BEKASI, NarasiKita.ID – Bencana banjir melanda Desa Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi. Berdasarkan data pendataan terbaru, sebanyak 775 kepala keluarga (KK) dengan total 2.486 jiwa terdampak akibat genangan air yang merendam permukiman warga, Selasa (13/1/2026).

Banjir tersebut menyebabkan 640 rumah warga terendam dengan ketinggian air bervariasi antara 20 sentimeter hingga 60 sentimeter, baik di dalam rumah maupun di halaman. Kondisi ini mengganggu aktivitas warga serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan.

Wilayah terdampak tersebar di sejumlah dusun dan kampung, di antaranya Penombo, Pengarengan, Bulak, Padat Karya, Utan Gedong, Pantai Harapan Jaya Bulak, dan Sungai Kramat. Genangan tertinggi tercatat di wilayah Utan Gedong, dengan ketinggian air mencapai 50–60 sentimeter.

Selain merendam rumah warga, banjir juga berdampak pada 126 lansia dan 206 balita. Kelompok ini menjadi prioritas perhatian karena memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap dampak banjir, seperti penyakit kulit, gangguan pernapasan, serta keterbatasan mobilitas.

Di wilayah Penombo, banjir merendam beberapa RT dengan ketinggian air rata-rata 20–30 sentimeter. Sementara itu, di Pengarengan, sebanyak 77 KK atau 260 jiwa terdampak dengan genangan air mencapai 50 sentimeter di halaman rumah. Adapun di kawasan Bulak, sejumlah titik mengalami genangan hingga 40 sentimeter.

Hingga saat ini, sebagian besar warga terdampak masih bertahan di rumah masing-masing sambil berupaya menyelamatkan barang-barang berharga. Warga berharap adanya bantuan logistik serta langkah cepat dari pihak terkait guna menangani banjir dan mencegah dampak lanjutan.

Pemerintah desa bersama instansi terkait terus melakukan pendataan dan pemantauan kondisi di lapangan. Warga juga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi kenaikan debit air, terutama apabila curah hujan tinggi kembali terjadi di wilayah hulu.

Peristiwa banjir di Desa Pantai Harapan Jaya ini kembali menegaskan perlunya penanganan serius terhadap persoalan banjir rob dan luapan air di wilayah pesisir Kabupaten Bekasi agar kejadian serupa tidak terus berulang dan merugikan masyarakat. (MA/NarasiKita.ID)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Banjir kembali merendam wilayah Desa Jayakerta, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang, setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut sejak Senin malam (11/1). Ironisnya, bencana tahunan ini bukan semata akibat curah hujan tinggi, melainkan karena saluran irigasi Jayakerta–Bolang yang sudah lama dangkal, tersumbat, dan tak kunjung dinormalisasi.

Dampaknya, sekitar 100 rumah warga, dua mushola, dan bangunan SDN Jayakerta I terendam air setinggi 30–60 sentimeter. Air merendam ruang belajar, halaman sekolah, hingga peralatan belajar mengajar yang tak sempat diamankan. Warga pun kembali berjibaku menguras air menggunakan pompa seadanya, sementara sebagian lainnya terpaksa mengungsi ke rumah kerabat yang lebih tinggi.

“Sudah tiap tahun begini. Saluran irigasinya makin dangkal, rumput dan lumpur menumpuk, tapi tidak ada tindakan dari pemerintah,” keluh Wawan (45), warga Desa Jayakerta. Ia menuturkan, warga sudah beberapa kali menyampaikan keluhan dalam forum musyawarah desa, namun belum juga membuahkan hasil.

Pemandangan memilukan tampak di halaman SDN Jayakerta I. Air setinggi mata kaki merendam ruang kelas dan halaman sekolah. Tak hanya rumah dan sekolah, dua mushola warga turut terendam.

Meski petugas desa telah melakukan pemompaan di dua titik lokasi, namun warga menilai langkah tersebut hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh akar masalah.

“Air memang bisa surut hari ini, tapi kalau hujan lagi besok, ya banjir lagi,” ujar warga lainnya.

Situasi ini mendapat sorotan dari berbagai pihak, salah satunya dari Irfal, pengurus DPD Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) Karawang, yang turut memantau langsung kondisi di lapangan. Menurutnya, banjir yang berulang ini adalah bentuk nyata kelalaian dan lambannya respons pemerintah kecamatan dan dinas teknis.

“Persoalan irigasi Jayakerta–Bolang ini sudah lama diketahui. Tapi apa hasilnya? Tidak ada tindak lanjut nyata. Pemerintah seakan menunggu genangan dulu baru bergerak. Ini tidak bisa terus dibiarkan,” tegas Irfal, Selasa (13/1/2026).

Ia menilai, pemerintah kecamatan seharusnya proaktif mengajukan program normalisasi saluran irigasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) atau PJT II sebagai pengelola jaringan teknis air.

“Kalau setiap kali banjir hanya mengandalkan pompa, itu bukan solusi. Itu penanganan darurat yang sudah usang,” ujarnya.

Lebih jauh, Irfal menyebut bahwa pola pembiaran seperti ini justru memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Jangan tunggu rakyat marah baru pemerintah turun. Banjir ini bukan sekadar genangan, tapi simbol gagalnya tata kelola irigasi di tingkat daerah,” katanya menegaskan.

Banjir Berulang, Normalisasi Tak Pernah Jadi Prioritas

Data lapangan menunjukkan bahwa alur irigasi Jayakerta–Bolang merupakan salah satu saluran penting yang menyalurkan air ke areal persawahan produktif di Jayakerta, Bolang, dan sekitarnya. Namun akibat pendangkalan, sedimentasi lumpur, serta sampah yang menumpuk, fungsi irigasi berubah menjadi sumber luapan setiap kali curah hujan meningkat.

“Padahal manfaat irigasi itu langsung dirasakan masyarakat. Kalau irigasinya lancar, sawah aman, rumah tidak kebanjiran. Tapi sepertinya ini dianggap masalah kecil,” jelasnya.

Lebih lanjut, Irfal berharap Pemkab Karawang segera turun tangan melakukan normalisasi total sepanjang saluran Jayakerta–Bolang, termasuk pembersihan sedimen, perbaikan tanggul, dan pengaturan aliran pembuangan air. Mereka juga meminta agar pemerintah desa diberi kewenangan lebih besar untuk menangani masalah irigasi dengan dukungan alat berat dan dana khusus.

“Jangan cuma rapat-rapat, kita butuh tindakan nyata. Jangan tunggu korban lebih banyak. Ini bukan bencana alam murni, tapi akibat kelalaian manusia,” tandas Irfal. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Dugaan lemahnya pengawasan kembali mencoreng kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Karawang. Dua proyek Jalan Usaha Tani (JUT) yang dibiayai dari anggaran tahun 2025 kini terancam menjadi proyek gagal. Hingga awal tahun 2026, kedua pekerjaan itu belum juga rampung, sementara masa pelaksanaan sudah lewat dari batas tahun anggaran, Minggu (11/1/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun NarasiKita.ID, dua titik pekerjaan tersebut berada di Dusun Bengle, Desa Pancakarya, Kecamatan Tempuran, dan Desa Ciwulan, Kecamatan Telagasari. Proyek ini direncanakan memiliki total panjang sekitar 230 meter, lebar 1,8 meter, dan tinggi 0,15 meter, dengan pelaksana yang disebut-sebut adalah CV. Jay Brother dan diduga ditunjuk langsung oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Karawang.

Namun kenyataannya di lapangan jauh dari harapan. Di Desa Ciwulan, pekerjaan baru mencapai 25 meter, sementara di Dusun Bengle hanya sekitar 50 meter. Selebihnya terbengkalai tanpa pekerja, tanpa material, dan tanpa tanda-tanda kelanjutan pekerjaan.

Seorang warga Dusun Bengle yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa.

“Dari awal kami berharap jalan ini bisa selesai, soalnya ini akses utama petani. Tapi sampai sekarang belum juga beres. Katanya proyek tahun 2025, kok udah 2026 belum juga kelar,” ujarnya.

Nada serupa disampaikan Fahmi, warga Desa Ciwulan, Kecamatan Telagasari.

“Waktu itu sempat dikerjakan sebentar, terus berhenti. Nggak tahu kenapa,” katanya singkat.

Sementara itu, seorang pekerja (kuli) yang sempat terlibat dalam pekerjaan mengaku tidak mengetahui alasan proyek mandek.

“Kita mah cuma kerja. Disuruh kerja ya kerja, disuruh berhenti ya berhenti. Soal kenapa berhenti, saya nggak tahu,” ucapnya.

Hingga berita ini diterbitkan, NarasiKita.ID masih berupaya mengonfirmasi pihak Kabid Sarpras Dinas Pertanian Karawang maupun CV. Jay Brother terkait penyebab keterlambatan penyelesaian proyek serta dugaan penunjukan langsung terhadap pelaksana kegiatan tersebut. (Yusup)