KARAWANG, NarasiKita.ID – Suara mesin ekskavator meraung di tepi Kali Apoor, memecah keheningan pagi di Desa Medangasem dan Desa Kampungsawah, Kecamatan Jayakerta. Di bawah langit yang mendung, lumpur dan rumput liar disibak, menggantikan pemandangan sungai yang selama ini tertutup endapan dan sampah. Di tepian, warga berdiri memandangi alat berat dengan ekspresi yang sulit dijelaskan antara lega, harap, dan khawatir.

Bagi mereka, kegiatan normalisasi saluran Kali Apoor bukan sekadar proyek fisik. Ini adalah simbol harapan setelah bertahun-tahun hidup berdampingan dengan ancaman banjir yang datang setiap kali hujan deras mengguyur wilayah utara Karawang.

“Kalau hujan lebih dari dua jam, air cepat sekali naik. Rumah-rumah di pinggir kali pasti kebanjiran,” tutur Udin (52), warga Medangasem, yang sudah dua kali harus mengungsi karena air meluap hingga ke dalam rumahnya. “Mudah-mudahan kali ini pemerintah benar-benar serius,” tambahnya.

Langkah serius itu tampaknya mulai nyata. Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menurunkan alat berat untuk mengeruk dasar kali dan memperlebar aliran air. Kepala Dinas PUPR Rusman Kusnadi hadir langsung di lokasi bersama Kabid Sumber Daya Air (SDA) Tri Winarno, memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana teknis.

“Kali Apoor ini menjadi salah satu titik kritis yang selalu jadi langganan banjir. Kami lakukan normalisasi agar aliran air lebih lancar,” jelas Rusman.

Tak hanya PUPR, kegiatan itu juga melibatkan lintas instansi dan aparat daerah. Hadir di lokasi Camat Jayakerta Asep Sudrajat, Kepala Desa Medangasem Alex Abdul Hanan, Kepala Desa Kampungsawah Dede Sunarya, perwakilan BBWS, PJT II Rengasdengklok, Satpol PP, serta unsur TNI dan Polri. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa penanganan banjir bukan sekadar tanggung jawab satu dinas, tapi kerja bersama seluruh elemen.

Kehadiran Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, di tengah-tengah kegiatan itu menambah semangat warga dan petugas. Dengan rompi lapangan dan sepatu boots, Bupati meninjau pengerjaan dari dekat, berbincang dengan pekerja, dan mendengar langsung keluhan masyarakat. Di sampingnya, turut mendampingi Kapolres Karawang dan Dandim 0604 Karawang yang juga memberi dukungan pada upaya pengendalian banjir di wilayah Jayakerta.

“Kami tidak ingin masyarakat terus khawatir setiap hujan datang. Ini bentuk tanggung jawab pemerintah untuk hadir, bekerja, dan memberi solusi nyata,” ujarnya.

“Kalau alirannya sudah lancar, tapi sampah masih dibuang ke kali, masalah akan berulang. Jadi butuh kesadaran bersama,” tambahnya.

Sebelum kegiatan lapangan dimulai, suasana kebersamaan lebih dulu terbangun dalam apel pagi di halaman Pondok Pesantren Nurussalam, yang dipimpin Kapolsek Rengasdengklok. Dalam amanatnya, Kapolsek menekankan pentingnya sinergi aparat dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta mendukung program pembangunan, termasuk kegiatan penanganan banjir yang sedang berjalan.

Bagi warga Desa Medangasem dan Desa Kampungsawah, banjir bukan sekadar genangan air ia adalah ancaman terhadap penghidupan. Banyak lahan pertanian gagal panen, jalan desa rusak, dan aktivitas ekonomi lumpuh setiap musim hujan tiba. Karena itu, normalisasi kali ini membawa harapan baru.

“Kalau air sudah lancar, kami bisa tenang. Anak-anak bisa sekolah tanpa khawatir, sawah bisa digarap lagi,” kata Bu Enah (40), warga Medangasem yang sehari-hari berjualan di pinggir jalan desa.

Kegiatan normalisasi di Kali Apoor diperkirakan berlangsung beberapa minggu ke depan, menyesuaikan panjang aliran dan tingkat sedimentasi.

Menjelang siang, ketika Bupati meninggalkan lokasi, warga masih berdiri di tepian kali, menyaksikan alat berat terus bekerja. Di wajah mereka, tampak secercah keyakinan bahwa kali ini, air tak lagi menjadi musuh melainkan sahabat yang kembali menghidupi tanah mereka. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang, Eka Sanatha, menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran sejumlah proyek tahun anggaran 2025 bukan disebabkan oleh kekosongan kas daerah, melainkan akibat keterlambatan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Menurut Eka, BPKAD sebenarnya telah menetapkan batas waktu pengajuan SPM hingga 31 Desember pagi, bahkan sempat memberikan perpanjangan waktu agar OPD dapat menuntaskan pengajuannya.

“Itu kan rata-rata telat pengajuan dari OPD. Kita sudah kasih batas waktu tanggal 31 pagi harus sudah masuk, bahkan kita perpanjang. Tapi karena di OPD juga banyak yang mengajukan, akhirnya ada sekitar 200-an SPM yang sempat terbayar sampai tanggal 31,” ujar Eka, saat dihubungi awak media, Rabu (14/1/2026).

Ia menegaskan, kondisi kas daerah dalam keadaan aman, sehingga isu tentang tunggakan hingga ratusan miliar rupiah tidak benar.

“Uang mah ada, kas mah ada. Bukan Rp300 miliar, itu enggak benar. Yang ada (belum dibayar) sekitar Rp67 miliar. Kalau kas kita ada sekitar Rp330 miliar, aman,” jelasnya.

Eka menambahkan, pencatatan kewajiban pembayaran tersebut merupakan hal yang lazim dalam siklus keuangan daerah, terutama setelah proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Itu hal biasa. Setelah audit BPK nanti ada pencatatan utang, dan itu kita bayar setelah BPK datang mengaudit,” ujarnya.

Saat ini, BPKAD tengah melakukan review bersama Inspektorat guna memastikan keakuratan angka kewajiban sebelum audit BPK dimulai.

“Sekarang kita lagi review dulu sama Inspektorat sebelum BPK datang, supaya hitungannya jelas,” sambungnya.

Eka memperkirakan proses audit BPK akan dimulai pada Februari atau Maret dan biasanya berlangsung hingga Mei, sebelum proses pembayaran dilakukan secara bertahap.

“Mudah-mudahan Mei sudah selesai dan sudah bisa dibayar. Itu juga biasa terjadi di kabupaten/kota lain,” tuturnya.

Sebagai bahan evaluasi, Eka menekankan pentingnya perubahan pola pencairan anggaran agar tidak menumpuk di akhir tahun. (Ist/Sup)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Forum Coffee Morning Silaturahmi Organisasi Masyarakat yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Karawang di Alam Sari, Rabu (14/1/2026), berubah menjadi ruang terbuka penyampaian berbagai aduan publik.

Dengan mengusung tema “Meneguhkan Semangat Kebangsaan dan Menyongsong Indonesia Emas 2045”, kegiatan ini menarik perhatian karena menjadi ajang bagi organisasi masyarakat (ormas) dan LSM menyampaikan langsung berbagai persoalan kepada pemerintah daerah.

Beragam ormas dan LSM se-Kabupaten Karawang hadir dan memanfaatkan forum tersebut untuk menyuarakan persoalan sosial, pembangunan, hingga kegelisahan atas melemahnya peran masyarakat sipil dalam menjaga kondusivitas daerah.

Diskusi yang berlangsung hangat menyingkap sejumlah isu krusial di lapangan. Perwakilan ormas menilai masih banyak masalah sosial yang membutuhkan respons cepat pemerintah, serta menuntut pelibatan aktif organisasi masyarakat sebagai mitra strategis, bukan sekadar pelengkap kebijakan.

Aspirasi dan aduan itu disampaikan secara terbuka kepada jajaran Kesbangpol Kabupaten Karawang, menjadikan forum tersebut bukan sekadar ajang seremonial, melainkan wadah tuntutan konkret dari masyarakat sipil.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Karawang, Mahfudin, menegaskan pihaknya terbuka terhadap kritik dan aspirasi dari ormas maupun LSM.

“Forum ini kami buka sebagai ruang komunikasi dua arah. Setiap aduan dan aspirasi dari organisasi masyarakat akan kami catat, kami pelajari, dan kami koordinasikan dengan perangkat daerah terkait,” tegas Mahfudin.

Ia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat menjadi kunci dalam menjaga persatuan, stabilitas, dan semangat kebangsaan, terutama menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045.

Mahfudin memastikan, Kesbangpol Karawang berkomitmen memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan ormas serta LSM untuk mencegah potensi konflik sosial sejak dini.

Ke depan, forum Coffee Morning diharapkan tidak berhenti pada tataran seremonial, tetapi menjadi agenda rutin yang menghasilkan solusi nyata bagi berbagai persoalan di Kabupaten Karawang. Pemerintah daerah dan organisasi masyarakat diharapkan berjalan beriringan demi menjaga keharmonisan dan ketahanan sosial masyarakat. (rls/sup)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Diduga lambannya realisasi bantuan Rumah Layak Huni (Rulahu) di Kabupaten Karawang menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Sejumlah warga miskin yang rumahnya roboh akibat cuaca ekstrem belum mendapat penanganan, sementara Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas PRKP Karawang, Aup Aulia Setia Harja, dinilai tidak responsif memberikan klarifikasi terkait keterlambatan program tersebut.

Kisah pilu datang dari Soma (46) dan Ani (40), warga Dusun Semplek, Desa Sampalan, Kecamatan Kutawaluya, yang rumahnya nyaris ambruk dan hingga kini belum tersentuh bantuan. Padahal, kondisi rumah tersebut sudah viral di media sosial dan sempat disiarkan televisi lokal.

Kondisi serupa dialami Nengsih, warga Dusun Jatimulya, Desa Tambaksumur, serta Tabot (59), warga Dusun Karangmulya, Desa Medankarya, Kecamatan Tirtajaya, yang rumahnya roboh pada Desember 2025 akibat hujan deras dan angin kencang. Meski pernah dijanjikan akan menerima bantuan, hingga kini belum ada tindak lanjut dari pihak dinas.

Sementara itu, Kabid Perumahan dan Permukiman DPRKP Karawang, Aup Aulia Setia Harja, sulit dihubungi maupun ditemui untuk dimintai penjelasaan ataupun klarifikasi. Ketidakhadirannya dalam menjelaskan situasi di lapangan membuat publik bertanya-tanya mengenai sejauh mana peran dan pengawasan yang dilakukan dinas terhadap pelaksanaan program Rulahu.

Menjawab hal itu, Salah seorang staf Dinas PRKP Karawang, menyebutkan bahwa proses survei terhadap rumah warga terdampak sudah dilakukan sebagian, namun pelaksanaannya masih menunggu arahan pimpinan dan ketersediaan anggaran.

“Kalau untuk Desa Sampalan, rumah Pak Soma sudah kami survei hari Sabtu kemarin. Pelaksanaannya menunggu turunnya anggaran,” ujarnya saat dihubungi NarasiKita.ID, Rabu (14/1/2026).

Namun, ia juga mengaku bahwa pada tahun 2025 belum pernah ada survei terhadap rumah Nengsih di Tambaksumur dan Tabot di Medankarya.

“Yang roboh-roboh pasti akan disurvei, tapi ini awal tahun, jadi menunggu arahan pimpinan dan pembagian tim. Semua yang terdampak akan kami prioritaskan,” jelasnya.

Hingga berita ini diturunkan, NarasiKita.ID masih berupaya untuk menemui atau menghubungi Aup Aulia Setia Harja untuk meminta penjelasan resmi terkait mekanisme pengawasan dan verifikasi program Rulahu.

Publik berharap, Kepala Bidang selaku penanggung jawab teknis dapat tampil terbuka menjelaskan proses penentuan prioritas penerima bantuan agar tidak menimbulkan kecurigaan adanya “dugaan titipan” atau ketidaktepatan sasaran di lapangan. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Pemerintah Desa Karyamulya, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, mulai mengambil langkah tegas untuk mencegah potensi tindak kriminal di wilayahnya. Dalam rapat rutin mingguan yang digelar di Aula Kantor Desa Karyamulya, Rabu (14/1/2026), isu keamanan lingkungan menjadi pembahasan utama.

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari imbauan Kapolres Karawang terkait peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Hadir dalam rapat tersebut Pj. Kepala Desa Karyamulya Mamat Rahmat, SE, Sekretaris Desa Adri Supardi, mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta seluruh perangkat desa.

Dalam pembahasan yang berlangsung serius, pemerintah desa menyoroti keberadaan rumah-rumah kontrakan yang dinilai perlu mendapat pengawasan lebih ketat. Pasalnya, rumah kontrakan sering menjadi celah terjadinya gangguan kamtibmas apabila tidak terdata dan terpantau dengan baik.

Usai rapat, Pj. Kepala Desa Karyamulya Mamat Rahmat, SE, menegaskan bahwa seluruh ketua RT diperintahkan untuk segera melakukan pendataan langsung terhadap rumah kontrakan beserta para penghuninya.

“Ini langkah antisipasi. Kami tidak ingin kecolongan. Ketua RT wajib mendata kontrakan dan siapa saja yang tinggal di dalamnya,” tegas Mamat Rahmat kepada media.

Ia menambahkan, pendataan tersebut diharapkan dapat mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan serta memperkuat pengawasan lingkungan, demi terciptanya situasi Desa Karyamulya yang aman dan kondusif. (M. Adin)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Ironi masih terjadi di tengah slogan pembangunan Karawang yang digembar-gemborkan. Pasangan suami istri Soma (46) dan Ani (40), warga Dusun Semplek RT 021 RW 005, Desa Sampalan, Kecamatan Kutawaluya, hanya bisa menatap rumahnya yang nyaris ambruk tanpa ada satu pun pejabat daerah yang datang mengetuk pintu.

Kisah mereka viral di media sosial dan disiarkan televisi lokal. Namun, perhatian pemerintah justru seolah terhenti di layar gawai.

“Jangankan Bupati, Pak Camat saja tidak datang melihat keadaan rumah warganya sendiri,” ucap Soma lirih, matanya menerawang ke arah rumah yang dindingnya telah lapuk dimakan usia.

Soma mengaku kini harus menumpang di rumah saudaranya karena rumah yang dibangunnya bertahun lalu sudah tak lagi layak dihuni.

“Kami sekeluarga terpaksa pindah, karena rumah sudah tidak ada dinding kokoh. Mau diperbaiki pun dari mana, kerja saya cuma serabutan. Untuk makan dan jajan anak saja harus cari dulu,” katanya.

Harapan sederhana Soma sekadar punya rumah yang bisa melindungi keluarganya terus terombang-ambing di antara janji dan birokrasi.

Sementara itu, Kepala Desa Sampalan, Jamaludin, membenarkan bahwa rumah Soma telah menjadi perhatian setelah viral di media sosial. Namun ia berharap dinas terkait tak berhenti pada kunjungan simbolik.

“Setelah viral, katanya dari dinas PRKP datang ke lokasi untuk survei. Tapi saya harap jangan cuma dilihat dan difoto. Sudah beberapa kali diajukan lewat aplikasi SIIMAH, tapi belum juga turun bantuan Rutilahu,” ujarnya.

Jamaludin tak menampik bahwa di era media sosial, persepsi publik mudah menyudutkan pemerintah desa seolah tak peduli.

“Padahal kami sudah perjuangkan, tinggal menunggu kebijakan dari kabupaten. Tapi rakyat sekarang butuh bukti, bukan janji,” tegasnya.

Soma dan Ani hanyalah satu dari ratusan keluarga di Karawang yang menunggu kepedulian nyata, bukan sekadar unggahan viral. Ketika pejabat sibuk berfoto di rumah-rumah warga miskin, mereka yang hidup di bawah atap rapuh tetap menunggu kapan bantuan benar-benar datang, bukan sekadar janji yang lapuk seperti tembok rumah mereka. (Yusup)