NarasiKita.ID – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) melalui Kedeputian V Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi terus memperkuat sinergi dengan media massa sebagai mitra strategis dalam menyampaikan kebijakan serta program prioritas pemerintah kepada masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya ini, Kemenko Polhukam menerima kunjungan perwakilan jaringan media online dari Jawa Barat pada Rabu (09/07/2025) di ruang rapat Kedeputian V. Pertemuan tersebut bertujuan membangun kolaborasi dalam publikasi dan amplifikasi program strategis kementerian, termasuk pelaksanaan 9 Desk dan berbagai satuan tugas (Satgas) yang dibentuk untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.
“Media memiliki peran sentral dalam membangun komunikasi kebijakan publik yang efektif dan transparan. Kemenko Polhukam mengapresiasi kesiapan media dalam mendukung penyampaian informasi program-program pemerintah kepada masyarakat luas,” ujar Deputi V Bidang Komunikasi dan Informasi.
Dalam dialog tersebut, perwakilan media menyampaikan aspirasi terkait peningkatan kompetensi wartawan melalui proses sertifikasi dan verifikasi oleh Dewan Pers. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung profesionalisme jurnalis serta peningkatan Indeks Kemerdekaan Pers secara nasional.
Isu lain yang turut dibahas adalah pentingnya implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), khususnya di lingkungan pemerintah daerah. Keterbukaan informasi publik dinilai sebagai pilar utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Kemenko Polhukam menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan kemitraan strategis dengan berbagai jaringan media, baik nasional maupun daerah, sebagai bagian dari penguatan komunikasi publik atas program-program prioritas pemerintah dalam menjaga keutuhan NKRI dan memperkokoh ketahanan nasional. yang baik.
Kemenko Polkam berkomitmen untuk terus mengembangkan kolaborasi dengan berbagai jaringan media nasional dan daerah guna memperkuat komunikasi publik atas program prioritas pemerintah dalam menjaga keutuhan NKRI dan memperkuat ketahanan nasional.***
