JAKARTA, NarasiKita.ID – Penyadapan terhadap pemimpin negara bukan persoalan baru dalam perjalanan politik Indonesia. Dari era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), masa Joko Widodo (Jokowi), hingga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, persoalan keamanan komunikasi kembali menjadi sorotan.
Namun, ada yang berbeda dalam perkara terbaru. Dugaan penyadapan ilegal yang kini ditangani Bareskrim Polri justru menyeret empat perwira tinggi kepolisian, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kasus ini memunculkan pertanyaan serius: bagaimana sistem penyadapan yang semestinya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum diduga dapat diakses dan digunakan tanpa prosedur sebagaimana mestinya?
Lebih jauh lagi, mengapa data hasil penyadapan diduga dihapus dari sistem elektronik?
SBY: Dokumen Snowden Ungkap Pemantauan Komunikasi Presiden
Jejak penyadapan terhadap kepala negara Indonesia pernah mencuat pada November 2013.
Saat itu, dokumen intelijen yang dibocorkan mantan kontraktor NSA, Edward Snowden, dan dipublikasikan ABC Australia serta The Guardian mengungkap aktivitas intelijen Australia terhadap komunikasi telepon Presiden SBY pada Agustus 2009.
Dokumen tersebut menunjukkan aktivitas telepon seluler SBY dipantau selama 15 hari. Sejumlah pejabat tinggi dan orang dekat presiden juga tercantum dalam daftar sasaran pemantauan.
Pengungkapan tersebut memicu ketegangan diplomatik Indonesia-Australia. Pemerintah Indonesia meminta penjelasan dan mengambil langkah peninjauan terhadap sejumlah kerja sama dengan Australia.
Peristiwa ini menjadi salah satu catatan penting mengenai rentannya keamanan komunikasi kepala negara di tengah persaingan intelijen antarnegara.
Jokowi: Tiga Alat Penyadap Ditemukan di Rumah Dinas
Persoalan serupa kembali menjadi perhatian ketika Joko Widodo masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Pada Februari 2014, Jokowi mengungkapkan telah menemukan tiga perangkat yang diduga merupakan alat penyadap di rumah dinasnya.
Perangkat tersebut, menurut keterangannya saat itu, ditemukan di kamar tidur, ruang tamu pribadi, dan ruang makan yang biasa digunakan untuk rapat.
Temuan itu memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang memasang perangkat tersebut dan apa tujuan pemantauan terhadap seorang kepala daerah.
Namun, hingga pemberitaan mengenai peristiwa tersebut, pihak yang memasang perangkat itu belum diketahui secara pasti.
Dua peristiwa pada era SBY dan Jokowi tersebut memiliki latar belakang berbeda dengan perkara yang kini mencuat pada pemerintahan Prabowo. Meski demikian, keduanya memperlihatkan bahwa keamanan komunikasi pejabat publik telah lama menjadi persoalan yang mendapat perhatian.
Prabowo: Empat Jenderal Jadi Tersangka, Sistem LIMS Disorot
Kini, perhatian publik tertuju pada dugaan penyadapan ilegal yang menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Dalam konferensi pers pada 3 November 2026, Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin mengungkap dugaan penyadapan tanpa prosedur yang berlangsung selama periode 2025 hingga 2026.
Penyidik menduga sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan persyaratan administrasi yang semestinya.
Sistem LIMS sendiri berkaitan dengan mekanisme pengelolaan penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum.
Persoalan semakin serius setelah penyidik mengungkap dugaan penghapusan file hasil penyadapan dari sistem tersebut pada Oktober 2026.
Dalam perkembangan penyidikan, jumlah tersangka bertambah menjadi empat orang, yakni:
Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri.
Irjen Ahrie Sonta Nasution.
Irjen Eko Hadi Santoso.
Irjen Slamet Uliandi, mantan Kadiv TIK Polri.
Tiga tersangka telah menjalani penahanan, sedangkan Slamet Uliandi belum ditahan karena kondisi kesehatan pascastroke, sebagaimana disampaikan penyidik.
Bareskrim juga menyebut telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli serta menyita perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, termasuk ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Meski demikian, penetapan tersangka bukan berarti kesalahan telah terbukti. Pembuktian tetap harus dilakukan melalui proses hukum dan persidangan.
Pertanyaan Besar: Siapa yang Mengendalikan Sistem Penyadapan?
Perkara ini tidak cukup hanya dilihat dari siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Ada sejumlah persoalan mendasar yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
Pertama, bagaimana mekanisme pemberian kewenangan untuk memasukkan nomor telepon ke dalam sistem LIMS?
Kedua, siapa yang memiliki akses terhadap sistem tersebut dan bagaimana pengawasan internal dijalankan?
Ketiga, apakah dugaan penghapusan file hasil penyadapan benar-benar terjadi, siapa yang memerintahkan, dan apakah masih tersedia salinan atau jejak digital yang dapat dipulihkan?
Keempat, apakah seluruh pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan telah teridentifikasi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena penyadapan merupakan tindakan yang menyangkut hak privasi dan harus tunduk pada ketentuan hukum.
Apabila dugaan penyalahgunaan kewenangan itu terbukti, persoalannya bukan sekadar pelanggaran prosedur internal, melainkan juga menyangkut pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hak warga negara.
Bukan Hanya Keamanan Presiden, Hak Publik Juga Dipertaruhkan
Hal lain yang membuat perkara ini mendapat perhatian luas adalah dugaan sasaran penyadapan yang tidak hanya mencakup Presiden Prabowo.
Menurut keterangan Kabareskrim, sasaran yang diduga turut dipantau meliputi pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, LSM, hingga kalangan pengusaha.
Jika dugaan tersebut terbukti, dampaknya dapat meluas terhadap kebebasan berkomunikasi, privasi, dan ruang demokrasi.
Terlebih, keberadaan teknologi penyadapan seharusnya menjadi instrumen penegakan hukum, bukan alat untuk melakukan pemantauan tanpa dasar kewenangan yang sah.
Dalam konteks ini, transparansi penyidikan menjadi sangat penting. Masyarakat perlu mengetahui apakah sistem pengawasan internal telah berjalan sebagaimana mestinya dan bagaimana negara memastikan teknologi tersebut tidak disalahgunakan.
Publik Menunggu Pengusutan Hingga ke Akar Perkara
Dari era SBY, Jokowi hingga Prabowo, persoalan penyadapan selalu membawa satu pertanyaan mendasar: sejauh mana keamanan komunikasi pejabat negara dan hak privasi masyarakat benar-benar terlindungi?
Kasus terbaru ini kini memasuki proses hukum. Publik menunggu bukan hanya penjelasan mengenai pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga pengungkapan seluruh fakta mengenai mekanisme, alur kewenangan, penggunaan sistem, dan dugaan penghapusan data elektronik.
Penegakan hukum harus berjalan profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Setiap pihak yang disebut dalam perkara ini berhak mendapatkan proses hukum yang adil, sementara pihak yang dirugikan berhak memperoleh kejelasan.
Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya keamanan komunikasi seorang presiden, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Siapa yang sebenarnya mengendalikan sistem tersebut, bagaimana dugaan penyadapan bisa berlangsung, dan apakah seluruh fakta akan terungkap sampai ke akar persoalan?
NarasiKita.ID akan terus mengikuti perkembangan perkara ini dengan mengedepankan akurasi informasi, keberimbangan, verifikasi, serta asas praduga tak bersalah. (MA)
