KARAWANG, NarasiKita.ID – Camat Jayakerta, Asep Sudrajat, menegaskan bahwa program bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah tidak memiliki keterkaitan dengan kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026.
Ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak menjadikan bansos sebagai alat politik untuk memengaruhi pilihan masyarakat, mengintimidasi penerima manfaat, ataupun mendulang dukungan bagi calon kepala desa tertentu.
Penegasan tersebut disampaikan sebagai upaya menjaga kondusivitas dan mencegah potensi konflik sosial di wilayah Kecamatan Jayakerta, khususnya di desa-desa yang tengah menyelenggarakan Pilkades, seperti Desa Kemiri dan Kertajaya.
“Bansos itu program pemerintah untuk masyarakat, tidak ada kaitannya dengan Pilkades. Siapa pun kepala desa yang terpilih nantinya, bantuan tersebut tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku dari pemerintah pusat. Jadi, jangan ada pihak-pihak yang mencoba mempolitisasi bansos demi kepentingan politik pribadi atau kelompok,” ujar Asep Sudrajat saat ditemui NarasiKita.ID, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa keberlanjutan bantuan sosial ditentukan oleh kebijakan, persyaratan, dan mekanisme pendataan pemerintah, bukan oleh siapa yang memenangkan kontestasi politik di tingkat desa.
Senada dengan Camat Jayakerta, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kesos) Kecamatan Jayakerta, Endang Sugiarto, menegaskan bahwa penyaluran bansos dilakukan berdasarkan data resmi pemerintah dan ketentuan yang berlaku.
Ia memastikan tidak ada calon kepala desa maupun pihak tertentu yang memiliki kewenangan untuk secara sepihak menjanjikan, menghentikan, ataupun mencoret penerima bantuan sosial hanya karena perbedaan pilihan politik.
“Penyaluran bansos itu berbasis data terpadu dan regulasi ketat dari Kementerian Sosial maupun pemerintah daerah. Tidak ada korelasinya dengan dukungan politik di Pilkades. Kami mengimbau masyarakat agar tidak terintimidasi oleh isu dicoretnya bantuan hanya karena perbedaan pilihan, dan jangan mau dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan bansos untuk mencari dukungan,” tegas Endang.
Ia juga meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi yang mengaitkan keberlanjutan bantuan sosial dengan dukungan terhadap calon kepala desa tertentu.
Selain persoalan politisasi bansos, Kecamatan Jayakerta turut mengingatkan pentingnya menjaga netralitas seluruh elemen pelayanan masyarakat, termasuk pendamping sosial, perangkat desa, RT, RW, hingga kepala dusun.
Asep menilai keterlibatan unsur pelayanan publik dalam tim sukses salah satu calon berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Kondisi tersebut dikhawatirkan memengaruhi objektivitas pelayanan serta membuka peluang penyalahgunaan kewenangan dan program pemerintah untuk kepentingan politik tertentu.
“Jika pendamping sosial atau perangkat desa terlibat dalam tim sukses salah satu pasangan calon, hal itu akan memicu conflict of interest atau konflik kepentingan. Pelayanan kepada masyarakat menjadi sempit dan berpotensi menyalahgunakan wewenang serta program negara demi kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, mereka harus tetap netral,” jelasnya.
Asep bahkan mengingatkan aparatur yang ingin terlibat aktif mendukung calon tertentu agar tidak mencampuradukkan tanggung jawab pelayanan publik dengan kepentingan politik praktis.
“Kalau memang kekeh ingin fokus mendukung dan menjadi tim sukses calon tertentu, lebih baik mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya agar tidak mencampuradukkan kepentingan publik dengan kepentingan politik,” tegas Asep.
Untuk memastikan pelaksanaan Pilkades berjalan aman dan demokratis, pihak Kecamatan Jayakerta mengaku terus melakukan sosialisasi serta mengingatkan seluruh elemen masyarakat mengenai pentingnya menjaga netralitas sesuai surat edaran yang telah diterbitkan.
Apabila ditemukan dugaan keterlibatan aparatur desa maupun pendamping sosial dalam politik praktis, masyarakat diminta menyampaikan laporan secara resmi dengan melampirkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan melalui Panitia Pilkades di tingkat desa.
Selanjutnya, laporan tersebut akan dikoordinasikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Asep menyebut pelanggaran yang terbukti dapat ditangani melalui mekanisme sanksi sesuai regulasi, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga pemberhentian apabila memenuhi ketentuan yang menjadi dasar penindakan.
“Sejauh ini situasi di wilayah Jayakerta seperti Desa Kemiri dan Kertajaya masih relatif kondusif dan netral. Namun, kami mengingatkan kembali agar seluruh elemen masyarakat dan panitia bersama-sama menjaga keamanan serta kesuksesan Pilkades tanpa adanya kecurangan,” pungkasnya.
Penegasan tersebut menjadi pengingat bahwa bansos merupakan hak penerima manfaat yang harus disalurkan berdasarkan ketentuan pemerintah, bukan komoditas politik yang dapat diperdagangkan demi kepentingan kontestasi Pilkades. (*)
