KARAWANG, NarasiKita.ID – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) Kecamatan Jayakerta secara resmi melayangkan surat permohonan audiensi kepada Pemerintah Kecamatan Jayakerta, Senin (13/4/2026). Langkah ini diambil sebagai respons atas sorotan publik terhadap penganggaran pemeliharaan kendaraan dinas operasional.
Audiensi dijadwalkan berlangsung pada Rabu (15/4/2026), dengan agenda utama meminta penjelasan menyeluruh terkait perencanaan, metode perhitungan, serta penggunaan anggaran pemeliharaan kendaraan roda dua dan roda empat sebagaimana tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) tahun anggaran 2025 dan 2026.
Ketua DPC GMPI Kecamatan Jayakerta, Fuad Hasan, menegaskan bahwa audiensi tersebut merupakan langkah konstitusional dalam mendorong keterbukaan informasi publik serta memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.
“Kami meminta Camat Jayakerta hadir langsung bersama pejabat teknis terkait, agar penjelasan yang disampaikan komprehensif, berbasis data, dan tidak parsial,” ujar Fuad.
Ia menilai, kehadiran pimpinan kecamatan menjadi penting karena substansi yang dibahas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut rasionalitas perhitungan anggaran, kesesuaian dengan jumlah aset, serta implementasi kebijakan efisiensi yang selama ini diklaim.
“Kami mengidentifikasi sejumlah kejanggalan dalam dokumen perencanaan yang perlu dijelaskan secara terbuka,” ungkapnya.
Selain itu, Fuad menegaskan bahwa penjelasan yang diharapkan bukan sekadar klarifikasi normatif, melainkan harus disertai data yang konkret dan dapat diuji secara publik.
“Kami ingin dasar perhitungan anggaran dibuka secara jelas, termasuk standar biaya yang digunakan serta rincian komponen seperti BBM, servis, dan pajak kendaraan. Semua harus transparan dan terukur,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan sikap tegas apabila audiensi tidak berjalan secara terbuka dan akuntabel. Pihaknya membuka kemungkinan menggelar aksi massa sebagai bentuk tekanan publik.
“Jika Camat tidak hadir atau tidak memberikan penjelasan yang transparan, kami akan menggelar aksi besar di Kantor Kecamatan Jayakerta,” ujar Fuad.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.
Lebih lanjut, Fuad pun menegaskan bahwa audiensi ini bukan sekadar kritik, melainkan bagian dari partisipasi publik dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
“Kami mendorong agar Pemerintah Kecamatan Jayakerta menjadikan audiensi sebagai ruang dialog terbuka sekaligus menunjukkan komitmen terhadap prinsip transparansi anggaran, akuntabilitas kinerja, efisiensi belanja daerah, dan keterbukaan informasi publik,” pungkasnya. (Sup)
