Fraksi NasDem DPRD Karawang Tolak Kehadiran Holywings, Desak Pemkab Jangan Terbitkan Izin

Penulis

-

19 September 2025

KARAWANG, NarasiKita.ID – Gelombang penolakan rencana pendirian Tempat Hiburan Malam (THM) berlabel Holywings di lahan eks Karawang Theatre, Jalan Tuparev, Karawang Timur, terus menguat. Setelah berbagai organisasi masyarakat menyuarakan keberatan, kini giliran Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Karawang menyatakan sikap tegas.

Ketua Fraksi NasDem DPRD Karawang, Mulyadi, menegaskan pihaknya menolak kehadiran THM tersebut karena dinilai sarat dengan praktik kemaksiatan yang berpotensi merusak moralitas masyarakat.

“Jangan tambah Kota Karawang ini dengan tempat maksiat lagi,” tegas Mulyadi dengan nada geram, Jumat (19/09/25).

Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Karawang untuk tidak mengabulkan permohonan legalitas usaha jika pengelola THM mengajukan perizinan.

“Ini soal moralitas. Dengan keberadaan THM yang ada saja sudah berdampak buruk, apalagi kalau semakin banyak. Kami menolak keras dan mendesak eksekutif agar tidak menerbitkan izin terhadap segala bentuk usaha THM,” ujarnya.

Mulyadi menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip amar ma’ruf nahi munkar oleh pemerintah daerah.

“Apapun alasannya, THM sarat dengan kemaksiatan dan bertentangan dengan syariat Islam. Pemerintah jangan pernah memberi celah kepada pengusaha THM untuk menjalankan usahanya,” katanya.

Ia menambahkan, sikap tegas Fraksi NasDem ini juga sebagai bentuk respon terhadap keresahan masyarakat yang telah lebih dulu menyampaikan penolakan.

“Kami mendukung penuh penolakan masyarakat Karawang yang diwakili ormas Islam dan tokoh masyarakat. Kami juga menghimbau kepada pengusaha THM agar mengurungkan niatnya membuka usaha di Karawang,” tandasnya. (Red)

Fraksi Partai Demokrat DPRD Karawang Tegas Tolak Kehadiran Holywings: Jangan Korbankan Ketertiban Sosial

Penulis

Narasi Kita

-

19 September 2025

KARAWANG, NarasiKita.ID – Rencana pendirian tempat hiburan malam (THM) Holywings di Jalan Tuparev, Karawang, tepatnya di lokasi bekas gedung Karawang Theater, menuai gelombang penolakan yang semakin meluas. Sejumlah elemen umat Islam, tokoh masyarakat, hingga anggota legislatif turut menyuarakan keberatan atas hadirnya THM tersebut di tengah pemukiman warga.

Penolakan ini bukan tanpa alasan. Lokasi yang direncanakan menjadi tempat berdirinya Holywings dinilai tidak sesuai dengan tata ruang kota dan keberadaan lingkungan sekitarnya. Pasalnya, kawasan tersebut dikelilingi oleh permukiman padat, sejumlah sarana pendidikan, serta tempat ibadah. Kondisi ini dianggap berpotensi menimbulkan keresahan sosial di masyarakat.

Anggota DPRD Kabupaten Karawang dari Fraksi Partai Demokrat, Nurhadi, yang juga menjabat sebagai Bendahara Fraksi Partai Demokrat Karawang, menyatakan sikap tegas menolak pendirian Holywings di Karawang. Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh menutup mata terhadap aspirasi masyarakat yang merasa keberatan.

“Kami menilai keberadaan tempat hiburan malam seperti Holywings di kawasan yang dekat dengan pemukiman warga, sekolah, bahkan tempat ibadah sangat tidak pantas. Hal ini bisa memicu keresahan dan menimbulkan dampak sosial negatif di kemudian hari. Kami bersama masyarakat dengan tegas menolak,” ujar Nurhadi, Jumat (19/09/2025).

Lebih jauh, Nurhadi mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten Karawang berhati-hati dalam memberikan izin usaha hiburan malam. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus mengedepankan ketertiban umum, moralitas, serta ketenangan masyarakat.

“Kami meminta Bupati dan jajaran terkait untuk tidak mengeluarkan izin apapun bagi Holywings. Jangan sampai kepentingan bisnis segelintir orang mengorbankan ketentraman masyarakat luas,” pungkasnya. (Yusup)

Pengadaan Tanah Akses Stasiun KCJB Karawang Ditarget Rampung Sebelum Nataru 2025/2026

Penulis

Narasi Kita

-

18 September 2025

KARAWANG, NarasiKita.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan, pengadaan tanah untuk akses menuju Stasiun Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) di Karawang ditargetkan selesai sebelum masa angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Hal tersebut disampaikan Nusron saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Akses KCJB Karawang yang digelar di stasiun setempat pada Kamis (18/09/2025).

Rapat membahas percepatan pembangunan jalan akses sebagai infrastruktur pendukung layanan transportasi publik. Nusron menekankan, pemerintah berkomitmen menjaga kelancaran pembebasan lahan agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun sosial di kemudian hari.

“Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung percepatan penyelesaian infrastruktur penunjang proyek strategis nasional, khususnya akses menuju stasiun kereta cepat,” ujar Nusron.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi memimpin pembahasan teknis dan administratif terkait hambatan di lapangan. Ia berharap pembangunan dapat segera dituntaskan sehingga fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal menjelang Nataru.

Rapat juga dihadiri Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, perwakilan sejumlah kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor agar proyek berjalan efektif.

Mendampingi Menteri ATR/BPN, hadir Kepala Biro Humas dan Protokol Harison Mocodompis, Sekretaris Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Tensa Nurdiyani, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat Yuniar Hikmat Ginanjar bersama jajaran.***

Karawang Jadi Tuan Rumah Rakor Percepatan Pembangunan Infrastruktur se-Jawa Barat

Penulis

Narasi Kita

-

18 September 2025

KARAWANG, NarasiKita.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang terpilih menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang dipimpin langsung Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Kegiatan tersebut digelar di Aula Gedung Singaperbangsa lantai 3, Kamis (18/09/25).

Rakor dihadiri oleh 27 kepala daerah se-Jawa Barat bersama jajaran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Kepala Dinas Perhubungan dari masing-masing daerah.

Dalam arahannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya percepatan penyelesaian berbagai kendala pada program strategis daerah. Ia juga menyoroti pembangunan jalan besar yang berpotensi menimbulkan kemacetan agar segera ditangani sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Gubernur Dedi turut menegaskan perlunya penataan estetika wilayah, meliputi pembangunan jalan, trotoar, hingga ruang terbuka hijau dan taman, agar lebih tertata dan nyaman bagi masyarakat.

Sementara itu, Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Karawang sebagai tuan rumah rakor strategis tersebut.

“Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi atas dipilihnya Karawang sebagai tuan rumah Rakor Kepala Daerah se-Jawa Barat. Pemkab Karawang berkomitmen menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Barat terkait percepatan pembangunan infrastruktur,” ungkap Bupati Aep.***

Wujud Keterbukaan, Pemdes Sindangkarya Pasang Baliho Transparansi APBDes 2025

Penulis

Narasi Kita

-

18 September 2025

KARAWANG, NarasiKita.ID – Dalam rangka keterbukaan informasi publik, Pemerintah Desa (Pemdes) Sindangkarya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, memasang baliho berisi Rencana Kegiatan dan Realisasi APBDes Tahun 2025.

Baliho tersebut dipasang di depan Kantor Desa Sindangkarya sebagai bentuk transparansi dan sarana informasi bagi masyarakat. Melalui pemasangan baliho, warga dapat mengetahui secara langsung pengalokasian dana, penggunaan anggaran, serta rincian kegiatan yang telah direncanakan pemerintah desa.

Kepala Desa Sindangkarya, Dini Novi Andriyani, SE., menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud keterbukaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Baliho transparansi ini memuat jumlah pendapatan, jumlah belanja, dan daftar kegiatan yang akan dilaksanakan desa pada tahun anggaran berjalan,” ujar Dini, Kamis (18/09/2025).

Dini menjelaskan, pemasangan baliho kali ini sekaligus menggantikan baliho lama yang rusak akibat angin kencang.

“Alhamdulillah, baliho papan informasi sudah terpasang kembali karena sebelumnya sobek terbawa angin,” ungkapnya.

Ia berharap, dengan adanya papan informasi tersebut masyarakat semakin paham mengenai pengelolaan keuangan desa sekaligus turut serta dalam mengawasi jalannya program pembangunan.

Langkah Pemdes Sindangkarya ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mewajibkan pemerintah desa menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. (Yusup)

Alih-Alih Klarifikasi, Kasi Kesos Jayakerta Malah Blokir Wartawan Terkait Isu Ratusan KPM di Blokir hingga Dugaan Monopoli Agen BNI

Penulis

Narasi Kita

-

18 September 2025

KARAWANG, NarasiKita.ID – Penyaluran bantuan sosial (bansos) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang, kembali menuai sorotan tajam. Ribuan warga penerima dipaksa antre berjam-jam di GOR Desa Kemiri akibat distribusi kartu ATM yang dikelola Bank BNI molor dan amburadul. Ironisnya, di tengah kekacauan itu, muncul pula informasi ratusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diblokir serta dugaan praktik monopoli agen BNI oleh oknum perangkat desa dan oknum Pendamping Sosial Masyarakat (PSM).

Kegiatan yang dijadwalkan rampung pukul 17.00 WIB, pada Rabu (17/09/2025), masih berlangsung hingga larut malam. Pantauan di lokasi, warga harus berdesakan di gedung yang penuh sesak tanpa alur antrean jelas. Kondisi ini membuat banyak penerima, termasuk lansia, ibu hamil, dan ibu-ibu yang membawa anak, kelelahan dan mengeluh.

“Saya datang dari jam setengah tiga siang, tapi sampai malam belum juga dipanggil. Kasihan yang sudah tua, banyak yang hampir pingsan. Bahkan tadi ada ibu-ibu yang mau melahirkan sampai dibawa pakai ambulans,” keluh seorang warga.

Seorang pendamping sosial di Kecamatan Jayakerta menyebut, kebijakan memusatkan penyaluran KKS di satu titik ditentukan langsung oleh Bank BNI. Usulan agar penyaluran dibagi ke tiga lokasi sempat diajukan, namun ditolak tanpa alasan jelas. Akibatnya, lebih dari 2.000 orang dipaksa hadir setiap hari di satu lokasi dengan jadwal yang padat, sebagaimana data resmi distribusi untuk 4.561 penerima di delapan desa.

Di tengah situasi tersebut, upaya wartawan untuk meminta klarifikasi soal blokir KPM dan dugaan monopoli agen BNI justru berakhir buntu. Kasi Kesejahteraan Sosial (Kesos) Kecamatan Jayakerta yang dihubungi wartawan malah memblokir nomor telepon. Tindakan tidak kooperatif ini menambah tanda tanya publik, mengingat bansos menyangkut hak dasar masyarakat miskin.

Berdasarkan informasi yang diterima, ratusan KPM di Kecamatan Jayakerta diblokir karena terindikasi judi online (judol). Namun, muncul pula dugaan adanya praktik monopoli pengelolaan agen BNI di tingkat desa yang disebut-sebut dikendalikan oleh oknum perangkat desa berkolaborasi dengan oknum PSM. Dugaan ini memicu keresahan warga karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan penyalahgunaan wewenang.

“Akif da a,” ucap salah seorang pejabat di Kecamatan Jayakerta singkat. “Saya juga agak kaget, kuat-kuatnya delapan desa disatukan, padahal info jadwalnya cuma dua hari,” tambahnya.

Langkah Kasi Kesos yang menutup ruang konfirmasi publik dinilai sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab. Padahal, sebagai pejabat publik, sudah seharusnya ia terbuka dan transparan dalam memberikan keterangan, terlebih menyangkut hajat hidup masyarakat banyak.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kecamatan Jayakerta maupun Bank BNI belum memberikan penjelasan resmi terkait alasan pemblokiran KPM, dugaan monopoli agen, maupun penyebab kekacauan distribusi bansos di lapangan. (Yusup)

Muprov VIII Kadin Jawa Barat Batal Digelar, Hanya Jadi Ajang Silaturahmi di Karawang

Penulis

Narasi Kita

-

18 September 2025

KARAWANG, NarasiKita.ID – Musyawarah Provinsi (Muprov) VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat yang semula dijadwalkan akan berlangsung pada Kamis, 18 September 2025, di Hotel Mercure Karawang, dipastikan batal dilaksanakan. Agenda yang seharusnya menjadi forum tertinggi organisasi pengusaha di Jawa Barat itu hanya beralih menjadi kegiatan silaturahmi.

Keputusan pembatalan tersebut diambil setelah 15 Kadin Kabupaten/Kota se-Jawa Barat bersama perwakilan Kadin Indonesia menggelar pertemuan di Menara Kadin, Jakarta, pada Rabu, 17 September 2025. Pertemuan itu dihadiri Ketua Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Taufan E.N. Rotorasiko, SC Natsir, serta sejumlah tokoh Kadin Jawa Barat.

Dalam berita acara yang ditandatangani bersama, disepakati tiga poin penting:

• Pelaksanaan Muprov VIII Kadin Jawa Barat akan ditentukan oleh Kadin Indonesia paling lambat 14 hari sejak 17 September 2025, mencakup waktu dan tempat resmi penyelenggaraan.

• Seluruh aturan pelaksanaan Muprov harus merujuk pada AD/ART Kadin Indonesia yang berlaku.

• Status kepesertaan Kadin Kabupaten/Kota se-Jawa Barat akan ditetapkan melalui SK resmi yang dikeluarkan pihak berwenang, yakni Cucu Sutara dan caretaker Agung Suryamal.

Dengan demikian, kegiatan di Hotel Mercure Karawang tidak dapat disebut sebagai Muprov VIII Kadin Jawa Barat karena tidak ada surat resmi dari Kadin Indonesia sebagai dasar penyelenggaraan.

Sejumlah kalangan menilai terhambatnya pelaksanaan Muprov VIII Kadin Jawa Barat tak lepas dari dugaan adanya manuver segelintir oknum di internal Kadin Indonesia yang ingin memanfaatkan momentum ini demi kepentingan bisnis pribadi, keluarga, dan kolega tertentu. Dugaan tersebut memicu kegaduhan internal dan membuat agenda besar organisasi pengusaha ini gagal terlaksana sesuai jadwal.

Meski begitu, para pimpinan Kadin Kabupaten/Kota menegaskan komitmennya untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Muprov VIII yang sah, profesional, dan mandiri sesuai marwah organisasi. (Yusup)

Pekerja Tewas di Proyek Pabrik Padi Bekasi, Aparat dan Desa Mengaku Tidak Tahu!

Penulis

Narasi Kita

-

18 September 2025

BEKASI, NarasiKita.ID – Seorang pekerja proyek pembangunan pabrik penggilingan padi di Desa Setiajaya, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, diduga tewas akibat kecelakaan kerja.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, peristiwa nahas itu terjadi saat korban sedang bekerja di pembangunan pabrik milik HR. Korban tiba-tiba terjatuh dari atas bangunan pada malam Jumat, sekitar empat hari lalu.

“Pekerja itu meninggal dunia akibat jatuh dari atas bangunan. Kejadiannya malam Jumat, kurang lebih empat hari lalu,” ungkap seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Kamis (18/09/2025).

Warga lain menyebutkan korban merupakan pria berusia sekitar 40 tahun asal Majalengka. “Korban sering beli es batu di warung sebelah, usianya lebih dari 40 tahun, katanya dari Majalengka,” jelasnya.

Usai kejadian, jenazah korban langsung dipulangkan ke pihak keluarga.

Namun, aparat setempat mengaku tidak mengetahui adanya insiden tersebut. Kanitreskrim Polsek Cabangbungin, Yusuf, saat dikonfirmasi menegaskan pihak kepolisian tidak menerima laporan.

“Saya baru dengar ini. Kalau memang ada kecelakaan kerja sampai meninggal, polisi tidak tahu karena tidak ada laporan. Saya akan panggil pihak pembangunan penggilingan padi, karena yang bertanggung jawab jelas pemilik pekerjaan,” tegasnya.

Hal serupa juga disampaikan Kepala Desa Setiajaya, Sarino. Ia mengaku belum mendapatkan laporan terkait peristiwa tersebut.

“Saya malah belum monitor. Nanti saya tanyakan ke RT dulu ya,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.

Peristiwa kecelakaan kerja ini diduga sengaja ditutup-tutupi agar pihak proyek terbebas dari sanksi hukum dan pembangunan tetap berlanjut.

Pemilik proyek dituntut bertanggung jawab atas meninggalnya pekerja karena kelalaian menjaga keselamatan kerja, termasuk penyediaan alat pelindung diri (APD). Secara hukum, perusahaan dapat dijerat pidana jika terbukti lalai, diwajibkan memberi kompensasi kepada ahli waris, serta dikenai sanksi administratif hingga penghentian proyek.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pembangunan pabrik penggilingan padi belum dapat dimintai keterangan. (M. Adin)

Bupati Karawang Instruksikan Aktifkan Ronda Malam, Keamanan Warga Tanggungjawab Bersama

Penulis

Narasi Kita

-

17 September 2025

KARAWANG, NarasiKita.ID – Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, meminta masyarakat kembali mengaktifkan ronda malam dan pos keamanan lingkungan (pos ronda). Langkah ini menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.1.4/e.1/BAK tertanggal 3 September 2025 yang menginstruksikan seluruh kepala daerah meningkatkan kewaspadaan dini dengan mengoptimalkan peran Satlinmas serta Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).

“Ya, ronda malam dan pengaktifan pos ronda sudah kami komunikasikan kepada camat, kepala desa hingga RT/RW,” kata H. Aep kepada wartawan, Selasa (16/09/2025).

Menurut H. Aep, koordinasi dengan Kapolres Karawang dan Dandim 0604 juga telah dilakukan. Ia memastikan, dirinya bersama jajaran Forkopimda akan turun langsung ke lapangan memantau pelaksanaan ronda malam.

“Insyaallah sudah mulai kita aktifkan kembali. Nanti saya, Kapolres, dan Dandim hadir bersama masyarakat,” ujarnya.

Pemkab Karawang juga menyiapkan dukungan sarana dan prasarana untuk Siskamling, termasuk keberadaan pos ronda. Aep menegaskan, Siskamling bukan hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga menjadi ajang mempererat kebersamaan dan silaturahmi warga.

Selain itu, H. Aep menjelaskan adanya program Sinergi Pemerintah, Polisi, dan TNI (Simponi) sebagai upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat. Program ini dijalankan hingga tingkat desa dan kecamatan, disertai pemberian insentif rutin bagi aparat yang terlibat. Dalam skema tersebut, Danramil dan Kapolsek mendapat insentif Rp600 ribu per bulan, sementara Babinsa dan Bhabinkamtibmas menerima Rp400 ribu per bulan.

“Program ini lahir dari pengalaman saat pandemi Covid-19, di mana TNI-Polri berani turun langsung mendekati warga ketika banyak yang takut. Simponi adalah bentuk penghargaan sekaligus mempererat kedekatan antara pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat,” pungkasnya. (ist)

SMAN Sukawangi 01 Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW, Ajak Siswa Teladani Akhlak Rasulullah

Penulis

Narasi Kita

-

17 September 2025

BEKASI, NarasiKita.ID – Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Sukawangi 01, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada Rabu (17/09/2025). Kegiatan ini menghadirkan mubaligh Muhammad Ridho Gunawan dari Kecamatan Cabangbungin sebagai penceramah utama.

Kepala SMAN Sukawangi 01, Siti Maemunah, S.S., M.Pd., dalam sambutannya mengajak para siswa menjadikan peringatan Maulid Nabi sebagai momentum untuk meneladani akhlakul karimah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.

“Harapannya para siswa mampu mengambil hikmah Maulid Nabi dan menerapkan akhlak mulia seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW,” tutur Siti Maemunah.

Guru kesiswaan, Muammar J.W., menambahkan, tausiyah yang disampaikan oleh Muhammad Ridho Gunawan menekankan keteladanan Nabi Muhammad SAW serta pentingnya ketaatan kepada orang tua.

“Beliau mengingatkan para hadirin untuk berprilaku baik serta berbakti kepada orang tua, selain meneladani kisah kehidupan Rasulullah,” ujar Muammar.

Acara ini dihadiri oleh Kepala SMAN Sukawangi 01 beserta jajaran guru, staf kesiswaan, Danramil Tambelang atau yang mewakili, Kapolsek Tambelang atau yang mewakili, Kepala Desa Sukakerta atau yang mewakili, serta seluruh siswa SMAN Sukawangi 01. (M.Adin)

Berita Terbaru

Nasional

Investigasi

Pemerintahan

Kriminal

Budaya