BEKASI, NarasiKita.ID — Puluhan warga Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor desa, Selasa (29/07/2025). Ini merupakan aksi kedua yang digelar warga dengan tuntutan utama: transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020–2024.

Aksi sempat berlangsung tegang saat massa mencoba merangsek masuk ke dalam kantor desa hingga terjadi aksi saling dorong dengan aparat kepolisian. Namun situasi berhasil dikendalikan setelah Kapolsek Muaragembong, AKP Sulyono, memediasi massa dan membuka ruang audiensi.

“Nanti akan ada perwakilan warga yang bertemu dengan Kepala Desa dan aparatur lainnya. Di dalam kantor desa juga sudah hadir Pak Camat dan Kasipem,” terang AKP Sulyono kepada massa aksi.

Audiensi di ruang kantor desa pun digelar, melibatkan unsur Muspika Kecamatan Muaragembong, Kepala Desa, serta perwakilan warga. Namun, usai pertemuan, sejumlah warga menyatakan kecewa karena tuntutan mereka belum mendapat jawaban memuaskan.

Sebagai bentuk protes, massa kemudian menggembok gerbang kantor desa dan menyuarakan permintaan agar seluruh pelayanan desa dipindahkan sementara ke Kantor Kecamatan Muaragembong.

“Saya mewakili masyarakat meminta agar untuk sementara waktu, seluruh pelayanan kantor desa dipindahkan ke kantor kecamatan. Kantor desa ini kami tutup sampai ada solusi yang jelas dari Pak Camat dan Pak Kapolsek,” ujar Darman, tokoh masyarakat Desa Pantai Mekar.

Menanggapi permintaan tersebut, Camat Muaragembong Sukarmawan, yang didampingi Kapolsek AKP Sulyono, menyatakan akan menelaah seluruh tuntutan warga secara menyeluruh. Ia juga menegaskan, bila ditemukan indikasi penyimpangan atau upaya memperkaya diri oleh oknum kepala desa, pihak kecamatan akan merekomendasikan langkah hukum.

“Kami mohon waktu untuk melakukan kajian terhadap seluruh poin tuntutan. Jika terbukti ada indikasi memperkaya diri oleh Kepala Desa, kami akan rekomendasikan langkah yuridis kepada pihak berwenang. Namun kami juga mengimbau agar kantor desa tetap difungsikan karena dibutuhkan masyarakat untuk pelayanan,” tegas Sukarmawan.

Situasi berangsur kondusif setelah mediasi dilakukan, meski gerbang kantor desa masih tergembok. Warga menegaskan akan terus mengawal jalannya proses transparansi dan mendorong akuntabilitas penuh dari aparatur pemerintah desa. (M. Adin)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Harga diri masyarakat Karawang tengah diuji. Forum Karawang Utara Bergerak (FKUB) bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Proklamasi mengultimatum aparat penegak hukum untuk tidak bermain-main dalam menangani laporan dugaan penghinaan oleh oknum HRD PT FCC Indonesia terhadap warga lokal.

Pernyataan yang diduga melecehkan martabat masyarakat Karawang itu tak hanya menyulut kemarahan publik, tetapi juga menguak adanya dugaan perlindungan dari manajemen PT FCC terhadap pelaku.

“Jangan anggap remeh laporan ini! Dugaan penghinaan terhadap masyarakat bukan delik sepele. Hari ini (Selasa, 29 Juli 2025) saksi-saksi sedang diperiksa di Polres Karawang, dan kami akan terus kawal hingga tuntas. Jika hukum tak ditegakkan, jangan salahkan rakyat jika kepercayaan terhadap institusi hukum runtuh,” tegas Dede Jalaludin, SH dari LBH Bumi Proklamasi, dalam pernyataan sikapnya, Selasa (29/07/2025).

Dede juga menyinggung standar etika perusahaan Jepang yang selama ini dikenal ketat dalam menjaga reputasi dan integritas korporasi. Ia menilai sikap manajemen PT FCC Indonesia sangat memalukan.

“Perusahaan Jepang dikenal disiplin dan menjunjung tinggi etika kerja. Tapi yang terjadi di Karawang, justru sebaliknya. Oknum HRD yang diduga melakukan penghinaan justru terkesan dilindungi. Ini jelas mencoreng prinsip code of conduct dan merusak nama baik PT FCC itu sendiri,” tandasnya.

LBH Bumi Proklamasi memastikan bahwa langkah hukum yang ditempuh bukan sekadar gertakan. Laporan resmi telah masuk, dan tekanan publik semakin kuat.

Kasus ini menyeruak setelah pernyataan diskriminatif yang dilontarkan oleh oknum HRD PT FCC terhadap warga Karawang tersebar luas. Narasi bernada merendahkan itu menyulut emosi publik, yang merasa martabatnya diinjak-injak di tanah sendiri.

“Kami tidak akan diam. Hukum harus berdiri tegak! Jangan tunduk pada kuasa modal asing. PT FCC harus tahu diri, bahwa mereka berdiri dan berbisnis di atas tanah Karawang, bukan di atas harga diri masyarakat yang bisa dibeli!” teriak salah seorang warga dalam aksi pengawalan di Mapolres Karawang. (Yusup)

KARAWANG – NarasiKita.ID – Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) diingatkan untuk tidak melupakan salah satu fungsi pokoknya, yaitu fungsi sosial kontrol terhadap jalannya pemerintahan, khususnya dalam pengawasan realisasi anggaran publik.

Hal ini disampaikan oleh Asep R. Sundapura, Kepala Biro Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) dalam pernyataan sikapnya kepada media, Senin (28/07/2025).

Menurut Asep, fungsi sosial kontrol oleh Ormas bukan hanya terbatas pada isu hukum atau pembangunan fisik, tetapi juga mencakup pemantauan anggaran, terutama yang berkaitan dengan sektor ekonomi kerakyatan, UMKM, ekonomi kreatif, hingga kebudayaan.

“Dengan adanya sistem keterbukaan informasi publik seperti LKPP, e-Katalog, dan SIRUP, saat ini siapa pun bisa menelusuri penggunaan anggaran negara. Ormas seharusnya memanfaatkan ini untuk memperkuat fungsi pengawasan secara partisipatif,” tegas Asep.

Ia mencontohkan beberapa temuan yang menurutnya layak dipertanyakan publik, seperti bantuan alat sound system kebudayaan kepada sebuah pusat perbelanjaan, serta pengadaan mesin cetak UMKM bernilai ratusan juta yang diterima oleh satu individu saja.

“Jika ditelusuri lebih dalam, banyak pengadaan barang yang justru tidak tepat sasaran. Di sinilah Ormas seharusnya hadir sebagai kontrol sosial. Apalagi Ormas memiliki jaringan sampai ke desa-desa, potensi pengawasan masif itu nyata adanya,” tambahnya.

Asep menyayangkan masih banyak Ormas yang melupakan peran strategis ini dan lebih sibuk dengan urusan internal atau kegiatan simbolik. Padahal, keberadaan Ormas dapat menjadi kekuatan rakyat dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas anggaran pemerintah.

Ia menegaskan, pengawasan terhadap dana publik adalah bagian dari tanggung jawab moral dan sosial Ormas, bukan sekadar urusan pejabat atau auditor negara.

“Kita tidak boleh tutup mata. Fungsi kontrol sosial adalah mandat langsung dari masyarakat. Kalau kita abai, maka pemborosan dan penyimpangan akan terus terjadi dengan nyaman,” pungkasnya.

Pernyataan ini menjadi pengingat penting bagi seluruh elemen masyarakat sipil untuk kembali menghidupkan semangat partisipatif dalam pengawasan anggaran negara, agar pembangunan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Usai dilantik dan menerima Surat Keputusan (SK) dari Bupati Karawang, anggota Dewan Pengawas PD Petrogas Persada Karawang, Agus Rivai, langsung bergerak cepat meninjau kantor perusahaan yang berlokasi di komplek Islamic Center, Jalan Jenderal A. Yani, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat.

Dalam kunjungannya, Agus menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas kondisi fisik kantor yang menurutnya sangat tidak layak dan tidak terurus.

“Setelah pelantikan dan pengukuhan Dewas, saya langsung ke kantor Petrogas. Saya sangat prihatin setelah melihat langsung kondisinya. Kantor ini sangat tidak terurus dan tidak layak disebut sebagai kantor,” ungkap Agus kepada Awak Media, Senin(28/07/2025).

Ia menambahkan, tidak ada aktivitas kerja yang berlangsung di kantor tersebut.

“Tidak ada pegawai, tidak ada karyawan. Hanya ada dua orang yang datang pun karena kami undang secara khusus. Mereka bahkan mengaku sudah dua tahun tidak menerima honor,” ujarnya.

Kondisi bangunan dan fasilitas pun dinilai sangat memprihatinkan.

“Ruangan panas karena semua AC rusak. Tidak ada peralatan kerja yang memadai. Ini menjadi PR besar, terutama bagi direksi ke depan. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pun harus dimulai dari penataan fasilitas dasar,” tegas Agus.

Ia juga mendorong agar segera ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Direksi guna melakukan pembenahan internal, termasuk revitalisasi kantor sebagai pusat kegiatan operasional.

“Penataan kantor ini sangat penting dan bersifat mendesak. Ini merupakan aspek vital untuk mendukung kinerja direksi dan jajaran kepegawaian,” tandasnya.

Sebagai informasi, PD Petrogas Persada Karawang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor energi. Namun dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini disebut mengalami stagnasi operasional dan minim aktivitas.

Sebelumnya, pelantikan Dewan Pengawas Petrogas sendiri dilakukan oleh Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, di Plaza Pemda Karawang pada Senin pagi, bersamaan dengan penandatanganan pakta integritas dan penyerahan SK kepada jajaran pengurus baru. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Keberadaan bangunan usaha pemotongan ayam atau kandang ayam di Desa Karyamulya, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, menuai sorotan warga. Pasalnya, bangunan tersebut bertahun-tahun masih berdiri kokoh di atas lahan milik Perum Jasa Tirta (PJT) II Seksi Rengasdengklok, meski pemerintah daerah bersama PJT II tengah gencar melakukan penertiban terhadap bangunan liar.

Sebelumnya, seorang warga menyampaikan keluhannya dalam video yang beredar, menyebutkan bahwa keberadaan bangunan tersebut dinilai tidak adil karena tidak tersentuh program penertiban yang sedang berlangsung.

Menanggapi hal itu, Yanto, salah seorang pejabat Pengawasan dan Pengendalian dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang, mengungkapkan bahwa pihaknya pernah melakukan kunjungan ke lokasi bersama Kepala Bidang.

“Saya datangi satu tim bersama Kabid Bu Meli ke lokasi. Saat saya tanya, bulunya ayam dibuang ke mana, katanya ada yang mengambil. Usus dan jeroan juga diambil orang, katanya,” ujar Yanto.

Kemudian, Yanto juga menjelaskan, pihak DLHK waktu itu memberikan sejumlah saran kepada pemilik usaha, antara lain membuat tanggul pembatas untuk mencegah limbah masuk ke saluran irigasi serta membangun sumur serapan yang disebut Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

“IPAL-nya waktu itu dibuat di samping kandang, paling ujung. Kami juga mewajibkan mereka menggunakan bakteri pengurai bau,” jelasnya.

Selain itu, Soal perizinan, Yanto menyebut bahwa pemilik usaha telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), serta izin dari pemerintah desa setempat.

Namun, jika belakangan diketahui bahwa pemilik usaha tidak menjalankan rekomendasi yang diberikan DLHK, Yanto menegaskan hal tersebut perlu diverifikasi ulang.

“Kalau ternyata tidak sesuai dengan saran kita, berarti kan ada pelanggaran. SPPL-nya juga saya tahu, itu yang ngurus namanya Doni dari kecamatan,” tambahnya.

Sementara itu, Kasubag Operasi dan Pemeliharaan PJT II Seksi Rengasdengklok, Ade Suherman alias Ade Golun, saat dimintai tanggapan oleh awak media melalui pesan WhatsApp, menyatakan akan mengevaluasi laporan tersebut.

“Siap, terima kasih informasinya, Kang. Saya akan evaluasi ke teman-teman lapangan,” tulisnya singkat.

Namun, saat ditanya lebih lanjut mengenai status legalitas bangunan usaha yang berdiri di atas lahan PJT II. Apakah memiliki izin resmi atau membayar sewa lahan secara sah? Ade tidak memberikan tanggapan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari PJT II Rengasdengklok terkait status penggunaan lahan oleh usaha pemotongan ayam tersebut. Diharapkan ada kejelasan dan keadilan dalam penegakan aturan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. (Yusup)

BEKASI, NarasiKita.ID – Proyek Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kampung Tapak Serang, RT 005 RW 003, Desa Lenggahjaya, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, menuai sorotan. Meski telah rampung dikerjakan, proyek tersebut dinilai gagal dalam tahap perencanaan karena tidak memberikan manfaat nyata bagi warga setempat.

Salah seorang warga, DL, mengungkapkan bahwa hingga kini tidak ada warga yang menggunakan air dari Pamsimas tersebut. Masalah utama yang dikeluhkan adalah tekanan air yang sangat kecil serta rasa air yang payau.

“Nggak ada warga yang pakai. Katanya sih mau disalurkan, tapi airnya kecil banget. Lagi pula rasanya payau, agak asin. Harusnya kan airnya segar dan bisa langsung dipakai,” ujarnya kepada NarasiKita.ID, Minggu (27/07/2025).

DL menambahkan bahwa kondisi tersebut membuat masyarakat tetap kesulitan mendapatkan akses air bersih yang layak, khususnya bagi warga miskin yang menjadi sasaran utama program.

Program Pamsimas sendiri dirancang untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang aman bagi masyarakat perdesaan dan pinggiran kota. Namun, kegagalan teknis seperti yang terjadi di Lenggahjaya justru bertolak belakang dengan tujuan program, yang diharapkan dapat mendorong perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah desa maupun instansi terkait mengenai persoalan ini. (M. Adin)