KARAWANG, NarasiKita.ID — Musyawarah Cabang (Muscab) ke-VII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Karawang resmi menetapkan David, pemilik Fajar Asia Grup, sebagai Ketua Umum BPC HIPMI Karawang periode 2025–2028. Ia terpilih secara aklamasi setelah menjadi satu-satunya kandidat dalam Muscab yang digelar di Front One Akhsaya Hotel, Kecamatan Telukjambe Timur, Minggu (29/06/2025) siang.

Dalam sambutan perdananya usai terpilih, David menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin organisasi para pengusaha muda di Karawang.

“Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk memimpin organisasi yang luar biasa ini,” ujarnya.

David menilai momentum Muscab ini menjadi awal baru, baik secara pribadi maupun bagi para pengusaha muda Karawang.

“Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai Ketua Umum terpilih, tetapi juga sebagai representasi generasi milenial yang siap membawa warna baru dalam dunia usaha, terutama di tengah pesatnya perkembangan industri di Karawang,” katanya.

Menurutnya, meskipun Karawang dikenal sebagai salah satu daerah industri terbesar di Indonesia, potensi yang besar itu belum sepenuhnya dinikmati oleh pengusaha lokal, khususnya generasi muda.

“Sebagai pengusaha muda, kita harus memiliki mindset kolaboratif. Artinya, perlu ada sinergi dengan pemerintah daerah, BUMD, kawasan industri, perguruan tinggi, komunitas digital, dan pelaku ekonomi kreatif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal,” tegas David.

Ia juga menegaskan bahwa BPC HIPMI Karawang ke depan harus mampu menjadi jembatan strategis antara dunia industri dengan pengusaha muda lokal.

“Kita ingin melihat anak muda Karawang tidak hanya menjadi penonton, tapi pelaku utama. Bukan hanya sebagai pekerja, tapi pencipta lapangan kerja. HIPMI Karawang harus menjadi rumah yang ramah dan terbuka untuk belajar, berkembang, dan tumbuh bersama,” tuturnya.

Wabup Karawang: Pemerintah Dukung Kolaborasi Pengusaha Muda

Hadir dalam Muscab tersebut, Wakil Bupati Karawang H. Maslani menyampaikan apresiasi atas semangat regenerasi dalam tubuh HIPMI dan menegaskan komitmen Pemkab Karawang untuk terus mendorong kolaborasi dengan para pelaku usaha.

“Kami, Pemerintah Kabupaten Karawang, mendukung penuh sinergi antara pemerintah dan pengusaha, baik industri besar maupun pelaku UMKM. Kita ingin menciptakan ekosistem usaha yang sehat, saling topang, dan tumbuh bersama,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup yang akrab disapa “Bapake Maslani” juga memberi semangat kepada seluruh pengurus dan anggota HIPMI agar terus berkontribusi dalam pembangunan daerah.

“Mari kita kuatkan kolaborasi, pererat sinergi, dan bersama-sama bangun Karawang yang kita cintai agar lebih maju, sebagaimana visi-misi kami: mewujudkan Karawang Maju,” pungkasnya. (rls/ysp)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Proyek penurapan jalan di Desa Srikamulyan, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, menuai sorotan tajam dari warga. Proyek yang didanai dari APBD Karawang Tahun Anggaran 2025 itu dilaksanakan oleh CV. Citra Adi Sejahtera, dengan nama kegiatan “Penurapan Jalan Jati Tengah RT 04/02”.

Diketahui pada papan informasi yang terpasang dilokasi proyek tersebut memiliki panjang 220 meter dan lebar 1,3 meter, dengan masa pelaksanaan 60 hari kalender serta nilai kontrak sebesar Rp188.979.000.

Namun, pekerjaan fisik di lapangan diduga tidak sesuai standar teknis. Warga mencurigai adanya pengabaian kualitas pekerjaan yang dapat merugikan masyarakat.

Saat NarasiKita.ID mengirimkan link pemberitaan mengenai proyek ini dikirimkan kepada Dahlan, ia mengaku sebagai pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Karawang, ia hanya menanggapi singkat:

“Heee… ampun ah.”

Dahlan pun kemudian mengakui bahwa dirinya memang bertugas sebagai pengawas proyek tersebut.

“Iya, heee… sudah dikontrol itu mah, Om. Sama Pak Dahlan ditegor, harus diperbaiki,” ujarnya.

Namun saat ditanya lebih lanjut terkait hasil pengawasan, apakah ditemukan ketidaksesuaian, bagaimana proses perbaikannya, serta apakah sebagai pengawas ia dapat menjamin daya tahan proyek tersebut yang diduga dikerjakan asal-asalan, Dahlan tidak memberikan jawaban.

Sikap diam pengawas proyek ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kualitas pengawasan teknis oleh DPUPR Karawang.

Sebelumnya, salah satu tokoh pemuda setempat, Hasanudin atau yang biasa disapa akrabnya Petet, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya usai meninjau langsung kondisi proyek. Ia menilai kualitas bangunan sangat memprihatinkan, bahkan menyebut pekerjaan tersebut hanya berupa tumpukan batu kali tanpa fondasi dasar yang kokoh.

“Ini proyek ratusan juta, tapi kualitasnya seperti mainan anak-anak. Batu cuma ditumpuk di atas tanah tanpa pondasi yang layak. Ini bukan pembangunan, tapi pembodohan publik!” tegas Petet kepada NarasiKita.ID, Sabtu (28/06/2025).

Petet menduga kuat bahwa pekerjaan dilakukan secara asal-asalan, semata untuk mengejar target serapan anggaran atau keuntungan pribadi oknum pelaksana.

“Anggarannya lebih dari Rp188 juta. Tapi lihat hasilnya di lapangan amat memprihatinkan. Jangan-jangan ini akal-akalan pelaksana yang ingin meraup untung besar tanpa memikirkan kualitas dan keberlanjutan,” lanjutnya.

Karena itu, ia mendesak Dinas PUPR Kabupaten Karawang segera turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan fisik dan audit teknis. Petet menantang langsung pihak pengawas dinas untuk memastikan apakah pekerjaan sesuai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau justru menyimpang.

“Kalau terbukti tidak sesuai RAB, proyek ini harus dibongkar dan dikerjakan ulang! Ini uang rakyat, bukan milik pribadi. Jangan biarkan uang pajak habis untuk proyek abal-abal,” katanya dengan nada keras.

Tak hanya itu, Petet dan sejumlah warga menyatakan siap mengawal proses pembangunan di wilayah Desa Srikamulyan serta mendesak agar Dinas PUPR memberikan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran teknis, administratif, atau bahkan indikasi korupsi anggaran.

“Kalau dibiarkan, artinya Pemkab Karawang turut membiarkan rakyatnya ditipu. Kalau tak ada tindakan dari dinas, berarti ada yang ditutupi!” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, baik pihak pelaksana maupun pejabat teknis dari DPUPR Karawang belum memberikan klarifikasi resmi atas dugaan ketidaksesuaian pekerjaan di lapangan. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Proyek penurapan jalan di Desa Srikamulyan, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, menuai sorotan tajam dari warga. Proyek yang dibiayai melalui APBD Karawang Tahun Anggaran 2025 ini dilaksanakan oleh CV. Citra Adi Sejahtera dengan nama kegiatan “Penurapan Jalan Jati Tengah RT 04/02”.

Proyek tersebut memiliki panjang 220 meter dan lebar 1,3 meter, dengan masa pelaksanaan selama 60 hari kalender serta nilai kontrak sebesar Rp188.979.000. Namun, hasil pekerjaan di lapangan diduga jauh dari standar teknis yang seharusnya. Warga mencium adanya indikasi pengabaian kualitas serta potensi praktik kotor demi keuntungan sepihak.

Salah satu tokoh pemuda setempat, Hasanudin atau yang biasa disapa akrabnya Petet, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya usai meninjau langsung kondisi proyek. Ia menilai kualitas bangunan sangat memprihatinkan, bahkan menyebut pekerjaan tersebut hanya berupa tumpukan batu kali tanpa fondasi dasar yang kokoh.

“Ini proyek ratusan juta, tapi kualitasnya seperti mainan anak-anak. Batu cuma ditumpuk di atas tanah tanpa pondasi yang layak. Ini bukan pembangunan, tapi pembodohan publik!” tegas Petet kepada NarasiKita.ID, Sabtu (28/06/2025).

Petet menduga kuat bahwa pekerjaan dilakukan secara asal-asalan, semata untuk mengejar target serapan anggaran atau keuntungan pribadi oknum pelaksana.

“Anggarannya lebih dari Rp188 juta. Tapi lihat hasilnya di lapangan amat memprihatinkan. Jangan-jangan ini akal-akalan pelaksana yang ingin meraup untung besar tanpa memikirkan kualitas dan keberlanjutan,” lanjutnya.

Karena itu, ia mendesak Dinas PUPR Kabupaten Karawang segera turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan fisik dan audit teknis. Petet menantang langsung pihak pengawas dinas untuk memastikan apakah pekerjaan sesuai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau justru menyimpang.

“Kalau terbukti tidak sesuai RAB, proyek ini harus dibongkar dan dikerjakan ulang! Ini uang rakyat, bukan milik pribadi. Jangan biarkan uang pajak habis untuk proyek abal-abal,” katanya dengan nada keras.

Tak hanya itu, Petet dan sejumlah warga menyatakan siap mengawal proses pembangunan di wilayah Desa Srikamulyan serta mendesak agar Dinas PUPR memberikan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran teknis, administratif, atau bahkan indikasi korupsi anggaran.

“Kalau dibiarkan, artinya Pemkab Karawang turut membiarkan rakyatnya ditipu. Kalau tak ada tindakan dari dinas, berarti ada yang ditutupi!” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, baik pihak pelaksana proyek maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang belum ada upaya untuk memberikan klarifikasi mengenai dugaan proyek penurapan jalan yang dikerjakan asal jadi. (Yusup)