KARAWANG, NarasiKita.ID – Pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menyebut media atau wartawan tidak lagi diperlukan, menuai gelombang kecaman keras dari insan pers. Sikap tegas datang dari Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia DPD Karawang, Syuhada Wisastra, dalam forum diskusi santai yang dihelat di Lapak Ngopi, Senin sore (07/07/2025), yang dihadiri para jurnalis dari berbagai media di Karawang.
“Pernyataan Gubernur Jabar sangat kami sayangkan. Itu bukan sekadar ucapan, tapi bentuk pengingkaran terhadap demokrasi dan pelecehan terhadap profesi wartawan. Jika media dianggap tak perlu, maka siapa yang akan mengawal jalannya pemerintahan? Siapa yang menjadi penghubung antara suara rakyat dan pemegang kekuasaan?” tegas Syuhada.
Syuhada menegaskan bahwa media bukan hanya penyampai informasi, tetapi merupakan pilar keempat demokrasi, sejajar dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ia menilai, kekuasaan tanpa kontrol media cenderung melahirkan otoritarianisme dan praktik pemerintahan yang tak transparan.
“Kami di IWO Karawang berdiri bukan untuk ikut euforia, tetapi menjaga marwah profesi. Media sosial tidak bisa menggantikan wartawan. Kita punya sistem verifikasi, kode etik jurnalistik, dan pertanggungjawaban yang jelas,” lanjutnya.
Ia juga menyoroti maraknya konten media sosial yang bisa dimanipulasi tanpa tanggung jawab dan akurasi, yang justru membahayakan ruang informasi publik.
Dalam kesempatan itu, IWO Karawang menyampaikan bahwa wartawan bekerja atas dasar amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, bukan sekadar mencari panggung atau perhatian.
“Kami tidak membenci Dedi Mulyadi, tapi seorang gubernur seharusnya membangun sinergi dengan insan pers, bukan menciptakan jarak dan stigma negatif. Jika kepala daerah mulai menyepelekan media, maka ini preseden buruk bagi masa depan kebebasan pers di Indonesia,” ujar Syuhada.
IWO Indonesia DPD Karawang juga menyatakan solidaritas penuh kepada seluruh jurnalis Karawang yang hadir dan menyatakan sikap secara tertib dan bermartabat. Mereka menyebut perjuangan ini bukan hanya soal daerah, tetapi soal harga diri profesi dan kelangsungan demokrasi.
Di akhir penyataan, Syuhada menyerukan agar Gubernur Dedi Mulyadi segera memberikan klarifikasi dan menunjukkan sikap terbuka terhadap media.
“Kami bukan musuh kekuasaan. Kami mitra kritis. Hormati pers, maka demokrasi akan hidup. Abaikan pers, maka lahirlah rezim yang tertutup dan penuh ilusi,” pungkasnya.***
