KARAWANG, NarasiKita.ID – Film Lyora, yang terinspirasi dari kisah nyata pasangan Noerfajriansyah (Ketua Bendahara Umum GP Ansor) dan Meutya Hafid (Menteri Komunikasi dan Digital RI), diputar dalam acara nonton bareng di XXI Resinda Mall Karawang.

Acara ini dihadiri berbagai tokoh dan komunitas, di antaranya Yayat Hidayat (Dewan Pengawas BPJS RI), Ine Mulyati (Owner BBtur), Robby Satria (Koordinator Presidium KAHMI Karawang), Muslim Hafidz (Wakil Ketua PCNU Kabupaten Karawang), serta perwakilan komunitas KAHMI Karawang, Fatayat NU, IKALUIN Karawang, dan sejumlah komunitas lainnya.

Usai pemutaran film, Wakil Ketua PCNU Kabupaten Karawang, Muslim Hafidz, menyampaikan kesan mendalamnya. Ia menilai Lyora bukan sekadar film, melainkan cermin keteguhan hati, kesabaran, dan kekuatan cinta yang teruji oleh waktu.

“Film Lyora penuh inspirasi. Ia mengaduk-aduk emosi dan mengajak kita menyelami pergulatan batin pasangan suami istri dalam menghadapi ujian hidup. Akting Marsha Timothy dan Darius Sinathrya begitu mengena, membuat kita larut dalam setiap detik harap, takut, dan sedih yang mereka rasakan,” ujarnya, Senin (11/08/2025).

Lebih lanjut, Muslim mengungkapkan kekagumannya terhadap kualitas produksi film ini. Menurutnya, sinematografi yang hangat, musik yang menyentuh, serta alur yang mengalir indah membuat Lyora mengajak penonton merenungi betapa berharganya arti keluarga dan kehadiran seorang anak dalam kehidupan.

Malam itu, tepuk tangan panjang yang menggema di akhir pemutaran menjadi bukti bahwa Lyora berhasil menyentuh hati dan meninggalkan kesan mendalam bagi setiap penonton yang hadir. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Proyek pembangunan saluran drainase di Dukuh, Desa Kutakarya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, terindikasi dikerjakan asal-asalan. Pekerjaan yang digarap CV Gemilang itu diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disahkan pemerintah.

Pantauan di lapangan menunjukkan, dasar pemasangan u-ditch sama sekali tidak menggunakan amparan pasir sebagaimana prosedur kerja standar. Padahal, lapisan pasir menjadi bagian penting pondasi agar konstruksi rata, kokoh, dan tahan lama.

Ironisnya, di papan proyek tertulis jelas bahwa kegiatan ini merupakan pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang dengan panjang 164,40 meter, ukuran 40 x 40 sentimeter, masa pelaksanaan 60 hari kalender, nilai kontrak Rp189.400.000, dan bersumber dari APBD 2025.

Seorang warga setempat, MG, mengungkapkan kekecewaannya. “Biasanya pondasi u-ditch itu pakai pasir biar rapi dan rata. Ini tidak ada sama sekali. Saya juga tidak pernah lihat ada pengawas dari dinas di lokasi, padahal pekerjaan sudah hampir selesai. Kalau begini, wajar kalau hasilnya nanti cepat rusak. Kami minta dinas segera turun tangan dan evaluasi,” tegasnya, Senin (11/08).

Mandor proyek yang dihubungi via telepon mengakui hal tersebut. “Pemasangan ya dasarnya batu semua, bukan lumpur,” ujarnya singkat.

Absennya pengawasan dari pihak dinas menimbulkan pertanyaan besar. Jika benar spesifikasi diubah, bukan hanya kualitas bangunan yang terancam, tetapi juga potensi terjadinya penyimpangan anggaran yang bisa merugikan keuangan negara.

Hingga berita ini dipublikasikan, pihak pengawas proyek dari Dinas PUPR maupun manajemen CV Gemilang belum memberikan klarifikasi.(rls/win)

BEKASI, NarasiKita.ID — Forum Dialektika Bekasi (FOR DIKSI) resmi melayangkan laporan pengaduan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh seorang oknum tenaga kontrak yang bertugas sebagai Koordinator Fasilitator (KORFAS) Program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

Direktur Eksekutif FOR DIKSI, Naseh Kamal, menjelaskan bahwa laporan ini diajukan lantaran adanya indikasi intervensi yang dilakukan KORFAS terhadap pelaksana kegiatan di tingkat desa atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Oknum tersebut diduga mengarahkan KSM untuk membeli produk bio septic tank dari satu perusahaan tertentu yang telah menjalin kerja sama dengannya.

“Kami menemukan praktik yang mengarah pada monopoli terselubung dan potensi gratifikasi. Fasilitator bukan pihak yang berwenang menentukan produk atau penyedia. Namun, yang terjadi justru penggiringan KSM untuk memilih produk dari satu perusahaan tertentu. Ada apa?” ujar Naseh, usai menyerahkan laporan, Jumat (08/08/2025).

Naseh menegaskan, tindakan tersebut melanggar prinsip transparansi, persaingan sehat, akuntabilitas, dan berpotensi menyalahi ketentuan pengelolaan dana DAK. Ia menilai, KORFAS seharusnya hanya bertugas melakukan koordinasi, fasilitasi, dan pendampingan demi kelancaran kegiatan, bukan menentukan atau mengarahkan pembelian produk.

FOR DIKSI mengaku memiliki bukti pendukung, antara lain undangan melalui grup WhatsApp yang mengarahkan KSM berkunjung ke perusahaan penyedia bio septic tank, serta pernyataan para anggota KSM yang berhasil didokumentasikan.

Naseh menambahkan, dugaan pelanggaran ini berpotensi melanggar:

• UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Pasal 423 KUHP tentang penyalahgunaan jabatan

“Kami mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini agar program yang seharusnya berpihak pada masyarakat tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” tambahnya.

Kasus ini menambah daftar panjang dugaan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan pelaksana program publik. FOR DIKSI berharap proses hukum berjalan transparan dan akuntabel, serta pelaku diberikan sanksi tegas bila terbukti bersalah. (M.Adin)

BEKASI, NarasiKita.ID – Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, resmi mewakili tujuh desa di wilayah Kecamatan Sukakarya dalam ajang Lomba Kampung Bersih dan Aman Tingkat Kabupaten Bekasi Tahun 2025. Kegiatan penilaian berlangsung pada Kamis (07/08/2025) di Perumahan Vila Kencana Blok CC, RT 02 RW 07, Desa Sukajadi.

Kepala Desa Sukajadi, Amir Hamzah, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan harapan atas keikutsertaan desanya dalam lomba ini.

“Alhamdulillah, tahun lalu Desa Sukajadi berhasil meraih juara satu tingkat Kecamatan Sukakarya. Tahun ini kami mendapat kehormatan mewakili kecamatan di tingkat kabupaten. Semoga acara tahunan ini dapat terus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan semangat gotong royong,” ujar Amir.

Ia menambahkan, partisipasi aktif warga menjadi kekuatan utama dalam membangun lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman.

Sementara itu, Camat Sukakarya, H. Hanif, S.Sos., turut mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan lomba, mulai dari Forkopimcam, perangkat desa, PPK, tim penilai dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, hingga masyarakat setempat.

“Saya berharap hasil penilaian nanti memuaskan, dan bisa menjadi kebanggaan bagi Desa Sukajadi secara khusus, serta Kecamatan Sukakarya secara umum. Mudah-mudahan Desa Sukajadi dapat menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lainnya di kecamatan ini,” ungkap Hanif.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjaga kebersihan sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan nyaman.

“Lingkungan yang bersih akan membawa dampak positif bagi semua. Hidup sehat berawal dari lingkungan yang bersih,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Camat Sukakarya H. Hanif, S.Sos., Kepala Desa Sukajadi Amir Hamzah, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, unsur Forkopimcam Sukakarya, BPD Sukajadi, Babinsa, Binmaspol, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para pemuda dan warga sekitar.(M. Adin)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Kabupaten Karawang dinilai perlu melakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini dianggap strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Sebagai daerah penyangga Ibu Kota, Karawang memiliki posisi penting sebagaimana Kabupaten Bekasi. Keduanya memiliki keterkaitan erat dengan Jakarta dan berfungsi sebagai wilayah komplementer yang saling menopang satu sama lain.

“Karawang dan Bekasi ibarat ponsel dengan kartu SIM atau mobil dengan bensin—saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Jika salah satu tidak berfungsi optimal, maka nilai guna keduanya ikut menurun,” kata Dadan Suhendarsyah, warga Karawang sekaligus Tenaga Ahli Karawang Budgeting Control (KBC), Rabu (06/08/2025).

Meski memiliki karakteristik sosioekonomi, demografi, dan potensi wilayah yang serupa, terjadi perbedaan mencolok dalam kapasitas fiskal kedua daerah. Kabupaten Bekasi memiliki APBD sebesar Rp8 triliun dengan PAD sekitar Rp4 triliun, sedangkan Karawang hanya Rp6 triliun dengan PAD sekitar Rp1,8 triliun.

“Potensi Karawang tidak kalah besar. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan semua potensi PAD, salah satunya melalui penyesuaian NJOP,” ujarnya.

Dadan menjelaskan, ada dua alasan utama yang mendasari pentingnya penyesuaian NJOP:

1. Kontribusi signifikan sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap PAD.
2. Nilai investasi tanah di Karawang yang terus meningkat, didorong oleh perubahan fisik lahan dan pembangunan infrastruktur yang pesat.

Menurutnya, penyesuaian NJOP sebaiknya difokuskan pada sektor perkotaan seperti pertokoan, hotel dan penginapan, apartemen, rumah susun, kawasan bisnis, pabrik, serta tanah kosong. Selain itu, sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan juga perlu diperhatikan guna menciptakan keseimbangan nilai antarwilayah dan meningkatkan penerimaan BPHTB.

“Jika langkah ini diterapkan sebagai upaya mendongkrak potensi daerah, maka harus diimbangi dengan pengelolaan yang efektif dan transparan. Dengan begitu, manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Karawang sebagai subjek dan objek pembangunan,” tegasnya.***