KARAWANG, NarasiKita.ID – Menghadapi potensi meningkatnya bencana hidrometeorologi pada musim penghujan, Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Bencana Hidrometeorologi Tahun 2025/2026, bertempat di Gedung Singaperbangsa, Rabu (12/11/2025).
Rakor tersebut membahas berbagai langkah strategis dalam menghadapi ancaman bencana seperti banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, abrasi pantai, hingga tanah longsor yang kerap terjadi di wilayah Karawang. Kegiatan ini diikuti oleh unsur Forkopimda, perangkat daerah terkait, TNI/Polri, dunia usaha, akademisi, media, serta relawan kebencanaan, yang seluruhnya berperan penting dalam sistem penanggulangan bencana daerah.
Dalam arahannya, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana bukan hanya tanggung jawab BPBD, melainkan merupakan kewajiban kolektif semua pihak.
“Pemerintah daerah, TNI/Polri, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat harus membangun kolaborasi yang solid melalui pendekatan pentahelix kebencanaan,” tegas Bupati Aep.
Bupati juga menyoroti pentingnya upaya pengurangan risiko bencana sejak tahap prabencana, dengan memperkuat edukasi dan mitigasi di tingkat masyarakat. Ia mengapresiasi berbagai langkah BPBD yang telah dilakukan sepanjang tahun 2025.
“Saya mengapresiasi langkah BPBD yang telah melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), serta membentuk 20 Desa Tangguh Bencana (Destana), termasuk pelaksanaan gladi kesiapsiagaan di sekolah-sekolah. Ini langkah penting dalam membangun budaya tangguh bencana di masyarakat,” ujar Bupati.
Untuk menghadapi situasi darurat, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang telah menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, baik untuk tahap tanggap darurat maupun pascabencana. Beberapa di antaranya meliputi 40 unit perahu, 60 unit tenda berbagai jenis, 8 unit pompa alkon, kendaraan operasional, dapur umum, serta berbagai peralatan evakuasi lainnya.
BPBD juga terus memperkuat sistem komunikasi lapangan dan posko siaga di setiap kecamatan rawan bencana, serta berkoordinasi dengan instansi teknis seperti Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan TNI/Polri untuk memastikan respon cepat ketika terjadi bencana.
Rakor ini diharapkan menjadi tonggak konsolidasi seluruh unsur pentahelix kebencanaan di Karawang, agar langkah-langkah penanggulangan bencana dapat berjalan lebih efektif dan berkesinambungan. Melalui sinergi lintas sektor, Pemerintah Daerah berkomitmen menciptakan sistem penanggulangan bencana yang responsif, kolaboratif, dan berbasis masyarakat.
“Kita tidak bisa mencegah bencana, tetapi kita bisa meminimalkan dampaknya dengan kesiapsiagaan, sinergi, dan kepedulian,” tutup Bupati Aep.
Dengan semangat kolaborasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang optimistis dapat memperkuat ketahanan daerah menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang berpotensi terjadi pada akhir tahun ini hingga awal tahun depan. (ist/red)
