KARAWANG, NarasiKita.ID – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Karawang menyampaikan dukungan penuh terhadap penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara perusahaan besar dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. MoU tersebut difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan dilaksanakan di Lantai 3 Gedung Kantor Bupati Karawang, Kamis (15/05/2025).

Ketua KADIN Karawang, Emay Ahmad Maehi, S. Ag., SH atau yang biasa disapa akrab Kang Emay mengapresiasi langkah pemkab karawang sebagai upaya nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Menurutnya, peningkatan nilai investasi di Karawang selama ini belum diiringi oleh penciptaan lapangan kerja yang memadai.

“Nilai investasi kita memang mengalami peningkatan signifikan. Namun sayangnya, hal itu belum berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja lokal. Banyak investasi yang masuk masih bersifat padat modal, bukan padat karya,” ujar Kang Emay.

Ia menilai, kolaborasi antara perusahaan besar dan UMKM dapat menjadi solusi konkret untuk mengatasi stagnasi tersebut. Penandatanganan MoU ini juga dinilai selaras dengan program 100 hari kerja Bupati Karawang (SEHATI).

“Setiap UMKM pasti memiliki karyawan. Jika kerja sama ini dikelola secara optimal, dari sekitar 1.400 perusahaan di Karawang, potensi penyerapan tenaga kerja lokal bisa meningkat secara signifikan,” ungkapnya.

Selain sektor industri, Pemerintah Kabupaten Karawang juga tengah memprioritaskan penguatan sektor pertanian. Saat ini, telah disiapkan lahan seluas 87.000 hektare untuk mendukung program swasembada pangan serta memodernisasi sistem pertanian agar menarik minat generasi muda, termasuk petani milenial.

Selain itu, menurut Kang Emay, fokus pemerintah pada penguatan UMKM dan pertanian merupakan strategi jangka panjang untuk menciptakan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

“KADIN Karawang sangat mendukung kebijakan ini. Sekarang tugas kita bersama adalah mengoptimalkan peluang tersebut agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Kemudian, Kang Emay juga mengapresiasi komitmen Bupati dan Wakil Bupati Karawang dalam membangun sinergi antara industri besar dengan sektor industri kreatif dan ekonomi rakyat.

Lebih lanjut, Kang Emay menyampaikan bahwa pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama melalui pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

“Ini adalah pekerjaan rumah kita bersama. Setiap tahun, jumlah angkatan kerja terus bertambah. Agar mereka terserap di sektor yang tepat, lembaga pendidikan harus mampu membekali siswa dengan keterampilan hidup (life skills) yang berkelanjutan dan sesuai kebutuhan industri maupun pertanian,” pungkasnya.

Sementara itu, salah satu pelaku UMKM Karawang, Azis Mathori, menyampaikan apresiasi dan harapannya atas inisiatif kerja sama ini.

“Saya sangat berterima kasih kepada Pemerintah Daerah yang telah membuka akses pasar bagi UMKM untuk bisa bermitra dengan perusahaan-perusahaan besar di Karawang,” ujarnya.

Azis berharap kerja sama ini tidak berhenti pada seremonial belaka, tetapi benar-benar berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi pengembangan UMKM di Karawang.

“Semoga pelaksanaan kerja sama ini bisa berjalan lancar dan terus berkembang. Kami juga berharap Pemerintah Daerah dapat terus memberikan dukungan, termasuk dalam hal pembiayaan dan permodalan bagi UMKM,” tutupnya. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terus mendorong penguatan ekosistem investasi yang inklusif dan berkeadilan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memfasilitasi penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara lima perusahaan besar dengan lima pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal pada Kamis, 14 Mei 2025.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program SEHATI (Seratus Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Karawang) dan berlangsung di Aula Gedung Bupati Karawang, Lantai 3. Hadir dalam acara tersebut Bupati Karawang Aep Syaepuloh, Kepala Bappeda Ridwan Salam, Ketua KADIN Karawang Emay Ahmad Maehi, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Aep Syaepuloh menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelaku industri di Karawang yang telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah bersama Forkopimda untuk menciptakan iklim investasi yang aman, ramah, dan mendukung pertumbuhan UMKM.

“Kabupaten Karawang ini memiliki lebih dari 1.000 perusahaan, dan total investasinya merupakan salah satu yang tertinggi. Kami sangat berterima kasih kepada para pelaku industri. Saya bersama Forkopimda berkomitmen menciptakan iklim investasi yang aman dan mendukung para pelaku UMKM agar lebih mudah berkembang,” ujarnya.

Selain itu, Kepala DPMPTSP Karawang, Wawan Setiawan, menjelaskan bahwa kemitraan ini bertujuan memperluas akses pasar bagi UMKM serta memperkuat kolaborasi antara usaha besar dan kecil agar tumbuh bersama secara berkelanjutan.

Adapun bentuk kerja sama yang dijalin meliputi:

• Tiga kemitraan penyediaan jasa katering bagi karyawan perusahaan,

• Satu kemitraan pengadaan seragam kerja,

• Satu kemitraan jasa pemeliharaan kendaraan dan forklift.

“Inisiatif ini merupakan langkah konkret untuk membangun kolaborasi antara usaha besar dan UMKM lokal, sehingga manfaat investasi dapat dirasakan secara lebih merata,” ujar Wawan.

Program ini berlandaskan pada Peraturan Menteri Investasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kemitraan Usaha Besar dan UMKM dalam Penanaman Modal, serta Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Wawan juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, Kabupaten Karawang mencatat nilai investasi sebesar Rp68,5 triliun atau 161 persen dari target nasional. Namun, capaian tersebut belum diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang optimal karena dominasi industri padat modal.

“Melalui kemitraan ini, kami berharap UMKM lokal tidak hanya mendapatkan akses pasar, tetapi juga peningkatan kapasitas dan keberlanjutan usaha. Ini adalah langkah awal menuju pemerataan manfaat investasi,” pungkasnya. (Yusup)

JAKARTA, NarasiKita.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, agar tidak menjadi celah praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2025, yang digelar secara hybrid pada Kamis (15/05), di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta.

Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menyatakan bahwa pokir merupakan amanat konstitusional yang sah dalam proses perencanaan pembangunan, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Namun dalam praktiknya, pokir kerap disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan transaksi politik yang menyimpang dari prinsip akuntabilitas.

“Pokir itu bukan ruang kompromi politik atau alat tukar-menukar kepentingan, melainkan amanat konstitusional yang wajib dikelola sesuai regulasi,” tegas Ibnu di hadapan para kepala daerah, anggota DPRD, dan pimpinan OPD se-Sulawesi Selatan.

KPK Soroti Praktik Menyimpang

Berdasarkan evaluasi KPK, sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), termasuk usulan pokir di dalamnya, menjadi salah satu area paling rawan korupsi di wilayah Sulawesi Selatan. Praktik yang disoroti antara lain usulan proyek yang tidak mengikuti tahapan perencanaan, banyaknya paket beranggaran kecil, serta ketidaksesuaian antara pokir DPRD dengan rencana OPD.

“Kami menemukan indikasi penyimpangan seperti penyalahgunaan anggaran, praktik suap, hingga markup proyek. Jika semua dijalankan dengan niat baik, praktik pokir semestinya bisa berjalan transparan,” ujar Ibnu.

Tiga Fokus Pengawasan KPK

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto, menegaskan bahwa pokir menjadi salah satu fokus pengawasan KPK pada 2024. Ia menyoroti tiga area utama yang menjadi prioritas, yakni:

1. Pengadaan Barang dan Jasa, khususnya melalui mekanisme Penunjukan Langsung (PL);
2. Sektor Perizinan; dan
3. Postur anggaran daerah yang termonitor melalui SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).

“Kami ingatkan kembali, sumber daya KPK terbatas. Maka dari itu, orang-orang yang tidak memiliki komitmen antikorupsi akan kami awasi lebih dulu,” ucap Edi.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mencegah praktik korupsi di daerah. Hal ini menjadi krusial mengingat sekitar 80% kepala daerah di Sulsel merupakan wajah baru hasil Pilkada terakhir.

Tantangan Tata Kelola Masih Nyata

Dalam aspek tata kelola, capaian Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) tahun 2024 untuk Pemprov Sulsel terbilang tinggi, dengan skor 85,81 poin. Namun, rata-rata nilai MCSP untuk kabupaten/kota masih rendah di angka 68 poin, bahkan masuk kategori indikator merah. Kabupaten Toraja Utara menjadi yang terendah dengan skor hanya 34,38 poin.

Sementara itu, dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, Pemprov Sulsel memperoleh skor 69,3 poin, turun dibanding tahun sebelumnya (70,76 poin). Dimensi paling lemah dalam SPI adalah pengelolaan SDM dengan skor hanya 57,58 poin, menandakan masih lemahnya budaya birokrasi dan profesionalisme ASN.

Gubernur Sulsel Klaim Lakukan Perbaikan

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai perbaikan untuk memperkuat delapan area utama MCSP, seperti:

• Perencanaan dan penganggaran,
• Digitalisasi PBJ,
• Pelayanan publik,
• Pengawasan APIP,
• Manajemen ASN,
• Pengelolaan barang milik daerah, dan
• Optimalisasi pajak daerah.

Andi juga mengungkapkan capaian pengamanan aset daerah senilai Rp8 triliun sepanjang 2022–2023, serta menyebut adanya sejumlah aset strategis yang belum rampung, seperti lahan reklamasi 12,11 hektar di kawasan Center Point of Indonesia (CPI).

“Keberadaan Korsup KPK sangat membantu kami dalam menyelamatkan aset dan memperkuat tata kelola,” ujar Andi.

Pemda Berprestasi Terima Penghargaan

KPK turut memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang berhasil mempertahankan skor MCSP secara konsisten. Dalam kategori Pemerintah Daerah dengan Nilai MCSP Terjaga, penerimanya antara lain:

• Kabupaten Bone (88)
• Kota Parepare (87)
• Kota Makassar (87)
• Kabupaten Sinjai (86)
• Pemerintah Provinsi Sulsel (86)
• Kabupaten Soppeng (85)
• Kabupaten Sidenreng Rappang (85)
• Kabupaten Maros (80)

Sedangkan untuk kategori Admin MCSP Terbaik Wilayah Sulsel Tahun 2024, penghargaan diberikan kepada:

• Abdul Rahman Sarji
• Muhammad Mubarak Chadyka Putra
• Sulaeman
• Andi Moch Malik Hamsi
• Andi Irfan Ashari

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal, Sekda Sulsel Jufri Rahman, Inspektur Daerah Marwan Mansyur, para wali kota dan bupati, ketua dan sekretaris DPRD se-kabupaten/kota, serta admin MCSP se-Sulsel.

Melalui forum ini, KPK menegaskan komitmennya dalam mengawal integritas dan akuntabilitas pengelolaan pokir sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi di tingkat daerah.***

KARAWANG, NarasiKita.ID – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog, melakukan kunjungan kerja ke Rice Mill Unit (RMU) milik Bulog di Karawang, Jawa Barat, pada Kamis (15/05/2025). Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi langsung terhadap kesiapan Bulog dalam menyerap gabah petani dan mengolahnya menjadi beras.

“Hari ini saya meninjau fasilitas gudang sekaligus Rice Mill Unit milik Bulog yang modern. Anda bisa lihat sendiri proses pengolahan padi menjadi beras dilakukan di fasilitas ini,” ujar Sudaryono dalam keterangannya.

Sudaryono menyampaikan apresiasi atas kesiapan dan kelengkapan fasilitas yang dimiliki Bulog. Ia menyebut bahwa RMU di Karawang tergolong strategis dan modern, serta memiliki kemampuan optimal dalam pengolahan gabah. Tercatat, terdapat 10 unit RMU milik Bulog di wilayah Karawang.

“Kita sedang menghitung hasil panen dan pola panen tahun ini. Untuk menjadikan Bulog semakin prima dalam melayani petani, kita harus tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan,” lanjutnya.

Menurut Sudaryono, kunjungan ini bertujuan memastikan bahwa Bulog tidak hanya siap menyerap gabah petani, tetapi juga mampu mengolah dan mendistribusikannya dengan baik.

“Saya ingin memastikan Bulog benar-benar handal mulai dari menyerap gabah, bekerja di lapangan, hingga proses pengolahan dan pemasaran,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono juga mengungkapkan pencapaian luar biasa Bulog dalam hal cadangan beras nasional. Hingga pertengahan Mei 2025, total cadangan beras yang tersimpan di gudang Bulog telah mencapai 3,7 juta ton, jumlah tertinggi dalam sejarah.

“Serapan gabah dari Januari hingga pertengahan Mei tahun ini mencapai 2,1 juta ton. Sebagai perbandingan, capaian tertinggi sebelumnya terjadi pada 1984, yakni 3 juta ton, di masa Presiden Soeharto menerima penghargaan swasembada beras dari FAO,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras kolektif, terutama dari para petani dan seluruh jajaran Bulog.

“Ini buah dari semangat luar biasa para petani kita, ditambah dedikasi penuh seluruh pasukan Bulog—mulai dari direksi hingga petugas lapangan,” katanya.

Sudaryono juga menyampaikan bahwa kini Bulog difokuskan untuk membeli gabah langsung dari petani, bukan lagi beras dari pedagang, sebagaimana arahan Presiden Prabowo.

“Kalau Bulog membeli beras, yang ditemui adalah pedagang. Tapi kalau membeli gabah langsung, kita hadir di tengah-tengah petani. Ini cara pemerintah memastikan manfaat kehadiran negara benar-benar dirasakan,” pungkasnya. (red)