Beranda blog Halaman 66

Komisi II DPRD Karawang Tinjau Pembangunan Gedung IGD RSUD Karawang

KARAWANG, NarasiKita.ID – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang menerima kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Karawang pada Senin (22/09/2025). Kegiatan ini bertujuan meninjau perkembangan pembangunan gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) serta melihat secara langsung kondisi pelayanan dan ruang perawatan pasien.

Kunjungan dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Karawang, Mumun Maemunah, bersama para anggota komisi. Rombongan disambut oleh Direktur RSUD Karawang, dr. Andri Sariful Alam, Sp.OT, MAR, beserta jajaran manajemen rumah sakit.

Dalam pertemuan, dibahas sejumlah hal strategis terkait peningkatan mutu pelayanan medis, penguatan sumber daya manusia, serta percepatan pembangunan fasilitas IGD. Direktur RSUD Karawang menyampaikan apresiasi atas dukungan dan perhatian yang diberikan DPRD.

“RSUD Karawang berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu layanan dan sarana yang ada. Masukan dari DPRD menjadi motivasi bagi kami dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar dr. Andri.

Ketua Komisi II DPRD Karawang, Mumun Maemunah, menyampaikan bahwa percepatan pembangunan IGD sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan kapasitas layanan.

“Gedung baru ini akan terdiri dari lima lantai, dengan lantai dasar difokuskan untuk IGD, sedangkan lantai atas digunakan sebagai ruang perawatan pasien stroke,” jelasnya.

Ia menambahkan, pembangunan dilakukan dalam dua tahap. Tahun ini ditargetkan penyelesaian lantai dasar, sementara lantai atas akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Dengan adanya gedung baru, kapasitas pelayanan RSUD Karawang diharapkan meningkat sekaligus memperkuat kemandirian finansial rumah sakit.

“Dengan status sebagai BLUD, RSUD Karawang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada APBD dan ke depan dapat menjadi rumah sakit percontohan,” pungkasnya.

Selain dialog, Komisi II DPRD juga melakukan peninjauan langsung ke ruang rawat inap serta lokasi pembangunan gedung IGD. (Red)

Warga Kertasari Tolak Keras Gudang Deudeuk di Tengah Pemukiman, Kepala Desa Akan Panggil Pemiliknya

KARAWANG, NarasiKita.ID – Puluhan warga Desa Kertasari, Kecamatan Rengasdengklok, bereaksi keras menolak rencana pembangunan gudang Huut/Deudeuk di lingkungan mereka. Pada Minggu (21/09/2025), lebih dari 60 warga menyampaikan penolakan langsung di hadapan aparat desa, Babinsa, dan tokoh masyarakat.

Aksi ini menjadi penegasan bahwa masyarakat tidak akan tinggal diam melihat pembangunan gudang berukuran hampir 500 meter persegi yang dipaksakan berdiri di kawasan padat penduduk. Warga menilai lokasi sempit yang berdempetan dengan rumah mereka jelas akan menimbulkan masalah serius, mulai dari kerusakan infrastruktur jalan, polusi, hingga ancaman terhadap kesehatan.

“Jalan kalau rusak masih bisa diperbaiki, tapi kesehatan warga bagaimana? Itu yang paling kami khawatirkan,” tegas salah satu warga.

Ironisnya, meski penolakan sudah disuarakan dua kali melalui musyawarah, pemerintah desa terkesan lamban dan hanya menjanjikan pendekatan persuasif kepada pemilik gudang. Kepala Desa Kertasari, Suhendar, bahkan mengakui belum ada langkah tegas yang dilakukan.

“Ya, kalau untuk memberhentikan kita harus lakukan pendekatan dulu kepada yang bersangkutan. Nanti kita akan panggil. Masyarakat sudah jelas menolak, sementara dulu yang bersangkutan juga berencana membuat kontrakan,” ujarnya.

Sikap tarik-ulur pemerintah desa ini menuai kekecewaan warga. Mereka menilai seharusnya aparat desa berdiri tegak di pihak masyarakat, bukan membiarkan polemik berlarut-larut. Penolakan keras sudah bulat, masyarakat menegaskan pembangunan gudang di tengah pemukiman harus dihentikan total sebelum menimbulkan konflik yang lebih besar. (Yusup)

Proyek Rp378 Juta di Tirtajaya Amburadul, Pengawas DPUPR Karawang Minta Berita Proyek Dihapus

KARAWANG, NarasiKita.ID – Proyek peningkatan Jalan Lingkar Malaka di Desa Pisangsambo, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, kembali menyingkap lemahnya pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Karawang.

Proyek senilai Rp378.720.000 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Karawang tahun 2025 dan dikerjakan oleh CV. Hikmah Saluyu Putra itu diduga kuat sarat kejanggalan, dikerjakan asal-asalan, dan tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), Minggu (21/09/2025).

Fakta mengejutkan justru datang dari pengawas proyek DPUPR Karawang, Dahlan, yang secara terang-terangan mengakui bahwa pekerjaan dilakukan tanpa urugan pasir.

“Memang betul tidak ada urugan pasirnya. Soalnya ini bidang jalan, bukan bidang SDA,” katanya enteng.

Ironisnya, ketika dimintai penjelasan lebih lanjut, Dahlan justru meminta agar pemberitaan mengenai proyek bermasalah ini dihapus.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPC NKRI Tirtajaya, Dede Kuncir, kembali berikan tanggapan dirinya menilai proyek tersebut sarat manipulasi. Menurutnya, papan informasi menyebutkan pekerjaan peningkatan jalan, namun di lapangan justru dikerjakan pemasangan U-ditch yang sama sekali tidak tercantum.

“Saya rasa ini proyek penuh akal-akalan. Papan proyek tulisannya peningkatan jalan, tapi yang dikerjakan U-ditch. Masyarakat berhak tahu, jangan dibodohi,” tegasnya.

Dede menambahkan, volume pekerjaan U-ditch pun tidak jelas. Panjang, ukuran, hingga spesifikasi teknis tidak dipaparkan terbuka.

“Anehnya lagi, di papan proyek tertulis KPA-JLN, tapi di lapangan malah U-ditch. Ini bukan sekadar tidak transparan, tapi indikasi kuat adanya dugaan penyelewengan,” ungkapnya.

Dugaan kecurangan semakin menguat setelah melihat kualitas pekerjaan yang jauh dari standar. Pemasangan U-ditch dinilai amburadul, tidak rapi, dan bahkan masih menimbulkan genangan air. Kondisi ini menunjukkan proyek bernilai ratusan juta rupiah itu rawan merugikan masyarakat dan hanya terkesan formalitas semata. (Jek/Sup)

Proyek U-Ditch Rp378 Juta di Tirtajaya Diduga Amburadul, Warga Teriak Asal Jadi

KARAWANG, NarasiKita.ID – Pekerjaan peningkatan Jalan Lingkar Malaka di Desa Pisangsambo, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, menuai sorotan. Proyek yang dikerjakan oleh CV. Hikmah Saluyu Putra itu diduga asal-asalan dan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pasalnya, sejumlah temuan di lapangan menunjukkan pekerjaan diduga dilakukan tanpa standar teknis. Dasar bangunan tidak dilapisi pasir, pemasangan u-ditch terlihat tidak rata, bahkan saluran tampak miring, tidak sejajar, dan tidak simetris. Kondisi ini dikhawatirkan membuat saluran tidak berfungsi maksimal dan rawan menimbulkan banjir.

Berdasarkan papan proyek, pekerjaan tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp378.720.000 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang. Volume pekerjaan tercatat sepanjang 150 m × lebar 2,70 m, 20 m × lebar 3,50 m, serta 54 m × lebar 3,30 m.

Seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa dengan kualitas proyek itu. Menurutnya, sebelum pemasangan u-ditch, seharusnya dilakukan pengeringan dan pembersihan dasar saluran.

“Iya kang, pekerjaan sudah sekitar semingguan,” ucapnya saat ditemui di lokasi, Sabtu (20/09/2025).

Sekretaris Jenderal DPC NKRI Tirtajaya, Dede Kuncir, menegaskan proyek yang dibiayai anggaran daerah wajib dikerjakan sesuai RAB dengan memperhatikan kualitas dan kerapihan.

“Seharusnya pekerjaan itu dikerjakan dengan baik. Paling tidak sesuai RAB dan rapi. Jangan sampai u-ditch tidak rata, karena imbasnya akan mengurangi fungsi serta kualitas drainase,” ujarnya.

Masyarakat berharap dinas terkait segera turun tangan melakukan evaluasi dan pengawasan ketat terhadap proyek tersebut. Jika dibiarkan, bukan hanya kualitas infrastruktur yang menurun, tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat akibat drainase yang tidak berfungsi optimal.

Hingga berita ini dipublikasikan, pihak pengawas dari dinas terkait maupun pelaksana CV. Hikmah Saluyu Putra belum memberikan klarifikasi terkait persoalan tersebut. (Wins/Sup)

Kades Lenggahjaya Ajak Warga Teladani Rasulullah dalam Peringatan Maulid Nabi

BEKASI, NarasiKita.ID – Pemerintah Desa Lenggahjaya, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H/2025 M di halaman kantor desa, Sabtu (20/09/2025). Acara berlangsung khidmat dengan tema “Meneladani Perjuangan Rasulullah Muhammad SAW dalam Membangun Peradaban yang Gemilang dan Berakhlak Karimah.”

Kepala Desa Lenggahjaya, Sadih M. Farhan, menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, serta warga yang hadir. Ia berharap momentum Maulid membawa keberkahan bagi masyarakat Lenggahjaya.

“Harapan saya, mudah-mudahan kita semua, khususnya warga Desa Lenggahjaya, baik yang hadir maupun tidak, mendapat syafaat Rasulullah SAW, dimudahkan rezekinya, diselamatkan di dunia dan akhirat, serta selalu diberikan keberkahan oleh Allah SWT,” ucapnya.

Acara inti diisi tausiah oleh KH. Koko Mubarok yang menegaskan pentingnya memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an.

“Patut dan layak kita memperingati hari kelahiran beliau. Bahkan dalam Al-Qur’an disebutkan, jauh sebelum Rasulullah lahir, dalam kitab Injil dan Taurat telah disampaikan kabar tentang Nabi akhir zaman yang membawa risalah kesempurnaan Islam. Sejarah Islam sejak Nabi Adam hingga Rasulullah SAW merupakan rangkaian yang akhirnya sampai kepada kita sebagai umatnya,” ungkap KH. Koko Mubarok.

Turut hadir dalam acara tersebut jajaran pemerintah desa, Babinsa dan Bimaspol Lenggahjaya, Ketua serta anggota BPD, Ketua Koperasi Merah Putih, tokoh agama, tokoh masyarakat, Karang Taruna, ibu-ibu PKK, serta jamaah majelis taklim se-Desa Lenggahjaya. (M. Adin)

Tak Ada Ampun, Pemerintah Coret 1,9 Juta Penerima Bansos Terbukti Main Judol

NarasiKita.ID – Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (19/09/2025). Dalam kesempatan itu, Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf melaporkan perkembangan program prioritas Kementerian Sosial, khususnya penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran.

Syaifullah menjelaskan, salah satu langkah strategis Presiden Prabowo menuju Bansos Tepat Sasaran adalah penerbitan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS). DTSEN menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan sistem verifikasi, validasi, dan peringkat desil 1 hingga 10 sehingga penyaluran bansos lebih akurat.

“Kami melakukan ground check terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat. Dari hasilnya ditemukan 1,9 juta keluarga yang tidak lagi memenuhi syarat menerima bansos. Mereka digantikan oleh yang lebih berhak,” ujar Syaifullah.

Mensos juga mengungkapkan, pemerintah tengah menelusuri penerima bansos yang diduga terlibat perjudian daring (judol).

“Bagi yang terbukti bermain judol tidak akan menerima bansos lagi. Kecuali yang sangat membutuhkan, dengan syarat reaktivasi melalui desa, kelurahan, atau aplikasi yang disiapkan bekerja sama dengan Dinsos setempat,” imbuhnya.

Hingga triwulan ketiga 2025, penyaluran bansos telah mencapai lebih dari 75 persen. Presiden Prabowo, kata Syaifullah, menegaskan bahwa bansos harus dipahami sebagai bantuan sementara, sedangkan penerima diarahkan mengikuti program pemberdayaan agar mandiri secara ekonomi.

“Bansos itu sementara, pemberdayaan itu selamanya,” tegasnya.

Presiden juga mengarahkan penguatan program lain seperti penyediaan makanan dua kali sehari bagi 35 ribu penyandang disabilitas, pemenuhan gizi lansia terlantar di atas 75 tahun, serta peningkatan keterampilan dan akses usaha.

Kementerian Sosial akan melibatkan dunia usaha, filantropi, dan organisasi masyarakat dalam percepatan pengentasan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem. Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas akan dilakukan untuk memperkuat anggaran pemberdayaan.

“Sehingga tiap tahun lebih terukur berapa yang graduasi, yang lolos, dan yang naik kelas,” tandasnya. (Red)

Pemkab Karawang Salurkan Bantuan Alat Produksi UMKM Senilai Rp12 Miliar

KARAWANG, NarasiKita.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menyerahkan bantuan alat penunjang produksi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh SE, di Aula Husni Hamid, Jumat (19/09/2025).

Tahun ini, bantuan diberikan kepada total 2.398 penerima manfaat, dengan 36 paket yang diturunkan pada tahap pertama. Pada penyerahan hari ini, sebanyak 235 pelaku UMKM menerima bantuan.

Bantuan tersebut tidak berupa uang tunai, melainkan barang penunjang usaha seperti gerobak, peralatan masak, cold storage, mesin pengering, mesin pemroses makanan, mesin jahit, mesin pemotong, hingga mesin packaging. Nilai keseluruhan bantuan mencapai lebih dari Rp12 miliar.

“Pemkab Karawang selalu berupaya memberikan yang terbaik bagi pelaku UMKM demi kemajuan ekonomi Karawang,” ujar Bupati Aep dalam sambutannya.

Ia menegaskan, pembangunan daerah tidak melulu ditandai oleh berdirinya gedung tinggi atau terbukanya jalan tol. “Kemajuan bisa dimulai dari sebuah gerobak baru atau mesin jahit yang kembali berputar,” tambahnya.

UMKM, lanjut Bupati, adalah tulang punggung ekonomi daerah. Mereka tidak banyak bicara soal teori besar ekonomi, tetapi bekerja dalam senyap dan mencatat perputaran nyata. Kehadiran pemerintah dengan bantuan alat kerja ini diharapkan menjadi dorongan nyata agar UMKM Karawang semakin berkembang.***

HUT ke-4 Ormas GMPI: Dari Rengasdengklok, Suara Perjuangan Menggema

KARAWANG, NarasiKita.ID – Menjelang peringatan Hari Jadi ke-4 Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI), jajaran DPD GMPI Kabupaten Karawang menegaskan komitmennya untuk terus menguatkan barisan perjuangan sekaligus melestarikan budaya bangsa.

Sekretaris Jenderal DPD GMPI Karawang, Angga Dhe Raka, menyatakan bahwa rangkaian acara Hari Ulang Tahun (HUT) GMPI kali ini akan dikemas secara berbeda, yakni dengan Pagelaran Wayang Golek yang digelar di Lapangan Tugu Proklamasi Rengasdengklok, Jumat (26/09/2025) malam.

“Menjelang hari jadi ke-4 GMPI, kami ingin memberikan sesuatu yang bukan hanya bernilai perayaan, tapi juga edukasi budaya. Wayang golek dipilih karena sarat dengan pesan moral dan semangat perjuangan yang sejalan dengan nilai-nilai GMPI,” ujar Angga, Kamis (19/09/2025).

Menurutnya, empat tahun perjalanan GMPI telah menjadi bukti nyata militansi kader dalam membangun organisasi yang solid, bermanfaat bagi masyarakat, dan konsisten memperjuangkan nilai kemanusiaan.

“Hidup yang bermanfaat adalah ketika kita bisa menjadi teladan, membangun semangat, dan memberi dukungan bagi sesama. Itulah ruh perjuangan GMPI, dan momentum ulang tahun ini menjadi pengingat untuk semakin memperkuat kesetiakawanan antaranggota,” tegasnya.

Angga juga menambahkan, menjelang peringatan ini, seluruh kader GMPI Karawang diharapkan menjadikan momen ulang tahun sebagai refleksi dan konsolidasi.

“Setia bersaudara sampai urat nadi bukan hanya slogan, tapi janji perjuangan. Kami siap terus hadir di tengah masyarakat Karawang,” tandasnya.

Acara puncak HUT GMPI ke-4 ini rencananya akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP Ormas GMPI H.M. Sayegi Dewasena serta menampilkan dalang muda Yogaswara Sunandar Sunarya (Giri Harja 3 Putra). (Yusup)

Pemkab Karawang Teken MoU dengan 22 Perusahaan untuk Penguatan BLK

KARAWANG, NarasiKita.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan 22 perusahaan terkait pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK), Jumat (19/09/2025).

Kerja sama ini bertujuan memperkuat keterkaitan antara dunia usaha dengan dunia pelatihan kerja, atau yang dikenal dengan konsep link and match.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang, Rosmalia Dewi, mengatakan penandatanganan MoU tersebut merupakan langkah strategis dalam menjembatani kebutuhan industri dengan program pelatihan kerja di BLK.

“Pelatihan kerja memang seharusnya menjadi bagian dari program perusahaan. Melalui MoU ini, kita ingin menjembatani kebutuhan dunia industri dengan pelatihan yang ada di BLK,” ujarnya.

Dalam kerja sama ini, lanjut Rosmalia, perusahaan diberi fleksibilitas. Jika belum bisa terlibat langsung dalam pelatihan, mereka dapat memberikan kontribusi melalui program magang bagi alumni BLK.

“Misalnya ada 10 slot magang, paling tidak 3 atau 4 bisa diisi alumni BLK, sisanya dari sumber lain. Selain itu, kami juga membuka peluang penyusunan kurikulum bersama, pelibatan instruktur dari perusahaan, atau membantu mencarikan instruktur sesuai kebutuhan industri,” jelasnya.

Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menyambut baik penandatanganan MoU tersebut. Ia berharap lebih banyak perusahaan ikut terlibat, tidak hanya 22 perusahaan besar yang telah menandatangani.

“Alhamdulillah, perusahaan yang menandatangani MoU ini merupakan perusahaan-perusahaan besar. Namun saya berharap semua perusahaan juga ikut serta dalam program ini. Selain dapat menyerap tenaga kerja lokal, kerja sama ini juga menjawab kebutuhan nyata dunia industri,” tegasnya.***

Resmi Terdaftar, Kesbangpol Karawang dan IWOI Perkuat Sinergi untuk Stabilitas Daerah

KARAWANG, NarasiKita.ID – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Karawang bersama Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) DPD Karawang menjalin silaturahmi sekaligus mempererat kemitraan strategis, Jumat (19/09/2025), di Kantor Kesbangpol, Jalan Ahmad Yani, Karawang.

Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Kesbangpol beserta jajaran kepala bidang, Ketua IWO Indonesia, serta pengurus dan anggota DPD IWOI Karawang. Agenda utama membahas verifikasi organisasi kemasyarakatan (ormas), perizinan, strategi monitoring aktivitas lapangan, serta penguatan sinergi pemberitaan positif guna menjaga stabilitas daerah.

Kepala Kesbangpol Karawang, H. Mahfudin, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan proses verifikasi baik internal maupun eksternal, termasuk kunjungan ke sekretariat IWOI Karawang.

“Secara struktur organisasi sudah representatif dan lengkap, tinggal bagaimana monitoring kegiatannya agar berjalan sesuai aturan,” ujarnya.

Mahfudin menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah dengan ormas maupun media dalam menciptakan situasi kondusif di tengah masyarakat.

“Kegiatan positif perlu lebih diekspos agar menjadi penyeimbang informasi. Fokus kami menjaga stabilitas dan mengantisipasi potensi konflik di lapangan,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa pencatatan ormas bukanlah bentuk pembatasan kebebasan berserikat, melainkan langkah pendataan agar pemerintah memiliki data yang akurat.

“Di Karawang ada 468 ormas yang tercatat. Ke depan, kami akan melakukan safari untuk memastikan aktivitas mereka sejalan dengan data yang dilaporkan,” tambahnya.

Sejalan dengan itu, DPD IWOI Karawang resmi melaporkan keberadaan kepengurusannya kepada Pemkab Karawang melalui Kesbangpol. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Tanda Terima Pelaporan Keberadaan Kepengurusan Ormas Nomor: 153/IX/Kesbangpol/2025, yang ditandatangani langsung oleh Kepala Kesbangpol pada 17 September 2025.

Pelaporan tersebut diajukan oleh Ketua DPD IWOI Karawang, Syuhada Wisastra. Dengan tanda terima ini, IWOI Karawang dinyatakan sah sesuai ketentuan perundang-undangan, khususnya UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan PP Nomor 58 Tahun 2016.

DPD IWOI Karawang yang berdiri sejak 18 Februari 2018 juga telah mengantongi legalitas hukum dari Kemenkumham RI melalui SK AHU-0002017.AH.01.07.TAHUN 2018. Saat ini, sekretariatnya berlokasi di Perum Jasmine Village Melbourne Cluster A11, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur.

Ketua DPD IWOI Karawang, Syuhada Wisastra, menegaskan komitmen organisasinya untuk bersinergi dengan pemerintah daerah melalui pemberitaan yang konstruktif.

“Kami siap membantu publikasi kegiatan positif Kesbangpol dan dinas lainnya, baik melalui berita maupun podcast bulanan, agar masyarakat mengetahui peran pemerintah dalam menjaga stabilitas daerah,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap eksistensi pers.

“Kami berkomitmen menjalankan fungsi pers sesuai kode etik jurnalistik dan patuh pada aturan yang berlaku. Kami siap mendukung Kesbangpol dan dinas lainnya dalam menjaga persatuan bangsa serta menciptakan iklim informasi yang sehat bagi masyarakat,” tambahnya.

Pertemuan ditutup dengan harapan sinergi antara Kesbangpol, ormas, dan media dapat terus terjalin sehingga tercipta iklim kondusif, partisipatif, dan produktif bagi pembangunan Kabupaten Karawang.***

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
Google search engine

Berita Terbaru

Nasional

Investigasi

Pemerintahan

Kriminal

SINERGI GMKR DAN MPUII: LANGKAH AWAL MENGEMBALIKAN KEDAULATAN RAKYAT

0
Jakarta, NarasiKita.ID - Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) menjalin sinergi strategis dengan Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia (MPUII) dalam sebuah pertemuan silaturahmi yang...

Budaya

SINERGI GMKR DAN MPUII: LANGKAH AWAL MENGEMBALIKAN KEDAULATAN RAKYAT

0
Jakarta, NarasiKita.ID - Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) menjalin sinergi strategis dengan Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia (MPUII) dalam sebuah pertemuan silaturahmi yang...