BEKASI, NarasiKita.ID — Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pantai Sederhana, Mulyadi, dan tokoh masyarakat Suheru, melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah desa setempat. Mereka menilai tidak ada pembangunan berarti yang terjadi dan penggunaan dana desa dinilai tidak transparan.

“Tidak ada bangunan sama sekali. Saya bisa buktikan dengan data dari tahun 2023 hingga 2024. Banyak anggaran yang fiktif,” kata Mulyadi.

Ia juga mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), bahkan tidak pernah menandatangani berita acara musyawarah desa.

“Saya belum pernah dilibatkan dalam musyawarah anggaran desa dan tidak pernah menandatangani berita acara,” tegasnya.

Sementara itu, Suheru menyoroti kondisi infrastruktur yang dinilai memprihatinkan, terutama jalan-jalan di wilayah kampung yang masih rusak dan justru dibangun melalui swadaya masyarakat.

“Penggunaan dana desa tidak transparan. Coba lihat kondisi jalan di Kampung Tanjung Nuhun, Gaga, dan Muara Kuntul. Di Muara Kuntul bahkan warga terpaksa swadaya untuk membangun jalan,” ungkap Suheru.

Menanggapi tudingan tersebut, Camat Muaragembong, Dr. Sukarmawan, M.Pd., membantah dan menyebut pernyataan yang dilontarkan Mulyadi dan Suheru tidak berdasar.

“Yang disebut tidak ada pembangunan itu bagian mana? Kalau bicara pembangunan fisik, harus jelas dulu apakah sudah masuk dalam perencanaan desa melalui musyawarah. Pernyataan publik harus berbasis pada dokumen resmi,” ujar Sukarmawan, Senin (23/06/2025).

Ia menambahkan bahwa pihak kecamatan rutin melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan, termasuk terhadap kegiatan pembangunan di Desa Pantai Sederhana.

“Kami sudah turun ke lapangan. Beberapa titik kegiatan memang masih dalam proses realisasi, dan masih kami beri waktu,” jelasnya.

Sukarmawan juga menegaskan bahwa setiap tahun ada pembangunan yang dilakukan di Desa Pantai Sederhana, sesuai dengan rencana kerja dan pelaporan yang telah ditetapkan.

“Setiap tahun pasti ada pembangunan. Soal kesesuaian sasaran dan pelaksanaan, itu yang kami laporkan ke atas. Kami hanya memantau dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan desa,” pungkasnya. (M.Adin)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, akui kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Karawang di bawah pimpinan Emay Ahmad Maehi atau yang akrab disapa Kang Emay. Hal tersebut disampaikan Endang usai menerima kunjungan silaturahmi dari jajaran pengurus KADIN Karawang bersama Dewan Pertimbangan, di Ruang Ketua DPRD Karawang, Jumat (20/06/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Kang Emay menyampaikan bahwa kepengurusan yang dipimpinnya memiliki legalitas yang jelas.

“Kami telah menerima mandat dari Pak Agung Suryamal, yang juga menerima mandat dari Pak Anindya Bakrie dan Pak Erwin Aksa, dengan pengantar dari Pak Topan. Semua dokumen legalitasnya telah kami serahkan,” jelas Kang Emay, Ketua KADIN Karawang.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan DPRD.

“KADIN merupakan wadah para pengusaha, baik yang sudah terdaftar maupun belum. Jadi tidak perlu ada perdebatan yang tidak produktif. Kami siap mendengarkan saran, termasuk dari Ketua DPRD dan Dewan Pertimbangan, demi kepentingan Karawang,” ujar Kang Emay.

Sementara itu, Ketua DPRD Karawang, Endang Sodikin, menyatakan pihaknya menyambut baik langkah-langkah positif dari KADIN Karawang.

“Kami telah menerima surat dari Pak Agung Suryamal dan meresponsnya sesuai prosedur. Legalitas kepengurusan sudah kami cermati, dan tentu kami mendukung ide, gagasan, serta substansi yang disampaikan teman-teman pengurus KADIN,” ucap Endang.

Terkait adanya dinamika atau dualisme kepemimpinan di tubuh KADIN Karawang, Endang mendorong adanya upaya rekonsiliasi.

“Karena semua adalah putra daerah Karawang, saya kira sangat mungkin dikomunikasikan dengan baik. Kita harus menjaga iklim investasi di Karawang. KADIN harus menjadi kekuatan besar untuk menggawangi kemajuan daerah,” kata Endang.

Endang juga berharap dinamika organisasi tidak berlarut-larut dan dapat segera diakhiri demi menjaga kepercayaan investor dan mempercepat pembangunan ekonomi Karawang.

“Dinamika dalam organisasi adalah hal wajar, tapi jangan sampai menghambat investasi. Kami berharap KADIN menjadi mitra strategis pemerintah, bersinergi membawa Karawang ke arah yang lebih maju,” pungkasnya. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang kembali mengingatkan masyarakat, khususnya para wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kategori Buku 4 dan 5—yakni dengan nilai pajak di atas Rp2 juta—untuk segera melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo pada 30 Juni 2025.

Dengan tenggat waktu yang kini hanya tersisa 11 hari, Bapenda menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam memenuhi kewajiban perpajakan guna menghindari sanksi administrasi yang akan dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat.

“Membayar pajak bukan sekadar kewajiban hukum, tapi bentuk partisipasi nyata masyarakat dalam mendukung pembangunan Karawang yang berkelanjutan,” demikian disampaikan Bapenda Karawang melalui akun media sosial resminya, @bapendakrwkab.

Bapenda juga memastikan bahwa sistem pembayaran PBB-P2 kini semakin mudah dan dapat diakses melalui berbagai saluran, baik secara konvensional di loket-loket resmi, maupun digital melalui platform yang telah terintegrasi dengan sistem Bapenda.

Masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut, termasuk lokasi pembayaran dan tata cara transaksi daring, dapat mengunjungi situs resmi Bapenda Karawang di: 🔗https://bapenda.karawangkab.go.id. (ist/ysp)