BANDUNG, NarasiKita.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM melontarkan kritik terhadap aksi pencopotan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukan ruang bebas tanpa batas, apalagi menjadi pembenaran untuk mengabaikan etika dan tata krama di lingkungan pemerintahan.
Pernyataan KDM tersebut menyusul aksi sejumlah pihak yang menurunkan foto Gibran dari dinding ruang Banggar. Persoalan semakin menjadi sorotan setelah foto tersebut dibawa dalam posisi terbalik sebelum akhirnya diletakkan di atas kursi.
Bagi KDM, menyampaikan kritik, ketidaksetujuan, bahkan sikap politik merupakan hak setiap warga negara. Namun, hak demokrasi tidak serta-merta menghapus kewajiban untuk menghormati etika dan aturan yang berlaku.
“Itu hak demokrasi dan pribadi dalam setiap orang. Tetapi dalam demokrasi ada yang disebut dengan adab berdemokrasi,” kata KDM, Sabtu (14/11/2026).
Ia menegaskan, ruang Banggar DPRD Jabar bukan tempat sembarangan. Ruangan tersebut merupakan fasilitas resmi pemerintahan yang digunakan legislatif bersama eksekutif untuk membahas dan mengambil keputusan terkait anggaran daerah.
Karena itu, tindakan terhadap atribut yang berada di lingkungan kelembagaan pemerintah semestinya dilakukan melalui mekanisme resmi, bukan dengan cara yang berpotensi menimbulkan polemik baru.
“Semestinya karena itu adalah kantor pemerintah, ruang pengambilan keputusan DPRD bersama eksekutif dalam memutuskan anggaran, semestinya diturunkan oleh petugas yang ditunjuk,” ujarnya.
KDM pun menyayangkan insiden tersebut. Menurutnya, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada aksi pencopotan, tetapi juga perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat mengetahui alasan dan dasar tindakan yang dilakukan.
“Tentu peristiwa ini peristiwa yang patut disesalkan oleh kita semua. Ketua DPRD sudah memberikan penjelasan secara terbuka,” imbuhnya.
Tak hanya menyampaikan penyesalan, KDM secara terbuka meminta kelompok masyarakat dan aktivis yang terlibat untuk memberikan klarifikasi kepada publik.
Ia mengingatkan, keberanian menyampaikan kritik harus berjalan beriringan dengan keberanian mempertanggungjawabkan tindakan. Jangan sampai demokrasi hanya dimaknai sebagai kebebasan mengekspresikan ketidakpuasan, sementara tanggung jawab atas tindakan justru diabaikan.
“Selanjutnya para pihak, kelompok masyarakat, aktivis yang dengan sengaja menurunkan foto wakil presiden saat itu yang sudah mengundurkan diri, semestinya menyampaikan penjelasan kepada publik secara terbuka. Karena demokrasi bukan hanya hak, tetapi demokrasi mengajarkan tanggung jawab,” tegasnya.
KDM juga menilai para aktivis tersebut memiliki latar belakang pendidikan dan wawasan yang cukup untuk menjelaskan argumentasi di balik aksi mereka. Terlebih, peristiwa tersebut telah menjadi perhatian masyarakat secara nasional.
“Karena peristiwa itu bukan hanya dilihat oleh warga Jabar, tetapi oleh warga Indonesia,” ucapnya.
Menutup pernyataannya, KDM mengajak seluruh elemen masyarakat agar tidak menjadikan perbedaan pandangan politik sebagai alasan untuk mengesampingkan etika berdemokrasi. Ia juga meminta semua pihak menghormati proses konstitusional yang tengah berjalan di MPR terkait posisi wakil presiden.
“Mari demokrasi secara terbuka, beradab demi kemajuan bangsa. Dan kita tunggu nanti MPR akan memutuskan dan kita meyakini pasti akan mendapatkan yang terbaik,” pungkasnya. (*)
