi Kepala Desa Wadas, Jujun Junaedi, untuk meminta klarifikasi atas pernyataannya. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Puluhan rumah warga di Dusun Krajan C RT 07 RW 03, Desa Jayakerta, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang, kembali terendam banjir. Ironisnya, genangan air terjadi tidak hanya saat turun hujan, tetapi juga ketika cuaca sedang cerah.

Salah satu warga, Irfal Azwar Bahar, menilai penyebab utama banjir tersebut berasal dari saluran irigasi yang tidak berfungsi secara efektif. Akibatnya, air meluap dan menggenangi permukiman. Kondisi ini telah berlangsung selama dua tahun terakhir tanpa penanganan yang berarti.

Ia juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya respon pemerintah daerah. Ia menilai belum ada langkah nyata yang dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Dimanakah letak permasalahan saluran irigasi yang tidak efektif ini? Sampai kapan masyarakat harus menanggung dampaknya? Sudah dua tahun kami kebanjiran, tapi belum ada perhatian serius dari pemerintah daerah,” ujar Irfal, Minggu (23/11/2025).

Ia menambahkan, warga sempat mendengar adanya rencana pelaksanaan normalisasi saluran irigasi, namun hingga kini belum juga terealisasi.

“Kami mendesak Camat Jayakerta untuk segera mengajukan dan merealisasikan normalisasi saluran. Jangan hanya sebatas wacana tanpa tindakan,” tegasnya.

Warga berharap Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) segera menurunkan tim teknis guna melakukan peninjauan dan perbaikan saluran irigasi di wilayah tersebut.

Masyarakat juga berharap adanya perhatian lebih dari pihak terkait agar persoalan banjir di Desa Jayakerta Krajan C tidak terus berulang dan mengganggu aktivitas warga. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID — Polemik pemasangan tiang wifi yang diduga milik perusahaan MyRepublic di Desa Kampungsawah, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang, mencuat. Pasalnya, kegiatan pemasangan tersebut diduga belum mengantongi memiliki izin resmi

Menanggapi hal itu, Mantri Polisi (MP) Kecamatan Jayakerta sekaligus Mentor Desa Kampungsawah, Suhendar, menegaskan pihaknya akan memanggil perusahaan pelaksana pemasangan tiang wifi tersebut untuk dimintai keterangan soal legalitas kegiatan yang dilakukan di wilayahnya.

“Kami sudah menerima laporan dari warga dan hari senin akan memanggil pihak perusahaan. Kami ingin tahu dasar hukumnya apa, izinnya dari mana, dan siapa yang memberikan persetujuan,” tegas Suhendar saat dikonfirmasi NarasiKita.ID, Sabtu (22/11/2025).

Menurut Suhendar, setiap kegiatan pembangunan infrastruktur di wilayah kecamatan jayakerta, termasuk pemasangan tiang jaringan telekomunikasi, wajib mengantongi izin resmi dari instansi berwenang. Perusahaan tidak boleh langsung menanam tiang di area publik atau lahan warga tanpa persetujuan.

“Aturan sudah jelas. Pihak perusahaan wajib mengurus izin lokasi, izin penggunaan lahan, serta rekomendasi dari dinas terkait, dalam hal ini Diskominfo. Kalau tidak ada dokumen itu, maka pemasangan tiang dianggap ilegal,” ujarnya.

Suhendar menyebut bahwa pemasangan tiang wifi tanpa izin berpotensi menimbulkan masalah serius, baik secara hukum maupun sosial. Selain bisa dikategorikan sebagai pelanggaran tata ruang, tindakan sepihak perusahaan juga bisa mengganggu kenyamanan, estetika lingkungan, dan keselamatan warga.

“Tiang-tiang itu berdiri dekat pemukiman. Kalau roboh, tersengat arus, atau mengganggu fasilitas umum, siapa yang tanggung jawab? Karena itu izin itu penting, bukan sekadar formalitas,” tandasnya.

Ia juga menyoroti lemahnya komunikasi antara pihak perusahaan dengan warga dan pemerintah kecamatan. Menurutnya, di wilayah administrasi Jayakerta tidak ada satu pun surat pemberitahuan resmi yang masuk terkait proyek pemasangan jaringan tersebut.

“Kecamatan tidak pernah menerima surat pemberitahuan dari perusahaan mana pun. Jangan-jangan mereka masuk tanpa koordinasi. Ini bisa dianggap pelanggaran prosedur,” kata Suhendar.

“Kami akan hentikan kegiatan yang tidak berizin. Jika terbukti melanggar, tiang-tiang itu harus dicabut dan pihak perusahaan akan diminta pertanggungjawaban,” tambahnya.

Ia menegaskan, pemerintah kecamatan tidak menolak pembangunan infrastruktur digital, namun setiap kegiatan harus taat aturan dan menghormati mekanisme izin yang berlaku.

“Kami dukung kemajuan teknologi, tapi bukan dengan cara semena-mena. Semua harus sesuai prosedur, agar masyarakat tidak dirugikan,” pungkas Suhendar.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak MyRepublic belum memberikan tanggapan resmi terkait pemanggilan oleh pihak kecamatan dan dugaan pelanggaran izin pemasangan tiang wifi di Desa Kampungsawah, Kecamatan Jayakerta. (Yusup)

BEKASI, NarasiKita.ID – Ratusan relawan berkumpul di pesisir Kampung Bungin, Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, pada Sabtu (22/11/2025), untuk membangun struktur pemecah gelombang (breakwater) dalam rangka memperingati International Volunteer Day (IVD) 2025.

Kegiatan ini menjadi upaya nyata mengurangi abrasi yang selama bertahun-tahun mengancam permukiman dan area tambak di kawasan pesisir tersebut.

Sejak pagi, para relawan dari berbagai komunitas bersama warga setempat bergotong royong menata batu-batu pemecah ombak dan memperkuat garis pantai. Aktivitas ini menjadi simbol kolaborasi masyarakat dalam menjaga lingkungan pesisir yang kian rentan akibat perubahan iklim.

Panitia IVD 2025, Suryadi, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk aksi nyata relawan dalam menghadapi persoalan lingkungan.

“Dalam rangka memperingati Hari Relawan Internasional, tahun ini kami fokus pada penyelamatan pesisir Muaragembong yang terus terdampak abrasi. Upaya ini kecil, tetapi berdampak besar bagi masyarakat,” ujarnya.

Warga setempat menyambut positif kegiatan tersebut. SR, penduduk Desa Pantai Bahagia, mengungkapkan bahwa abrasi telah memakan sebagian lahan permukiman selama beberapa tahun terakhir.

“Kami bersyukur para relawan mau turun tangan. Pemecah gelombang ini membantu menahan air laut dan memberi harapan bagi warga,” katanya.

Selain pembangunan pemecah gelombang, rangkaian IVD 2025 juga diisi dengan kegiatan penanaman mangrove, layanan kesehatan untuk anak-anak pesisir, serta aksi sunat massal.
Seluruh kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan garis pantai dan pelestarian ekosistem pesisir. (MA)