Beranda blog Halaman 55

Apical Tanam 500 Bibit Mangrove di Hutan Kota Rorotan Rayakan RGE Founder’s Day 2025

JAKARTA, NarasiKita.ID — Apical, bagian dari Royal Golden Eagle (RGE), memperingati lebih dari lima dekade perjalanan RGE melalui kegiatan RGE Founder’s Day (FD) 2025. Sebagai wujud komitmen terhadap keberlanjutan, melalui unit bisnisnya PT Asianagro Agungjaya (PT AAJ), Apical menanam 500 bibit mangrove di Hutan Kota Rorotan, Jakarta Utara, pada 17 Oktober 2025.

Mengusung tema “Better Together — Bersama Kita Lebih Baik”, perayaan tahun ini menegaskan pentingnya kolaborasi dalam mewujudkan aksi nyata yang memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi lingkungan dan memperdalam pemahaman terhadap isu keberlanjutan. Penanaman mangrove menjadi bagian dari komitmen Apical untuk menjaga kelestarian alam, terutama di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Manager General Affairs (GA) PT AAJ, Yudhi Damri, mengatakan tema tersebut menjadi pengingat akan pentingnya kebersamaan dalam membawa dampak positif bagi semua pihak.

“Apa yang kita tanam hari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik bagi lingkungan. Kegiatan ini sejalan dengan prinsip 5C RGE Good for Community, Good for Country, Good for Climate, Good for Customer, dan Good for Company yang memastikan setiap langkah kami memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan,” jelas Yudhi.

Kegiatan penanaman mangrove ini juga diharapkan dapat mendukung upaya pelestarian lingkungan, mengurangi emisi karbon, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam konservasi dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Brili, perwakilan dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, menjelaskan pentingnya fungsi ekologis mangrove.

“Mangrove bukanlah pohon biasa. Mereka tumbuh di zona pasang surut dengan sistem akar kompleks (napas tunjang) yang menjadi ciri khasnya. Secara ekologis, mangrove berperan penting sebagai pelindung alami dari abrasi, tsunami, dan badai, serta berfungsi sebagai penjernih air,” ujarnya.

“Secara global, hutan mangrove menyimpan karbon empat kali lebih banyak dibandingkan hutan hujan tropis. Sayangnya, sekitar 35% hutan mangrove telah hilang dalam beberapa dekade terakhir. Hutan Kota Rorotan kini menjadi salah satu benteng terakhir yang melindungi Jakarta dari abrasi dan banjir rob,” tambahnya.

Sementara itu, Hasanudin, pengurus Kelompok Tani Hutan Ketapang yang juga menjadi mitra pelaksana kegiatan penanaman, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif Apical.

“Kami sangat mendukung kegiatan penanaman mangrove yang diinisiasi Apical. Sebelumnya, Apical juga telah melakukan penanaman di Hutan Kota Rorotan pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Kami berharap program ini terus berlanjut,” ujarnya.

Hasanudin menambahkan, mangrove juga memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan masyarakat.

“Selain penting bagi ekosistem, mangrove juga memiliki nilai ekonomi, seperti produk olahan pangan, sirup, dodol, dan keripik mangrove serta kompos dari daun mangrove. Kami berharap ke depan potensi ini bisa dikembangkan lebih luas di wilayah Jakarta,” tutupnya. (MA)

Proyek Pembangunan Tanggul Kritis di Cabangbungin Bikin Cemas Warga

BEKASI, NarasiKita.ID — Proyek pembangunan tanggul permanen Sungai Citarum Hilir yang berlokasi di Kampung Tapak Serang RT 05 RW 03, Desa Lenggahjaya, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, menimbulkan kecemasan bagi warga sekitar.

Aktivitas pembangunan yang tengah berlangsung menggunakan alat berat untuk pemancangan tiang pondasi. Getaran dan kebisingan dari pekerjaan tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat, bahkan hingga mengganggu kenyamanan di dalam rumah.

“Kalau terganggu, jujur saja memang terganggu. Selain berisik, tidurnya pada di luar rumah karena nggak berani di dalam. Rumah sampai obyag (bergoyang), baja ringannya sampai berbunyi kena getaran,” keluh seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Senin (27/10/2025).

Ironisnya, warga mengaku tidak menerima kompensasi dari pihak pelaksana proyek bernilai miliaran rupiah itu.

“Uang kompensasi nggak dapat, cuma katanya kalau pekerjaan sudah selesai, rumah yang rusak akan ditanggung jawab pihak proyek,” imbuhnya.

Saat dikonfirmasi, pelaksana proyek bernama Budi membenarkan bahwa pihaknya tidak memberikan kompensasi kepada warga terdampak. Ia beralasan pembangunan tanggul Sungai Citarum Hilir merupakan usulan masyarakat setempat.

“Kalau kompensasi ke warga yang terdampak nggak ada, karena ini merupakan usulan dari warga. Kebetulan warga juga mendukung terlaksananya pekerjaan ini,” ujarnya.

Diketahui, proyek pembangunan tanggul ini dilakukan untuk menanggulangi kondisi tanggul Sungai Citarum yang selama bertahun-tahun dinilai kritis dan rawan jebol saat musim hujan.

Namun demikian, secara hukum warga yang terdampak kebisingan, getaran, dan debu akibat proyek pemerintah berhak menerima kompensasi. Bentuk kompensasi dapat berupa uang tunai maupun mitigasi langsung di lapangan, sebagaimana diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. (MA)

Mobilisasi Tiang Pancang Proyek di Cabangbungin Ancam Keselamatan Pengguna Jalan

BEKASI, NarasiKita.ID — Mobilisasi alat berat dan tiang pancang proyek Pembangunan Tanggul Permanen Sungai Citarum Hilir di Desa Lenggahjaya, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, menuai keluhan warga. Proyek yang dikerjakan oleh PT Jaya Mulya Konstruksi dengan nilai kontrak Rp13,4 miliar bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 itu dinilai menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan keselamatan warga.

Pantauan di lapangan menunjukkan kendaraan pengangkut tiang pancang keluar masuk kawasan proyek tanpa pengendalian yang memadai. Tanah dan lumpur tampak berceceran di sepanjang jalan umum, menimbulkan risiko bagi pengguna jalan, terutama saat kondisi jalan licin akibat hujan.

“Alhamdulillah, bertahun-tahun tanggul yang dulunya rawan jebol kini dibangun permanen. Tapi sangat saya sayangkan, proses pengerjaannya tidak profesional dan tidak memikirkan lingkungan serta keselamatan,” keluh Rahman, warga sekitar, Sabtu (25/10/2025).

Keluhan serupa disampaikan warga lainnya, Teguh, yang menilai pelaksana proyek seharusnya lebih memperhatikan aspek keselamatan publik. Ia menekankan pentingnya penyiraman jalan secara berkala di area mobilisasi alat berat untuk mengurangi debu dan lumpur yang berceceran.

“Pemindahan tiang pancang dari lokasi penyimpanan ke lokasi pemancangan sering membuat roda alat berat membawa tanah basah. Itu yang menyebabkan jalan kotor dan licin,” ujarnya.

Ia juga menyarankan agar pihak pelaksana menugaskan petugas kebersihan khusus untuk membersihkan jalan secara manual. Terlebih, intensitas hujan dan angin yang tinggi akhir-akhir ini berpotensi memperburuk kondisi jalan.

“Saya meminta kepada pelaksana proyek untuk mematuhi SOP yang sudah ditetapkan. Jangan semaunya sendiri,” tandas Teguh. (MA)

Kepala SMPN 1 Jayakerta Klarifikasi Isu Dua Siswa: Sekolah Tidak Mengeluarkan, Masih Bisa Belajar Seperti Biasa

KARAWANG, NarasiKita.IDPolemik dugaan “pengeluaran halus” dua siswa SMP Negeri 1 Jayakerta yang ramai dibicarakan publik akhirnya ditanggapi langsung oleh Kepala Sekolah, H. Engkus Sutisna.

Saat ditemui NarasiKita.ID di acara Kegiatan PATEN di Kecamatan Jayakerta, Engkus memilih berbicara singkat dan berhati-hati menjawab setiap pertanyaan terkait isu pemaksaan surat pengunduran diri terhadap orang tua siswa.

“Bapak enggan memberikan tanggapan, anak mah masuk silahkan, kasihan anaknya,” ujar Engkus Sutisna dengan nada tenang saat dikonfirmasi NarasiKita.ID, Kamis (23/10/2025).

Engkus menegaskan, pihaknya tidak pernah mengeluarkan siswa secara sepihak. Ia memastikan bahwa kedua siswa tersebut masih memiliki hak untuk bersekolah seperti biasa.

“Sekolah tidak mengeluarkan anak. Mereka masih bisa sekolah. Tidak ada istilah dikeluarkan,” katanya.

Meski demikian, Engkus mengakui adanya persoalan yang perlu dikomunikasikan kembali bersama pihak keluarga siswa agar tidak terjadi kesalahpahaman.

“Solusinya nanti kita bicarakan lagi dengan orang tuanya,” tambahnya.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan pertama dari pihak SMPN 1 Jayakerta setelah muncul sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk dari tokoh masyarakat Jayakerta, Zaenal Mushtofa, yang sebelumnya mengecam dugaan tindakan “pengunduran diri paksa” terhadap dua siswa.

Meski demikian, hingga kini publik masih menantikan klarifikasi resmi secara tertulis dari pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang untuk memastikan duduk perkara kasus ini secara utuh, termasuk bagaimana proses komunikasi antara pihak sekolah, orang tua, dan siswa dilakukan sejak awal. (Yusup)

Ngemil Snack Tray, Sensasi Jajanan Kekinian yang Lagi Hits di Sekitar Tugu Proklamasi Rengasdengklok!

KARAWANG, NarasiKita.ID — Bagi kamu yang suka ngemil sambil nongkrong santai di sekitar Komplek Monumen Tugu Proklamasi Rengasdengklok, kini hadir tempat kuliner kekinian yang wajib kamu coba: “Ngemil Snack Tray”.

Dengan konsep snack & drink combo, tempat ini menyajikan beragam camilan favorit dengan harga super terjangkau mulai dari 20 ribuan saja!

Mulai dari menu pedas menggoda seperti Baso Mercon + Drink (22k) dan Cireng Chili Oil + Drink (22k), sampai pilihan ringan nan gurih seperti Otak-otak + Drink (20k) dan Potato + Drink (20k). Buat pecinta jajanan Korea, ada juga Odeng + Drink (25k) dan Ramyeon + Drink (25k) yang bisa bikin lidah ketagihan!

Kalau kamu lebih suka yang manis, jangan lewatkan Pisang Jabring + Drink (20k) — pisang goreng kekinian dengan topping melimpah keju dan cokelat yang pastinya bikin suasana ngemil makin seru.

Selain rasa yang lezat, semua paket sudah termasuk minuman segar, jadi kamu bisa langsung menikmati tanpa ribet pesan tambahan.

📍 Lokasi: Sekitaran Komplek Monumen Tugu Proklamasi Rengasdengklok, 📞 Pesan sekarang: 0857-8114-7556

“Ngemil Snack Tray” cocok banget buat nongkrong bareng teman, keluarga, atau sekadar melepas penat di sore hari. Yuk, buruan cobain dan rasain sensasi ngemil kekinian yang sedang hits di Rengasdengklok!

✨ Ngemil asik, harga bersahabat, rasa tak terlupakan!

Komisi IV DPRD Karawang Lakukan Kunjungan Kerja ke Disarpus Purwakarta

PURWAKARTA, NarasiKita.ID – Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) Kabupaten Purwakarta, Jumat (24/10/2025), dalam rangka mempelajari pengelolaan arsip serta inovasi layanan perpustakaan daerah.

Rombongan DPRD Karawang yang dipimpin Ketua Komisi IV H. Asep Junaedi didampingi Ketua DPRD Karawang H. Endang Sodikin, Sekretaris Komisi IV DPRD Karawang Asep Syarifudin, dan sejumlah anggota diterima langsung oleh Kepala Disarpus Purwakarta, Aan, bersama Sekretaris Dinas Kusnandar, para kepala bidang, dan staf di Aula Disarpus Purwakarta.

Dalam sambutannya, Kepala Disarpus Purwakarta Aan menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja tersebut dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk berbagi pengalaman serta praktik terbaik yang telah diterapkan di Purwakarta.

“Kami menyambut baik kehadiran rombongan DPRD Kabupaten Karawang. Kami terbuka untuk berbagi ilmu, pengalaman, dan pengetahuan terkait pengelolaan arsip serta layanan perpustakaan yang selama ini kami jalankan. Intinya, kita belajar bersama,” ujar Aan.

Selanjutnya, Sekretaris Dinas Kusnandar memaparkan sejumlah program unggulan Disarpus Purwakarta, antara lain pengelolaan arsip digital, pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi, serta strategi peningkatan literasi masyarakat.

Ketua Komisi IV DPRD Karawang, H. Asep Junaedi, menyampaikan apresiasi atas sambutan yang hangat serta berbagai inovasi yang dijalankan oleh Disarpus Purwakarta.

“Kami sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan Disarpus Purwakarta. Banyak hal yang bisa kami pelajari, terutama dalam pengembangan layanan kearsipan dan literasi. Pengalaman ini akan kami jadikan referensi untuk penguatan program serupa di Karawang,” ungkapnya.

Asep juga berharap agar kerja sama dan komunikasi antara DPRD Karawang dan Disarpus Purwakarta dapat terus terjalin di masa mendatang.

“Kami berharap ini bukan kunjungan pertama dan terakhir. Kami ingin terus menjalin kemitraan yang baik agar pengelolaan arsip dan perpustakaan di daerah masing-masing semakin maju dan profesional,” tambahnya.

Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab dan foto bersama sebagai bentuk dokumentasi atas kunjungan kerja DPRD Kabupaten Karawang ke Disarpus Kabupaten Purwakarta. (Yusup)

Kang Emay Berharap Pemkab Karawang Segera Selesaikan Polemik Masjid Agung Syech Quro

KARAWANG, NarasiKita.ID – Polemik kepengurusan Masjid Agung Syech Quro Karawang kembali menjadi perhatian publik. Salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Karawang, Emay Ahmad Maehi, S.Ag., S.H., atau yang biasa disapa Kang Emay angkat bicara dan memberikan pandangan tegas terkait polemik yang belakangan mencuat di tengah umat dan meminta pemerintah daerah segera turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut.

“Saya ini bukan jamaah khusus Masjid Agung, tetapi saya merasa menjadi bagian yang tak terpisahkan karena masjid ini memiliki nilai sejarah dan karomah tersendiri. Wajar jika setiap warga Karawang merasa memiliki, bahkan seluruh umat Islam,” ujar Kang Emay, Jumat (24/10/2025).

Menurutnya, persoalan yang terjadi di Masjid Agung harus segera diselesaikan agar tempat ibadah bersejarah tersebut dapat kembali nyaman digunakan untuk beribadah dan menjadi pusat dakwah umat.

“Dalam semua hal, bupati harus hadir baik diminta maupun tidak. Selama ini ada anggapan bahwa masalah Masjid Agung jangan dipolitisasi. Justru kehadiran bupati penting agar tidak terulang lagi penggunaan masjid untuk kegiatan politik, seperti yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Kita semua melihat videonya, dan sebagai warga Karawang saya merasa risih,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kang Emay menilai peran bupati sangat penting sebagai representasi negara dan pemerintah daerah dalam menjaga marwah dan keharmonisan pengelolaan rumah ibadah umat Islam di Karawang.

“Langkah pertama, bupati harus hadir sebagai wakil pemerintah dan negara untuk menyelesaikan persoalan ini. Kedua, lakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait, termasuk Kementerian Agama, tokoh-tokoh muslim, serta keluarga besar kepengurusan Masjid Agung. Setelah itu, ambil keputusan dengan tegas dan tidak ragu. Umat pasti berada di belakang pemerintahan yang baik,” pungkas Kang Emay. (Yusup)

Klarifikasi Kepala Sekolah Terkait Dugaan Penggelapan Aset SDN Pantai Mekar 03

BEKASI, NarasiKita.ID – Menyusul pemberitaan mengenai dugaan penggelapan aset milik SDN Pantai Mekar 03, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, oleh pihak kepala sekolah, Eneng Atikah, S.Pd.SD, selaku Kepala Sekolah SDN Pantai Mekar 03, memberikan klarifikasi dan membantah tuduhan tersebut.

“Setelah saya baca di pemberitaan, disebutkan soal pembongkaran ruang guru. Ruang guru yang mana yang dibongkar? Bangunannya masih berdiri dan kusennya pun masih menempel. Jadi apa yang saya jual?” ungkap Eneng saat dikonfirmasi NarasiKita.ID, Jumat (24/10/2025).

Eneng menjelaskan, pemindahan material sekolah ke rumahnya bukan untuk diperjualbelikan, melainkan untuk diamankan karena sekolah tidak memiliki penjaga.

“Saya memang berencana membuat lapangan futsal di sekolah, dan besi itu rencananya akan digunakan untuk pagar kaca. Karena di sekolah tidak ada penjaga, saya bingung mau dititipkan ke siapa. Jadi besi itu saya bawa pulang untuk diamankan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa material berupa besi bekas pagar sekolah kini telah dikembalikan ke lokasi sekolah dan disimpan di ruang toilet yang tidak terpakai, yang kini difungsikan sebagai gudang sementara.

“Setelah ada pemberitaan, besi itu langsung saya minta untuk dibawa kembali ke sekolah. Sekarang sudah disimpan dengan aman. Selanjutnya saya akan membuat surat permohonan resmi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk penghapusan aset sekolah tersebut,” tandasnya. (MA)

Setelah Kadinkes Emosi di DPRD, Dinkes Karawang Akui Kasus Dugaan Malpraktik RS Hastien Belum Selesai

KARAWANG, NarasiKita.ID — Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang akhirnya memberikan penjelasan terkait polemik Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPRD Karawang yang sempat ricuh saat membahas dugaan malapraktik di Rumah Sakit Hastien, Rengasdengklok.

Melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes), dr. La Ode Ahmad, Dinkes Karawang menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup-nutupi hasil audit internal, namun saat ini tengah menunggu hasil investigasi lanjutan dari Komite Nasional Keselamatan Pasien (KNKP) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

“Yang jelas kalau informasi dari Pak Kadis barusan itu, tim keselamatan pasien dari Kementerian Kesehatan akan turun. Kita akan menunggu rekomendasi dari KNKP, jangan sampai kita mendahului apa yang sedang dilakukan KNKP, kan nggak enak,” ujar dr. La Ode Ahmad usai menghadiri kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Jayakerta pada Kamis (23/10/2025).

Ia menjelaskan bahwa penyelidikan terhadap kasus dugaan malapraktik di RS Hastien masih berjalan dan belum bisa disimpulkan. Dinkes, kata La Ode, tidak ingin terburu-buru menyimpulkan hasil investigasi tanpa dasar resmi dari pihak yang berwenang.

“Karena belum tuntas, aspirasi masyarakat juga kan belum puas dengan hasil yang ada. Jadi kami tidak akan menghentikan proses itu. Kami ingin memuaskan rasa keadilan publik juga. Dan kami dari Dinas Kesehatan tidak ingin menutup-nutupi,” tegasnya.

“Kami justru membuka ruang agar tim keselamatan pasien di tingkat pusat melakukan investigasi yang lebih komprehensif lagi,” lanjutnya.

Menanggapi suasana RDP yang ricuh hingga membuat Kepala Dinas Kesehatan Karawang, Endang Suryadi, tampak emosional, La Ode menjelaskan bahwa dinamika tersebut terjadi karena forum belum bisa menampilkan laporan tertulis hasil audit.

“Kemarin kan RDP-nya mandek tuh, suasananya seperti itu. Ya sudah, kami dari tim Dinas Kesehatan terus berkonsultasi, baik ke provinsi maupun ke pusat. Nah hari ini tim kami itu ke pusat, makanya saya tidak berani menduga-duga nanti hasil investigasi yang komprehensif seperti apa. Kita tunggu saja,” paparnya.

Lebih lanjut, ketika ditanya soal pernyataan Kadinkes Karawang yang sebelumnya menyebut tidak ditemukan unsur malapraktik di RS Hastien, La Ode menegaskan bahwa pernyataan itu bukan kesimpulan akhir.

“Itu kan bukan hasil final. Kalau misalkan diterjemahkan sebagai final, seolah-olah kami dari Dinas Kesehatan menutup pintu untuk dilakukan investigasi lanjutan, kan nggak enak. Sudah pasti prinsipnya, kalau publik merasa belum puas, kami tidak akan diam,” jelasnya.

La Ode menegaskan, proses evaluasi dan klarifikasi akan tetap berlanjut di level provinsi dan nasional agar hasil investigasi benar-benar objektif dan dapat diterima oleh semua pihak.

“Berarti kita di level kabupaten sudah menjalankan fungsi-fungsi awal, tapi kalau masyarakat masih belum puas, kita masih punya provinsi dan kita punya pusat. Makanya saya tidak berani bicara banyak sebelum hasil itu keluar,” pungkasnya.

Publik kini menunggu hasil resmi investigasi tersebut, yang diharapkan dapat mengungkap secara tuntas penyebab kematian almarhumah Mursiti (62) dan memastikan apakah terdapat unsur kelalaian medis dalam penanganan pasien di RS Hastien. (Yusup)

Stunting di Kecamatan Jayakerta Capai 163 Anak, Intervensi Pemkab Dinilai Belum Merata

KARAWANG, NarasiKita.ID – Angka stunting di Kecamatan Jayakerta kembali mencuat ke permukaan. Wakil Bupati Karawang, H. Maslani, menyoroti langsung data yang menunjukkan masih tingginya kasus anak pendek akibat gizi kronis di sejumlah desa. Namun di balik angka itu, muncul pertanyaan besar: sejauh mana keseriusan dan pemerataan intervensi Pemkab dalam menangani persoalan ini?

Dalam kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Jayakerta pada Kamis (23/10/2025), Wabup Maslani menyampaikan bahwa total terdapat 163 anak stunting yang tersebar di delapan desa.

“Dan ini ketuanya Bapak Bupati, bu. Desa Kemiri ada 9 anak, Desa Jayakerta 12, Desa Jayamakmur 14, Desa Ciptamarga 37, Desa Kertajaya 16, Desa Makmurjaya 25, Desa Kampungsawah memecah rekor 45 anak, dan Desa Medangasem 15. Totalnya 163 anak,” ungkap Maslani di hadapan jajaran kecamatan dan tenaga kesehatan.

Dari data tersebut terlihat ketimpangan yang mencolok antar desa. Desa Kampungsawah dan Ciptamarga menjadi penyumbang kasus terbanyak, sementara desa lainnya relatif lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam capaian intervensi dan efektivitas program penurunan stunting yang dijalankan pemerintah daerah.

Kepala Puskesmas Jayakerta, Nining Mulyaningsih, menyebutkan pihaknya telah melakukan berbagai upaya di lapangan, mulai dari pemeriksaan remaja putri, calon pengantin, hingga pemberian makanan tambahan bagi balita.

“Kami juga melaksanakan edukasi kesehatan kepada remaja, ibu hamil, dan ibu menyusui, serta memberikan makanan tambahan melalui DAK Non Fisik (BOK) dan bantuan telur serta susu dari berbagai pihak,” ujarnya.

Namun, berbagai upaya itu belum sepenuhnya membuahkan hasil signifikan. Sebab, faktor non-kesehatan atau intervensi sensitif yang seharusnya ditangani lintas sektor justru masih tertinggal.

Kepala Puskesmas Medangasem, dr. Tuti Susilawati, menegaskan bahwa stunting bukan hanya persoalan gizi, tetapi juga terkait akses air bersih, sanitasi, pola asuh, dan ekonomi keluarga.

“Faktor spesifik seperti anemia pada remaja putri atau ibu hamil memang bisa ditangani oleh puskesmas. Tapi faktor sensitif seperti air bersih, jamban sehat, rumah layak huni, dan pemenuhan pangan itu harusnya menjadi tanggung jawab lintas sektor, bukan hanya tenaga kesehatan,” kata dr. Tuti menegaskan.

Kondisi di Kecamatan Jayakerta mencerminkan bahwa program penurunan stunting masih terfragmentasi antar instansi dan belum berjalan terpadu. Meskipun Pemkab Karawang telah menggencarkan kampanye dan program “Karawang Zero Stunting”, realitanya di lapangan masih banyak desa yang tertinggal dalam hal infrastruktur dasar dan pemenuhan gizi masyarakat.

Sorotan publik kini mengarah pada efektivitas koordinasi lintas perangkat daerah, terutama antara Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Ketahanan Pangan, serta pemerintah desa dalam memperkuat faktor-faktor pendukung penurunan stunting.

“Jangan sampai angka-angka ini hanya menjadi bahan paparan tanpa perubahan nyata di lapangan,” ujar salah seorang warga desa kampungsawah yang enggan disebut namanya saat menghadiri acara PATEN.

Hingga kini, Kecamtan Jayakerta masih tercatat sebagai salah satu kecamatan dengan angka stunting tertinggi di wilayah utara Karawang, dan menjadi cermin dari tantangan nyata pemerintah daerah dalam menjalankan intervensi yang merata dan berkelanjutan. (Yusup)

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
Google search engine

Berita Terbaru

Nasional

Investigasi

Pemerintahan

Kriminal

Budaya