BANDUNG, NarasiKita.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), terus melakukan berbagai terobosan kebijakan sejak dilantik pada 20 Februari 2025. Salah satu kebijakan yang diterapkannya adalah melarang kegiatan study tour sekolah ke luar provinsi karena dianggap memberatkan orang tua. Bahkan, pada hari pertama menjabat, ia menonaktifkan seorang kepala sekolah di Depok yang melanggar aturan tersebut.
Selain itu, KDM juga mengambil langkah tegas dalam upaya pelestarian lingkungan dengan membongkar sejumlah objek wisata di kawasan Puncak Bogor yang dinilai merusak alam. Ia juga berencana menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang melarang alih fungsi lahan perkebunan, kehutanan, dan pertanian untuk mencegah bencana banjir serta longsor akibat perubahan fungsi lahan yang tidak terkendali.
Dalam acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung pada Kamis (13/03/2025), KDM secara terbuka meminta BPK untuk mengaudit alih fungsi lahan yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Perhutani dan PTPN. Menurutnya, alih fungsi lahan yang tidak terkendali berpotensi menyebabkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat.
“Ketika bencana akibat alih fungsi lahan terjadi, negara harus mengeluarkan dana besar untuk recovery, mulai dari penyaluran sembako, perbaikan rumah warga, hingga pembangunan infrastruktur,” ujar KDM.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dampak dari alih fungsi lahan bukan hanya pada ekologi, tetapi juga pada sektor ekonomi dan keuangan negara. Anggaran penanganan bencana yang besar seharusnya dapat dialokasikan untuk sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Menanggapi permintaan tersebut, Pimpinan V BPK RI, Bobby Adhityo Rezaldi, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa BPK siap berperan aktif dalam memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Saya harap jajaran BPK di Jawa Barat dapat bekerja lebih cepat dan lebih baik dari periode sebelumnya agar pemeriksaan yang dilakukan memberikan dampak signifikan,” kata Bobby.
Dengan berbagai kebijakan ini, KDM menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. (NK)
