NarasiKita.ID  – Seorang pengusaha asal Cikarang berinisial MJ resmi melaporkan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang ke Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar).

Laporan tersebut teregister dengan Nomor: LP/B/391/VIII/2025/SPKT/POLDA JAWA BARAT, dengan dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat di Bagian Umum Sekretariat Daerah Karawang.

Kuasa hukum pelapor, tim Hukum Komando Satria Negara yang dipimpin Ardiyono, menjelaskan kasus bermula pada akhir 2023 saat perusahaan milik kliennya dipercaya mengerjakan enam proyek di lingkungan Pemkab Karawang.

“Enam pekerjaan tersebut telah selesai 100 persen sesuai spesifikasi, disertai hasil inspeksi konsultan Pemkab, dan disaksikan pejabat terkait serta petugas keamanan. Total nilainya mencapai Rp830 juta,” ujar Ardi, Kamis (14/08) malam

Namun, saat proses pencairan pembayaran, MJ justru menemukan dugaan pemalsuan dokumen yang berujung pada pengalihan pembayaran ke perusahaan lain secara penuh.

Menurut Ardi, kliennya telah menempuh berbagai upaya administratif, termasuk pertemuan dengan bendahara dan kasubag, hingga melapor ke Inspektorat dan Bagian Hukum Pemkab Karawang.

Bahkan, Inspektorat disebut sudah tiga kali memerintahkan pembayaran, membuat RAB pengganti, dan mengirimkan surat resmi kepada Bupati Karawang. Tetapi, hingga kini, pembayaran tak kunjung dilakukan.

MJ mengaku pertemuan terakhir dengan salah satu pejabat tertinggi di Karawang justru membuatnya merasa dihina dan diremehkan.

“Saya merasa dipermalukan. Ternyata benar isu soal arogansi pejabat itu. Seolah dia kebal hukum,” ungkap MJ.

Dalam laporan ke Polda Jabar, MJ mencantumkan sejumlah nama pejabat terduga pelaku, berinisial AAR, FJ, WJ, MM, dan beberapa lainnya. Ia menyebut kasus ini membuatnya mengalami kerugian besar secara materi maupun psikis.

“Selama hampir dua tahun, hidup saya penuh tekanan. Kerugian saya bukan hanya uang, tapi juga mental. Namun saya percaya Polda Jabar akan memproses ini hingga tuntas,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi redaksi kepada Pemkab Karawang dan para pejabat yang disebut, baik lewat telepon maupun pesan singkat, tidak mendapatkan respons. Media ini akan terus berupaya memperoleh klarifikasi dari pihak terkait. (red)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Proyek normalisasi Kali Apoor di Desa Kutaampel, Kecamatan Batujaya, dikecam warga lantaran dianggap tebang pilih. Meski pekerjaan tengah berlangsung, sejumlah jembatan tetap dibiarkan berdiri, sementara jembatan lain sudah dibongkar demi kelancaran aliran air.

Pekerjaan ini dilaksanakan oleh Perum Jasa Tirta II (PJT II) Seksi Rengasdengklok menggunakan alat ekskavator milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang. Warga mempertanyakan alasan di balik sikap “pilih kasih” tersebut.

“Aliran air ini ke arah timur, dari sipon PDAM Tangkil sampai ke laut. Spesifikasinya jelas: pelebaran saluran 2 meter dan kolong jembatan minimal setara jalan raya. Tapi kenyataannya, sebagian yang tak sesuai malah dibiarkan. Heran, kan?” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Kamis (14/8/2025).

Warga itu juga menyinggung bangunan rumah yang pondasinya memakan badan saluran hingga sekitar 80 cm, dan lebar saluran yang hanya tersisa satu meter, namun tetap aman dari pembongkaran.

“Di Pisangsambo malah ada pelebaran cuma satu meter. Pinggir jalan dijadikan tempat nyimpen material pasir, batu sirtu biar beko nggak bisa masuk. Ini jelas bukan sekadar kelalaian. Jangan-jangan ada ‘pemain’ yang melindungi,” sindirnya.

Ia menegaskan asas keadilan seharusnya berlaku. “Kalau mau dibongkar, bongkar semua! Jangan sampai ada empat titik yang lolos cuma karena ada yang pasang badan,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Kasubag Operasional dan Pemeliharaan PJT II Seksi Rengasdengklok, Ade Suherman alias Ade Golun, mengatakan pihaknya telah melakukan rapat evaluasi di Kutaampel, Kutamakmur, dan Segaran bersama pihak kecamatan serta unsur muspika.

“Pekerjaan ini dipantau setiap hari oleh muspides dan muspika. Keputusan membongkar atau tidak ada pertimbangan teknis. Kami tidak sembarangan membongkar, tujuan utamanya menormalisasi saluran,” jelas Ade saat dihubungi via telepon.

Namun saat didesak soal alasan beberapa jembatan tidak dibongkar, Ade hanya menjawab singkat. “Alasannya masih on progres gitu aja,” ujarnya. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Karawang, Sopian, menegaskan bahwa setiap pemeluk agama yang ingin mendirikan rumah ibadah akan mendapat rekomendasi dari Kemenag selama prosedur sesuai ketentuan telah ditempuh.

Pernyataan itu disampaikan Sopian saat memberikan materi pada Seminar dan Diskusi Fellowship Pendeta se-Kabupaten Karawang yang digelar di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Galuh Mas Karawang, Rabu (06/08). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Kerja Sama Gereja-Gereja (BKSG) Karawang dengan mengangkat tema “Harmonisasi Tempat Ibadah di Lingkungan Majemuk”.

Hadir dalam acara tersebut Pembimas Kristen Kanwil Kemenag Jawa Barat, Kepala Kesbangpol Karawang, perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dari berbagai agama, Ketua BKSG Karawang, Ketua PGPI, Ketua PSPI-R, perwakilan PGIS Karawang, para pendeta, gembala, hamba Tuhan, aktivis, serta penyuluh agama Kristen Kemenag Karawang.

Sopian menegaskan, Kemenag melayani semua agama secara setara dan berupaya menjaga suasana keberagamaan di Karawang agar tetap kondusif, rukun, dan harmonis. Ia menyebut, komunikasi dan sinergi antara FKUB, Kemenag, dan pemerintah daerah selama ini berjalan baik.

“Agama mana pun yang ingin mendirikan tempat ibadah, selama prosedurnya ditempuh, kami akan memberikan rekomendasi bersama FKUB. Rekomendasi ini menjadi dasar pemerintah daerah dalam mengeluarkan izin mendirikan rumah ibadah sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006,” jelasnya.

Ia juga menegaskan komitmen Kemenag untuk terus meningkatkan kerukunan dan memperkuat moderasi beragama sebagai implementasi delapan program prioritas (Asta Protas) Kemenag 2025–2029. Saat ini, di Karawang telah terbentuk Kampung Kerukunan di Perumahan Resinda dan tujuh Kampung Moderasi Beragama di Kecamatan Cibuaya, Karawang Barat, Karawang Timur, Rengasdengklok, Telukjambe Timur, Klari, dan Cikampek.

Selain itu, Kemenag mendukung penguatan ekoteologi untuk pelestarian lingkungan di lembaga pendidikan dan keagamaan. Pada kesempatan ini, bibit tanaman juga dibagikan secara simbolis kepada perwakilan aras dan gereja.***

BEKASI, NarasiKita.ID – Baru saja menjabat, Kapolsek Cabangbungin Polres Metro Bekasi, AKP Alek Chandra, langsung dihadapkan pada tantangan berat. Masyarakat mendesaknya untuk menuntaskan peredaran obat keras daftar G jenis Eximer dan Tramadol yang disebut sudah merusak generasi muda.

Desakan keras itu datang dari Ketua Umum MUI Kecamatan Cabangbungin, KH. Noor Insan, saat acara pisah sambut Kapolsek, Rabu (13/08/2025).

“Anak SMP kelas dua bunuh diri gara-gara Eximer dan Tramadol. Tawuran sampai kepala terbelah di Desa Lenggahsari juga dipicu barang ini. Bahkan di Jayabakti, tawuran berujung maut pun karena Eximer dan Tramadol,” bebernya.

Lebih jauh, Noor Insan mengungkap indikasi keterlibatan oknum aparat dalam peredaran obat haram tersebut.

“Disinyalir ada oknum polisi yang bermain. Saya tahu siapa yang membackup, bahkan rumah pengedarnya sudah saya foto dan saya serahkan ke Kanit Reskrim. Saya berharap Kapolsek baru bisa menuntaskan masalah ini dan menindak tegas siapapun yang terlibat,” tegasnya. (M.Adin)