KARAWANG, NarasiKita.ID — Praktisi hukum menyoroti serangkaian persoalan yang terjadi di Rumah Sakit Hastien Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, mulai dari dugaan malpraktik hingga insiden jatuhnya bocah berusia empat tahun dari lantai dua gedung rumah sakit.

Kasus dugaan malpraktik sebelumnya menimpa seorang pasien asal Kabupaten Bekasi yang meninggal dunia pascaoperasi, dugaan ambulans tanpa sopir yang menyebabkan keterlambatan penanganan pasien kritis hingga pengaduan dugaan pelayanan yang tidak sesuai Standar Operasial Prodesur (SOP). Belum selesai persoalan tersebut, kini publik kembali dikejutkan oleh insiden jatuhnya bocah bernama JA (4) dari ruang poli anak lantai dua RS Hastien pada Sabtu (15/11/2025). Korban mengalami luka berat dan hingga kini masih dalam kondisi kritis.

Praktisi hukum dari LBH Bumi Proklamasi, Dede Jalaludin, S.H, atau yang biasa disapa akrabnya Bang DJ, menilai berulangnya kasus di RS Hastien menunjukkan adanya kelalaian sistemik dalam pengelolaan dan pengawasan rumah sakit. Ia menyebut, peristiwa tersebut berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang mewajibkan setiap fasilitas kesehatan menjamin keselamatan pasien dan menjalankan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

“Dulu pasien meninggal karena dugaan malpraktik, dugaan ambulans tanpa sopir yang menyebabkan keterlambatan penanganan pasien kritis, bahkan kami menerima beberapa pengaduan dugaan pelayanan yang tidak sesuai Standar Operasial Prodesur (SOP) dann sekarang anak jatuh karena celah pembatas yang tidak aman, ini bukan insiden biasa, tapi indikasi kelalaian hukum,” ujar Bang DJ, Selasa (18/11/2025).

Kemudian, Bang DJ juga menjelaskan, sesuai Pasal 29 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap rumah sakit wajib memberikan pelayanan medis yang aman, bermutu, dan tidak diskriminatif, menyelenggarakan pelayanan sesuai standar profesi dan SOP, menjamin keselamatan pasien, pengunjung, dan lingkungan rumah sakit dan bertanggung jawab secara hukum atas kerugian akibat kelalaian tenaga kesehatan maupun manajemen.

Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit menegaskan bahwa izin operasional rumah sakit dapat dibekukan atau dicabut sementara apabila terbukti melanggar ketentuan keselamatan pasien atau tidak memenuhi standar sarana dan prasarana.

“Kalau sudah ada korban akibat struktur gedung bisa diartikan itu tidak aman, itu bukan lagi urusan teknis, tapi berpotensi adanya pelanggaran hukum administrasi dan pidana kelalaian. Aparat penegak hukum wajib turun tangan dan mengusut hingga tuntas,” tegasnya.

Kemudian, menurut Bang DJ, tanggung jawab pengawasan terhadap RS Hastien berada di tangan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Ia menilai Dinkes tidak boleh hanya menunggu laporan, tetapi harus proaktif melakukan audit lapangan dan hingga evaluasi izin operasional.

“Dinas Kesehatan harus segera mengirim tim pengawasan untuk memeriksa kelayakan bangunan, sistem pelayanan, serta kepatuhan SOP. Kalau ditemukan pelanggaran serius, izin operasional harus dievaluasi atau dibekukan sementara,” ujarnya.

Bang DJ juga mengingatkan, Dinas Kesehatan memiliki kewajiban hukum berdasarkan Pasal 54 ayat (1) dan (2) UU Nomor 44 Tahun 2009, yakni melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mutu pelayanan rumah sakit. Jika pengawasan lemah hingga mengakibatkan korban, maka pemerintah daerah juga dapat dinilai lalai secara administratif.

“Saya tegaskan Dinkes tidak boleh diam. Setiap kejadian seperti ini harus dilaporkan ke Kementerian Kesehatan dan ditindaklanjuti dengan rekomendasi tertulis. Ini menyangkut keselamatan publik, bukan sekadar reputasi rumah sakit,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, manajemen RS Hastien Rengasdengklok belum memberikan keterangan resmi terkait insiden jatuhnya bocah empat tahun tersebut maupun perkembangan kasus dugaan malpraktik sebelumnya. NarasiKita.ID masih berupaya mendapatkan klarifikasi dari pihak rumah sakit. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID — Penataan pedagang di kawasan Portal Rengasdengklok dan lahan milik PJKA (Pasar Lama) kembali jadi sorotan. Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pembangunan (JMPP), Nana Satria Permana, menuding Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Karawang hanya pandai berdrama dengan janji dan rapat tanpa ujung, sementara kondisi lapangan kian semrawut.

“Sudah cukup drama rapat-rapat kosong itu! Tiap tahun alasannya koordinasi, tapi tidak ada hasil. Rengasdengklok ini bukan panggung sandiwara Disperindag. Kalau tidak berani menertibkan, mundur saja dari jabatan!” tegas Nana, Selasa (18/11/2025).

Menurut Nana, kawasan Portal dan lahan PJKA sudah lama jadi sumber kemacetan dan kesemrawutan. Pedagang liar kembali menjamur meski sudah berulang kali diperingatkan.

“Yang lebih parah, pemerintah terkesan takut menghadapi pedagang liar. Ada apa di balik pembiaran ini? Apakah ada pihak-pihak yang bermain? Publik berhak tahu!” ujarnya.

Nana menegaskan bahwa JMPP telah memonitor langsung aktivitas pedagang. Hasilnya, hampir tidak ada pengawasan berarti dari aparat atau dinas terkait.

“Lapangan dibiarkan liar tanpa kontrol. Sementara pedagang resmi malah dirugikan. Ini bentuk ketidakadilan yang dipelihara,” katanya.

Sebelumnya, Plt. Kepala Disperindag Karawang, Eka Sananta, menyatakan pihaknya tengah menyiapkan rapat koordinasi bersama TKKSD di tingkat kabupaten untuk membahas penataan para pedagang tersebut.

“Kami akan segera rapat dengan TKKSD di tingkat Kabupaten untuk penataan, baik di area Portal maupun di lahan PJKA (RTH),” kata Eka saat kegiatan Paten di Kecamatan Rengasdengklok, Selasa (04/11/2025).

Sementara itu, Kasatpol PP Kabupaten Karawang, Basuki Rahmat, mengaku siap melakukan penertiban, namun menekankan pentingnya langkah pascapenertiban agar pedagang tidak kembali berjualan di lokasi yang sama.

“Satpol PP siap menertibkan kapan saja. Cuma satpol PP sekarang Satpol PP yang harus bisa main hati juga lah. Dalam waktu sejam pun bisa beres. Tapi masalahnya bukan di situ, melainkan pascapenertiban. Jangan sampai pedagang dibiarkan gentayangan tanpa solusi,” tegas Basuki.

“Kami tetap mendukung langkah Disperindag dan berharap rapat koordinasi segera digelar. Saya yakin dalam waktu satu atau dua minggu bisa dilaksanakan.” tambahnya.

Selain itu, JMPP memberi batas waktu hingga akhir November bagi Disperindag dan TKKSD untuk menuntaskan koordinasi dan mulai melakukan penertiban di lapangan.

“Kami tidak mau lagi mendengar kata rapat koordinasi. Cukup. Kami tunggu tindakan nyata. Kalau tidak, JMPP akan turun langsung bersama warga dan membawa persoalan ini ke DPRD serta Inspektorat,” ancam Nana.

Ia menyebut kondisi di Rengasdengklok sudah “gawat sosial” karena ketidaktegasan pemerintah memicu gesekan antara pedagang.

“Yang tertib jadi korban, yang liar malah dibiarkan. Ini kebijakan yang absurd. Pemkab jangan jadi penonton di tengah kekacauan yang mereka biarkan sendiri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nana juga mengungkapkan bahwa masyarakat Rengasdengklok sudah cukup sabar menunggu perubahan. Kawasan portal dan pasar lama, yang semula dirancang sebagai ruang publik dan jalur lalu lintas, kini berubah menjadi zona semrawut yang merusak wajah kota.

“Rengasdengklok ini pintu utara Karawang. Tapi yang terlihat sekarang kumuh, macet, dan semrawut. Pemerintah jangan tutup mata. Kalau tidak mampu menegakkan aturan, biar rakyat yang bersuara!,” tandasnya. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID — Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas dugaan penyimpangan belanja barang dan jasa senilai Rp748 juta di tiga instansi Pemerintah Kabupaten Karawang memantik reaksi dari kalangan masyarakat

Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pembangunan (JMPP) yang juga Sekretaris Forum Karawang Utara Bergerak (FKUB), Nana Satria Permana, menilai temuan tersebut merupakan bukti nyata bobroknya tata kelola keuangan daerah, terutama di level pelaksana seperti kecamatan dan BPBD.

“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Saya anggap ini sudah bentuk pembiaran sistematis terhadap praktik penyimpangan anggaran yang dilakukan secara sadar oleh pejabat publik,” tegas Nana saat dimintai tanggapan NarasiKita.ID, Senin (17/11/2025).

Menurutnya, langkah pengembalian dana Rp748 juta ke Kas Daerah tidak serta-merta menghapus kesalahan para pejabat terkait. Ia menyebut tindakan tersebut hanyalah bentuk pemulihan pasif setelah ketahuan, bukan bentuk pertanggungjawaban yang sesungguhnya.

“Kalau tidak ada audit BPK, apakah uang itu akan dikembalikan? Ini menunjukkan lemahnya integritas pengelola anggaran di tingkat kecamatan dan BPBD. Uang rakyat diperlakukan seperti milik pribadi,” sindirnya.

Nana menegaskan, Bupati Karawang harus segera menindak pejabat yang terlibat, termasuk Camat Karawang Barat, Camat Telukjambe Barat, dan Kepala BPBD, sesuai rekomendasi BPK. Ia menilai, sikap diam kepala daerah hanya akan memperburuk citra pemerintahan di mata publik.

“Rekomendasi BPK sudah jelas: berikan sanksi. Kalau Bupati hanya diam dan tidak menjatuhkan hukuman, maka kami anggap itu sama saja dengan melindungi pelanggaran. Publik berhak menilai ada permainan di balik meja,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nana menyoroti lemahnya pengawasan internal yang dijalankan Inspektorat Daerah Kabupaten Karawang. Menurutnya, lembaga tersebut gagal mendeteksi penyimpangan sejak awal dan justru terkesan hanya menjadi pelengkap administrasi.

“Inspektorat jangan hanya jadi tukang stempel laporan SPJ. Kalau audit internal berjalan baik, BPK tidak akan menemukan kebocoran sebesar ini. Pertanyaannya, apakah pengawasan di Karawang sudah tumpul atau memang mentalitasnya ‘asal aman’?,” ujarnya.

Nana mendesak agar Bupati Karawang mengumumkan secara terbuka hasil tindak lanjut rekomendasi BPK, termasuk siapa saja pejabat yang dijatuhi sanksi. Ia juga meminta DPRD Karawang segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi tersebut.

“Uang rakyat Rp748 juta itu bukan angka kecil. Kami akan menuntut transparansi, bukan janji. Kalau Bupati ingin disebut serius dalam reformasi birokrasi, ini waktunya membuktikan,” tegasnya.

“Bupati harus bersih-bersih. Copot Camat, copot Kepala BPBD, dan rombak Inspektorat. Kalau tidak, publik akan menganggap Karawang bukan sekadar gagal kelola uang, tapi gagal punya hati nurani.” timpalnya. (Yusup)

KARAWANG, NarasiKita.ID — Kasus bejat dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur kembali mengguncang Kabupaten Karawang. Seorang pria dewasa berinisial AF (32), warga Dusun Batujaya RT 06 RW 02, Desa Batujaya, Kecamatan Batujaya, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian.

Penetapan tersangka ini menyusul laporan resmi yang dibuat oleh kuasa hukum keluarga korban ke Polres Karawang. Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Terima Laporan (STTL) Nomor: STTL/1318/XI/2025/SPKT/POLRES KARAWANG/POLDA JAWA BARAT.

Pelapor dalam kasus ini adalah Yana, ayah korban FTH (15), seorang pelajar asal Desa Karyamula, Kecamatan Batujaya.

Kuasa hukum keluarga korban, H. Alek Sukardi, SH, MH, memastikan bahwa pelaku telah diamankan oleh kepolisian dan kini menjalani proses hukum sebagai tersangka.

“Kami telah membuat laporan resmi, dan keluarga sudah menerima STTL. Terlapor kini sudah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Kami akan kawal kasus ini sampai ada putusan pengadilan,” tegas Alek Sukardi.

Alek juga menilai, tindakan pelaku tergolong kejahatan berat yang tidak manusiawi, karena dilakukan terhadap anak di bawah umur yang masih duduk di bangku sekolah.

“Keluarga korban menuntut keadilan. Kami akan pastikan penyidikan dilakukan secara transparan tanpa intervensi. Tidak boleh ada tebang pilih dalam penegakan hukum,” pungkasnya. (Yusup)