NarasiKita.ID – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan rencana LG Energy Solution untuk meningkatkan investasi pada pabrik sel baterai di Indonesia yang saat ini telah beroperasi. Proyek ini merupakan joint venture (JV) keempat dalam pengembangan rantai pasok ekosistem baterai di Indonesia, yang dijalankan oleh PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power dan telah beroperasi sejak Juli 2024.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa LG tetap berkomitmen penuh terhadap ekspansi pabrik sel baterai tersebut. Hingga saat ini, investasi yang telah tertanam mencapai US$1,1 miliar atau sekitar Rp18,46 triliun.

“Mereka telah memulai pembicaraan awal dengan kami, dan menyampaikan rencana untuk menambah investasi sebesar US$1,7 miliar—sekitar Rp28,5 triliun—untuk pengembangan lebih lanjut dari proyek tersebut,” kata Rosan dalam konferensi pers, Selasa (29/04/2025).

Rosan juga mengungkapkan bahwa dirinya akan mengunjungi pabrik di Karawang, Jawa Barat, pada keesokan harinya untuk membahas rencana ekspansi tersebut secara langsung. Ia menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen konkret LG dalam proyek ini.

Lebih lanjut, Rosan menjelaskan bahwa JV 4 ini merupakan bagian dari grand package proyek pengembangan ekosistem baterai nasional. Jika ekspansi terealisasi, total investasi di JV 4 akan mencapai US$2,8 miliar, sesuai dengan target awal.

Namun, LG memutuskan untuk tidak melanjutkan investasi pada JV 1 hingga 3 dalam megaproyek ini. Rosan mengakui bahwa struktur investasi ini kompleks dan melibatkan nilai transaksi besar.

“Total investasi LG awalnya direncanakan mencapai US$9,8 miliar, yang terbagi dalam empat bagian. Masing-masing bagian merupakan joint venture tersendiri dengan mitra yang berbeda-beda,” jelasnya.

Pada JV 1, LG bertindak sebagai pemegang saham minoritas dalam proyek hulu pertambangan bersama BUMN Indonesia, Aneka Tambang (ANTM). Sementara JV 2 dan 3 mencakup proyek pengolahan bahan baku baterai, seperti smelter HPAL dan pabrik prekursor/katoda.

“Prosesnya dimulai dari tambang yang menghasilkan nickel matte, lalu diproses menjadi nikel sulfat, dilanjutkan ke prekursor, katoda, anoda, sel baterai, battery pack, hingga daur ulang baterai. Masing-masing tahap memiliki mitra yang berbeda,” ujar Rosan.

Meski LG mundur dari JV 1-3, pemerintah telah menemukan mitra pengganti, yaitu Zhejiang Huayou Cobalt Co., yang sudah berinvestasi di Morowali dan Weda Bay, Sulawesi serta Maluku Utara.

“Kami telah bertemu dengan pihak Huayou, dan mereka menyatakan minat untuk menggantikan posisi LG dalam proyek ini,” pungkasnya. (ist)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Setelah sebelumnya dikeluhkan oleh sejumlah guru honorer, keterlambatan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) triwulan pertama tahun 2025 di Kabupaten Karawang kini menemukan titik terang. Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang memastikan bahwa proses pencairan telah diajukan ke pemerintah pusat.

“Alhamdulillah Kang, untuk pencairan TPG guru honorer sudah kita ajukan ke pusat,” ujar Kepala Sub Bagian Umum Disdikpora Kabupaten Karawang, Joean, saat dikonfirmasi di kantornya, Selasa (29/04/2025).

Joean menjelaskan bahwa proses pencairan TPG sudah dalam tahap akhir, ditandai dengan perubahan status kode dalam sistem. “Status kode sudah berubah, tinggal menunggu pencairan saja. Nanti langsung ditransfer dari pusat,” tegasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa keterlambatan pencairan ini terjadi akibat adanya perubahan pada petunjuk teknis (juknis) terbaru dari pemerintah pusat. “Iya, memang ada perubahan sistem juknis yang baru,” ungkap Joean.

Sebelumnya, sejumlah guru honorer di Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, mengeluhkan belum cairnya TPG hingga menjelang akhir April. Mereka menyebut tunjangan ini sangat penting untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena biasanya TPG dicairkan setiap tiga bulan.

“Biasanya TPG cair setiap triwulan. Tapi sampai sekarang, sudah hampir akhir April, kami belum menerima. Padahal kebutuhan hidup terus berjalan,” keluh salah seorang guru honorer yang enggan disebutkan namanya pada Jumat (25/04/2025).

Dengan kabar terbaru dari Disdikpora, para guru honorer diharapkan segera dapat menerima hak mereka, sehingga dapat meringankan beban ekonomi yang selama ini dirasakan. (Yusup)

JAKARTA, NarasiKita.ID – Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia, NR Icang Rahardian, SH, MH, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa ketentuan mengenai “menyerang kehormatan” tidak berlaku bagi institusi pemerintah, kelompok masyarakat, maupun korporasi.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024. Ketua MK, Suhartoyo, menegaskan bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE hanya berlaku bagi individu, bukan lembaga atau badan hukum.

“Mahkamah menyatakan frasa ‘orang lain’ dalam pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai mencakup lembaga pemerintahan, institusi, korporasi, profesi, jabatan, atau kelompok tertentu dengan identitas khusus,” ujar Suhartoyo dalam sidang yang digelar pada Selasa (29/04/2025).

MK juga menegaskan bahwa larangan penyebaran informasi yang mengandung hasutan, kebencian, atau permusuhan hanya berlaku jika informasi tersebut secara substantif memuat unsur kebencian berbasis identitas tertentu, disampaikan secara sengaja dan terbuka, serta menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi atau kekerasan.

Menanggapi putusan tersebut, Icang menyebut keputusan MK sebagai “angin segar” bagi insan pers, khususnya para jurnalis yang tergabung dalam IWO Indonesia. Ia menilai putusan ini memberikan kepastian hukum dan melindungi jurnalis dari potensi kriminalisasi, terutama saat menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap institusi pemerintah.

“Putusan ini menjadi bekal penting bagi jurnalis dalam menjalankan tugas tanpa rasa takut. Selama ini, pasal tersebut menjadi momok yang mengancam kebebasan pers, terutama ketika menyentuh lembaga atau instansi negara,” ujarnya.

Meski demikian, Icang mengingatkan bahwa pasal terkait penghormatan tetap berlaku jika menyangkut individu. Ia menegaskan pentingnya menjunjung tinggi etika jurnalistik dan berhati-hati saat memberitakan hal-hal yang berkaitan dengan kehormatan pribadi.

“Yang dimaksud kehormatan adalah milik setiap individu, bukan lembaga atau korporasi. Maka kami tetap akan berhati-hati dalam pemberitaan yang menyentuh ranah pribadi,” tegasnya.

Sebagai informasi, uji materi terhadap pasal-pasal dalam UU ITE ini diajukan oleh Daniel Frits Maurits Tangkilisan, seorang karyawan swasta asal Jepara, Jawa Tengah. Ia menggugat empat pasal sekaligus, yakni Pasal 27A, Pasal 45 ayat (4), Pasal 45 ayat (2), dan Pasal 28 ayat (2). (ist)

NarasiKita.ID – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono, memberikan tanggapan terkait viralnya seorang remaja asal Tambun, Bekasi, bernama Aura Cinta yang menyampaikan kritik terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melalui media sosial.

Dalam unggahan video di akun Instagram resminya yang dilihat NarasiKita.ID pada Senin (28/04), Ono menilai tindakan Aura sebagai sesuatu yang positif dan patut diapresiasi.

“Saya merespons positif. Ada anak muda berusia 16–17 tahun yang sudah berani menyuarakan permasalahan rakyat lewat media sosial. Ini berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pemimpin. Menurut saya, ini sangat normatif dan perlu dihargai, karena jarang sekali anak seusia itu bisa berbicara terbuka dan cerdas. Ini adalah bibit pemimpin bangsa di masa depan,” ujarnya.

Namun, Ono juga menyayangkan kondisi yang kini dialami Aura. Ia menyoroti adanya eksploitasi oleh sejumlah konten kreator terhadap remaja tersebut.

“Saat ini Aura sedang dibully habis-habisan di media sosial. Banyak konten kreator yang mengeksploitasi kemiskinan dan melakukan kekerasan verbal terhadapnya. Mereka hanya mencari keuntungan pribadi dari konten yang viral di YouTube, Instagram, TikTok, dan lainnya. Ini sangat berbahaya karena bisa merusak mental Aura dan anak muda lainnya yang ingin kritis,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ono menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum, termasuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

“Dalam Pasal 6 perda tersebut, anak-anak berhak mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekerasan, dan perlakuan salah lainnya. Saat ini jelas telah terjadi eksploitasi dan kekerasan terhadap Aura Cinta,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa siapa pun yang mengetahui adanya pelanggaran namun tidak melaporkannya dapat dikenai sanksi pidana selama tiga bulan penjara dan denda sebesar Rp50 juta.

“Kami di PDI Perjuangan sedang melakukan kajian hukum untuk mendampingi Aura agar mendapatkan hak-haknya. Kepada para konten kreator, pejabat atau bukan, saya imbau: tobatlah, tobat, karena ini dosa,” pungkas Ono. (ist)