KARAWANG, NarasiKita.ID – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Online Indonesia (DPD IWOI) Kabupaten Karawang melontarkan kecaman keras terhadap pernyataan pengawas Korwilcambidik Kecamatan Tirtajaya berinisial MY yang menyebut “media itu butuh duit”. Organisasi wartawan tersebut menilai ucapan itu sebagai bentuk penghinaan terbuka terhadap profesi jurnalistik dan cerminan buruk mental pejabat publik yang antikritik.
Ketua DPD IWOI Karawang, Syuhada Wisastra, menegaskan bahwa ucapan MY tidak bisa ditoleransi ataupun dianggap sekadar kekeliruan komunikasi. Menurutnya, pernyataan tersebut telah menyerang kehormatan profesi wartawan secara menyeluruh.
“Ucapan itu sangat keterlaluan dan tidak pantas keluar dari mulut seorang pejabat publik. Kalimat ‘media itu butuh duit’ adalah bentuk penghinaan terhadap profesi wartawan. Itu ucapan yang merendahkan martabat pers dan mencederai kemerdekaan pers yang dijamin undang-undang,” tegas Syuhada, Rabu (13/5/2026) malam.
Menurutnya, wartawan bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, bukan menjadi pihak yang bisa dilecehkan dengan stigma murahan.
“Kalau ada oknum wartawan bermasalah, silakan proses sesuai mekanisme hukum dan kode etik. Tapi jangan menyeret seluruh profesi seolah-olah semua wartawan bekerja demi uang. Itu pernyataan bodoh, tendensius, dan sangat mencoreng institusi pendidikan,” ujarnya keras.
Syuhada menilai, ucapan MY menunjukkan watak pejabat yang arogan dan gagal memahami fungsi pers sebagai kontrol sosial dalam negara demokrasi. Terlebih, pernyataan itu muncul saat wartawan sedang melakukan konfirmasi terkait dugaan siswa pingsan dalam kegiatan Invitasi Olahraga Tradisional tingkat SD se-Kecamatan Tirtajaya.
“Yang dipertanyakan wartawan itu soal keselamatan siswa. Ada dugaan anak-anak pingsan saat kegiatan berlangsung. Tapi bukannya menjawab substansi persoalan, malah menyerang media. Ini memunculkan kesan pejabat tersebut alergi terhadap kritik dan tidak siap diawasi publik,” katanya.
DPD IWOI Karawang juga menilai ucapan tersebut berpotensi melanggar etika ASN karena diucapkan oleh pejabat publik dalam kapasitas jabatannya. Menurut Syuhada, seorang aparatur negara wajib menjaga ucapan, perilaku, dan menghormati profesi lain.
“ASN itu digaji negara untuk melayani masyarakat, bukan untuk merendahkan wartawan. Kalau mental pejabatnya antikritik dan suka menyerang media, lebih baik dievaluasi total. Jangan sampai dunia pendidikan diisi pejabat yang tidak memahami etika publik,” tegasnya.
Atas polemik tersebut, DPD IWOI Karawang mendesak BKPSDM dan Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang segera mengambil tindakan tegas terhadap MY, bukan sekadar pembinaan formalitas.
“Kami meminta ada pemeriksaan etik dan sanksi tegas. Kalau perlu copot dari jabatannya. Jangan sampai pejabat publik merasa bebas menghina wartawan tanpa konsekuensi. Kalau dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers di Karawang,” ujarnya.
Syuhada juga memberikan ultimatum agar MY segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh insan pers dan organisasi media di Kabupaten Karawang.
“Kalau dalam waktu dekat tidak ada permintaan maaf terbuka, kami siap turun dan mendatangi kantor Korwilcambidik Tirtajaya bersama rekan-rekan media lainnya. Jangan anggap wartawan bisa dihina seenaknya. Pers bukan musuh birokrasi,” tandasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi maupun permintaan maaf resmi dari pihak MY terkait pernyataannya yang telah memicu kemarahan insan pers di Kabupaten Karawang. (Sup)
