KARAWANG, NarasiKita.ID – Seorang warga Desa Cintawargi, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang, mengadu kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melalui media sosial Facebook. Warga tersebut memprotes lahan miliknya yang disebut telah ditetapkan menjadi Situs Megalitik Bojong Manggu tanpa seizin dirinya.

Dalam unggahan video yang viral, pemilik lahan menyampaikan keluhannya kepada gubernur. Ia mengaku kaget ketika mengetahui dari unggahan akun TikTok Waya Albana bahwa tanah miliknya telah dijadikan situs cagar budaya dan dibangun pagar permanen tanpa pemberitahuan maupun izin.

“Pak Gubernur, saya warga Karawang yang memiliki tanah ini. Saya lihat di TikTok, katanya sudah ditetapkan jadi situs cagar budaya megalitik Bojong Manggu, Desa Cintawargi, Kecamatan Tegalwaru. Saya sebagai pemilik tidak pernah mengizinkan siapa pun membangun pagar sebagus itu. Tidak ada yang bicara ke saya,” ujarnya dalam video tersebut.

Warga itu juga mengaku telah berupaya mencari solusi dengan mendatangi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Karawang serta Komisi IV DPRD Karawang. Namun, hingga kini, permasalahan tersebut belum menemukan titik terang.

“Saya mohon solusinya, Pak Gubernur. Saya sudah capek, sudah datang ke Budpar, sudah ngomong ke Komisi IV, tapi tidak ada penyelesaian sampai sekarang,” tambahnya.

Ia juga menyoroti adanya keterangan “wakaf” pada media papan informasi di lahan tersebut, padahal dirinya merasa tidak pernah mewakafkan tanah tersebut kepada siapa pun sejak dibeli pada tahun 1993.

“Saya tidak pernah mewakafkan tanah ini kepada siapa pun. Dari tahun 1993 saya beli, jelas ada yang mengurusnya. Tapi yang membangun pagar dan bangunan itu tidak izin ke saya. Luasnya sekitar 5.000 meter lebih,” ujarnya.

Kasus ini menuai perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai prosedur penetapan situs cagar budaya di Karawang, khususnya terkait hak kepemilikan tanah dan proses konsultasi dengan masyarakat. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) kembali memadati kawasan Portal Rengasdengklok, khususnya di simpang tiga, sehingga menimbulkan kemacetan yang dikeluhkan para pengguna jalan pada Jumat (21/11/2025).

Menindaklanjuti aduan masyarakat terkait kemacetan tersebut, tim gabungan Satpol PP, Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, serta TNI–Polri melakukan monitoring di lokasi. Hasil pengecekan menunjukkan banyak PKL berjualan di bahu jalan yang memicu penyempitan arus lalu lintas.

Dalam penertiban itu, Satpol PP Kabupaten Karawang memberikan imbauan kepada PKL agar segera memindahkan dagangan dan tidak lagi berjualan di bahu jalan. Imbauan tersebut merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 28 tentang larangan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, termasuk aktivitas PKL di lokasi yang tidak sesuai aturan.

Secara khusus, pasal tersebut melarang pendirian bangunan di ruang milik jalan, jalur hijau, taman, fasilitas umum, serta melarang kegiatan PKL di area yang tidak diperbolehkan.

Kehadiran tim gabungan ini mendapat apresiasi sekaligus kritik dari seorang pengguna jalan, Wawan, warga Desa Kutagandok, Kecamatan Kutawaluya.

“Mantap. Tapi harusnya tidak hanya diimbau untuk tidak berjualan di Portal. Kegiatan seperti ini sudah sering dilakukan, tapi hasilnya tetap saja—mereka kembali berjualan dan akhirnya menimbulkan kemacetan lagi,” ujarnya.

Wawan menilai penindakan perlu dilakukan dengan lebih tegas.

“Harusnya ada tindakan seperti mengangkut dan mengamankan dagangan ke kantor Satpol PP sebagai efek jera, biar tidak diremehkan. Hari ini menurut, tapi besok atau lusa pasti ramai lagi. Jadi kerja seperti ini percuma kalau tidak ada hasilnya,” tambahnya. (Yusup)

BEKASI, NarasiKita.ID – Penertiban bangunan di area proyek pembangunan Jembatan Penghubung Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, berlangsung aman dan kondusif pada Kamis (20/11/2025). Sebanyak 95 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP diterjunkan untuk memastikan proses berjalan lancar tanpa hambatan.

Kegiatan dimulai pukul 09.00 WIB dengan apel kesiapan yang dipimpin Kapolsek Muara Gembong AKP Sulyono, S.H., selaku Kepala Pengamanan Objek. Penertiban ini dilakukan sebagai bagian dari percepatan pembangunan jembatan penghubung yang menjadi akses vital bagi warga Desa Pantai Bakti dan wilayah sekitarnya.

Sebelum pembongkaran dilakukan, perwakilan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, Afry, bersama unsur Forkopimcam Muara Gembong, menggelar dialog dengan dua kelompok ahli waris—ahli waris Musa Bin Manan dan ahli waris Dehir Bin Naibih—yang sama-sama mengklaim kepemilikan bangunan di atas lahan proyek tersebut.

Pada pukul 09.45 WIB, Disperkimtan membacakan Berita Acara Putusan Penertiban sebagai dasar hukum pelaksanaan pembongkaran. Selanjutnya, pukul 09.55 WIB, penertiban dimulai dengan menggunakan satu unit excavator mini terhadap dua bangunan di atas lahan seluas 545 meter persegi, yang status kepemilikannya masih bersengketa.

Kemudian pada pukul 10.30 WIB, petugas melanjutkan pembongkaran bangunan milik Sawiyah di atas lahan seluas 210 meter persegi. Seluruh proses berjalan tertib dengan pengamanan ketat dari personel gabungan serta dukungan teknis dari petugas PLN.

Kegiatan penertiban selesai pada pukul 11.15 WIB dan ditutup dengan apel konsolidasi yang kembali dipimpin Kapam Objek AKP Sulyono.

Dalam laporan resminya, Polres Metro Bekasi menegaskan bahwa seluruh tahapan kegiatan berjalan aman, tertib, dan tanpa gangguan keamanan berarti.

Pembangunan Jembatan Penghubung Pantai Bakti diharapkan menjadi jalur strategis yang mempercepat mobilitas masyarakat serta meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kecamatan Muara Gembong. (MA)

KARAWANG, NarasiKita.ID — Menjelang akhir tahun anggaran 2025, kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Karawang menuai sorotan tajam dari DPRD. Wakil Ketua Komisi II DPRD Karawang, Nurhadi, tanpa ragu memberi rapor merah kepada Kepala DPKP, Rochman, dan jajarannya yang dinilai gagal mengeksekusi program prioritas di sektor pertanian.

Nurhadi menilai, DPKP tidak mampu mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung bagi petani, meski anggaran sudah tersedia. Hingga pertengahan November, puluhan pekerjaan infrastruktur pertanian belum juga dilaksanakan tanpa alasan yang jelas.

“Tak ada jalan lain selain Pak Bupati mengevaluasi Kepala DPKP dan seluruh jajarannya. Saya sebagai mitra kerja di Komisi II tak ragu memberi rapor merah terhadap kinerja DPKP,” tegas Nurhadi.

Menurutnya, jika proyek baru dilaksanakan menjelang tutup tahun, maka pelaksanaannya akan terkesan dipaksakan dan berpotensi bermasalah.

“Kalau tetap dilaksanakan pun akan menjadi proyek yang dipaksakan. Ini sudah lewat 45 hari kalender. Kalau diakali dengan menggeser tanggal, bisa celaka berjamaah,” ujarnya.

Nurhadi menyoroti tiga persoalan utama dalam pelaksanaan program DPKP: Waktu pelaksanaan yang terlalu mepet sehingga rawan tumpang tindih dengan tahun anggaran berikutnya, kondisi cuaca dengan intensitas hujan tinggi yang berisiko menurunkan kualitas pekerjaan, terutama jalan usaha tani dan kenaikan harga material, yang membuat hasil pekerjaan berpotensi tidak optimal dan merugikan semua pihak, termasuk petani.

“Kalau dipaksakan, pemda rugi karena hasilnya tidak optimal, pengusaha rugi secara bisnis, dan petani paling dirugikan karena mendapat infrastruktur yang tidak layak,” lanjutnya.

Nurhadi mendesak DPKP memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai keterlambatan program tersebut. Ia mengingatkan agar jangan sampai ada persoalan birokrasi internal yang akhirnya merugikan masyarakat.

“Jangan sampai ada sesuatu di dalam DPKP, tapi yang menjadi korban justru para petani. Ini harus dipertanggungjawabkan,” tandasnya.

Realisasi DPKP Baru 57 Persen

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Karawang Mumun Maemunah mengungkapkan, hingga pertengahan November 2025 realisasi anggaran DPKP baru mencapai 57 persen.

“Rata-rata realisasi OPD masih di bawah target. Apalagi DPKP baru 57 persen,” ujarnya, Senin (17/11).

Mumun menyebutkan, DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) telah berulang kali mengingatkan seluruh OPD agar melaksanakan program sejak awal tahun, bukan menumpuk kegiatan di akhir tahun.

“Kalau program dikejar di akhir tahun, serapannya pasti kecil. Tapi pola ini terus diulang,” ucapnya.

Ia mendesak DPKP segera menuntaskan seluruh program prioritas, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan petani seperti Jaringan Irigasi Tersier (JITUT).

“Program harus berjalan tepat waktu agar hasil panen optimal,” tegasnya.

Mumun juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi yang lebih ketat terhadap seluruh OPD.

“Kami akan terus memantau agar serapan anggaran bisa maksimal di akhir tahun ini,” ujarnya.

Dengan langkah tersebut, DPRD berharap produktivitas pertanian di Karawang tetap tinggi dan penggunaan anggaran daerah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

“Kita ingin semua program OPD tepat sasaran dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (rls/red)

KARAWANG, NarasiKita.ID — Praktisi hukum menyoroti serangkaian persoalan yang terjadi di Rumah Sakit Hastien Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, mulai dari dugaan malpraktik hingga insiden jatuhnya bocah berusia empat tahun dari lantai dua gedung rumah sakit.

Kasus dugaan malpraktik sebelumnya menimpa seorang pasien asal Kabupaten Bekasi yang meninggal dunia pascaoperasi, dugaan ambulans tanpa sopir yang menyebabkan keterlambatan penanganan pasien kritis hingga pengaduan dugaan pelayanan yang tidak sesuai Standar Operasial Prodesur (SOP). Belum selesai persoalan tersebut, kini publik kembali dikejutkan oleh insiden jatuhnya bocah bernama JA (4) dari ruang poli anak lantai dua RS Hastien pada Sabtu (15/11/2025). Korban mengalami luka berat dan hingga kini masih dalam kondisi kritis.

Praktisi hukum dari LBH Bumi Proklamasi, Dede Jalaludin, S.H, atau yang biasa disapa akrabnya Bang DJ, menilai berulangnya kasus di RS Hastien menunjukkan adanya kelalaian sistemik dalam pengelolaan dan pengawasan rumah sakit. Ia menyebut, peristiwa tersebut berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang mewajibkan setiap fasilitas kesehatan menjamin keselamatan pasien dan menjalankan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

“Dulu pasien meninggal karena dugaan malpraktik, dugaan ambulans tanpa sopir yang menyebabkan keterlambatan penanganan pasien kritis, bahkan kami menerima beberapa pengaduan dugaan pelayanan yang tidak sesuai Standar Operasial Prodesur (SOP) dann sekarang anak jatuh karena celah pembatas yang tidak aman, ini bukan insiden biasa, tapi indikasi kelalaian hukum,” ujar Bang DJ, Selasa (18/11/2025).

Kemudian, Bang DJ juga menjelaskan, sesuai Pasal 29 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap rumah sakit wajib memberikan pelayanan medis yang aman, bermutu, dan tidak diskriminatif, menyelenggarakan pelayanan sesuai standar profesi dan SOP, menjamin keselamatan pasien, pengunjung, dan lingkungan rumah sakit dan bertanggung jawab secara hukum atas kerugian akibat kelalaian tenaga kesehatan maupun manajemen.

Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit menegaskan bahwa izin operasional rumah sakit dapat dibekukan atau dicabut sementara apabila terbukti melanggar ketentuan keselamatan pasien atau tidak memenuhi standar sarana dan prasarana.

“Kalau sudah ada korban akibat struktur gedung bisa diartikan itu tidak aman, itu bukan lagi urusan teknis, tapi berpotensi adanya pelanggaran hukum administrasi dan pidana kelalaian. Aparat penegak hukum wajib turun tangan dan mengusut hingga tuntas,” tegasnya.

Kemudian, menurut Bang DJ, tanggung jawab pengawasan terhadap RS Hastien berada di tangan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Ia menilai Dinkes tidak boleh hanya menunggu laporan, tetapi harus proaktif melakukan audit lapangan dan hingga evaluasi izin operasional.

“Dinas Kesehatan harus segera mengirim tim pengawasan untuk memeriksa kelayakan bangunan, sistem pelayanan, serta kepatuhan SOP. Kalau ditemukan pelanggaran serius, izin operasional harus dievaluasi atau dibekukan sementara,” ujarnya.

Bang DJ juga mengingatkan, Dinas Kesehatan memiliki kewajiban hukum berdasarkan Pasal 54 ayat (1) dan (2) UU Nomor 44 Tahun 2009, yakni melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mutu pelayanan rumah sakit. Jika pengawasan lemah hingga mengakibatkan korban, maka pemerintah daerah juga dapat dinilai lalai secara administratif.

“Saya tegaskan Dinkes tidak boleh diam. Setiap kejadian seperti ini harus dilaporkan ke Kementerian Kesehatan dan ditindaklanjuti dengan rekomendasi tertulis. Ini menyangkut keselamatan publik, bukan sekadar reputasi rumah sakit,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, manajemen RS Hastien Rengasdengklok belum memberikan keterangan resmi terkait insiden jatuhnya bocah empat tahun tersebut maupun perkembangan kasus dugaan malpraktik sebelumnya. NarasiKita.ID masih berupaya mendapatkan klarifikasi dari pihak rumah sakit. (Yusup)