KARAWANG, NarasiKita.ID – Komunitas Cinta Sosial (KCS) Kabupaten Karawang kembali melaksanakan kegiatan sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu. Pada minggu malam (04/08/2025), KCS menyalurkan bantuan sosial kepada seorang warga lanjut usia yang hidup sebatang kara di Dusun Citopeng RT 009 RW 004, Desa Kutamakmur, Kecamatan Tirtajaya.

Ketua KCS Karawang, Rudi Hartono, menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan titipan dari Komunitas Berkuda Bekasi, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari penerima bantuan, yakni Abah Awang (75) Tahun.

“Bantuan ini merupakan bentuk solidaritas antarkomunitas dan bentuk empati terhadap warga yang berada dalam kondisi kurang beruntung,” ujar Rudi kepada NarasiKita.ID, Senin (04/08/2025).

Abah Awang diketahui tinggal sendiri di sebuah rumah sederhana yang kondisinya memprihatinkan. Dalam kesehariannya, ia mengandalkan bantuan makanan dari warga sekitar.

Melalui kegiatan ini, KCS Karawang turut mengimbau pemerintah daerah dan instansi terkait agar lebih memperhatikan keberadaan warga lanjut usia yang tidak memiliki keluarga pendamping, khususnya yang berada dalam kondisi sosial ekonomi rentan.

“Harapan kami, pemerintah dapat memprioritaskan perlindungan dan bantuan terhadap warga lansia sebatang kara seperti Abah Awang, agar mereka memperoleh hak atas kehidupan yang layak,” tambahnya.

Kegiatan sosial ini merupakan bagian dari komitmen KCS Karawang dalam mendukung program pemberdayaan dan perlindungan sosial di tingkat lokal. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Proklamasi bakal melayangkan surat permohonan audiensi kepada Perum Jasa Tirta (PJT) II Seksi Rengasdengklok. Langkah ini menyusul sorotan terhadap dugaan standar ganda yang diterapkan PJT II dalam menyikapi keberadaan bangunan usaha pemotongan ayam atau kandang ayam di atas lahan milik mereka di Desa Karyamulya, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang.

Syarif Husein, praktisi hukum dari LBH Bumi Proklamasi, menilai terdapat kebijakan yang tidak konsisten dalam proses penertiban yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang bersama PJT II. Padahal, bangunan tersebut telah berdiri hampir dua dekade dan kini menuai protes warga yang mempertanyakan keadilan dalam pelaksanaan penertiban aset.

“Yang menjadi pertanyaan kami, apakah bangunan tersebut telah memiliki legalitas yang sah dalam penggunaan lahan? Bagaimana mekanisme perizinannya? Apakah sewanya dibayarkan melalui prosedur resmi? Ini harus dijelaskan secara terbuka agar publik tidak berspekulasi,” ujar Syarif, Minggu (03/08/2025).

Sebagai tindak lanjut, LBH Bumi Proklamasi akan meminta audiensi resmi guna memperoleh penjelasan langsung dari PJT II sekaligus memastikan bahwa pengelolaan aset negara dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Kami ingin memastikan tidak ada kekeliruan prosedur ataupun potensi penyalahgunaan kewenangan dalam proses sewa-menyewa lahan tersebut,” tegasnya.

Tak hanya itu, LBH juga menyoroti dugaan adanya pungutan liar oleh oknum tertentu, dengan bukti pembayaran yang hanya berupa kwitansi pasar.

“Jika benar ada pungutan di luar mekanisme resmi, maka hal ini harus diklarifikasi dan ditindak. Jangan sampai masyarakat dirugikan dan institusi terkait tercoreng,” lanjutnya.

LBH mendesak PJT II untuk segera memberikan klarifikasi terbuka demi menjamin kepastian hukum dan mencegah praktik-praktik yang tak sesuai aturan.

“Kami mendukung penertiban aset oleh PJT II, namun prinsip transparansi dan keadilan harus tetap ditegakkan tanpa pandang bulu,” pungkas Syarif. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Kecemasan publik atas kualitas proyek infrastruktur di Karawang kembali mencuat. Forum Karawang Utara Bergerak (FKUB) melayangkan kritik tajam terhadap dua proyek drainase di Kecamatan Jayakerta yang dinilai sarat kejanggalan, buruk secara teknis, dan berpotensi kuat sebagai lahan praktik “bancakan” anggaran antara oknum kontraktor dan pejabat dinas.

Proyek drainase di Dusun Sukajaya RT 012/003, Desa Kemiri, dan di Desa Makmurjaya, masing-masing menelan anggaran hampir Rp189 juta, dibiayai dari APBD Karawang Tahun Anggaran 2025, dan dikerjakan oleh perusahaan yang sama, CV Defandra Pratama Putra. Namun alih-alih menghadirkan infrastruktur berkualitas, proyek ini justru menuai tudingan sebagai proyek asal-asalan.

“Kalau kualitasnya saja sudah dipertanyakan sejak awal, untuk apa dibangun? Jangan main-main dengan uang rakyat! Kalau terbukti tidak sesuai spesifikasi, bangunan ini harus dibongkar dan kontraktornya dievaluasi,” tegas Angga Dhe Raka, Ketua FKUB, Kamis (31/07/2025).

FKUB menyebut proyek ini menunjukkan gejala klasik proyek pengadaan langsung: nilai dibuat di bawah ambang batas, kontraktor ditunjuk langsung, dan pengawasan teknis longgar. Indikasi adanya praktik “proyek jadi-jadian” makin kuat dengan lemahnya peran pengawasan dari Dinas PUPR Karawang.

“Dinas PUPR, khususnya Bidang SDA, jangan hanya duduk nyaman di ruangan ber-AC. Mereka digaji untuk mengawasi, bukan membiarkan proyek dikerjakan ala kadarnya. Turun ke lapangan! Audit fisik harus dilakukan secara menyeluruh,” tegas Angga.

FKUB juga menantang pihak dinas untuk membuka RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan gambar kerja kepada publik sebagai bentuk transparansi. Menurut mereka, masyarakat berhak tahu ke mana uang mereka dibelanjakan dan seperti apa kualitas hasilnya.

Satu Kontraktor, Tiga Proyek, Satu Lokasi – Skandal Pecah Paket Terkuak

Tak hanya itu, FKUB bersama LBH Bumi Proklamasi juga mengungkap dugaan modus pemecahan paket proyek di Desa Ciptamarga, Jayakerta. Dalam satu kawasan kecil, ditemukan tiga proyek terpisah namun serupa, semuanya dikerjakan oleh CV Sinar Fajar, dengan nilai nyaris identik di kisaran Rp188–189 juta.

Ketiga proyek tersebut adalah:

Rehabilitasi Bendung Irigasi Dusun Citokol, RT 016 – Rp188.675.000

Rehabilitasi Bendung Irigasi Dusun Peundeuy, RT 16/RW 06 – Rp189.005.000

Rehabilitasi Saluran Drainase Dusun Peundeuy, RT 16/RW 06 – Rp188.985.000

Lebih parahnya, salah satu proyek bahkan sudah ambruk dan rusak parah, padahal belum lama selesai dikerjakan. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa pelaksanaan dilakukan tanpa standar teknis yang memadai, dan hanya mengejar penyelesaian administrasi belaka.

“Tiga proyek beda nama, beda dokumen, tapi satu kontraktor, satu lokasi, dan satu pola. Ini indikasi kuat pemecahan paket untuk menghindari lelang. Kalau dibiarkan, ini sama saja negara merestui penipuan anggaran,” ungkap Angga.

Ultimatum FKUB: Usut Tuntas atau Rakyat Bergerak

FKUB menyatakan tidak akan berhenti pada kritik semata. Bersama LBH Bumi Proklamasi, mereka sedang menyusun laporan resmi yang akan dilayangkan ke Kejaksaan Negeri Karawang, disertai bukti dokumentasi lapangan, salinan papan proyek, dan kronologi indikasi penyimpangan.

“Kalau pemerintah daerah tidak berani bersih-bersih internal, kami yang akan bantu bersihkan. Aparat penegak hukum harus turun. Ini bukan pelanggaran kecil. Ini pengkhianatan terhadap anggaran rakyat,” tandas Angga.

FKUB juga mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan proyek-proyek daerah. Mereka mengingatkan bahwa proyek fisik bukan sekadar beton dan semen, tetapi representasi nyata dari keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Proklamasi menyayangkan isi surat pernyataan sikap yang dikeluarkan PT FCC Indonesia. Menurut Dede Jalaludin, SH, perwakilan LBH, surat tersebut dinilai hanya bersifat normatif dan tidak menunjukkan sikap tegas terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum HRD perusahaan.

“Kami menyayangkan surat edaran dari PT FCC yang justru terkesan sebagai bentuk perlindungan terhadap oknum HRD tersebut. Seharusnya perusahaan bertindak tegas dan memberikan sanksi,” ujar Dede Jalaludin kepada Awak Media,Kamis (31/07/2025).

Dede menambahkan bahwa hingga kini belum ada tindakan konkret dari pihak perusahaan selain sekadar menyampaikan pernyataan ke media. Padahal, dugaan ujaran diskriminatif oleh oknum HRD tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan seharusnya menjadi perhatian serius.

Meski demikian, LBH Bumi Proklamasi mengapresiasi langkah cepat Polres Karawang yang telah menerima dan memproses laporan masyarakat terkait kasus ini. “Kami berharap pihak kepolisian dapat bersikap profesional dan menegakkan hukum secara adil,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia wajib patuh pada regulasi yang berlaku. Hal tersebut tertuang dalam surat pernyataan penanaman modal yang disampaikan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), termasuk komitmen terhadap kesejahteraan tenaga kerja dan kepatuhan terhadap hukum nasional.

“Jika oknum HRD tersebut terbukti melanggar etika dan menciptakan konflik, baik secara internal maupun eksternal, maka itu jelas telah mencoreng nama baik perusahaan,” tegas Dede.

Kasus ini sendiri tengah diproses dalam ranah hukum atas dugaan pelanggaran Pasal 156 KUHP tentang ujaran kebencian atau permusuhan terhadap suatu golongan.

Namun demikian, LBH Bumi Proklamasi menilai pernyataan tersebut belum cukup. “Jika PT FCC tidak menunjukkan ketegasan dan tidak mematuhi peraturan yang telah diajukan ke BKPM, maka kami akan bersurat secara resmi kepada Menteri BKPM untuk meminta pencabutan izin usaha perusahaan yang terbukti tidak taat hukum dan melindungi pelanggar,” pungkas Dede Jalaludin.

Sebelumnya, Manajemen PT FCC Indonesia akhirnya angkat bicara menyikapi ramainya pemberitaan dan keresahan masyarakat terkait dugaan pernyataan salah satu karyawannya yang menimbulkan kegaduhan.

Melalui surat resmi bernomor 032/FCC-GA/NS-VII/2025, perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri KIIC, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, itu menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak atas kesalahpahaman yang terjadi.

“PT FCC Indonesia menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang timbul di masyarakat akibat kesalahpahaman terkait pernyataan dari salah satu karyawan kami,” demikian dikutip dalam surat tersebut yang ditandatangani General Manager PT FCC Indonesia.

Perusahaan juga menegaskan komitmennya terhadap prinsip hak asasi manusia serta menolak segala bentuk diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, maupun golongan dalam seluruh aktivitas di lingkungan perusahaan.

Lebih lanjut, PT FCC Indonesia menyatakan bahwa pihaknya tunduk dan patuh terhadap seluruh peraturan hukum yang berlaku, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

“PT FCC Indonesia menjamin komposisi tenaga kerja sesuai ketentuan, yaitu 60 persen berasal dari Karawang dan 40 persen dari luar wilayah Karawang,” tegas perusahaan.

Perusahaan juga menegaskan akan melakukan proses rekrutmen tenaga kerja secara transparan dan akuntabel. Menanggapi dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh salah satu karyawannya, PT FCC Indonesia menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polres Karawang.

“Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai wujud komitmen PT FCC Indonesia terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Kami berharap pernyataan ini dapat menjaga suasana kondusif agar kegiatan operasional berjalan lancar,” tutup pernyataan tersebut.

Surat pernyataan sikap ini juga ditembuskan kepada Bupati Karawang, Ketua DPRD Karawang, Ketua Komisi IV DPRD Karawang, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Karawang, dan Pengelola Kawasan Industri KIIC Karawang. (Yusup)