KARAWANG, NarasiKita.ID – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) oleh oknum Ketua RT di Desa Kertajaya, Kecamatan Jayakerta, terus menjadi perbincangan hangat. Namun, alih-alih memberi sikap tegas, tanggapan dari pihak kecamatan justru menimbulkan tanda tanya besar.

Evi Kusmawati, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kesos) Kecamatan Jayakerta, saat diwawancarai awak media, menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak sebelum mengambil langkah.

“Yang pasti, yang utama koordinasi dulu dengan TKSK, PKH, dan pemerintah desa. Kebenarannya dimusyawarahkan dengan TKSK dan pendamping PKH biar tidak terulang lagi,” ujarnya, Kamis (30/10/2025).

Namun ketika ditanya soal fungsi pengawasan kecamatan terhadap proses penyaluran bansos, Evi justru mengaku peran kecamatan sebatas Monitoring Evaluasi (monev) dan tidak terlibat langsung dalam proses distribusi.

“Itu kan dari Dinsos. Data langsung ke TKSK dan pendamping PKH, tidak melalui kecamatan. Kita di kecamatan hanya e-monev kegiatan,” katanya.

Pernyataan itu menimbulkan pertanyaan publik: apakah kecamatan memilih diam karena tidak punya kewenangan, atau karena enggan bersuara keras terhadap persoalan di lapangan?

Lebih mencolok lagi, di akhir wawancara, Evi sempat melontarkan kalimat yang mengundang perhatian awak media.

“Bikin beritanya yang nyaman-nyaman aja ya,” ucapnya dengan nada santai.

Ucapan tersebut sontak menjadi sorotan. Sebab di tengah dugaan penyimpangan bantuan sosial untuk masyarakat miskin, permintaan agar berita dibuat “nyaman” justru dianggap tidak etis dan berpotensi meredam transparansi.

Publik menilai, sikap semacam ini mencerminkan budaya “asal aman” yang mengakar di birokrasi bawah: lebih sibuk menjaga citra daripada membereskan masalah.

Di saat warga kecil harus rela uang bantuannya terpotong oleh oknum, pernyataan “bikin beritanya nyaman” terdengar seperti tamparan bagi semangat keterbukaan informasi publik.

Masyarakat kini menunggu, apakah Pemerintah Kecamatan Jayakerta benar-benar akan menindaklanjuti dugaan pungli ini secara serius — atau justru memilih jalan “nyaman” sebagaimana pesan yang sempat dilontarkan oleh pejabatnya sendiri. (Ist/red)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) kembali mencoreng wajah pemerintahan di tingkat bawah. Kali ini terjadi di Desa Kertajaya, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang, di mana seorang oknum Ketua RT diduga “menyetor paksa” sebagian uang bansos milik warganya.

Sejumlah penerima manfaat mengaku dipalak secara halus oleh Ketua RT setempat setelah mencairkan dana bantuan.

“Kemarin saya didatengin Pak RT, saya kasih Rp50 ribu. Dia malah ngomel, katanya ‘ko ngegeseknya gak bilang-bilang, kan dapet sejuta, masa segitu’,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Ironisnya, warga tersebut bahkan tidak pernah diberi tahu secara resmi soal jadwal pencairan bansos. Ia justru mengetahui informasi itu dari penerima lain, dan memutuskan mencairkan sendiri di ATM.

“Tadi sore Pak RT dateng lagi, saya kasih lagi Rp50 ribu. Ya saya mah ngikut aja, biar gak ribet,” tambahnya dengan nada kecewa.

Praktik “setoran wajib” semacam ini jelas melanggar hukum dan mencerminkan mental korup di level paling bawah, yang merampas hak rakyat miskin atas bantuan sosial.

Menanggapi hal tersebut, Amung, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Jayakerta, menegaskan bahwa RT tidak memiliki kewenangan apa pun untuk memungut uang dari penerima bansos.

“RT itu tugasnya hanya menyampaikan informasi kepada KPM. Tidak boleh datang ke rumah warga untuk melakukan pungutan, mematok nominal, apalagi melakukan potongan,” tegas Amung saat ditemui di salah satu gerai ATM.

Ia menambahkan, jika benar ada oknum yang berani mematok atau meminta uang dari penerima bansos, maka tindakan itu jelas masuk kategori pungutan liar (pungli).

“Kalau sampai ada oknum RT yang kedapatan meminta atau mematok nominal dengan alasan apa pun, itu sudah termasuk pungli,” tandasnya.

Warga berharap Pemerintah Desa Kertajaya dan aparat Kecamatan Jayakerta tidak tutup mata terhadap praktik ini. Penyaluran bansos seharusnya menjadi bentuk kehadiran negara untuk melindungi warga miskin, bukan ladang bagi oknum kecil mencari keuntungan pribadi di atas penderitaan rakyat. (red)

BEKASI, NarasiKita.ID – Proyek pembangunan tanggul permanen Citarum Hilir di Desa Lenggahjaya, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, kembali menuai sorotan. Proyek yang digarap PT Jaya Mulya Konstruksi ini diduga mengabaikan hak-hak warga terdampak dan minim transparansi dalam pelaksanaannya, Selasa (28/10/2025).

Warga sekitar lokasi mengeluhkan dampak negatif dari aktivitas proyek, mulai dari debu tebal, kebisingan alat berat, hingga getaran tanah yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Namun hingga kini, mereka mengaku tidak pernah menerima kompensasi sepeser pun dari pihak pelaksana.

“Uang kompensasi belum ada, cuma difoto-foto aja. Pekerjaannya juga belum selesai. Katanya nanti kalau ada kerusakan tinggal lapor,” ujar salah seorang warga dengan nada kecewa.

Ironisnya, ketika dikonfirmasi, Budi, pelaksana proyek tersebut, justru menyatakan bahwa tidak ada kompensasi untuk warga terdampak karena proyek itu disebut usulan masyarakat sendiri.

“Kompensasi kebisingan, getaran, nggak ada, karena ini atas usulan warga,” ujarnya santai.

Pernyataan tersebut dinilai mengabaikan tanggung jawab sosial dan aspek hukum lingkungan. Sebab, meskipun proyek berasal dari aspirasi masyarakat, tidak berarti bebas dari kewajiban mitigasi dampak dan pemberian kompensasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Secara normatif, setiap proyek konstruksi yang menimbulkan dampak lingkungan atau sosial wajib melaksanakan upaya pengendalian dan kompensasi terhadap masyarakat terdampak. Mengabaikan hal tersebut bukan hanya pelanggaran etika pembangunan, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak-hak warga negara.

Minimnya transparansi, lemahnya pengawasan, dan nihilnya kompensasi menimbulkan pertanyaan besar: apakah proyek bernilai miliaran rupiah ini benar-benar berpihak pada masyarakat, atau justru menjadi beban baru bagi mereka yang tinggal di sekitar lokasi? (MA)

KARAWANG, NarasiKita.ID – Praktisi hukum Syarif Husen, S.H. dari LBH Bumi Proklamasi menyoroti keras lemahnya sikap Pemerintah Kabupaten Karawang dan Dinas Kesehatan (Dinkes) dalam menangani dugaan malapraktik di RS Hastien Rengasdengklok. Ia menilai, Bupati Karawang gagal menunjukkan kepemimpinan dan kontrol terhadap sektor kesehatan di daerahnya.

“Saya menduga adanya kegagalan kepemimpinan dan upaya pembiaran dalam kasus ini. Hingga saat ini tidak ada reaksi nyata dari Bupati Karawang sebagai pimpinan tertinggi di daerah. Tidak ada empati, tidak ada jaminan keadilan, dan tidak ada kepastian hukum bagi keluarga almarhumah,” ujar Syarif, Selasa (28/10/2025).

Menurutnya, Bupati Karawang juga terlihat tidak melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil investigasi yang dilakukan oleh Dinkes Karawang. Padahal, Dinkes merupakan perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan medis di setiap rumah sakit berjalan sesuai standar.

“Seharusnya Bupati melakukan langkah konkret, termasuk memberikan sanksi tegas kepada RS Hastien. Bentuknya bisa berupa peninjauan kembali izin operasional, pembekuan izin, bahkan pencabutan izin operasional. Karena kejadian seperti ini bukan kali pertama,” tegasnya.

Syarif juga menyoroti perilaku arogan dan tidak profesional yang ditunjukkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Karawang saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD.

“Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Bupati Karawang sepatutnya memberikan sanksi disiplin berat kepada Kadinkes atas perilaku buruk dan arogansinya terhadap kami. Jika perlu, pencopotan jabatan adalah langkah yang pantas dilakukan,” tandasnya.

Lebih lanjut, Syarif mendorong pembentukan tim investigasi independen untuk memastikan penanganan kasus ini dilakukan secara objektif dan transparan.

“Kami mendesak Pemerintah Daerah Karawang membentuk tim investigasi bersama yang independen, baik melalui instruksi langsung Bupati maupun inisiatif DPRD Karawang. Selain itu, kami mendorong IDI, KKI, MKDKI, MKEK, dan Majelis Disiplin Profesi Tenaga Kesehatan (MDP) turut melakukan pemeriksaan terhadap dugaan kelalaian dan ketidaksinkronan tenaga medis dalam penanganan almarhumah Mursiti,” ujarnya.

Menurut Syarif, langkah tegas ini penting agar publik tidak kehilangan kepercayaan terhadap pelayanan kesehatan dan memastikan bahwa nyawa pasien tidak lagi menjadi korban dari kelalaian sistemik.

“Kalau tidak ada tindakan nyata, maka publik akan menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang justru ikut melindungi kesalahan. Keadilan bagi keluarga almarhumah tidak boleh berhenti di meja audit Dinkes,” pungkasnya. (Yusup)