Opsen Gabungan Bapenda Karawang Jaring Ratusan Kendaraan Nunggak Pajak

Penulis

-

23 Juli 2025

KARAWANG, NarasiKita.ID – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang terus mengintensifkan upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menggelar operasi gabungan penertiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) selama Juli 2025.

Operasi gabungan yang melibatkan enam unsur instansi terkait ini berlangsung di sejumlah titik, termasuk di depan Ramayana Karawang sebagai lokasi penutup. Adapun unsur yang terlibat di antaranya Bapenda Karawang, Polres Karawang, Sub Denpom III/3-1 Karawang, Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Karawang, PT Jasa Raharja Perwakilan Karawang, Dinas Perhubungan Karawang, dan Bank bjb Cabang Karawang.

Kegiatan ini juga merupakan bagian dari dukungan terhadap program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Ketua Tim Pemeriksa Pajak Bapenda Karawang, Entin Nurhayati, mengatakan bahwa operasi dilaksanakan secara bertahap selama empat minggu. Dimulai dari Kecamatan Telagasari pada pekan pertama, dilanjutkan ke Kecamatan Klari, Alun-Alun Karawang, dan terakhir di depan Ramayana.

“Agenda hari ini merupakan kelanjutan kegiatan operasi rutin yang kami gelar. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program pemutihan pajak dari Gubernur Jawa Barat. Bahkan kami mendapati kendaraan yang menunggak sejak tahun 2018,” ungkap Entin, Rabu (23/07/2025).

Dari hasil operasi tersebut, ratusan kendaraan roda dua dan empat berhasil dijaring, termasuk beberapa kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Karawang yang kedapatan belum melunasi kewajiban pajaknya.

“Petugas memang tidak merinci asal dinas kendaraan dinas yang terjaring, namun alasan yang kami terima karena anggaran belum turun. Tapi itu hanya untuk tahun ini, bukan tunggakan bertahun-tahun,” jelasnya.

Berikut rincian hasil penertiban selama empat minggu pelaksanaan:

Minggu I: Roda dua 107 unit, roda empat 54 unit
Minggu II: Roda dua 61 unit, roda empat 25 unit
Minggu III: Roda dua 134 unit, roda empat 76 unit
Minggu IV: Roda dua 26 unit, roda empat 15 unit

Total kendaraan yang terjaring mencapai 498 unit, dengan penerimaan pajak sebesar Rp50.354.300.

Masyarakat yang kedapatan menunggak pajak langsung diarahkan untuk melakukan pembayaran di lokasi melalui layanan mobil Samsat keliling.

“Tujuan utama kami adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya taat pajak. Pajak yang dibayarkan akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan, perbaikan jalan, dan fasilitas publik lainnya. Dengan layanan di tempat, masyarakat juga tidak perlu repot antre ke kantor Samsat,” pungkas Entin Nurhayati. (red)

Reses ke-III, Pipik Taufik Ismail Serap Aspirasi Warga Pasirtalaga

Penulis

Narasi Kita

-

23 Juli 2025

KARAWANG, NarasiKita.ID – Dalam rangka pelaksanaan Reses ke-III Tahun Sidang 2024–2025, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Pipik Taufik Ismail atau yang biasa disapa akrabnya Kang Pipik menyambangi Desa Pasirtalaga, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Rabu (23/07/2025), untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Kegiatan reses ini dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, serta ratusan warga yang antusias menyampaikan berbagai persoalan dan harapan pembangunan di lingkungan mereka.

Kepala Desa Pasirtalaga, Hj. Yani Utari Indriani, dalam sambutannya mengapresiasi kehadiran wakil rakyat dari parlemen provinsi tersebut. Ia berharap momentum reses dapat menjadi wadah strategis dalam memperjuangkan kebutuhan warga.

“Kehadiran Pak Dewan di tengah masyarakat tentu menjadi harapan besar bagi kami. Reses ini membuka ruang dialog langsung, sehingga aspirasi kami bisa tersampaikan secara utuh dan mendapatkan perhatian dari pemerintah provinsi,” ujarnya.

Dalam dialog terbuka yang berlangsung hangat, sejumlah warga mengutarakan beragam kebutuhan, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan lingkungan, peningkatan akses air bersih, bantuan pendidikan bagi keluarga tidak mampu, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Sementara itu, Kang Pipik menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formal, melainkan bentuk nyata tanggung jawab anggota dewan untuk mendengar dan memperjuangkan suara rakyat.

“Reses adalah forum demokrasi yang hakiki. Melalui pertemuan seperti ini, kita bisa memastikan bahwa arah pembangunan provinsi benar-benar sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat. Saya pastikan seluruh aspirasi yang disampaikan akan kami kawal hingga ke tingkat kebijakan,” tegas Pipik.

Ia juga mendorong masyarakat agar terus aktif dalam menyuarakan pendapat, serta berperan sebagai mitra kritis dalam proses pembangunan.

Lebih dari sekadar forum penyerapan aspirasi, reses kali ini juga menjadi ajang mempererat hubungan emosional antara wakil rakyat dan konstituennya. Keterlibatan aktif warga menjadi cermin kuatnya semangat partisipasi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di Jawa Barat.***

Forum Karawang Utara Bergerak Dukung Carum Maju sebagai Calon Ketua PPDI Karawang

Penulis

Narasi Kita

-

23 Juli 2025

KARAWANG, NarasiKita.ID – Menjelang Musyawarah Cabang (Muscab) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Karawang, dukungan terhadap sejumlah calon mulai bermunculan dari berbagai elemen.

Salah satu dukungan datang dari Forum Karawang Utara Bergerak (FKUB) yang secara tegas menyatakan sikap politik organisasionalnya mendukung Carum perangkat desa Dukuhkarya, Kecamatan Rengasdengklok, untuk maju sebagai Calon Ketua PPDI Kabupaten Karawang.

“Kami dari Forum Karawang Utara Bergerak menyatakan dukungan penuh kepada A. Sekdes Carum sebagai calon Ketua PPDI Kabupaten Karawang. Beliau adalah sosok yang memiliki integritas, pengalaman, dan kepedulian tinggi terhadap nasib serta perjuangan perangkat desa,” ujar Angga Dhe Raka, Ketua FKUB, Rabu (23/07/2025).

Dukungan ini dinilai akan memperkuat posisi Sekdes Carum dalam bursa pencalonan dan diharapkan mampu mendorong semangat baru dalam tubuh organisasi PPDI, terutama dalam memperjuangkan hak-hak dan peningkatan kapasitas perangkat desa.

Sementara itu, Panitia Musyawarah Daerah (Musda) ke-III PPDI Kabupaten Karawang telah resmi membuka pendaftaran calon Ketua untuk tingkat kabupaten. Proses pendaftaran dimulai sejak 20 Juli dan akan berlangsung hingga 20 September 2025.

Muscab PPDI Karawang dijadwalkan digelar dalam waktu dekat dan dipandang sebagai momen strategis dalam menentukan arah organisasi, kepemimpinan baru, serta perumusan program kerja yang lebih progresif dan aspiratif.***

CV Sinar Mulya Laksanakan Proyek Drainase di Kutakarya, Disambut Positif oleh Warga dan Pemdes

Penulis

Narasi Kita

-

23 Juli 2025

KARAWANG, NarasiKita.ID – Proyek pembangunan saluran drainase U-Ditch di Dusun Kedungmundu RT 007 / RW 002, Desa Kutakarya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang mendapat apresiasi luas dari warga setempat. Pemerintah Desa dan masyarakat menyambut baik langkah Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam menjawab kebutuhan infrastruktur dasar di wilayah pedesaan.

Salah seorang warga, Heri, menyatakan bahwa pembangunan saluran ini sangat dibutuhkan untuk mengatasi genangan air yang selama ini kerap terjadi saat musim hujan.

“Kami warga, khususnya di Dusun Kedungmundu, merasa sangat bersyukur dengan adanya pembangunan U-Ditch ini. Semoga dapat mengurangi, bahkan menghilangkan banjir yang selama ini mengganggu aktivitas warga,” ungkap Heri, Rabu (23/07/2025).

Ia menilai pembangunan ini sebagai langkah konkret dalam menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan bebas dari genangan air.

“Dulu setiap hujan besar pasti banjir dan air menggenangi jalan. Sekarang, dengan adanya saluran U-Ditch ini, mudah-mudahan bisa menjadi solusi nyata. Kami sangat berterima kasih,” tambahnya.

Apresiasi resmi juga disampaikan Pemerintah Desa Kutakarya melalui surat bernomor 470/180/VII/DS/2025 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kutakarya, H. Hendri, tertanggal 10 Juli 2025.

“Kami merasa bersyukur dengan adanya pembangunan saluran air U-Ditch untuk mengurangi genangan air hujan,” tulis H. Hendri dalam surat tersebut.

Dalam surat itu, Pemerintah Desa menyatakan bahwa pembangunan saluran air tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam mengatasi persoalan genangan air saat musim hujan.

Proyek drainase ini memiliki panjang 224,40 meter dengan spesifikasi U-Ditch berukuran 30 x 30 cm. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV. Sinar Mulya dengan nilai kontrak sebesar Rp189.393.000 dan waktu pelaksanaan 60 hari kalender.

Mandor lapangan dari pihak pelaksana, Yadi Kurniawan, menyebutkan bahwa pekerjaan masih berjalan dan akan dipastikan sesuai dengan standar teknis yang berlaku.

Apresiasi dari warga dan Pemerintah Desa menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang tepat guna dan tepat sasaran memberikan dampak positif secara langsung. Pemerintah Kabupaten Karawang pun diharapkan dapat melanjutkan pembangunan serupa di wilayah-wilayah lain yang membutuhkan penanganan infrastruktur dasar. (Yusup)

Sorotan Tajam FPKD Bekasi: Tuduhan Terhadap Direktur Tirta Bhagasasi Dinilai Sarat Politis dan Tidak Adil

Penulis

Narasi Kita

-

23 Juli 2025

BEKASI, NarasiKita.ID – Polemik dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Direktur Usaha Perumda Tirta Bhagasasi, Ade Efendi Zarkasih, menuai reaksi keras dari sejumlah kalangan. Ketua Forum Pemantau Kebijakan Daerah (FPKD) Kabupaten Bekasi, Layla Rizky, S.Sos, angkat bicara dan menilai pemberitaan yang beredar cenderung tidak berimbang serta sarat kepentingan politis.

“Dalam persoalan yang sedang terjadi di Bekasi tercinta ini, sangat tidak elegan jika hanya dilihat dari satu sisi. Ini terkesan ada konspirasi politis. Mengapa hanya difokuskan kepada direksi Perumda Tirta Bhagasasi saja? Mengapa tidak kepada pihak wanitanya? Bukankah dia juga merupakan pejabat publik?” tegas Layla dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (23/07/2025).

Layla mengingatkan bahwa dalam konteks etika dan keadilan, semestinya seluruh pihak yang terlibat mendapat perlakuan yang sama di mata publik. Ia juga mendesak agar isu ini tidak dijadikan alat untuk menjatuhkan pihak tertentu demi kepentingan kelompok.

Lebih lanjut, Layla mendesak Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bekasi untuk segera turun tangan menelusuri dan mengklarifikasi isu yang berkembang agar tidak menjadi bola liar yang merugikan nama baik institusi dan daerah.

“Harapan saya, BK Dewan bisa bertindak cepat melakukan verifikasi terhadap semua informasi yang beredar. Jangan sampai ini menjadi fitnah yang terus bergulir dan mencoreng nama baik Bekasi serta institusi negara,” tandasnya.

Pernyataan ini menjadi penyeimbang penting di tengah derasnya opini publik yang dinilai terlalu tajam mengarah pada satu pihak. FPKD berharap media dan masyarakat lebih arif dalam menyikapi isu-isu sensitif yang belum terbukti kebenarannya. (red)

Wali Murid Protes, SMPN 2 Cilebar Diduga Arahkan Pembelian Seragam ke Toko Tertentu

Penulis

Narasi Kita

-

22 Juli 2025

KARAWANG, NarasiKita.ID – Larangan tegas dari Gubernur Jawa Barat dan Bupati Karawang soal praktik penjualan seragam oleh sekolah tampaknya hanya menjadi formalitas di atas kertas. Buktinya, SMP Negeri 2 Cilebar diduga tetap melakukan pengondisian pembelian seragam melalui pihak ketiga yang disebut-sebut terafiliasi langsung dengan guru sekolah.

Salah satu wali murid berinisial S mengungkapkan, orang tua siswa diarahkan secara sepihak oleh wali kelas untuk membeli seragam di Mila Butik toko milik Hj. Teti, yang disebut merupakan guru aktif di SMPN 2 Cilebar. Harga seragam yang ditetapkan pun cukup fantastis, mencapai Rp1 juta per siswa.

“Pihak sekolah memang tidak menjual langsung di sekolah, tapi kami diarahkan oleh wali kelas untuk membeli ke toko tertentu. Ini jelas modus, bukan kebijakan resmi,” ujar S kepada awak media, Selasa (22/07/2025).

Ia menilai proses tersebut jauh dari prinsip transparansi dan musyawarah. Tidak ada pilihan lain yang ditawarkan kepada orang tua siswa.

“Kalau ini hasil musyawarah bersama, kami tentu bisa memahami. Tapi ini tidak. Kami hanya diberi satu pilihan dan satu harga. Rasanya seperti dipaksa,” tegasnya.

Menanggapi dugaan tersebut, Ketua Komite Sekolah SMPN 2 Cilebar, H. Karsum, mengaku tidak mengetahui adanya pengondisian pembelian seragam dan menegaskan larangan keras terhadap segala bentuk pungutan oleh sekolah.

“Saya tidak tahu soal itu. Sejak awal saya sudah melarang tegas sekolah menjual atau mengarahkan siswa membeli seragam di satu tempat tertentu,” ujarnya. (red)

BPK: Kerugian Negara Capai Rp 5,52 Triliun, Baru 36 Persen yang Dilunasi

Penulis

Narasi Kita

-

22 Juli 2025

JAKARTA, NarasiKita.ID – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2005 hingga 2024, total kerugian negara yang tercatat mencapai Rp 5,52 triliun. Namun hingga saat ini, baru Rp 1,99 triliun atau sekitar 36,11 persen yang berhasil dikembalikan ke kas negara.

Plt Sekretaris Jenderal BPK, Bahtiar Arif, memaparkan bahwa sebagian kerugian negara tersebut masih dalam proses penyelesaian. Rinciannya meliputi:

Pelunasan melalui angsuran: Rp 1,59 triliun
Penghapusan: Rp 0,05 triliun
Sisa penyelesaian lainnya: Rp 1,89 triliun

Jika diakumulasi, masih terdapat Rp 3,53 triliun kerugian negara yang belum dilunasi.

“Masih ada sisa dari penyelesaian kerugian negara,” ujar Bahtiar dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/07/2025), sebagaimana dikutip dari Detik.com.

Ratusan Triliun Belum Dikembalikan

Dalam kesempatan yang sama, Bahtiar juga memaparkan capaian pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK selama periode 2005–2024. Dari 755.892 rekomendasi yang telah diterbitkan, tercatat telah menghasilkan penyerahan aset dan penyetoran uang sebesar Rp 341,13 triliun.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 596.291 rekomendasi (78,8%) telah diselesaikan dengan nilai Rp 178,77 triliun. Namun demikian, masih terdapat:

121.417 rekomendasi (16,1%) belum sesuai, senilai Rp 121,96 triliun
30.733 rekomendasi (4,1%) belum ditindaklanjuti, senilai Rp 15,24 triliun
7.451 rekomendasi (1%) tidak dapat ditindaklanjuti, senilai Rp 25,16 triliun

Total nilai aset dan uang negara yang belum disetorkan ke kas negara tercatat sebesar Rp 162,36 triliun, baik di tingkat pemerintah pusat, daerah, maupun badan usaha milik negara/daerah.

“Yang lain sedang dalam proses dan juga ada yang belum ditindaklanjuti, terutama hasil pemeriksaan yang terbaru dan juga ada rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti,” tambah Bahtiar.

Perlu Komitmen Serius Pemulihan Kerugian Negara

Temuan ini menyoroti pentingnya komitmen dari seluruh institusi negara untuk menindaklanjuti hasil audit BPK secara tuntas dan akuntabel. Efektivitas pengawasan keuangan negara bukan hanya diukur dari jumlah temuan, tetapi dari sejauh mana kerugian negara berhasil dipulihkan serta rekomendasi BPK dijalankan.***

DPRD Karawang Desak Digitalisasi Pendidikan: Akhiri Polemik LKS dan Lindungi Siswa dari Tawuran

Penulis

Narasi Kita

-

21 Juli 2025

KARAWANG, NarasiKita.ID — Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang dari Fraksi Partai Golkar, Asep Syarifudin, menegaskan pentingnya digitalisasi sistem pendidikan di Karawang. Hal ini disampaikannya sebagai respons atas polemik pengadaan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang terus berulang setiap tahun.

Menurut Asep Syarifudin, yang akrab disapa Asep Ibe, keberadaan LKS konvensional sudah tidak relevan dengan kemajuan teknologi saat ini. Selain tidak efisien, praktik jual beli LKS dinilai rawan penyimpangan dan memberatkan orang tua siswa.

“Setiap tahun, LKS selalu jadi persoalan. Harganya bervariasi, dan orang tua siswa terus dibebani. Ini harus diakhiri. Digitalisasi adalah jawabannya,” kata Ibe, Senin (21/07/2025).

Ia menjelaskan, di era digital 5.0, materi pembelajaran bisa didistribusikan secara daring melalui aplikasi terpadu. Guru dapat langsung membagikan bahan ajar dan latihan soal kepada siswa, sementara orang tua dapat memantau proses belajar anak mereka tanpa harus membeli LKS secara terpisah.

“Tidak perlu lagi beli buku. Semua bisa diakses lewat satu aplikasi. Hemat, transparan, dan jauh lebih praktis,” tegasnya.

Selain lebih efisien, sistem digital juga akan menghilangkan potensi penyalahgunaan anggaran pengadaan LKS yang selama ini disinyalir menjadi ladang bisnis oleh oknum tertentu.

“Kita tidak tahu berapa harga asli LKS itu. Dengan digitalisasi, tidak ada lagi ruang abu-abu. Semua siswa bisa mengakses materi cukup lewat internet,” tambah Ibe.

Tak hanya soal LKS, Asep Ibe juga mendorong penerapan sistem absensi digital di sekolah. Sistem ini diharapkan terhubung langsung dengan ponsel orang tua sebagai upaya preventif terhadap maraknya tawuran pelajar, khususnya di tingkat SMP.

“Begitu anak masuk atau pulang sekolah, orang tua langsung dapat notifikasi. Ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga keamanan anak,” jelasnya.

Ibe menekankan, transformasi digital di dunia pendidikan Karawang tidak boleh lagi ditunda. Selain mendukung efisiensi dan transparansi, langkah ini juga menjadi kunci agar Karawang tidak tertinggal dari daerah lain yang lebih maju dalam pemanfaatan teknologi pendidikan.***

Deden Ahmad Humaedi Siap Maju di Muscab PPDI Karawang, Usung Gagasan Perangkat Desa Sejahtera

Penulis

Narasi Kita

-

21 Juli 2025

KARAWANG, NarasiKita.ID — Menjelang pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-III Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Karawang, sejumlah tokoh mulai menyatakan kesiapannya untuk berkontestasi sebagai calon Ketua.

Salah satu figur yang siap maju adalah Deden Ahmad Humaedi, S.P., yang saat ini menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Kutagandok, Kecamatan Kutawaluya. Dengan mengusung semangat perubahan, pria yang akrab disapa Kang Deden ini menyatakan kesiapannya untuk mengikuti kontestasi Muscab PPDI Karawang.

“Insya Allah dalam waktu dekat saya akan mengambil formulir pendaftaran di Sekretariat Panitia Muscab PPDI Karawang. Saya siap berkompetisi demi memperjuangkan kemajuan dan kesejahteraan perangkat desa,” ujarnya, Senin (21/07/2025).

Deden mengaku terdorong oleh keprihatinan terhadap kondisi perangkat desa di Karawang, yang menurutnya masih jauh tertinggal dalam hal kesejahteraan dibandingkan dengan daerah-daerah lain.

“Perangkat desa adalah bagian penting dari pemerintahan yang lahir dari Undang-Undang Desa. Namun kenyataannya, kami dituntut bekerja ekstra, sementara perhatian terhadap kesejahteraan masih sangat minim,” tuturnya.

Dengan tekad untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dan membawa perubahan, Deden mengajak seluruh perangkat desa untuk bersama-sama memperjuangkan nasib kolektif.

“Saya menyadari bahwa perjuangan ini tidak akan berjalan mulus tanpa adanya dukungan dan ‘rojongan’ dari rekan-rekan perangkat desa. Kebersamaan adalah kunci,” tambahnya.

Dalam Muscab kali ini, Deden mengusung tema perjuangan: “Memimpin dengan Hati, Membangun dengan Tindakan – Mari Wujudkan Perangkat Desa Sejahtera.”

Muscab ke-III PPDI Karawang diharapkan menjadi momentum konsolidasi sekaligus titik tolak bagi arah baru perjuangan perangkat desa yang lebih solid dan sejahtera.***

Desa Lenggahjaya Gelar Program Pencegahan Stunting dan PMT untuk Bumil dan Balita

Penulis

Narasi Kita

-

21 Juli 2025

BEKASI, NarasiKita.ID – Pemerintah Desa Lenggahjaya, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, menggelar kegiatan pencegahan stunting dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil (bumil) dan balita. Kegiatan ini didanai melalui Dana Desa Anggaran Tahun 2025 dan dilaksanakan pada Senin (21/07/2025).

Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Desa Lenggahjaya Sadih M. Farhan, Bidan Nunung dari Puskesmas Cabangbungin, Ratu selaku Bidan Desa Lenggahjaya, ibu-ibu PKK, seluruh kader Posyandu, serta para ibu hamil dan balita penerima manfaat.

Menurut Bidan Nunung, program ini bertujuan utama untuk mencegah risiko komplikasi pada ibu hamil saat persalinan serta meningkatkan status gizi balita dan ibu hamil melalui pemberian PMT.

“Tadi ada penyuluhan kelas ibu hamil agar ibu-ibu lebih sehat dan memahami pentingnya perawatan kehamilan untuk mengurangi risiko saat melahirkan. Selain itu, dilakukan pemberian makanan tambahan dari desa untuk 20 balita yang mengalami gizi kurang dan 30 ibu hamil,” jelasnya.

Hal senada disampaikan oleh Bidan Desa, Ratu. Ia menegaskan pentingnya pemeriksaan rutin kehamilan sebagai bentuk pencegahan dini terhadap stunting maupun komplikasi persalinan.

“Kelas ibu hamil ini diharapkan mendorong ibu-ibu untuk rutin melakukan pemeriksaan kandungan agar lebih siap menghadapi proses persalinan. Kami juga terus memantau perkembangan balita guna mencegah stunting sejak dini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Lenggahjaya Sadih M. Farhan menuturkan bahwa kegiatan PMT dilaksanakan secara rutin setiap bulan di seluruh Posyandu yang ada di wilayah desa.

“Setiap bulan kami adakan PMT di semua Posyandu. Harapan kami, melalui program ini angka stunting dapat ditekan, sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” tegasnya.

Program ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Desa Lenggahjaya dalam mendukung program nasional percepatan penurunan stunting serta memperhatikan kesehatan ibu dan anak sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. (M. Adin)

Ratusan Triliun Belum Dikembalikan

Perlu Komitmen Serius Pemulihan Kerugian Negara

Berita Terbaru

Nasional

Investigasi

Pemerintahan

Kriminal

Budaya