BEKASI, NarasiKita.ID – Ratusan petani yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tani Bekasi Wilayah Utara berencana melakukan audiensi ke Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWS Ciliwung Cisadane), Jakarta Timur pada Rabu (13/5/2026). Langkah ini ditempuh sebagai bentuk desakan atas lambannya penanganan kerusakan ekosistem pesisir utara Bekasi yang kian meluas dan berdampak serius terhadap sektor pertanian serta perikanan.
Para petani menilai kondisi Sungai Ciherang beserta jaringan irigasi di sekitarnya telah berada pada titik kritis akibat pendangkalan muara dan intrusi air laut yang terus terjadi tanpa penanganan menyeluruh. Situasi ini disebut telah mengganggu produktivitas lahan di sedikitnya 10 desa yang tersebar di empat kecamatan, yakni Muara Gembong, Cabangbungin, Sukawangi, dan Babelan.
Perwakilan petani, Ust. Jejen Zaenudin, menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan lagi persoalan teknis biasa, melainkan sudah menjadi krisis ekologis yang dibiarkan berlarut.
Ia menjelaskan, dari sekitar 4.000 hektar lahan pertanian, sekitar 1.000 hektar di antaranya telah tidak produktif selama hampir satu dekade. Sementara 3.000 hektar lainnya mengalami penurunan drastis akibat masuknya air laut ke saluran irigasi.
“Kerugian ekonomi ditaksir mencapai Rp140 miliar per musim tanam. Ini bukan angka kecil, ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengelolaan sistem air di wilayah kami,” tegas Jejen, Selasa (12/5/2026).
Ia merinci, kerugian berasal dari 3.000 hektar lahan terdampak dengan nilai sekitar Rp105 miliar per musim, serta 1.000 hektar lahan mati yang ditaksir merugikan sekitar Rp35 miliar per musim tanam.
Dalam audiensi yang direncanakan, para petani akan mendesak BBWS Ciliwung Cisadane agar tidak hanya melakukan kajian, tetapi segera mengambil langkah konkret di lapangan. Dua tuntutan utama yang akan disampaikan yakni pembangunan bendungan penahan air laut di hilir Sungai Ciherang, Desa Pantai Harapan Jaya, serta normalisasi total Sungai Ciherang melalui pengerukan sedimen secara menyeluruh.
Menurut mereka, kondisi Sungai Ciherang telah masuk kategori darurat ekologis yang tidak bisa lagi ditangani secara parsial. Pendangkalan, abrasi, dan intrusi air laut disebut telah merusak tidak hanya lahan pertanian, tetapi juga tambak perikanan warga di kawasan pesisir.
Para petani menegaskan, tanpa intervensi serius dari pemerintah, kerusakan akan terus meluas dan mengancam keberlanjutan ekonomi ribuan keluarga petani dan nelayan di Bekasi Utara.
“Kami datang untuk menuntut kepastian, bukan janji. Negara harus hadir sebelum semuanya benar-benar hilang,” tutup Jejen. (MA)
