GARDU Karawang Pasang Target Besar: Menangkan PDIP 2029 Jika H. Toto Suripto Jadi Ketua DPC

Penulis

-

24 Agustus 2025

KARAWANG, NarasiKita.ID – Dukungan politik untuk H. Toto Suripto agar menakhodai DPC PDIP Karawang menguat. Kali ini, pernyataan tegas datang dari Gerakan Rakyat Dari Utara (GARDU) Karawang yang siap total bergerak memenangkan PDIP di Pemilu 2029, apabila H. Toto resmi memimpin partai berlambang banteng moncong putih tersebut di Karawang.

Ketua GARDU Karawang, Nana Satria Permana, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan strategi konsolidasi di basis-basis suara utara.

“Kami akan menggerakkan banteng-banteng muda di 10 kecamatan wilayah Karawang Utara. Konsolidasi ini penting untuk mendongkrak suara PDIP di dua daerah pemilihan (dapil) yang ada di utara Karawang,” ungkapnya, Minggu (24/08/2025).

Menurut Ketua GARDU, PDIP harus kembali tampil sebagai partai ideologi sekaligus rumah besar bagi generasi muda.

“Target kami adalah bagaimana PDIP tetap menjadi partai ideologi dan sekaligus partainya anak muda. Maka dari itu, kemasan partai juga harus mampu menyesuaikan dengan tren anak muda milenial. Itu kunci menjaga eksistensi PDIP di Karawang,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa PDIP Karawang pernah meraih masa kejayaan pada Pemilu 2004. Kala itu, PDIP berhasil menjadi pemenang dengan perolehan suara terbanyak hingga kursi Ketua DPRD Karawang berhasil digenggam.

“Pencapaian itu harus bisa diulang kembali, atau setidaknya mendekati hasil maksimal PDIP di masa lalu,” tambahnya.

GARDU menilai, momentum regenerasi kepemimpinan di tubuh DPC PDIP Karawang harus dimanfaatkan untuk membangkitkan kembali gairah juang kader dan simpatisan. Sosok H. Toto Suripto dianggap mampu menjadi pemersatu sekaligus motor penggerak yang dapat membawa PDIP kembali berjaya.

Dukungan GARDU terhadap PDIP juga diperkuat oleh peran tokoh muda yang ada di dalamnya.

“Kami punya dewan penasehat, H. Sujana, tokoh muda potensial dari Dapil 3 yang punya komitmen kuat ikut memenangkan PDIP. Kehadirannya semakin menambah energi perjuangan kami,” kata Ketua GARDU.

Lebih lanjut, GARDU menegaskan bahwa langkah politik ini bukan sekadar dukungan simbolis, melainkan gerakan nyata yang akan diwujudkan dalam kerja-kerja organisasi di lapangan.

“Kami siap turun langsung, dari konsolidasi akar rumput hingga mengawal suara di TPS. Karawang Utara akan kami jadikan basis suara PDIP yang solid,” pungkasnya.***

Dugaan Pungli Dana Bansos di Muaragembong: SPTJM Jadi Kedok Pemotongan

Penulis

Narasi Kita

-

24 Agustus 2025

BEKASI, NarasiKita.ID – Dugaan pungutan liar (pungli) berjamaah dalam penyaluran Bantuan Sosial Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) Tahun 2025 mencuat di Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi. Modus pungutan diduga dilakukan melalui pemanfaatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh para Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sebelumnya, dikutip dari Bekasihariini.click, dugaan pemotongan dana bansos dilakukan oleh oknum ketua kelompok Program Keluarga Harapan (PKH). Dalih yang digunakan adalah biaya administrasi, mulai dari pembelian materai, pencetakan proposal, hingga laporan pertanggungjawaban (LPJ). Nilai pungutan bervariasi, mulai dari Rp200 ribu hingga Rp500 ribu per KPM.

Salah seorang pendamping PKH mengungkapkan kepada media bahwa KPM memang diminta menyisihkan sebagian dana bansos.

“Dana itu digunakan untuk pembelian materai, print out proposal, LPJ, scan dokumen, dan dokumentasi laporan. Semua sudah tertuang dalam SPTJM,” ujarnya, Senin (18/08/2025).

Namun, sejumlah pihak menilai kebijakan ini menyalahi aturan. Biaya administrasi program seharusnya ditanggung pengelola bansos, bukan dibebankan kepada penerima. Pemotongan dana bansos, meski atas dasar SPTJM, tetap bisa dikategorikan sebagai pungli karena bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Seorang warga Desa Pantai Bahagia yang enggan disebutkan namanya bahkan mengaku mengetahui langsung praktik tersebut.

“Saya tahu sendiri ada yang dipotong Rp200 ribu. Di Kampung Muara Mati malah ada yang dipotong Rp300 ribu sampai Rp500 ribu. Kalau ada yang bilang tidak ada, itu bohong,” ungkapnya.

Sementara itu, Camat Muaragembong Sukarmawan, ketika dikonfirmasi terkait dugaan pungli tersebut, menyatakan sudah memanggil para pendamping PKH.

“Saya sudah menerima penjelasan detail dari pendamping PKH. Kesimpulannya, tidak ada pemotongan dana PKH,” katanya melalui pesan WhatsApp, Minggu (24/08/2025).

Meski ada bantahan dari pihak kecamatan, dugaan pungli bansos PPSE ini tetap menimbulkan keresahan di masyarakat. Publik mendesak pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, segera turun tangan untuk mengusut praktik yang diduga merugikan masyarakat kecil sekaligus mencoreng integritas program bansos. (M. Adin)

Bupati Bekasi Lantik 14 Pejabat Eselon II, Jabatan Sekda dan 7 Kepala OPD Masih Kosong

Penulis

Narasi Kita

-

22 Agustus 2025

BEKASI, NarasiKita.ID – Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang resmi melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jumat (22/08/2025).

Sekretaris BKPSDM Kabupaten Bekasi, Bennie Yulianto Iskandar, dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa sebanyak 14 pejabat dilantik, sementara posisi Sekretaris Daerah (Sekda) dan tujuh jabatan Kepala OPD masih kosong.

“Hari ini Pejabat Eselon II yang dilantik Pak Bupati hanya 14 orang. Sisanya hanya tamu undangan. Untuk jabatan Sekda dan tujuh Kepala OPD masih kosong,” ujar Bennie kepada wartawan.

Menurut Bennie, untuk sementara kekosongan jabatan tersebut akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), sedangkan posisi Sekda akan ditunjuk Penjabat (Pj) Sekda.

“Nantinya posisi Sekda dan tujuh Kepala OPD yang kosong akan ditunjuk Plt sambil menunggu proses tahapan, termasuk pembentukan panitia seleksi (Pansel) dan open bidding. Keputusan akan didasarkan pada pertimbangan teknis,” tambahnya.

Daftar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang Dilantik:

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat: Drs. H. Hudaya (Eselon II.b)
Asisten Perekonomian dan Pembangunan: Dra. Hj. Ani Gustini, MM (Eselon II.b)
Asisten Administrasi Umum: Dr. Iis Sandra Yanti, S.STP. (Eselon II.b), sebelumnya Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Pemkab Bekasi
Kepala Dinas Kesehatan: dr. Arief Kurnia, MARS (Eselon II.b), sebelumnya Direktur RSUD Kabupaten Bekasi
Kepala Dinas Ketenagakerjaan: Dra. Hj. Ida Farida (Eselon II.b)
Kepala Dinas Sosial: dr. H. Alamsyah, M.Kes (Eselon II.b)
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah: Drs. H. Hasan Basri, MM (Eselon II.b)
Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan: Drs. H. Jaoharul Alam, ME (Eselon II.b)
Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik: Dr. Drs. H. Dedy Supriyadi, MM (Eselon II.b)

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 800.1.3.3/Kep.1033-BKPSDM/2025 tanggal 21 Agustus 2025. Pemerintah berharap pejabat yang dilantik mampu meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik di Kabupaten Bekasi. (M.Adin)

Ironis! Tugu Proklamasi Rengasdengklok Belum Jadi Cagar Budaya, Pemuda: Ini Pelecehan Sejarah

Penulis

Narasi Kita

-

22 Agustus 2025

KARAWANG, NarasiKita.ID – Syarif Husen, SH tokoh pemuda Kecamatan Rengasdengklok, melontarkan kritik keras terkait status Komplek Monumen Kebulatan Tekad atau Tugu Proklamasi Rengasdengklok yang hingga kini belum ditetapkan sebagai cagar budaya.

Padahal, monumen yang menjadi saksi sejarah penting menjelang Proklamasi 17 Agustus 1945 itu, setiap tahun selalu menjadi pusat perhatian publik saat peringatan Hari Kemerdekaan.

Menurut Syarif, kondisi ini sangat ironis. Tugu Proklamasi yang menjadi simbol lahirnya kemerdekaan bangsa Indonesia justru tidak memiliki payung hukum sebagai cagar budaya.

“Bagaimana mungkin tugu yang menjadi saksi lahirnya kemerdekaan bangsa ini belum diakui sebagai cagar budaya? Ini bukan hanya ironi, tapi memalukan. Setiap tahun pejabat hingga wisatawan dari berbagai daerah datang ke sini untuk napak tilas kemerdekaan, tapi pemerintah malah abai. Menurut saya ini bukan sekadar kelalaian, melainkan pelecehan terhadap sejarah,” tegasnya, Jumat (22/08/2025).

Ia menambahkan, berdasarkan beberapa informasi yang diterima olehnya sejak 2018 wacana revitalisasi kawasan Tugu Proklamasi sebenarnya sudah digulirkan, bahkan disebut-sebut telah ada DED (Detail Engineering Design). Namun hingga kini, realisasi proyek itu tak kunjung berjalan.

“Saya pun mendengar informasi Pemerintah daerah berwacana bahwa Tugu Proklamasi baru akan diajukan sebagai cagar budaya pada tahun ini (2025-red). Ini Sudah 80 tahun Indonesia merdeka, masa kita masih bicara rencana? Generasi muda menunggu tindakan nyata, bukan janji yang diulang-ulang,” ujarnya.

Syarif mendesak Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) untuk segera mengambil langkah tegas mempercepat proses penetapan status cagar budaya, sekaligus merealisasikan rencana revitalisasi kawasan Tugu Proklamasi.

“Kalau pemerintah terus menunda, sama saja mereka mencabut martabat Karawang sebagai Kota Pangkal Perjuangan. Tugu Proklamasi bukan hanya milik Karawang, tapi milik seluruh bangsa Indonesia,” pungkasnya.

Sementara hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemkab maupun Disparbud Karawang belum ada yang bisa dikonfirmasi. Awak media pun masih berupaya untuk meminta klarifikasi dan tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Karawang maupun Disparbud terkait persoalan ini. (Yusup)

Viral! Kades Jayamakmur Diduga Nipu Kontraktor: Proyek Dana Desa Dibayar Pakai Cek Kosong

Penulis

Narasi Kita

-

22 Agustus 2025

KARAWANG, NarasiKita.ID – Viral di media sosial, konten kreator Mang Kifly mengunggah video berdurasi 1 menit 3 detik yang menyoroti dugaan penipuan oleh Kepala Desa (Kades) Jayamakmur, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang. Dalam video tersebut, sang kades disebut telah memberikan cek kosong kepada pelaksana proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang bersumber dari Dana Desa.

Dalam tayangan itu dilihat NarasiKita.ID, Jumat(23/08/2025), Mang Kifly mengungkapkan bahwa pelaksana proyek sudah menyelesaikan pekerjaan seratus persen, namun pembayaran tak kunjung dilakukan sesuai janji.

“Tah bukti penyerahan cek kosong yang dilakukan oleh Haji Ujang Junaedi selaku Kepala Desa Jayamakmur untuk pembayaran pengerjaan TPT. Awalnya janji lima puluh persen akan dibayar, tapi sudah seratus persen pengerjaan tidak dibayar-bayar. Malah nipu memberikan cek kosong,” ungkap Mang Kifly dikutip dalam videonya.

Lebih lanjut, ia juga menyinggung dugaan pelanggaran aturan penggunaan Dana Desa. Menurutnya, seharusnya pembangunan langsung dibiayai dari anggaran, bukan dengan sistem dana talangan.

“Sudah mah menyalahi aturan pembangunan yang seharusnya menggunakan Dana Desa langsung dibelanjakan, ini malah pakai dana talang dulu. Aduh ini bagaimana Inspektorat Kabupaten Karawang, Bapak Bupati Karawang yang terhormat, kenapa diam saja? Apakah Kades Junaedi salah satu tim sukses bupati? Wah luar biasa, sepeda dulu atuh ah,” tandasnya.

Sementara itu, Camat Jayakerta, Asep Sudrajat, ketika dimintai tanggapan oleh awak media terkait viralnya video dugaan pemberian cek kosong oleh Kades Jayamakmur, hanya memberikan jawaban singkat.

“Saya pelajari dulu ya,” katanya melalui pesan WhatsApp.

Namun, ketika ditanya langkah apa yang akan diambil sebagai pembina para kepala desa di Kecamatan Jayakerta, Asep menyebut hanya akan memerintahkan staf/kasi yang membidangi untuk mengonfirmasi berita tersebut.

“Saya akan perintahkan staf/kasi yang membidangi untuk konfirmasi berita tersebut,” ungkapnya.

Lebih lanjut, saat ditanya untuk menjelaskan bidang apa yang dimaksud, serta apakah ia akan melakukan langkah konkret seperti mengkonfirmasi ataupun memanggil Kades bersangkutan hingga memberikan laporan baik ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Inspektorat, hingga Bupati Karawang. Ia hanya menyampaikan bahwa akan menunggu hasil konfirmasi terlebih dahulu.

“Setelah konfirmasi didapat barulah mengambil sikap dan langkah langkah normatif yang diperlukan, kasih saya waktu,” tandasnya.***

Sindikat Pengembang Website Judi Online di Karawang Dibongkar Polda Jabar

Penulis

Narasi Kita

-

22 Agustus 2025

KARAWANG, NarasiKita.ID – Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat kembali menunjukkan komitmennya memberantas perjudian online dengan membongkar sindikat pengembang website di Kabupaten Karawang.

Pengungkapan dilakukan pada 12 Agustus 2025 di Kecamatan Telukjambe Timur setelah serangkaian penyelidikan mendalam. Enam tersangka berinisial DA, MH, AR, DR, RM, dan NP berhasil diamankan dengan peran berbeda, mulai dari pemilik layanan Garuda Website, pengelola keuangan, hingga tim ahli pembuat artikel promosi dan pengoptimal mesin pencari (SEO) untuk situs judi online.

“Para pelaku ini menjalankan bisnis ilegal dengan struktur rapi. Layanan SEO yang mereka buka ditujukan untuk menaikkan peringkat situs judi online agar mudah ditemukan calon pemain,” ungkap Plh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Irfan N, Jumat (22/08/2025).

Beberapa situs yang menjadi klien sindikat ini antara lain Masterslot, Cm8, DV188, Slot88, dan Aw88. Situs-situs tersebut dikenal luas dan memiliki omzet besar di kalangan penjudi daring.

Dari lokasi penggerebekan, polisi menyita barang bukti berupa 11 laptop, 5 komputer, 8 ponsel, 59 kartu VISA, sejumlah rekening bank, uang tunai Rp7 juta, serta dua mobil mewah, Mercedes Benz dan Toyota Calya.

Kombes Pol Irfan menegaskan, pengungkapan ini merupakan bukti keseriusan Polri dalam memberantas kejahatan siber yang merusak moral masyarakat.

“Kami akan terus melakukan patroli siber dan menindak tegas pelaku perjudian online. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada dan segera melapor jika menemukan aktivitas perjudian daring,” ujarnya.

Para tersangka dijerat Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) dan/atau Pasal 50 jo Pasal 34 ayat (1) UU ITE, serta Pasal 55 dan 56 KUHP. Mereka terancam hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar. Polda Jabar juga masih mengembangkan kasus ini untuk menelusuri jaringan yang lebih luas.***

Skandal PKH di Kabupaten Bekasi: Dana Bantuan Dipotong Rp200 Ribu, Koordinator SDM PKH Pilih Blokir Wartawan

Penulis

Narasi Kita

-

21 Agustus 2025

BEKASI, NarasiKita.ID – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kembali mencoreng wajah Kabupaten Bekasi. Sebelumnya, oknum Ketua Kelompok PKH di Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muaragembong, diduga nekat memotong hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang seharusnya diterima utuh.

Ironisnya, Koordinator SDM PKH Kabupaten Bekasi, Yoyok Setyo Wijoyo, saat dikonfirmasi awak media justru bereaksi tak biasa.

“Waalaikumsalam… Ini nomor hape pribadi, siapa yang memberi nomor ini? Maaf, berarti ijinkan tidak menjawab. Terima kasih,” tulis Yoyok dalam pesan WhatsApp, Kamis (21/08/2025).

Tak berhenti di situ. Saat awak media hendak menggali klarifikasi lebih lanjut, nomor WhatsApp Yoyok mendadak tak bisa lagi dihubungi dan memilih memblokir wartawan ketimbang memberikan jawaban terbuka terkait dugaan pungli tersebut. Sikap bungkam dan tertutup ini justru malah menimbulkan pertanyaan besar: Apakah ada sesuatu yang sedang ditutupi?

Padahal, aturan tegas menyebutkan bahwa dana PKH adalah hak penuh KPM dan tidak boleh dipotong dengan alasan apapun, apalagi dijadikan ladang pungli oleh pihak tertentu.

Sebelumnya, Informasi yang beredar menyebutkan, oknum ketua kelompok PKH diduga meminta potongan sebesar Rp200 ribu dari setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Modus yang digunakan yakni alasan biaya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan pembuatan banner.

“Katanya uang Rp5 juta itu nggak boleh kurang, tapi dari uang itu dipotong Rp200 ribu. Padahal uang bantuan tidak boleh dipakai untuk makan, hanya untuk usaha. Kalau disalahgunakan harus dikembalikan. Di kampung kami ada 8 orang dipotong, ditambah 4 orang dari RT 11, jadi total 12 orang, masing-masing diminta Rp200 ribu untuk laporan dan banner,” ungkap salah satu KPM warga Kampung Blukbuk, Jumat (15/08/2025). (M.Adin)

TKKSD Karawang Tinjau Pasar Baru Proklamasi Rengasdengklok, Putusan MA Jadi Dasar Penertiban Pedagang Pasar Lama

Penulis

Narasi Kita

-

21 Agustus 2025

KARAWANG, NarasiKita.ID – Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Karawang yang terdiri dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan kunjungan lapangan ke Pasar Baru Proklamasi Rengasdengklok, Kamis (21/08/2025). Pasar yang dikelola oleh PT Visi Indonesia Mandiri (VIM) melalui skema kerja sama Build Operate Transfer (BOT).

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Karawang, Nanang Fakhrurazi, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan melakukan pembinaan sekaligus evaluasi pengelolaan pasar.

“TKKSD melakukan pembinaan terhadap pengelola Pasar Proklamasi Rengasdengklok dengan pola BOT. Kami mengecek langsung kondisi lapangan, termasuk jumlah bangunan kios, serta menggali permasalahan yang dihadapi sesuai perjanjian kerja sama (PKS). Hasilnya akan dibahas dalam rapat TKKSD,” ungkap Nanang.

Ia menekankan pentingnya komunikasi dua arah dalam kerja sama ini. “Jika ada kendala, Pemkab biasanya menyampaikan melalui surat pemberitahuan. Kami juga meminta PT VIM agar melakukan hal yang sama kepada Pemda, agar pengelolaan pasar dapat berjalan optimal,” tambahnya.

Selain pembinaan, ketika ditanya mengenai rencana penataan pasar di Rengasdengklok, Nanang mengungkapkan bahwa pemerintah daerah baru menerima informasi Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi para pedagang Pasar Lama Rengasdengklok dan TKKSD juga akan menindaklanjuti putusan hukum terkait sengketa Pasar Lama Rengasdengklok.

“Putusan ini menjadi dasar bagi Pemkab untuk segera melakukan penertiban. Selama ini penertiban belum dilakukan karena masih menunggu proses hukum. Dengan adanya putusan MA, langkah tersebut bisa segera ditindaklanjuti. Pekan depan akan dibahas dalam rapat tingkat kabupaten,” jelasnya.

Nanang juga menambahkan bahwa terkait lahan pasar yang berada di bawah kewenangan PT Kereta Api Indonesia (PJKA), Pemkab Karawang sudah menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai MoU yang berlaku. “Karena itu, penertiban harus segera dilakukan,” pungkasnya. (Yusup)

Sembilan Pejabat Dilantik di Tugu Surotokunto, Bupati Aep Tekankan Kerja Super Tim

Penulis

Narasi Kita

-

21 Agustus 2025

KARAWANG, NarasiKita.ID – Upaya memperkuat kinerja pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang kembali melakukan perombakan pejabat. Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, melantik dan merotasi sembilan pejabat struktural dan fungsional di Halaman Tugu Surokunto, Karawang Timur, Kamis (21/08/2025).

Dalam pelantikan tersebut, sejumlah pejabat memperoleh amanah baru. Usep Supriatna yang sebelumnya menjabat Camat Cikampek kini dipercaya sebagai Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Karawang. Sementara itu, Muhana, eks Camat Purwasari, resmi dilantik menjadi Kepala Dinas Perhubungan.

Promosi jabatan juga diberikan kepada Sahali Kartawijaya yang sebelumnya Sekretaris Bapenda, kini menjadi Kepala Bapenda. Begitu pula dengan Poltak Sahat Marudut yang beralih dari Sekretaris Diskominfo menjadi Kepala Diskominfo Karawang.

Perubahan terjadi pula di sektor kesehatan. Tatang Muhtar, mantan Sekcam Majalaya, ditugaskan sebagai Perawat Ahli Madya di RSUD Rengasdengklok. Asep Sunarya (eks Sekcam Telukjambe Timur) dan Aceng Aliyudin (eks Sekcam Kotabaru) masing-masing diangkat sebagai Perawat Penyelia di RSUD Rengasdengklok.

Selain itu, Dedi Hermawan yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD dialihkan menjadi Penyuluh Kesehatan Ahli Muda RSUD Rengasdengklok. Adapun M. Levi Mubarok, mantan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Cilamaya Wetan, kini menjabat Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya di RSUD Rengasdengklok.

Dalam sambutannya, Bupati Aep menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan langkah strategis membangun tim kerja yang solid di lingkungan Pemkab Karawang.

“Momentum Agustusan ini mengingatkan kita pada perjuangan para pendahulu, termasuk Tugu Surotokunto sebagai saksi sejarah Karawang. Para pejabat yang dilantik harus bersyukur karena hanya melanjutkan perjuangan, tidak mulai dari nol. Tugasnya adalah membantu saya mewujudkan harapan masyarakat Karawang,” ujar Aep.

Ia juga menekankan pentingnya kerja kolektif lintas sektor. “Kalau kita bekerja dengan super tim, saling terkait dan duduk bersama, insyaallah apa yang menjadi harapan masyarakat dapat kita wujudkan bersama,” tegasnya.***

Dorong Akselerasi Pemasaran Usaha, Dinas Koperasi dan UMKM Karawang Bekali Disabilitas dengan Pelatihan Digital Marketing

Penulis

Narasi Kita

-

21 Agustus 2025

KARAWANG, NarasiKita.ID – Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang bersama Dinas Sosial menggelar Pelatihan Digital Marketing bagi pelaku usaha penyandang disabilitas, Rabu–Kamis (20–21/8/2025) di Aula UPPKH Dinas Sosial Karawang. Kegiatan ini diikuti puluhan peserta dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan National Paralympic Committee Indonesia (NPCI), Kamis (21/08/2025).

Pelatihan menghadirkan pakar internet marketing nasional, Rinov Waludyantoro, yang memberikan materi strategi pemasaran digital, pemanfaatan media sosial, serta pengembangan usaha berbasis teknologi. Para peserta terlihat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Karawang, Dindin Rachmady, menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas menjadi prioritas pemerintah daerah. Ia menyebutkan, berdasarkan data SUSENAS 2023 terdapat 22,97 juta penyandang disabilitas di Indonesia, mayoritas berusia produktif, namun masih banyak yang kesulitan memperoleh pekerjaan tetap.

“Wirausaha adalah salah satu jalan agar penyandang disabilitas dapat mandiri secara ekonomi. Pelatihan ini diharapkan membekali mereka dengan keterampilan baru, khususnya di bidang pemasaran digital, sehingga potensi yang ada bisa lebih produktif dan bermanfaat bagi keluarga,” ujarnya.

Sementara itu, Leoni Wisnuwardhani, Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Pemberdayaan UUMKM Dinas Koperasi dan UMKM Karawang, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program peningkatan kualitas kewirausahaan daerah.

“Kami tidak hanya fokus memperkuat usaha yang sudah berjalan, tetapi juga mendorong lahirnya wirausaha baru. Sasaran kami meliputi kelompok disabilitas, perempuan, dan pemuda yang berpotensi membangun usaha di berbagai bidang,” jelasnya.

Menurutnya, penguatan digital marketing penting karena tren pasar kini bergerak ke ranah online. Dengan adaptasi teknologi, wirausaha lokal diharapkan bisa bersaing lebih luas, tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga nasional hingga internasional.

Pelatihan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi penyandang disabilitas untuk lebih percaya diri mengembangkan usaha. Selain meningkatkan keterampilan, program ini juga diarahkan untuk membangun ekosistem kewirausahaan yang inklusif dan memberi kesempatan setara bagi semua kelompok masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. (rls/yusup)

Daftar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang Dilantik:

Berita Terbaru

Nasional

Investigasi

Pemerintahan

Kriminal

Budaya