KARAWANG, NarasiKita.ID – Proyek peningkatan jalan poros desa di Dusun Pacing Utara, Desa Dewisari, Kecamatan Rengasdengklok, kembali menambah daftar pekerjaan infrastruktur yang diduga asal-asalan dan luput dari pengawasan ketat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Karawang.

Diketahui, dalam papan informasi yang terpasang di lokasi proyek tersebut dikerjakan oleh CV Timanginten Jaya dengan nilai kontrak Rp144 juta lebih, proyek ini meliputi peningkatan badan jalan sepanjang 61 meter dan pembangunan turap sepanjang 50 meter. Namun, sejak awal pekerjaan dimulai, indikasi pelanggaran teknis sudah terlihat nyata.

Hasil pantauan awak media pada senin (16/06) di lokasi menunjukkan bahwa pemasangan kisdam komponen vital untuk pengerjaan turap di area aliran air hanya dilakukan separuh, bahkan terkesan hanya formalitas. Batu kali dipasang dalam kondisi air masih mengalir, mengabaikan standar keselamatan konstruksi, dan berpotensi melemahkan struktur bangunan sejak dini.

Seorang warga berinisial Y, yang tinggal tak jauh dari lokasi proyek, menyambut baik pembangunan tersebut namun tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya.

“Senang sih ada pembangunan, tapi kalau lihat langsung di lapangan ya jujur kecewa. Batu kalinya dipasang, tapi kisdamnya paling 10 meter doang. Sisanya dibiarkan air mengalir begitu saja. Kalau gini caranya, kuat enggak ya nanti?” ujarnya prihatin.

Yang lebih mengejutkan, pengawas dari Dinas PUPR Karawang tak tampak saat pekerjaan dimulai. Saat dikonfirmasi, pengawas hanya menjawab singkat,

“Besok saya cek ke lokasi.”

Sementara itu, mandor proyek, Rintik, berdalih bahwa kisdam tidak perlu dipasang penuh karena airnya “tidak besar” dan pekerjaan dilakukan secara bertahap. Ia bahkan mengaku sudah mengerjakan proyek infrastruktur selama 17 tahun, seolah pengalaman pribadi bisa menggantikan spesifikasi teknis yang sudah baku.

“Airnya kan enggak gede, kisdam dipindah-pindah aja. Sudah biasa kerja begini. Foto juga sudah saya kirim ke pengawas,” katanya.

Pertanyaannya: Mengapa proyek bisa berjalan tanpa pengawasan aktif dari Dinas terkait? Apakah sudah lazim pekerjaan konstruksi dimulai tanpa pendampingan teknis sejak hari pertama? Jika benar demikian, maka pengawasan di Karawang telah menjadi formalitas semata, dan kualitas pembangunan hanya bergantung pada itikad rekanan semata.

Ini bukan hanya soal jalan desa. Ini soal tanggung jawab, uang rakyat, dan marwah tata kelola proyek pemerintah yang terus dikorbankan oleh kelalaian dan pembiaran. (rls/kojek)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Proyek rehabilitasi bendung irigasi dan saluran drainase di Desa Ciptamarga, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang, terbukti ambruk dan rusak parah. Ironisnya, kerusakan itu terkesan dibiarkan selama berbulan-bulan tanpa tindakan hingga akhirnya sorotan media dan kemarahan publik memaksa pihak pelaksana buru-buru melakukan perbaikan. Fakta ini menambah panjang daftar proyek bobrok yang ditangani Dinas PUPR Karawang.

Proyek yang dikerjakan tahun anggaran 2024 itu diduga kuat merupakan hasil pecah paket modus klasik penghindaran lelang terbuka yang dibungkus dalam metode pengadaan langsung. Berdasarkan data yang dihimpun NarasiKita.ID, pekerjaan tersebut digarap oleh CV. Sinar Fajar, beralamat di Desa Wargasetra, Kecamatan Tegalwaru, dengan nilai sekitar Rp190 juta per paket. Padahal, lokasi pekerjaan berada di titik yang sama di perbatasan Desa Ciptamarga, Kecamatan Jayakerta dan Desa Dewisari, Kecamatan Rengasdengklok.

Ketua Forum Karawang Utara Bergerak (FKUB), Angga Dhe Raka, menilai ini sebagai bukti kebobrokan sistem pengawasan serta indikasi kuat adanya kompromi antara pelaksana proyek dengan oknum pejabat di Dinas PUPR.

“Perbaikan baru dilakukan setelah ramai diberitakan. Ke mana PUPR selama ini? Ini bukan sekadar kelalaian, tapi indikasi kompromi kotor. Alih-alih memberi sanksi, mereka justru seolah melindungi pelaksana proyek gagal!” tegas Angga, Senin (16/06/2025).

Menurutnya, jika memang masa pemeliharaan telah berakhir, maka upaya perbaikan hanyalah manuver panik untuk mencuci tangan dari tanggung jawab hukum.

“Ini proyek gagal total. Kalau memang masa pemeliharaan sudah habis, kenapa masih diperbaiki? Apakah ini bagian dari ‘deal diam-diam’ agar kasusnya tidak melebar? Kami minta proyek ini diaudit, dan perusahaan pelaksana diblacklist!” ujar Angga lantang.

FKUB menyebut dugaan pecah paket bukan hanya pelanggaran administratif, melainkan bagian dari skema sistemik perampokan anggaran yang dilakukan berjamaah.

“Pecah paket itu modus klasik. Proyek dipecah-pecah supaya bisa dikerjakan tanpa lelang, lalu dibagi-bagi ke kroni. Kalau ini terus dibiarkan, Karawang akan jadi ATM politik, tempat segelintir elit dan oknum birokrat memperkaya diri atas nama pembangunan,” ucapnya.

Lebih jauh, Angga menegaskan bahwa Dinas PUPR Karawang telah gagal total dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan teknis. Justru, kata dia, Dinas kerap tampil sebagai bagian dari permainan itu sendiri.

“Kita bicara uang rakyat. Bukan cuma kerugian anggaran, ini juga bentuk penghinaan terhadap akal sehat publik. Kami desak Bupati, DPRD, hingga APH jangan bungkam! Karawang sedang sakit, dan penyakitnya ada di sistem pengadaan yang sudah rusak.” tegasnya.

Klarifikasi Pelaksana: Dana dan Tim Jadi Alasan

Terpisah, pelaksana dari CV. Sinar Fajar, Yani, mengonfirmasi bahwa perbaikan proyek tengah dilakukan. Sekitar pukul 11.14 WIB, Yani secara tiba-tiba mengirimkan beberapa foto dan sebuah video kepada NarasiKita.ID yang memperlihatkan aktivitas perbaikan di lapangan.

Namun, saat ditanya mengapa perbaikan baru dilakukan, Yani menjelaskan dalam pesan suara WhatsApp:

“Dikarenakan pas saya dapat kabar pekerjaan saya jebol saat itu jembatan pangkalan ambruk terus jalan yang dilaluinya juga ditutup lagi perbaikan tahap pengecoran. Kenapa saya baru kerjakan minggu-minggu ini emang saya baru punya dana buat modal kerjanya terus saya menunggu dulu tim anak buah saya yang biasa ngerjain setiap turap yang saya kerjakan karena kerjaan itu yang ngerjainnya orang setempat, mereka meminta pekerjaan saya kan nggak tega kalau nggak ngasih,” katanya

“Dari awal saya dapat kabar saya siap tanggungjawab untuk memperbaiki cuma kendalanya satu di modal kedua di tim kerja saya karena kemarin yang ngerjain orang setempat,” lanjutnya.

Ia juga menampik mengetahui soal dokumen LPSE yang menunjukkan tiga SPK di lokasi yang sama.

“Kurang tau saya, nggak cuma satu doang kontraknya bukan tiga, itu bukan LPSE juga,” ujar Yani, meski data dari situs LPSE Karawang menunjukkan sebaliknya.

Tiga Paket Proyek di Lokasi Sama, Nilai Nyaris Identik

Dokumen dari tangkapan layar LPSE Karawang menunjukkan dugaan bahwa tiga proyek dengan metode pengadaan langsung, semuanya dimenangkan oleh CV. Sinar Fajar di titik yang sama:

1. Rehabilitasi Bendung Irigasi Dusun Citokol, RT 016, Desa Ciptamarga dengan nilai Kontrak: Rp188.675.000

2. Rehabilitasi Bendung Irigasi Dusun Peundeuy, RT 16/RW 06, Desa Ciptamarga, nilai Kontrak: Rp189.005.000

3. Rehabilitasi Saluran Drainase Dusun Peundeuy, RT 16/RW 06, Desa Ciptamarga dengan nilai Kontrak: Rp188.985.000

Ketiganya memiliki alamat pemenang dan nilai kontrak yang hampir serupa, dan berada di titik yang berdekatan. Hal ini menguatkan dugaan adanya pemecahan paket demi menghindari mekanisme lelang terbuka.

FKUB menegaskan akan terus mengawal kasus ini, mendorong audit menyeluruh, dan menuntut tindakan tegas dari aparat penegak hukum.

“Ini bukan lagi soal proyek ambruk biasa, ini simbol sistem yang bobrok dan kompromi berjamaah. Karawang bukan ladang bancakan!” pungkas Angga. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Alih-alih memberikan sanksi atau teguran kepada pelaksana proyek yang hasil kerjanya terbukti ambruk, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang melalui Bidang Sumber Daya Air (SDA), malah kembali mengucurkan anggaran baru untuk proyek serupa di lokasi yang sama.

Diketahui, proyek saluran drainase di Desa Ciptamarga, Kecamatan Jayakerta, yang dikerjakan pada 2024, mengalami kerusakan parah bahkan hingga ambruk dalam waktu singkat setelah selesai dibangun. Kerusakan tersebut sebelumnya terkesan dibiarkan berbulan-bulan. Baru setelah ramai diberitakan dan menjadi sorotan publik, proyek itu saat ini tengah dilakukan perbaikan ataupun dikerjakan kembali oleh pelaksana lama, CV. Sinar Fajar.

Kepada NarasiKita.ID saat ditemui diruangannya pada Senin (16/06) Plt Sekretaris Dinas PUPR Karawang, Tri Winarno, mengungkapkan bahwa pihaknya perlu memastikan terlebih dahulu apakah kerusakan tersebut terjadi dalam masa pemeliharaan atau setelahnya.

“Kalau masih dalam masa pemeliharaan dan memang ada kerusakan, perbaikan masih bisa dilakukan secara kontraktual. Tapi kalau sudah lewat, ya susah,” ujarnya.

Tri pun menjelaskan bahwa masa pemeliharaan tergantung pada jenis pekerjaan. Untuk turap umumnya tiga bulan, sementara untuk pekerjaan konstruksi bisa sampai enam bulan. Jika proyek tersebut rampung pada November 2024, maka masa pemeliharaan kemungkinan besar telah berakhir.

Untuk mendapatkan informasi lebih detail terkait kerusakan dan perbaikan proyek, Tri juga langsung menghubungi salah satu pejabat di Bidang Sumber Daya Air (SDA). Menurut informasi yang ia terima, perbaikan yang saat ini sedang dilakukan oleh CV. Sinar Fajar hanya mencakup satu kontrak pekerjaan.

“Informasi dari Pak Navis, yang sedang dikerjakan sekarang itu adalah satu kontrak bendung Citokol (Cilogo-red). Dua pekerjaan lainnya belum dikerjakan karena lokasinya bukan di situ. Untuk memastikan, saya juga minta titik koordinatnya,” jelasnya.

Selain itu, Tri juga mengungkapkan bahwa informasi yang didapat dari Bidang SDA, kegiatan yang kini berlangsung bukan bagian dari kewajiban pemeliharaan proyek lama, melainkan merupakan proyek baru yang dianggarkan ulang.

“Bahasanya sekarang itu perbaikan, tapi sebenarnya itu kontrak baru. Karena pekerjaan lama sudah rusak dan masa pemeliharaannya sudah lewat. Jadi dianggarkan lagi, lalu dikerjakan ulang,” tambahnya.

Saat ditanya mengenai sanksi terhadap pelaksana proyek atas kegagalan pekerjaan sebelumnya, Tri menyebut tidak ada klausul tegas dalam kontrak mengenai hal itu.

“Kalau sudah lewat masa pemeliharaan, biasanya tidak ada tanggung jawab lagi. Mungkin bukan sanksi, hanya jadi catatan oleh BPK. Yang bertanggung jawab juga bukan pelaksana lapangan, tapi pemilik perusahaannya. Karena pelaksana itu kan hanya tenaga, bisa siapa saja,” pungkasnya.

Dugaan Pecah Paket, Proyek Kembar di Satu Titik

Sebelumnya, proyek yang dikerjakan pada tahun anggaran 2024 tersebut juga diduga merupakan hasil pemecahan paket, sebuah modus yang digunakan untuk menghindari proses lelang terbuka dengan metode pengadaan langsung.

Berdasarkan penelusuran NarasiKita.ID, proyek-proyek tersebut dilaksanakan oleh CV. Sinar Fajar, perusahaan yang beralamat di Desa Wargasetra, Kecamatan Tegalwaru, dengan nilai kontrak hampir seragam, yaitu sekitar Rp190 juta per proyek. Seluruh proyek dikerjakan di lokasi yang sama, yakni perbatasan Desa Ciptamarga (Jayakerta) dan Desa Dewisari (Rengasdengklok).

Tiga proyek dimaksud adalah:

1. Rehabilitasi Bendung Irigasi Dusun Citokol, RT 016, Desa Ciptamarga dengan Nilai Kontrak: Rp188.675.000

2. Rehabilitasi Bendung Irigasi Dusun Peundeuy, RT 16/RW 06, Desa Ciptamarga dengan Nilai Kontrak: Rp189.005.000

3. Rehabilitasi Saluran Drainase Dusun Peundeuy, RT 16/RW 06, Desa Ciptamarga dengan Nilai Kontrak: Rp188.985.000

Kemiripan nilai dan lokasi pekerjaan memperkuat dugaan bahwa proyek tersebut dipisah-pisah secara sengaja agar tetap menggunakan skema pengadaan langsung, tanpa melalui proses tender yang terbuka. (Yusup)

INDRAMAYU, NarasiKita.ID – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), sebagai organisasi profesi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia, kembali menunjukkan soliditasnya di tengah dinamika internal organisasi. Sabtu, 14 Juni 2025, PWI secara resmi mengukuhkan Pelaksana Tugas (Plt) pengurus dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Bertempat di Pendopo Bupati Indramayu, pengukuhan ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat, Hendry CH Bangun, dan menjadi momentum penting konsolidasi untuk memperkuat barisan organisasi wartawan di tingkat daerah.

Adapun wilayah yang kini memiliki Plt pengurus resmi meliputi: Kabupaten Indramayu, Bogor, Bekasi, Subang, Purwakarta, Kuningan, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Cirebon, Depok, Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung.

Seluruh pengurus dilantik oleh Plt PWI Jawa Barat yang ditunjuk langsung oleh PWI Pusat.

Dalam sambutannya, Hendry CH Bangun menegaskan bahwa kepemimpinan di tubuh PWI tetap berada di jalur yang sah secara konstitusional. Ia menepis berbagai klaim sepihak yang mengaku sebagai pimpinan organisasi.

“Di PWI ini tidak ada masalah. Hanya ada segelintir orang yang mengaku-ngaku sebagai ketua. Kepemimpinan yang sah tetap berada di bawah saya,” tegas Hendry, disambut tepuk tangan dari para peserta.

Plt PWI Kabupaten Indramayu, Ichsan, juga menyampaikan komitmen pengurus daerah dalam mendukung penuh kepemimpinan Ketua Umum Hendry CH Bangun. Ia menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme, integritas, dan independensi wartawan di tengah tantangan zaman.

“Kami berdiri tegak bersama Ketum Hendry CH Bangun. PWI harus menjadi organisasi yang bersih, profesional, dan tetap menjadi pelita informasi bagi masyarakat,” ujar Ichsan.

Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, turut hadir dan menyampaikan ucapan selamat kepada para pengurus yang dikukuhkan. Ia berharap sinergi antara PWI dan pemerintah daerah dapat terus berjalan dengan baik.

“Kami yakin, kehadiran PWI yang independen dan profesional sangat penting dalam mendukung penyampaian informasi publik yang berimbang dan mencerdaskan,” katanya.

Plt PWI Jawa Barat, Danang Donoroso, dalam pernyataannya mengajak seluruh pengurus untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.

“Mari kita jaga marwah organisasi dan terus berkarya demi pers yang bermartabat di Jawa Barat,” tuturnya.

Acara ditutup dengan sesi foto bersama antara pengurus dan tamu undangan, menandai semangat kebersamaan serta komitmen insan pers Jawa Barat dalam mengawal kepemimpinan PWI Pusat yang sah. (rls/ist)