KARAWANG, NarasiKita.ID – Polemik penagihan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang terhadap PT Vanesha Sukma Mandiri (VSM) kembali mencuat setelah muncul tuduhan bernuansa pemerasan. Namun, Pusat Studi Konstitusi dan Kebijakan (PUSTAKA) menilai tuduhan tersebut keliru dan berpotensi menyesatkan publik.

Direktur PUSTAKA, Dian Suryana, menegaskan bahwa penagihan pajak tidak bisa disamakan dengan tindak pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP.

“Pasal 368 jelas mensyaratkan adanya pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, serta keuntungan pribadi yang melawan hukum. Dalam kasus ini, Pemkab bertindak dalam kerangka kewenangan fiskal, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi tidak ada dasar hukum menyebutnya pemerasan,” ujarnya, Rabu (24/09/2025).

Diketahui, PT VSM telah mengantongi Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) sejak Juli 2024. Dengan adanya izin resmi, perusahaan sah menjalankan usahanya dan sekaligus berkewajiban membayar pajak daerah.

“Kalau sudah punya izin resmi, otomatis kewajiban pajak melekat. Tidak bisa kemudian ketika ditagih, malah dianggap sebagai pemerasan,” tegas Dian.

Ia menambahkan, surat penagihan yang dikeluarkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Karawang merujuk pada dasar hukum yang jelas, antara lain Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Pasal 22 ayat 6, serta UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

“Jadi penagihan ini bukan tindakan sepihak, melainkan perintah undang-undang,” kata Dian.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Pemkab Karawang bahkan telah memberikan diskresi berupa skema pembayaran berjenjang agar PT VSM bisa menyesuaikan kewajiban pajak dengan kondisi usahanya. Meski sempat ada perlawanan saat proses penagihan, pembayaran akhirnya tetap dilakukan.

“Itu bukti Pemkab menjalankan kewenangannya sesuai prosedur. Kalau pajak tidak ditagih, justru berisiko menimbulkan kebocoran PAD,” ujarnya.

Dian juga mengingatkan bahwa pajak daerah termasuk dalam kategori keuangan negara. Jika terjadi kebocoran penerimaan, hal itu bisa berimplikasi pada persoalan hukum.

“UU Tipikor Pasal 2 dan Pasal 3 memberi batasan jelas, bahwa pembiaran atau kelalaian dalam mengamankan penerimaan negara bisa berdampak hukum serius. Karena itu, penagihan pajak oleh Pemkab Karawang bukan hanya tepat, tetapi juga wajib,” tegasnya.

Ia menutup dengan penegasan bahwa pajak merupakan instrumen pembangunan daerah.

“Kalau pemerintah tidak menagih, justru itu keliru. Langkah Pemkab Karawang sudah tepat dan harus didukung,” pungkasnya. (Red)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Suasana apel pagi di halaman Kantor Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Senin (22/09/2025), terasa berbeda dari biasanya. Apel yang rutin digelar setiap awal pekan ini menjadi momentum penting bagi jajaran aparatur kecamatan, terutama terkait penegasan nilai-nilai kesetaraan, profesionalitas, hingga inovasi dalam pelayanan publik.

Sekretaris Camat (Sekcam) Pakisjaya, Dekky Susandi, memimpin langsung jalannya apel. Dalam arahannya, ia menyampaikan sejumlah pesan strategis yang ditujukan bagi seluruh pegawai, mulai dari penguatan nilai kebersamaan hingga pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas kinerja aparatur.

Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah komitmen Kecamatan Pakisjaya terhadap persamaan gender. Untuk pertama kalinya, seorang pegawai perempuan mendapat kesempatan menjadi pemimpin apel. Menurut Dekky, langkah ini bukan sekadar simbol, tetapi bagian dari upaya nyata agar semua pegawai baik laki-laki maupun perempuan mendapat hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dalam melaksanakan tugas.

“Apel hari ini memberikan penekanan terhadap persamaan gender. Kita ingin menunjukkan bahwa pegawai perempuan memiliki kapasitas yang sama dan patut diberi ruang untuk memimpin, bukan hanya mendampingi. Semua pegawai dituntut melaksanakan pekerjaan dengan integritas, profesionalitas, dan rasa kebersamaan,” tegas Dekky.

Selain itu, Dekky juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam lingkungan kerja pemerintahan. Kecamatan Pakisjaya mulai memperkenalkan sejumlah inovasi yang memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung tata kelola perkantoran. Di antaranya, sistem daftar tamu berbasis QRIS dan pengarsipan dokumen menggunakan Google Drive.

Menurutnya, langkah ini sejalan dengan tuntutan zaman yang menuntut pelayanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien.

“Pemanfaatan teknologi digital bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Dengan digitalisasi, proses administrasi akan lebih tertata, mudah diakses, dan minim risiko kehilangan data. Hal ini tentu akan berdampak positif pada kualitas pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Tidak hanya soal gender dan digitalisasi, Dekky juga menekankan pentingnya menjaga soliditas dan koordinasi di internal pemerintahan kecamatan. Menurutnya, hubungan harmonis antara pimpinan dan bawahan, serta komunikasi yang intensif antarpegawai, menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan pekerjaan.

“Terakhir, saya mengingatkan agar kita semua tetap menjaga kekompakan dan soliditas. Koordinasi yang baik antarpegawai dan dengan pimpinan akan membuat pekerjaan lebih ringan dan hasilnya lebih optimal,” pungkasnya.

Apel pagi di Kecamatan Pakisjaya hari itu pun meninggalkan kesan berbeda. Tidak hanya sebagai rutinitas, tetapi juga sebagai wadah untuk menegaskan komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang lebih setara, modern, dan berorientasi pada kebersamaan. (Yusup)