KARAWANG, NarasiKita.ID – Ironi besar terjadi di Kecamatan Rengasdengklok, Karawang wilayah yang dikenal sebagai saksi sejarah penting perjalanan proklamasi kemerdekaan RI. Pada upacara penurunan bendera HUT ke-80 Republik Indonesia, Minggu (17/8/2025), seluruh kepala desa di kecamatan tersebut tidak hadir.

Padahal, Rengasdengklok memiliki nilai historis yang sangat tinggi karena menjadi tempat para tokoh bangsa merumuskan langkah strategis menjelang Proklamasi 17 Agustus 1945. Namun, momentum sakral itu justru tercoreng dengan absennya para kepala desa.

Kecamatan Rengasdengklok sendiri membawahi 9 desa, yakni Kalangsari, Kalangsuria, Karyasari, Dukuhkarya, Amansari, Rengasdengklok Selatan, Rengasdengklok Utara, Kertasari, dan Dewisari. Tidak satu pun kepala desa dari wilayah tersebut terlihat hadir dalam upacara penurunan bendera di tingkat kecamatan.

Pengamat kebijakan publik, manajemen, dan pemerintahan yang juga Ketua IWOI DPD Karawang, Syuhada Wisastra, menilai absennya para kades merupakan tindakan yang tidak pantas dan bisa dikategorikan sebagai pelecehan terhadap makna kebangsaan.

“Ketidakhadiran seluruh kepala desa di Rengasdengklok dalam upacara penurunan bendera jelas mencederai nilai kebangsaan. Ini pelecehan terhadap makna kemerdekaan sekaligus bentuk pelanggaran disiplin pemerintahan. Kepala desa adalah representasi negara di tingkat desa, dan seharusnya menjadi teladan, bukan sebaliknya,” tegas Syuhada.

Syuhada menambahkan, sesuai aturan, kepala desa berkewajiban mengikuti agenda kenegaraan, termasuk upacara peringatan kemerdekaan. Selain itu, instruksi dari Camat wajib dilaksanakan sebagai bagian dari garis komando pemerintahan.

“Instruksi Camat itu bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari hirarki pemerintahan. Jika seluruh kades abai, maka itu bisa disebut pembangkangan administratif. Pemerintah kabupaten harus menindaklanjuti ini dengan evaluasi serius,” ujarnya.

Lebih jauh, Syuhada menilai sikap para kades memberi contoh buruk bagi masyarakat.

“Kepala desa adalah simbol kepemimpinan di wilayahnya. Jika pada momen sebesar upacara penurunan bendera saja mereka tidak hadir, bagaimana masyarakat akan menaruh hormat? Ini mencoreng nama baik Rengasdengklok yang notabene adalah tempat bersejarah bagi bangsa,” ungkapnya.

Menurutnya, momentum ini harus menjadi evaluasi serius bagi Pemkab Karawang agar aparatur pemerintahan desa tidak lagi mengabaikan kewajiban mereka. Nasionalisme tidak cukup hanya dengan ucapan, tetapi harus diwujudkan lewat tindakan nyata, salah satunya hadir dalam momen sakral upacara kemerdekaan. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Upacara penurunan bendera Merah Putih dalam rangka peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Kecamatan Rengasdengklok, Minggu (17/08/2025) sore, berlangsung tertib dan khidmat. Namun, di balik khidmatnya prosesi tersebut, masyarakat dibuat kecewa sekaligus geram. Pasalnya, tak satu pun kepala desa di Kecamatan Rengasdengklok hadir dalam momen sakral yang digelar sekitar pukul 16.00 WIB itu.

Padahal, pada upacara pengibaran bendera di pagi hari, sejumlah kepala desa terlihat hadir mendampingi Camat. Namun, saat penurunan bendera sore harinya, barisan kursi yang disediakan khusus untuk jajaran pemerintah desa justru kosong melompong.

Camat Rengasdengklok, Panji Santoso, S.E., tetap menyampaikan apresiasi atas lancarnya pelaksanaan acara.

“Alhamdulillah, penurunan bendera Merah Putih berjalan dengan tertib dan penuh khidmat. Semoga semangat kemerdekaan ini terus terjaga,” ucapnya dikutip dari Pojoksatu.id.

Namun berbeda nada, Bidang Advokasi Hukum Forum Karawang Utara Bergerak (FKUB) Syarif Husen, SH melontarkan kritik keras terhadap sikap para kepala desa. Ia menilai absennya para kades bukan sekadar kelalaian, tetapi mencerminkan sikap abai terhadap simbol negara.

“Ini memalukan! Kepala desa itu pejabat publik, pemimpin di tingkat desa yang seharusnya memberi contoh. Kalau untuk acara hiburan dan pesta seremonial mereka bisa hadir, tapi untuk menghormati bendera Merah Putih justru kompak absen. Saya anggap ini pelecehan terhadap makna kebangsaan,” tegasnya.

Menurutnya, kehadiran kepala desa dalam momen kenegaraan bukan hanya formalitas, tetapi bagian dari penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan bangsa.

“Upacara penurunan bendera adalah simbol persatuan dan penghormatan pada kemerdekaan. Ketidakhadiran mereka melukai hati masyarakat. Jangan salahkan rakyat kalau menilai para kades lebih mementingkan kepentingan pribadi ketimbang kewajiban negara,” tambahnya.

Sejumlah warga yang hadir juga menyuarakan kekecewaan serupa. Seorang tokoh pemuda Rengasdengklok Sarta alias Betong menyebut, ketidakhadiran para kades memperlihatkan rendahnya rasa nasionalisme di kalangan pejabat desa.

“Kalau bukan pejabat, mungkin masyarakat bisa maklum. Tapi ini kepala desa, orang yang digaji dari uang rakyat, justru tidak hadir di momen penting seperti ini. Apa artinya mereka memimpin kalau rasa hormat pada bendera saja tidak ada?” ujarnya dengan nada kesal.

Lebih lanjut, Syarif Husen juga meminta agar Camat Rengasdengklok mengambil sikap tegas.
“Camat jangan diam saja. Teguran keras harus diberikan kepada seluruh kepala desa. Kalau dibiarkan, ini bisa jadi preseden buruk ke depan. Kalau pemimpin desa tidak punya komitmen terhadap kebangsaan, bagaimana mereka bisa mendidik masyarakatnya untuk cinta tanah air?” pungkasnya.

Momen sakral penurunan bendera seharusnya menjadi ruang kebersamaan seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah desa yang berada di garis depan pelayanan masyarakat. Namun kenyataan absennya para kades di Kecamatan Rengasdengklok justru meninggalkan catatan kelam di tengah semarak peringatan HUT ke-80 RI. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Pemerintah Kabupaten Karawang menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025 di Lapang Karangpawitan, Minggu (17/08/2025).

Dengan tema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”, upacara ini menjadi momentum seruan kebangsaan untuk memperkokoh persatuan, menjaga kedaulatan, serta mewujudkan kesejahteraan rakyat demi Indonesia yang bermartabat.

Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh yang bertindak sebagai Inspektur Upacara menegaskan, Karawang tidak akan melupakan jati dirinya sebagai Lumbung Padi Nasional.

“Petani tetap menanam dan memanen, nelayan terus berlayar mencari ikan. Inovasi pertanian dan kelautan berjalan berdampingan dengan kemajuan industri, membentuk harmoni antara tradisi dan modernisasi,” ujarnya.

Ia menekankan, peran Karawang sangat strategis dalam pembangunan nasional. “Sebagai Lumbung Padi Nasional, Karawang menyumbang pasokan beras bagi Indonesia. Sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, kita menyokong pertumbuhan ekonomi nasional. Dan sebagai pusat logistik serta transportasi strategis, Karawang menjadi simpul perdagangan antarwilayah,” jelasnya.

Bupati Aep juga menyampaikan bahwa pembangunan Karawang sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, yang menekankan peningkatan pendidikan, kesejahteraan, pemerataan, dan kemajuan berkelanjutan.

“Inilah Karawang dengan kekuatan baru. Karawang bukan hanya kebanggaan Jawa Barat, tetapi juga berdiri di garis depan membawa Indonesia lebih adil, sejahtera, dan berdaya,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Bupati Aep mengajak seluruh masyarakat untuk terus bekerja sama membangun daerah.

“Tidak ada mimpi yang terlalu besar bagi bangsa yang mau bergotong royong. Mari kita bekerja dengan tangan dan hati, mengabdi tanpa lelah memastikan Karawang berdiri tegak sebagai kekuatan baru Indonesia. Dirgahayu ke-80 Republik Indonesia. Karawang Maju!” pungkasnya.***

BEKASI, NarasiKita.ID – Pemerintah Kecamatan Muaragembong sukses melaksanakan Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, Minggu (17/08/2025).

Bertempat di Lapangan Sepak Bola Pantai Mekar, upacara berlangsung khidmat dengan Camat Muaragembong, Dr. Sukarmawan, M.Pd, bertindak sebagai Inspektur Upacara. Kegiatan ini dihadiri unsur Muspika, pemerintah desa se-Kecamatan Muaragembong, satuan pendidikan, perangkat pemerintahan, serta berbagai elemen masyarakat.

Dalam sambutannya, Sukarmawan menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya rangkaian peringatan HUT RI di wilayahnya. Ia secara khusus mengungkapkan kebanggaannya kepada para anggota Paskibraka.

“Saya sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga peringatan HUT RI ke-80 berjalan sukses dan lancar. Saya juga merasa terharu melihat adik-adik Paskibraka yang tampil begitu sempurna dalam mengibarkan bendera merah putih,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sukarmawan berharap semangat kemerdekaan yang telah terbangun dapat terus terjaga dan semakin meriah di tahun-tahun mendatang.

“Kita tetap semangat. Ke depan, InsyaAllah peringatan HUT RI akan lebih semarak lagi dengan melibatkan lebih banyak kegiatan untuk masyarakat,” pungkasnya.

Sebagai rangkaian perayaan, Pemerintah Kecamatan Muaragembong juga menggelar berbagai lomba yang diikuti masyarakat dengan penuh antusias, menambah semarak suasana peringatan kemerdekaan di wilayah pesisir Bekasi tersebut.(M. Adin)

BEKASI, NarasiKita.ID – Pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Praktik ilegal ini, yang dilakukan oknum dengan memungut biaya di luar ketentuan resmi, dinilai merugikan masyarakat sekaligus mengancam prinsip pemerataan pendidikan.

Pungli di sekolah bukan hanya menambah beban biaya bagi orang tua, tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakadilan sosial. Siswa dari keluarga kurang mampu bisa terhambat menempuh pendidikan, sementara citra lembaga pendidikan tercoreng. Lebih jauh, jika dibiarkan, praktik ini berisiko menumbuhkan budaya permisif terhadap korupsi sejak dini.

Padahal, pemerintah telah menegaskan larangan pungutan liar di dunia pendidikan. Hal itu diatur dalam Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah serta Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli. Pelaku pungli pun bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP, dengan ancaman pidana penjara sesuai tingkat pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan.

Kementerian Pendidikan bersama Satgas Saber Pungli terus mendorong keterlibatan masyarakat, komite sekolah, hingga orang tua murid untuk aktif mengawasi. Kanal resmi pengaduan pemerintah juga dibuka bagi masyarakat yang menemukan indikasi pungli di sekolah.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir praktik pungli di sekolah.

“Sekolah adalah tempat mencetak generasi berintegritas. Kalau sejak awal siswa sudah melihat pungutan liar, itu sama saja kita memberi contoh buruk,” tegasnya, Sabtu (16/8/2025).

Dedi juga mengajak masyarakat untuk berani melapor jika menemukan dugaan pungli agar bisa segera ditindak sesuai hukum.

“Kami siap menindak tegas oknum nakal. Jangan ragu melapor. Pendidikan harus bersih dari pungli agar semua siswa bisa belajar di lingkungan yang adil, transparan, dan berkualitas,” ujarnya.

Sumber: DPD AWIBB Jawa Barat Penulis: M. Adin