KARAWANG, NarasiKita.ID — Menjelang akhir tahun anggaran 2025, kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Karawang menuai sorotan tajam dari DPRD. Wakil Ketua Komisi II DPRD Karawang, Nurhadi, tanpa ragu memberi rapor merah kepada Kepala DPKP, Rochman, dan jajarannya yang dinilai gagal mengeksekusi program prioritas di sektor pertanian.
Nurhadi menilai, DPKP tidak mampu mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung bagi petani, meski anggaran sudah tersedia. Hingga pertengahan November, puluhan pekerjaan infrastruktur pertanian belum juga dilaksanakan tanpa alasan yang jelas.
“Tak ada jalan lain selain Pak Bupati mengevaluasi Kepala DPKP dan seluruh jajarannya. Saya sebagai mitra kerja di Komisi II tak ragu memberi rapor merah terhadap kinerja DPKP,” tegas Nurhadi.
Menurutnya, jika proyek baru dilaksanakan menjelang tutup tahun, maka pelaksanaannya akan terkesan dipaksakan dan berpotensi bermasalah.
“Kalau tetap dilaksanakan pun akan menjadi proyek yang dipaksakan. Ini sudah lewat 45 hari kalender. Kalau diakali dengan menggeser tanggal, bisa celaka berjamaah,” ujarnya.
Nurhadi menyoroti tiga persoalan utama dalam pelaksanaan program DPKP: Waktu pelaksanaan yang terlalu mepet sehingga rawan tumpang tindih dengan tahun anggaran berikutnya, kondisi cuaca dengan intensitas hujan tinggi yang berisiko menurunkan kualitas pekerjaan, terutama jalan usaha tani dan kenaikan harga material, yang membuat hasil pekerjaan berpotensi tidak optimal dan merugikan semua pihak, termasuk petani.
“Kalau dipaksakan, pemda rugi karena hasilnya tidak optimal, pengusaha rugi secara bisnis, dan petani paling dirugikan karena mendapat infrastruktur yang tidak layak,” lanjutnya.
Nurhadi mendesak DPKP memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai keterlambatan program tersebut. Ia mengingatkan agar jangan sampai ada persoalan birokrasi internal yang akhirnya merugikan masyarakat.
“Jangan sampai ada sesuatu di dalam DPKP, tapi yang menjadi korban justru para petani. Ini harus dipertanggungjawabkan,” tandasnya.
Realisasi DPKP Baru 57 Persen
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Karawang Mumun Maemunah mengungkapkan, hingga pertengahan November 2025 realisasi anggaran DPKP baru mencapai 57 persen.
“Rata-rata realisasi OPD masih di bawah target. Apalagi DPKP baru 57 persen,” ujarnya, Senin (17/11).
Mumun menyebutkan, DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) telah berulang kali mengingatkan seluruh OPD agar melaksanakan program sejak awal tahun, bukan menumpuk kegiatan di akhir tahun.
“Kalau program dikejar di akhir tahun, serapannya pasti kecil. Tapi pola ini terus diulang,” ucapnya.
Ia mendesak DPKP segera menuntaskan seluruh program prioritas, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan petani seperti Jaringan Irigasi Tersier (JITUT).
“Program harus berjalan tepat waktu agar hasil panen optimal,” tegasnya.
Mumun juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi yang lebih ketat terhadap seluruh OPD.
“Kami akan terus memantau agar serapan anggaran bisa maksimal di akhir tahun ini,” ujarnya.
Dengan langkah tersebut, DPRD berharap produktivitas pertanian di Karawang tetap tinggi dan penggunaan anggaran daerah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Kita ingin semua program OPD tepat sasaran dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (rls/red)
