KARAWANG, NarasiKita.ID – Ketua Forum Karawang Utara Bergerak (FKUB), Angga Dhe Raka, menyoroti kondisi semrawut pemasangan tiang dan kabel jaringan internet yang kian marak di berbagai wilayah Kabupaten Karawang. Ia menilai pemasangan tersebut dilakukan secara sporadis dan tanpa pengawasan ketat, sehingga berpotensi dapat merusak estetika lingkungan dan membahayakan keselamatan warga.

“Fenomena tiang-tiang internet yang tumbuh seperti jamur di berbagai sudut jalan, tanpa penataan dan koordinasi yang jelas, menjadi persoalan serius yang tidak bisa dibiarkan,” ujar Angga dalam keterangannya, Rabu (28/05/2025).

Menurutnya, pemasangan infrastruktur jaringan internet yang tidak teratur tidak hanya mengganggu tata ruang kota maupun pedesaan, tetapi juga membahayakan pengguna jalan karena banyak kabel yang menjuntai sembarangan.

“Para penyedia layanan internet (ISP) tampak mengabaikan aspek keselamatan dan keindahan lingkungan demi mengejar ekspansi jaringan. Kami tidak menolak kemajuan teknologi, tetapi semua harus sesuai aturan dan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat,” tegasnya.

Kemudian, angga juga menyampaikan akan mendesak Pemerintah Kabupaten Karawang, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika serta dinas terkait lainnya, untuk segera melakukan penataan ulang. Ia juga mendorong diberlakukannya moratorium sementara terhadap pemasangan tiang baru, hingga ada regulasi yang lebih tegas dan menyeluruh. Selain itu, ia meminta dilakukan audit terhadap seluruh infrastruktur jaringan internet yang telah berdiri.

“Bagaimana dengan perizinannya? Apakah mereka sudah menempuh prosedur sesuai aturan yang berlaku? Saya berharap Pemkab Karawang segera bersikap tegas terhadap penyedia layanan yang melanggar, serta melakukan koordinasi lintas sektor agar persoalan ini tidak semakin merugikan masyarakat,” tandasnya.

Forum Karawang Utara Bergerak menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu lingkungan dan pembangunan yang berkeadilan di wilayah utara Karawang.

Sementara itu, ditempat terpisah, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Mulyadi, saat dimintai tanggapan oleh NarasiKita.ID, juga menyampaikan keprihatinannya.

“Saya melihat kondisinya sangat tidak nyaman dipandang, apalagi ada tiang yang miring bahkan sampai patah, seperti di depan Rumah Sakit Karya Husada Cikampek. Ini jelas perlu ditata dan dibenahi,” ujarnya.

Mulyadi menambahkan bahwa pihaknya akan menelusuri masalah perizinan dan melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Saya akan pelajari terlebih dahulu, pemasangan tiang dan kabel ini berkaitan dengan OPD mana. Nanti kami dorong agar pelaksanaannya sesuai dengan SOP,” pungkasnya. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Diduga tidak menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) proyek pembangunan lapangan sepak bola dan jogging track di Desa Rengasdengklok Selatan, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, menuai sorotan tajam dari masyarakat.

Diketahui, proyek yang menelan anggaran sebesar Rp1,61 miliar itu dinilai tidak sebanding dengan kualitas hasil pengerjaannya. Proyek tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2023, dan dikerjakan oleh PT Suan Tafui Karya atas penugasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang.

Ironisnya, pembangunan dilaksanakan di atas tanah kas desa (tanah bengkok) milik Pemerintah Desa Rengasdengklok Selatan yang berada di Dusun Bojongkarya I. Namun, hingga kini, status penggunaan lahan tersebut masih dipertanyakan lantaran diduga belum melalui proses legal formal sesuai ketentuan.

Kondisi fisik lapangan pun mendapat kritik pedas dari warga. Sarta atau yang biasa disapa akrab Betong salah seorang tokoh masyarakat setempat, menyayangkan kualitas pembangunan yang dianggap jauh dari memadai.

“Ini anggaran miliaran, tapi hasilnya tidak layak. Ini patut diusut,” tegas Betong, Selasa (27/05/2025).

Kemudian, dia juga menyoroti beberapa kerusakan dan kekurangan, seperti rumput lapangan yang kering dan gundul, permukaan lapangan yang lebih rendah dari tanah sekitar sehingga kerap tergenang saat hujan, serta saluran drainase yang tidak berfungsi. Selain itu, jogging track yang dibangun juga tampak tidak terurus dan tidak dimanfaatkan oleh warga.

“Saya rasa saluran air tidak bekerja dengan baik. Jogging track seperti terbengkalai sehingga masyarakat jadi enggan menggunakan fasilitas ini,” imbuhnya.

Betong juga menduga adanya indikasi pemborosan anggaran hingga penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek tersebut. Ia berharap pihak berwenang segera turun tangan untuk melakukan audit dan investigasi menyeluruh.

“Saya mendorong aparat penegak hukum dan lembaga pengawas seperti BPK atau inspektorat daerah untuk segera memeriksa proyek ini. Penggunaan uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara transparan,” tandasnya. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Sekretaris Forum Karawang Utara Bergerak (FKUB), Nana Satria Permana, memberikan pandangan terkait isu keretakan hubungan antara Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, dan Sekretaris Daerah (Sekda), Asep Aang Rahmatullah.

Menurutnya, seharusnya dalam 100 hari masa kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang disampaikan ke publik adalah capaian dan kinerja, bukan justru isu konflik internal.

“Yang dibutuhkan masyarakat adalah informasi soal pencapaian program kerja selama 100 hari, bukan wacana perseteruan antara bupati dan sekda. Isu seperti ini tidak perlu dibesar-besarkan apalagi disebarluaskan. Di saat kepala daerah lain berlomba menyampaikan prestasi, di Karawang justru yang ramai isu keretakan,” tegas Nana kepada NarasiKita.ID, Selasa (27/05/2025).

Ia menilai, seharusnya Bupati dan Sekda berjalan seiring untuk mencapai target-target pembangunan yang telah dirancang. Apalagi Karawang memiliki posisi strategis sebagai daerah penyangga ibu kota, sehingga perlu dikelola lebih progresif.

“Idealnya, Sekda yang merupakan pejabat karier harus satu frekuensi dengan bupati yang memiliki mandat politik. Sekda adalah pelaksana kebijakan yang dibuat oleh bupati, sehingga harus selaras agar program 100 hari bisa terealisasi dengan baik,” tambahnya.

Nana juga mengingatkan bahwa jika para pemimpin daerah sibuk dengan tarik-menarik kepentingan politik, maka yang menjadi korban adalah rakyat.

“Kalau para elitnya berseteru, apalagi jika sampai saling sandera kepentingan, tentu program bisa tersumbat. Padahal rakyat menunggu hasil kerja, bukan drama politik,” ujarnya.

Ia pun menegaskan bahwa sejak dilantik, Sekda wajib mengabdi kepada rakyat dan menjalankan tugasnya sebagai kepala pegawai negeri. Begitu pula Bupati, yang sejak disumpah harus menjadi pelayan rakyat tanpa gesekan dengan aparatur sipil negara.

“Kami sebagai warga Karawang berharap, para pemimpin bekerja secara maksimal dan mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, bukan sebaliknya,” pungkas Nana. (Yusup/NarasiKita.ID)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Karawang terus mendorong percepatan penerbitan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) sebagai bentuk penguatan legalitas dan profesionalisme perangkat desa. Komitmen ini ditunjukkan melalui rapat koordinasi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang yang digelar pada Rabu, 27 Mei 2025, di Aula DPMD Karawang, serta terhubung secara daring melalui Zoom Meeting dengan DPMD Kabupaten Cianjur.

Rapat tersebut diikuti oleh perwakilan PPDI dari 11 kecamatan, yakni Batujaya, Tirtajaya, Cilebar, Kutawaluya, Cikampek, Purwasari, Jatisari, Lemahabang, Telukjambe Timur, Klari, serta beberapa kecamatan lainnya yang telah mengonfirmasi ketidakhadiran karena adanya agenda lain.

Sekretaris PPDI Karawang, Aan Karyanto, mengapresiasi partisipasi seluruh peserta rapat dan menegaskan bahwa agenda ini merupakan langkah strategis dalam memperjuangkan identitas hukum bagi perangkat desa.

“Pemaparan dari DPMD Cianjur sangat jelas dan komprehensif, serta dapat menjadi acuan bagi Kabupaten Karawang. Intinya, penerbitan NIPD sangat mungkin dilakukan asalkan didukung dengan dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,” ujar Aan.

Selain itu, Aan juga menyampaikan beberapa poin penting dari hasil rapat koordinasi tersebut:

• DPMD Kabupaten Cianjur memaparkan secara gamblang mekanisme penerbitan NIPD berdasarkan pengalaman implementasi di wilayah mereka.
• DPMD Karawang, Ketua Komisi DPRD Karawang, perwakilan kepala desa, serta bagian hukum menyambut positif inisiatif tersebut, dengan menekankan pentingnya penguatan landasan hukum.
• Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa saat ini sedang dalam proses penyusunan. Revisi tersebut direncanakan mencakup ketentuan khusus terkait perangkat desa dan NIPD.
• Peraturan Bupati (Perbup) tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa juga akan direvisi, yang akan memuat ketentuan teknis penerbitan NIPD serta syarat administratif, termasuk rekomendasi dari Bupati.
• Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Karawang, Andri, mendorong PPDI agar aktif memberikan masukan dalam proses penyusunan pasal-pasal revisi Perda dan Perbup tersebut.

Lebih lanjut, Aan juga mengajak seluruh perangkat desa untuk tetap berkomitmen mengawal proses ini demi mewujudkan perangkat desa Karawang yang profesional, memiliki kejelasan status hukum, serta terlindungi dalam menjalankan tugas.

“Kami akan terus berjuang agar seluruh perangkat desa di Karawang memiliki identitas hukum yang sah dan diakui secara resmi melalui penerbitan NIPD,” tandasnya. (Yusup)